PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 80-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga

PERMEN Nomor 80-pmk-05-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan kementerian negara/lembaga. 2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 5. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. 6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara. 7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. 8. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. 9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan surat perintah membayar.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

Koreksi

Pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan berdasarkan alokasi dana yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing kementerian negara/lembaga.

Pasal 4

Koreksi

Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja Pegawai setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Besaran tunjangan kinerja Pegawai mengikuti ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN yang mengatur mengenai tunjangan kinerja Pegawai masing-masing kementerian negara/lembaga. (2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN yang mengatur mengenai tunjangan kinerja Pegawai pada masing-masing kementerian negara/lembaga.

Pasal 6

(1) Pembayaran tunjangan kinerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai. (2) Dalam hal pembayaran tunjangan kinerja dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, tunjangan kinerja dapat dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari kepala KPPN.

Pasal 7

(1) PPK menyusun daftar pembayaran tunjangan kinerja untuk kebutuhan setiap bulan. (2) Berdasarkan daftar pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menyusun rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pegawai. (3) Daftar pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kebutuhan tunjangan pajak yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (4) Berdasarkan rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK mengajukan SPP-LS pembayaran tunjangan kinerja kepada PPSPM. (5) Pengajuan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan: a. daftar pembayaran tunjangan kinerja; b. daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja yang paling sedikit memuat nama Pegawai, besaran tunjangan kinerja, dan nomor rekening Pegawai yang ditandatangani oleh PPK; c. rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pegawai yang memuat kebutuhan pembayaran untuk seluruh Pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan kewajiban pajak, yang dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan d. Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam hal pembayaran dilakukan langsung ke rekening Pegawai.

Pasal 8

(1) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), PPSPM menerbitkan SPM-LS pembayaran tunjangan kinerja. (2) SPM-LS pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk kebutuhan bulan berkenaan. (3) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja akibat pemberlakuan Peraturan mengenai tunjangan kinerja Pegawai di lingkungan kementerian negara/lembaga, SPM-LS dapat diajukan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus.

Pasal 9

(1) Pengajuan SPM-LS dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut: a. daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja; b. rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pegawai; dan c. Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21. (2) Pengajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan memperhitungkan potongan pajak penghasilan.

Pasal 10

(1) Pengajuan SPM-LS dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pegawai yang memuat: a. kebutuhan pembayaran untuk seluruh Pegawai yang berhak menerima tunjangan; dan b. perhitungan kewajiban pajak. (2) Rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanpa potongan pajak penghasilan. (4) Bendahara Pengeluaran sebagai wajib potong/wajib pungut segera menyetorkan pajak penghasilan ke kas negara sesuai perhitungan pajak yang seharusnya dipungut oleh Bendahara Pengeluaran mengacu pada ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak. (5) Dalam hal terdapat sisa dana penyaluran tunjangan kinerja yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa dana dimaksud disetor ke kas negara pada akhir tahun anggaran.

Pasal 11

Terhadap SPM-LS yang diajukan ke KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diterbitkan SP2D.

Pasal 12

Pengujian SPP-LS, SPM-LS, dan penerbitan SP2D pembayaran tunjangan kinerja, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Pasal 13

(1) Kekurangan tunjangan kinerja dibayarkan dengan memperhitungkan tunjangan kinerja yang telah diterima pada bulan sebelumnya. (2) Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan SPM-LS tersendiri dengan dilampiri rekapitulasi daftar kekurangan pembayaran tunjangan kinerja Pegawai. (3) Rekapitulasi daftar kekurangan pembayaran tunjangan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. kebutuhan pembayaran untuk seluruh Pegawai yang berhak menerima kekurangan tunjangan; dan b. perhitungan kewajiban pajak. (4) Rekapitulasi daftar kekurangan pembayaran tunjangan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. (2) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya. (3) Pembayaran selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan SPM-LS tersendiri dengan dilampiri rekapitulasi daftar pembayaran selisih tunjangan kinerja Pegawai. (4) Rekapitulasi daftar pembayaran selisih tunjangan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 15

Pengajuan SPM-LS pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pembayaran kekurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pembayaran selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB Kesatu

Pengajuan Pembayaran Tunjangan Kinerja

Pasal 3

Koreksi

Pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan berdasarkan alokasi dana yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing kementerian negara/lembaga.

Pasal 4

Koreksi

Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja Pegawai setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Terhadap SPM-LS yang diajukan ke KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diterbitkan SP2D.

Peraturan Menteri Nomor 80-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18