Peraturan Menteri Nomor 9-pmk-05-2019 Tahun 2019 tentang …

Pasal 1

(1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA kepada pengguna jasa. (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pasien masyarakat umum dan pihak penjamin. (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. tarif rawat inap; b. tarif visite dan konsultasi dokter; dan c. tarif tindakan medik operatif.

Pasal 4

Koreksi

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. tarif administrasi; b. tarif ruang perawatan; c. tarif tindakan perawatan dan penggunaan alat kesehatan; d. tarif instalasi rawat jalan; e. tarif instalasi gawat darurat; f. tarif penunjang medis; g. tarif bimbingan, diklat, dan litbang; h. tarif penggunaan ambulans; dan i. tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP. (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 7

Koreksi

(1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 9

Koreksi

Tarif bimbingan, diklat, dan litbang, tarif penggunaan ambulans, dan tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai dengan huruf i ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 10

Koreksi

Tarif penggunaan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Koreksi

Tarif bimbingan, diklat, dan litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

Koreksi

Tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 13

Koreksi

(1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat nongenerik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN. (2) HNA+PPN merupakan harga jual pabrik obat dan/atau pedagang besar farmasi kepada pemerintah, rumah sakit, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 14

Koreksi

(1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya. (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 15

Koreksi

(1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan. (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dengan pihak lain.

Pasal 16

Koreksi

(1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau b. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin. (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 17

Koreksi

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TARIF KELAS II No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) A. Rawat Inap 1. Kamar Kelas II Per Hari 125.000,00 2. Ruang Perawatan Kebidanan Per Hari 125.000,00 B. Visite dan Konsultasi 1. Visite Dokter Spesialis Per Kunjungan 80.000,00 2. Visite Dokter Umum Per Kunjungan 30.000,00 3. Visite Dokter Gigi Per Kunjungan 30.000,00 4. Konsultasi Dokter Per Kunjungan 50.000,00 C. Tindakan Medik Operatif 1. Sederhana 1 Per Tindakan 1.200.000,00 2. Sederhana 2 Per Tindakan 1.950.000,00 3. Kecil Per Tindakan 3.450.000,00 s.d. 3.650.000,00 4. Sedang Per Tindakan 5.250.000,00 s.d. 6.750.000,00 5. Besar Per Tindakan 6.750.000,00 s.d. 7.250.000,00 6. Khusus Per Tindakan 8.775.000,00 s.d. 9.275.000,00 No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) 7. Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) Per Tindakan 5.500.000,00 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) A. Administrasi 1. Administrasi Rawat Inap Sekali Rawat 30.000,00 2. Sistem Informasi Manajemen Rawat Inap Sekali Rawat 20.000,00 3. Administrasi Jasa Raharja (Asuransi) Sekali Rawat 30.000,00 4. Buku Catatan Medis Per Pasien 25.000,00 5. Resume Medis Per Surat 30.000,00 B. Ruang Perawatan 1. Kamar Perawatan a. Ruang Perinatologi Per Hari 180.000,00 b. Intensive Care Unit (ICU) Observation sampai dengan 5 jam Per Pasien 190.000,00 c. Intensive Care Unit (ICU) lebih dari 5 jam Per Hari 240.000,00 2. Visite Dokter pada Intensive Care Unit (ICU) a. Dokter Spesialis Per Kunjungan 100.000,00 b. Dokter Umum Per Kunjungan 100.000,00 c. Dokter Gigi Per Kunjungan 40.000,00 No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) 3. Konsultasi Dokter Spesialis Per Kunjungan 50.000,00 4. Konsultasi Gizi Per Kunjungan 15.000,00 C. Tindakan Perawatan dan Penggunaan Alat Kesehatan 1. Tindakan Perawatan a. Ruang Rawat Inap Per Tindakan 5.000,00 s.d. 55.000,00 b. Ruang Kebidanan Per Tindakan 6.000,00 s.d. 1.280.000,00 c. Ruang Perinatologi Per Tindakan 6.000,00 s.d. 190.000,00 d. Ruang Intensive Care Unit (ICU) Per Tindakan 5.000,00 s.d. 55.000,00 2. Penggunaan Alat Kesehatan a. Penggunaan Monitor Per Jam 50.000,00 s.d. 150.000,00 b. Fototerapi Per Hari 200.000,00 c. Infus Pump Per Hari 150.000,00 d. Syringe Pump Per Hari 150.000,00 e. Spalk Anak Per Pasien 6.000,00 f. Alat Nebulizer Per Penggunaan 20.000,00 g. Infant Warmer Per Hari 250.000,00 h. Alat Suction Per Hari 20.000,00 i. Oksigen 1) Pemakaian 1 Jam Per Jam 10.000,00 2) Pemakaian Tabung Per Tabung 125.000,00 j. Electrocardiogram (ECG) Per Pasien 34.000,00 k. Hepafix Per 5 cm 6.000,00 l. Handscun Disposible Per Pasang 3.000,00 m. Handscun Steril Per Pasang 21.000,00 n. Direct Current (DC) Shock 1) 1 s.d. 2 Kali Per Pasien 170.000,00 2) Lebih dari 2 Kali Per Pasien 340.000,00 o. Ventilator Per Hari 250.000,00 p. Water Seal Drainage (WSD) Per Pasien 250.000,00 No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) q. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) Per Pasien 190.000,00 r. Doppler Per Pasien 30.000,00 D. Instalasi Rawat Jalan 1. Administrasi a. Pendaftaran Per Kunjungan 20.000,00 b. Surat Keterangan Medis Per Surat 10.000,00 2. Pemeriksaan Dokter a. Dokter Umum Per Tindakan 30.000,00 b. Dokter Gigi Per Tindakan 30.000,00 c. Dokter Spesialis Per Tindakan 80.000,00 3. Poliklinik Bedah a. Sederhana I Per Tindakan 30.000,00 s.d. 170.000,00 b. Sederhana II Per Tindakan 200.000,00 s.d. 750.000,00 4. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan a. Sederhana I Per Tindakan 100.000,00 s.d. 350.000,00 b. Sederhana II Per Tindakan 400.000,00 s.d. 500.000,00 c. Sederhana III Per Tindakan 900.000,00 s.d. 950.000,00 5. Poliklinik Kulit dan Kelamin a. Perawatan luka pascaoperasi Per Tindakan 50.000,00 b. Insisi Furunkel Per Tindakan 70.000,00 c. Kenacort Intralesi Per Tindakan 70.000,00 6. Poliklinik Gigi dan Mulut a. Klinik Gigi Umum Per Tindakan 30.000,00 s.d. 100.000,00 b. Klinik Gigi Spesialis Per Tindakan 200.000,00 s.d. 7.500.000,00 No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) 7. Poliklinik Mata Per Tindakan 80.000,00 s.d. 260.000,00 8. Poliklinik Telinga Hidung Tenggorokan (THT) Per Tindakan 50.000,00 s.d. 350.000,00 9. Klinik Alternatif Per Tindakan 30.000,00 s.d. 150.000,00 10. Klinik Kesehatan Jiwa Per Tindakan 80.000,00 E. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 1. Pendaftaran Per Kunjungan 20.000,00 2. Konsultasi Dokter Spesialis Per Kunjungan 50.000,00 3. Pemeriksaan Dokter a. Dokter Umum Per Tindakan 30.000,00 b. Dokter Spesialis Per Tindakan 80.000,00 4. Tindakan Per Tindakan 5.000,00 s.d. 300.000,00 F. Penunjang Medis 1. Radiologi Per Tindakan 110.000,00 s.d. 500.000,00 2. Ultrasonografi (USG) Per Tindakan 300.000,00 s.d. 1.000.000,00 3. Computerized Tomography Scan (CT Scan) Per Tindakan 950.000,00 s.d. 3.000.000,00 4. Endoskopi Per Tindakan 2.000.000,00 s.d. 3.000.000,00 5. Laboratorium Per Tindakan 16.000,00 s.d. 545.000,00 6. Rehabilitasi Medik Per Tindakan 50.000,00 s.d. 90.000,00 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 9-pmk-05-2019 Tahun 2019 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19