PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 87-pmk-02-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi

PERMEN Nomor 87-pmk-02-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 152) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Pembayaran kembali (reimbursement) Pajak Pertambangan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf a merupakan pembayaran kembali Pajak Pertambangan Nilai kepada pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf b dilaksanakan untuk menyelesaikan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi yang telah maupun yang belum menghasilkan setoran bagian pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Penggantian bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf c merupakan penggantian bonus produksi kepada pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi. (4) Pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf d merupakan pembayaran kewajiban lainnya yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. 4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 87-pmk-02-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal II