PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 88-pmk-02-2019 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH

PERMEN Nomor 88-pmk-02-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disebut Dana CBP adalah sejumlah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan untuk kegiatan Cadangan Beras Pemerintah dengan arah penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras, bantuan internasional, dan kerjasama internasional. 2. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan. 3. Harga Pembelian Beras yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga pembelian beras pemerintah kepada Perum BULOG di atas alat angkut di depan pintu gudang Perum BULOG. 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara. 5. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 6. Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertangungjawab atas program Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan bertindak untuk menandatangani DIPA BUN. 7. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara/KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 9. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara. 11. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara/KPA BUN/PPSPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA BUN atau dokumen lain yang dipersamakan kepada pihak ketiga dan/atau Bendahara Pengeluaran. 12. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK sebagai dasar penerbitan SPM-LS dalam rangka pembayaran tagihan kepada pihak ketiga dan/atau Bendahara Pengeluaran. 13. Struktur Biaya Harga Pembelian Beras yang selanjutnya disebut Struktur Biaya HPB adalah rincian komponen biaya penyusun HPB sebagai bagian dari kerangka anggaran biaya dan pendapatan Perum BULOG dalam rangka penugasan pemerintah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Perum BULOG.

BAB III

PENYEDIAAN DANA

Pasal 5

Koreksi

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan dialokasikan Dana CBP pada BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

Pasal 6

Koreksi

(1) Berdasarkan alokasi Dana CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri Keuangan menyampaikan pemberitahuan alokasi Dana CBP kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). (2) Berdasarkan pemberitahuan alokasi Dana CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) menyampaikan alokasi Dana CBP kepada KPA BUN dan meminta KPA BUN untuk menyampaikan usulan penggunaan Dana CBP.

Pasal 7

(1) Dalam rangka pengajuan usulan penggunaan Dana CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), KPA BUN menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a. Kerangka Acuan Kerja; b. Rencana Anggaran Biaya; c. Hasil reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah atas Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara beserta dokumen pendukung; dan d. data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dari Perum BULOG. (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat jumlah maksimum volume beras Cadangan Beras Pemerintah disertai dengan rincian penggunaan Cadangan Beras Pemerintah yang akan disalurkan dalam satu tahun berdasarkan hasil perhitungan dari masing-masing kementerian yang bertanggung jawab dalam penggunaan Cadangan Beras Pemerintah dengan mengacu pada HPB. (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d disusun dan ditandatangani oleh Direktur Utama Perum BULOG.

Pasal 8

(1) Berdasarkan usulan penggunaan Dana CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPA BUN melakukan penelitian terhadap kesesuaian dokumen pendukung dengan alokasi Dana CBP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara. (2) Tata cara penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

BAB V

PENCAIRAN DANA CBP

Pasal 10

Koreksi

(1) Dalam rangka pencairan Dana CBP untuk penggantian dana atas penggunaan Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perum BULOG mengajukan surat tagihan kepada PPK. (2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran pengadaan Cadangan Beras Pemerintah oleh Perum BULOG yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Hasil reviu dari masing-masing kementerian yang bertanggungjawab atas kebijakan penggunaan Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perum BULOG yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Berdasarkan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PPK melakukan pengujian terhadap administrasi tagihan dari penanggung jawab kegiatan dan ketersediaan Dana CBP. (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, PPK menerbitkan SPP-LS dan menyusun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh Perum BULOG. (3) PPK menyampaikan SPP-LS kepada PPSPM dengan dilampiri Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran pengadaan CBP dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) PPSPM melakukan pengujian atas SPP-LS yang diajukan PPK terhadap administrasi bukti pengeluaran yang tercantum dalam SPP-LS serta ketersediaan dan pembebanan dana. (2) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM-LS kepada Kepala KPPN. (3) KPPN melakukan pengujian ketersediaan dana dalam DIPA BUN atas SPM-LS yang diajukan oleh PPSPM. (4) Berdasarkan hasil pengujian SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening Perum BULOG.

Pasal 13

Tata cara pengajuan, penerbitan, dan pengujian SPM-LS serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Koreksi

KPA bertanggung jawab secara formal terhadap: a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana CBP; b. penyaluran dana dari rekening Kas Negara ke rekening Perum BULOG; dan c. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan Dana CBP.

Pasal 15

Koreksi

PPK bertanggung jawab secara formal terhadap : a. pengujian administrasi tagihan dari penanggung jawab kegiatan, meliputi: 1) kesesuaian jumlah tagihan yang tercantum pada surat tagihan dengan Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; 2) kelengkapan dokumen lampiran surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan 3) kesesuaian kode akun dalam surat tagihan; b. pengujian ketersediaan Dana CBP dalam DIPA BUN; dan c. penerbitan SPP-LS.

Pasal 16

PPSPM bertanggung jawab secara formal terhadap: a. pengujian administrasi bukti pengeluaran yang tercantum dalam SPP-LS; b. pengujian ketersediaan dan pembebanan Dana CBP dalam DIPA BUN; dan c. penerbitan SPM-LS.

Pasal 17

Direksi Perum BULOG selaku penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab secara formal dan material terhadap: a. Struktur Biaya HPB yang disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui KPA BUN; b. kegiatan pengadaan dan penyaluran beras Cadangan Beras Pemerintah yang terkait dengan volume dan kualitas beras Cadangan Beras Pemerintah; dan c. pembukuan pengadaan dan penyaluran beras Cadangan Beras Pemerintah.

Pasal 18

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.

Pasal 19

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras.

Pasal 20

Menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka bantuan internasional.

Pasal 21

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka kerjasama internasional.

Peraturan Menteri Nomor 88-pmk-02-2019 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

BAB X

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29