Peraturan Menteri Nomor 86-pmk-05-2021 Tahun 2021 tentang...

Pasal 1

(1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa. (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin. (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. tarif rawat inap; b. tarif rawat jalan; c. tarif layanan gawat darurat; d. tarif layanan medical check up; e. tarif tindakan medis; f. tarif tindakan terapi; g. tarif layanan penunjang medis; h. tarif layanan penunjang nonmedis; i. tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, dan ruangan; j. tarif penggunaan peralatan dan mesin; k. tarif penggunaan sarana transportasi; l. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan; dan m. tarif bantuan kesehatan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP. (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf h, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 8

Koreksi

Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, dan ruangan, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif penggunaan sarana transportasi, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, dan tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i sampai dengan huruf m ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

Koreksi

Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, dan ruangan dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dan huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 10

Koreksi

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 11

Koreksi

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 12

Koreksi

Tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 13

Koreksi

(1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi. (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau margin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 14

Koreksi

(1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya. (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 15

Koreksi

(1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan. (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 16

Koreksi

(1) Terhadap pasien tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. korban terdampak kondisi kahar; b. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin. (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 17

Koreksi

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 717), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2021 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2021 KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN TARIF KELAS II No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) 1. Akomodasi Per Hari 300.000,00 s.d. 350.000,00 2. Akomodasi Isolasi Jiwa Per Hari 275.000,00 s.d. 325.000,00 3. Akomodasi HCU Per Hari 375.000,00 s.d. 450.000,00 4. Makan Pasien Per Hari 63.000,00 s.d. 80.000,00 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) A. Rawat Inap 1. Pemeriksaan Per Tindakan 40.000,00 s.d. 100.000,00 2. Asuhan Keperawatan Per Hari 25.000,00 s.d. 40.000,00 3. Administrasi Per Konsultasi 40.000,00 s.d. 50.000,00 4. Program Rehabilitasi Per Bulan 1.350.000,00 s.d. 2.500.000,00 5. Saturday Night Activity (SNA) Per Bulan 300.000,00 s.d. 350.000,00 6. Pendampingan Pasien Per Hari 900.000,00 s.d. 2.000.000,00 7. Saksi Ahli Per Pasien 6.500.000,00 s.d. 7.000.000,00 8. Rehabilitasi Melekat Per Bulan 45.000.000,00 s.d. 50.000.000,00 B. Rawat Jalan 1. Registrasi Per Kunjungan 5.000,00 s.d. 30.000,00 No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) 2. Dokumen Rekam Medis Per Pasien 20.000,00 s.d. 30.000,00 3. Surat Keterangan a. Kelompok I Per Tindakan 40.000,00 s.d. 100.000,00 b. Kelompok II Per Tindakan 200.000,00 s.d. 650.000,00 4. Pemeriksaan dan Konseling Per Tindakan 50.000,00 s.d. 150.000,00 5. Layanan Methadone Per Konsultasi 12.000,00 s.d. 15.000,00 C. Layanan Gawat Darurat 1. Pemeriksaan dan Konsultasi Per Tindakan 85.000,00 s.d. 150.000,00 2. Asuhan Keperawatan Per Hari 35.000,00 s.d. 50.000,00 3. Penjemputan Pasien Per Orang 2.212.000,00 s.d. 3.000.000,00 4. Observasi Per Tindakan 160.000,00 s.d. 200.000,00 D. Layanan Medical Check Up 1. Kelompok I Per Paket 220.000,00 s.d. 1.000.000,00 No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) 2. Kelompok II Per Paket 880.000,00 s.d. 2.500.000,00 E. Tindakan Medis 1. Layanan Gigi dan Mulut a. Tindakan Kecil Per Tindakan 50.000,00 s.d. 300.000,00 b. Tindakan Sedang 1) Kelompok I Per Kunjungan 180.000,00 s.d. 220.000,00 2) Kelompok II Per Gigi 150.000,00 s.d. 750.000,00 c. Tindakan Besar 1) Kelompok I Per Gigi 1.000.000,00 s.d. 1.500.000,00 2) Kelompok II Per Rahang 1.500.000,00 s.d. 1.600.000,00 3) Kelompok III Per Regio 850.000,00 s.d. 1.100.000,00 2. Layanan Medis Rawat Jalan a. Tindakan Kecil Per Tindakan 20.000,00 s.d. 150.000,00 b. Doppler Per Tindakan 600.000,00 s.d. 750.000,00 c. Assessment Per Tindakan 5.000.000,00 s.d. 9.000.000,00 No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) d. Vaksinasi Per Tindakan 200.000,00 s.d. 1.000.000,00 e. Rehabilitasi Rawat Jalan Per Tindakan 1.350.000,00 s.d. 6.000.000,00 3. Layanan Medis Instalasi Gawat Darurat a. Tindakan Kecil 1) Kelompok I Per Tindakan 22.500,00 s.d. 150.000,00 2) Kelompok II Per Hari 36.000,00 s.d. 40.000,00 b. Tindakan Sedang Per Tindakan 135.000,00 s.d. 300.000,00 c. Tindakan Berat Per Tindakan 234.000,00 s.d. 600.000,00 4. Layanan Medis Rawat Inap a. Tindakan Kecil Per Tindakan 15.000,00 s.d. 200.000,00 b. Tindakan Sedang Per Tindakan 150.000,00 s.d. 250.000,00 c. Tindakan Berat Per Tindakan 200.000,00 s.d. 600.000,00 F. Tindakan Terapi 1. Tindakan Fisioterapi Per Tindakan 40.000,00 s.d. 250.000,00 No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) 2. Layanan Psychosocial a. Kelompok I Per Tindakan 350.000,00 s.d. 600.000,00 b. Kelompok II Per Tindakan 20.000,00 s.d. 350.000,00 3. Layanan Psikoterapi Per Tindakan 150.000,00 s.d. 200.000,00 4. Layanan Gizi a. Kelompok I Per Paket 35.000,00 s.d. 40.000,00 b. Kelompok II Per Tindakan 33.000,00 s.d. 40.000,00 G. Layanan Penunjang Medis 1. Patologi Klinik a. Hematologi Per Tindakan 20.000,00 s.d. 100.000,00 b. Urine Per Tindakan 30.000,00 s.d. 50.000,00 c. Feses Per Tindakan 30.000,00 s.d. 50.000,00 d. Kimia Klinik Per Tindakan 25.000,00 s.d. 250.000,00 e. Urinalisis Per Tindakan 50.000,00 s.d. No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) 400.000,00 f. Serologi Per Tindakan 20.000,00 s.d. 300.000,00 g. Tindakan Patologi 1) Sederhana Per Tindakan 25.000,00 s.d. 50.000,00 2) Canggih Per Tindakan 150.000,00 s.d. 1.000.000,00 3) Khusus Per Tindakan 2.000.000,00 s.d. 2.750.000,00 2. Radio Diagnostik a. Konvensional Per Tindakan 120.000,00 s.d. 300.000,00 b. Ultrasonografi (USG) 1) Kelompok I Per Tindakan 300.000,00 s.d. 400.000,00 2) Kelompok II Per Tindakan 125.000,00 s.d. 700.000,00 3) Kelompok III Per Gigi 80.000,00 s.d. 100.000,00 3. Diagnostik Elektromedik a. Instalasi Rawat Jalan 1) Kelompok I Per Tindakan 80.000,00 s.d. No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) 100.000,00 2) Kelompok II Per Tindakan 340.000,00 s.d. 700.000,00 b. Instalasi Rawat Inap Per Tindakan 72.000,00 s.d. 100.000,00 c. Instalasi Gawat Darurat Per Tindakan 80.000,00 s.d. 100.000,00 H. Layanan Penunjang Nonmedis 1. Pemulasaran Jenazah Per Tindakan 750.000,00 s.d. 1.500.000,00 2. Binatu a. Kelompok I Per Kilo 8.000,00 s.d. 12.000,00 b. Kelompok II Per Potong 2.000,00 s.d. 25.000,00 c. Kelompok III Per Botol 65.000,00 s.d. 110.000,00 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 86-pmk-05-2021 Tahun 2021 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19