Koreksi Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Sinergi Pendanaan dalam rangka melakukan Sinergi Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Rencana Sinergi Pendanaan mengacu pada dokumen perencanaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Rencana Sinergi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. kerangka strategis; b. kerangka acuan kerja; c. dukungan yang dibutuhkan dari pihak yang terlibat; dan d. pengelolaan keuangan program. (4) Kerangka strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, minimal memuat: a. wilayah atau tematik; b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan c. target pembangunan jangka pendek dan menengah yang akan dicapai. (5) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, minimal memuat: a. jangka waktu pelaksanaan program dan kegiatan; b. jumlah dana yang dibutuhkan; c. kegiatan yang akan dikerjakan; d. dampak terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup; dan e. sinergi program dan kegiatan lintas organisasi perangkat daerah. (6) Dukungan yang dibutuhkan dari pihak yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat: a. komitmen kontribusi pendanaan dari APBD dan selain dari APBD; dan/atau b. komitmen lainnya dari pihak yang terlibat. (7) Pengelolaan keuangan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi: a. pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan atas pelaksanaan program dan kegiatan; b. pengelolaan sumber keuangan; c. pengelolaan aset; dan d. pengelolaan keuangan lainnya. (8) Rencana Sinergi Pendanaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.