Peraturan Menteri Nomor 84-pmk-04-2019 Tahun 2019 tentang…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 114), diubah sebagai berikut: 1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 59 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 61

Koreksi

(1) Penghitungan pungutan negara atas pengeluaran barang dan/atau bahan baku asal luar Daerah Pabean dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bea masuk dihitung berdasarkan: 1. klasifikasi dan nilai pabean yang berlaku pada saat barang dan/atau bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas; dan 2. pembebanan yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dan/atau bahan baku dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean didaftarkan; b. Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai; c. PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan harga jual atau harga pasar wajar sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan; dan/atau d. Pajak Penghasilan Pasal 22 dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dari nilai pabean ditambah dengan bea masuk pada saat barang dan/atau bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas. (2) Penghitungan pungutan negara atas pengeluaran barang dan/atau bahan baku asal luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas lain, TPB, atau Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bea masuk dihitung berdasarkan: 1. klasifikasi dan nilai pabean yang berlaku pada saat barang dan/atau bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas; dan 2. pembebanan yang berlaku pada saat didaftarkannya pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dan/atau bahan baku dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain; b. Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai; c. PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan harga jual atau harga pasar wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau d. Pajak Penghasilan Pasal 22 dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dari nilai pabean ditambah dengan bea masuk pada saat barang dan/atau bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas. (3) Bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d termasuk bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan. (4) Dalam hal pada saat pemasukan bahan baku asal luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan, saat pengeluaran bahan baku asal luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan. (5) Pemungutan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat pengeluaran bahan baku dari Kawasan Bebas. (6) Dikecualikan dari pemungutan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika: a. bahan baku asal luar Daerah Pabean telah dilakukan pengolahan sehingga menjadi barang yang baru berupa barang hasil produksi Kawasan Bebas, dan/atau menjadi bagian dari barang hasil produksi Kawasan Bebas; atau b. bahan baku asal luar Daerah Pabean dipergunakan untuk keperluan memperbaiki barang lain dan menjadi bagian dari barang yang dilakukan perbaikan tersebut. 3. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 61A dan Pasal 61B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

Koreksi

(1) Penghitungan pungutan negara atas barang hasil produksi Kawasan Bebas yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bea masuk dihitung berdasarkan: 1. nilai pabean sesuai dengan harga jual pada saat barang hasil produksi Kawasan Bebas dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; 2. klasifikasi barang hasil produksi Kawasan Bebas yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; dan 3. pembebanan yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean didaftarkan; b. Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai; c. PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan harga jual atau harga pasar wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau d. Pajak Penghasilan Pasal 22 dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dari nilai pabean ditambah dengan bea masuk pada saat barang hasil produksi Kawasan Bebas dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean. (2) Atas barang hasil produksi Kawasan Bebas yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dapat dikecualikan dari ketentuan penghitungan bea masuk, Cukai, PPN, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut: a. barang hasil produksi Kawasan Bebas dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean oleh pengusaha yang memiliki konversi penggunaan barang atau bahan baku asal luar Daerah Pabean yang jelas, terukur, dan konsisten; dan b. pada saat pemasukan ke Kawasan Bebas sudah terjadi transaksi jual beli. (3) Penghitungan pungutan negara atas barang hasil produksi Kawasan Bebas yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bea masuk dihitung berdasarkan: 1. klasifikasi dan nilai pabean yang berlaku pada saat bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas; dan 2. pembebanan yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang hasil produksi Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean didaftarkan; b. Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai; c. PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan harga jual atau harga pasar wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau d. Pajak Penghasilan Pasal 22 dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dari nilai pabean ditambah dengan bea masuk pada saat bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas. (4) Jika pembebanan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk bahan baku lebih tinggi dari pembebanan tarif bea masuk untuk barang hasil produksi Kawasan Bebas, bea masuk dihitung berdasarkan pembebanan tarif bea masuk barang hasil produksi Kawasan Bebas yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean didaftarkan dan nilai pabean pada saat pemasukan bahan baku ke Kawasan Bebas. (5) Penghitungan pungutan negara atas pengeluaran bahan baku asal luar Daerah Pabean yang dipergunakan untuk keperluan memperbaiki barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) huruf b dilaksanakan sesuai dengan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 61B

Koreksi

(1) Konversi penggunaan barang atau bahan baku asal luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (2) huruf a, dan transaksi jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (2) huruf b, dapat dilakukan pengujian oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk berdasarkan manajemen resiko. (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara, pengujian terhadap konversi penggunaan barang atau bahan baku dan transaksi jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak. (3) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) ditemukan pelanggaran yang bersifat administratif, pelanggaran dimaksud harus segera ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) terdapat kesengajaan serta terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal II

Koreksi

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap pengeluaran barang hasil produksi Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, sepanjang: a. menggunakan bahan baku dari luar Daerah Pabean yang pemasukannya ke Kawasan Bebas dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas; b. bahan baku asal luar Daerah Pabean diberikan pembebasan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan dan bea masuk pembalasan pada saat pemasukan ke Kawasan Bebas; c. bahan baku asal luar Daerah Pabean tersebut telah dilakukan pengolahan sehingga menjadi bagian dari barang yang lain atau telah dilakukan pengolahan sehingga menjadi barang yang baru; dan d. telah dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan pemberitahuan pabean, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 84-pmk-04-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI

Pasal I

Pasal 59

Pasal I

Pasal 59

Pasal 61

Pasal 61A

Pasal 61B

Pasal II