Koreksi Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi: a. Pegawai Non-ASN; dan b. Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. staf khusus/staf ahli non-ASN pada kementerian negara/lembaga; b. komisioner/Pegawai Non-ASN pada lembaga nonstruktural; c. dokter/bidan pegawai tidak tetap; d. dosen/guru tidak tetap; dan e. Pegawai Non-ASN lainnya, kecuali yang bekerja pada satuan kerja Badan Layanan Umum yang Uang Lembur dan Uang Makan Lembur-nya dibayarkan dari pendapatan Badan Layanan Umum. (3) Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak kerja dengan pihak penyedia tenaga alih daya (outsourcing) dan Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti pada satuan kerja Badan Layanan Umum.