Koreksi Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. nomenklatur "kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang keuangan negara" yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dimaknai sama dengan "kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang keuangan" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini; b. nomenklatur "c.q." yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dimaknai sama dengan "melalui" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini; dan c. nomenklatur "kinerja" yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dimaknai sama dengan "Kinerja" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. 2. Ketentuan mengenai rencana program dan kegiatan atas penggunaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf k dan huruf l dan/atau ayat (7) serta rencana perubahan program dan kegiatan atas penggunaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf k dan huruf l mulai berlaku setelah sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan. 3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, PURBAYA YUDHI SADEWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж