PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 80-pmk-04-2019 Tahun 2019 tentang IMPOR DAN EKSPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS DAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS

PERMEN Nomor 80-pmk-04-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. 2. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean. 3. Pos Pengawas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PPLB adalah tempat yang ditunjuk dalam Kawasan Pabean pada Kawasan Perbatasan untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean terhadap barang yang dibawa melalui lintas batas negara. 4. Pelintas Batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam Kawasan Perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui PPLB. 5. Pas Lintas Batas adalah berupa kartu atau buku yang berfungsi sebagai bukti identitas diri penduduk daerah perbatasan sebagai dokumen perjalanan pengganti paspor dan visa untuk melakukan lintas batas tradisional pada daerah perbatasan antara Negara Republik INDONESIA dengan negara tetangga. 6. Kartu Identitas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat KILB adalah suatu penanda bagi Pelintas Batas untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas barang yang dibawa oleh Pelintas Batas. 7. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan. 8. Virtual Account adalah akses yang diberikan kepada Pelintas Batas untuk dapat berhubungan dengan SKP melalui verifikasi biometri terhadap bagian tubuh tertentu Pelintas Batas, seperti wajah, mata, atau sidik jari. 9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 11. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Kepabeanan.

BAB III

IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS

Pasal 3

Koreksi

(1) Pelintas Batas yang tiba dari luar daerah pabean wajib memberitahukan barang impor yang dibawanya kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di PPLB. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan. (3) Pelintas Batas dapat mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean di PPLB setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

Pasal 4

(1) Terhadap barang yang dibawa oleh Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat diberikan pembebasan bea masuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor kembali barang yang telah diekspor. (2) Terhadap barang yang dibawa oleh Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dibebaskan dari pemungutan bea masuk sampai dengan batas nilai pabean tertentu. (3) Batas nilai pabean atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Batas nilai pabean barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan sebagai dasar pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Setiap Pelintas Batas yang membawa barang impor melalui PPLB harus memiliki KILB. (2) Untuk dapat memiliki KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelintas Batas mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang membawahi PPLB dengan dilampiri dokumen berupa: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan b. fotokopi Pas Lintas Batas, yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang. (3) Permohonan untuk mendapatkan KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui SKP.

Pasal 6

(1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui wawancara dengan Pelintas Batas dan/atau meminta Pelintas Batas memperlihatkan dokumen pendukung. (3) Dalam hal permohonan untuk dapat memiliki KILB: a. disetujui, Kepala Kantor Pabean memberikan Virtual Account KILB paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap; atau b. ditolak, Kepala Kantor Pabean memberikan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. (4) Dalam hal Virtual Account KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a belum diterapkan atau mengalami gangguan, Kepala Kantor Pabean memberikan hard copy KILB kepada Pelintas Batas. (5) Virtual Account KILB atau hard copy KILB berlaku untuk jangka waktu: a. sesuai dengan masa berlaku Pas Lintas Batas, dalam hal masa berlaku Pas Lintas Batas kurang dari 1 (satu) tahun; atau b. 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dalam hal masa berlaku Pas Lintas Batas lebih dari 1 (satu) tahun. (6) Perpanjangan Virtual Account KILB dan hard copy KILB dapat diberikan dengan mempertimbangkan masa berlaku Pas Lintas Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Format hard copy KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, penyampaian permohonan untuk mendapatkan KILB dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.

Pasal 7

(1) Pelintas Batas yang tiba dari luar daerah pabean harus menyampaikan Virtual Account KILB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a atau hard copy KILB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4). (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Virtual Account KILB atau hard copy KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di PPLB: a. melakukan pemeriksaan pabean; dan b. MENETAPKAN tarif dan nilai pabean, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan. (3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. (4) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui wawancara dengan Pelintas Batas dan/atau meminta Pelintas Batas memperlihatkan dokumen pendukung. (5) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. (6) Pejabat Bea dan Cukai menuangkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam SKP. (7) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan fisik dalam nota pemeriksaan. (8) Contoh format nota pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menunjukkan bahwa nilai pabean tidak melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan persetujuan pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean dengan mendapat pembebasan bea masuk. (2) Terhadap barang impor yang dibawa oleh Pelintas Batas yang telah diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencatatan jumlah, jenis, dan nilai pabean dalam SKP atas barang yang dibawa oleh Pelintas Batas. (3) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencatatan jumlah, jenis, dan nilai pabean dalam buku pas barang lintas batas. (4) Contoh format buku pas barang lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menunjukkan bahwa: a. nilai pabean barang impor Pelintas Batas melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Pelintas Batas mengekspor kembali barang impor; atau b. terdapat uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, penyelesaian kewajiban pabean atas uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemberitahuan dan pengawasan, indikator yang mencurigakan, pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain serta pengenaan sanksi administratif dan penyetoran ke kas negara. (6) Direktur Jenderal MENETAPKAN tata cara pengeluaran barang impor Pelintas Batas dari Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1) Pencabutan KILB dapat dilakukan dalam hal: a. Pelintas Batas melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan; dan/atau b. Pas Lintas Batas tidak berlaku. (2) Pencabutan KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan KILB dengan tidak memberlakukan KILB.

BAB Ketiga

Penerbitan KILB

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 530), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.04/2019 TENTANG IMPOR DAN EKSPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS DAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS A. BATAS NILAI PABEAN BARANG IMPOR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK NO. NEGARA TETANGGA YANG BERBATASAN BATAS NILAI PABEAN SATUAN JANGKA WAKTU 1. Papua Nugini USD 300.00 (tiga ratus dolar Amerika) per Pelintas Batas 1 (satu) bulan 2. Malaysia FOB RM 600.00 (enam ratus ringgit Malaysia) per Pelintas Batas 1 (satu) bulan 3. Filipina FOB USD 250.00 (dua ratus lima puluh dolar Amerika) per Pelintas Batas 1 (satu) bulan 4. Republik Demokrasi Timor Leste FOB USD 50.00 (lima puluh dolar Amerika) per Pelintas Batas setiap hari B. FORMAT KARTU IDENTITAS LINTAS BATAS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI …..(1)….. KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI …..(2)….. KARTU IDENTITAS LINTAS BATAS Nomor: ………(3)………. Nama : …………….…(4)…………….…. Tanggal Lahir/Umur : …………….…(5)…………….…. Pekerjaan : …………….…(6)…………….…. Alamat : …………….…(7)…………….…. …………….…….…………….…. No. Pas Lintas Batas : …………….…(8)…………….…. No. KTP : …………….…(9)…………….…. ………(10)………., ………(11)………. Kepala Kantor, ………(12)………. Berlaku s.d. ………(13)………. Pas Foto 3 x 4 KILB dicabut, dalam hal: a. Pelintas Batas melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan; dan/atau b. Pas Lintas Batas tidak berlaku. PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi PPLB. Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi PPLB. Nomor (3) : Diisi nomor Kartu Identitas Lintas Batas. Nomor (4) : Diisi nama Pelintas Batas. Nomor (5) : Diisi tanggal lahir Pelintas Batas/umur Pelintas Batas. Nomor (6) : Diisi pekerjaan Pelintas Batas. Nomor (7) : Diisi alamat tempat tinggal Pelintas Batas. Nomor (8) : Diisi nomor Pas Lintas Batas. Nomor (9) : Diisi nomor Kartu Tanda Penduduk Pelintas Batas. Nomor (10) : Diisi nama kabupaten/kota tempat diterbitkannya KILB. Nomor (11) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya KILB. Nomor (12) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani KILB. Nomor (13) : Diisi jangka waktu masa berlaku KILB. C. CONTOH FORMAT NOTA PEMERIKSAAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI …..(1)….. KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI …..(2)….. NOTA PEMERIKSAAN Nomor : ………(3)………. Tanggal : ………(4)………. Nomor KILB : …………….…(5)…………….…. ………………………………….….……….…(6)…………...…………..……………… …….… ……………………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………………… ……… Pejabat Bea dan Cukai, ………(7)………. PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi PPLB. Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi PPLB. Nomor (3) : Diisi nomor Nota Pemeriksaan. Nomor (4) : Diisi tanggal Nota Pemeriksaan. Nomor (5) : Diisi nomor Kartu Identitas Lintas Batas. Nomor (6) : Diisi dengan hasil pemeriksaan. Nomor (7) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Nota Pemeriksaan. D. CONTOH FORMAT BUKU PAS BARANG LINTAS BATAS TERHADAP BARANG IMPOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI …..(1)….. KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI …..(2)….. BUKU PAS BARANG LINTAS BATAS Nama : ………(3)………. Nomor KILB : ………(4)………. Bulan : …………….…(5)…………….…. Tanggal Uraian Barang Berat Bruto (kg) Nilai Pabean Keterangan Jumlah Jenis …(6)… …(7)… …(8)… …(9)… …(10)… …(11)… PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi PPLB. Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi PPLB. Nomor (3) : Diisi nama Pelintas Batas. Nomor (4) : Diisi nomor Kartu Identitas Lintas Batas. Nomor (5) : Diisi nama bulan saat pengisian Buku Pas Lintas Batas. Nomor (6) : Diisi tanggal saat barang lintas batas dilaporkan. Nomor (7) : Diisi jumlah barang lintas batas. Nomor (8) : Diisi jenis barang lintas batas. Nomor (9) : Diisi berat bruto barang lintas batas. Nomor (10) : Diisi nilai pabean barang lintas batas. Nomor (11) : Diisi antara lain ringkasan hasil pemeriksaan, penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai mengenai nilai pabean, serta jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor. E. CONTOH FORMAT BUKU PAS BARANG LINTAS BATAS TERHADAP BARANG EKSPOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI …..(1)….. KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI …..(2)….. BUKU PAS BARANG LINTAS BATAS Nama : ………(3)………. Nomor PLB/Dokumen Identitas : ………(4)………. Bulan : …………….…(5)…………….…. Tanggal Uraian Barang Berat Bruto (kg) Nilai Pabean Keterangan Jumlah Jenis …(6)… …(7)… …(8)… …(9)… …(10)… …(11)… PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi PPLB. Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi PPLB. Nomor (3) : Diisi nama Pelintas Batas. Nomor (4) : Diisi nomor Pas Lintas Batas atau dokumen identitas lain apabila Pelintas Batas merupakan warga negara asing. Nomor (5) : Diisi nama bulan saat pengisian Buku Pas Lintas Batas. Nomor (6) : Diisi tanggal saat barang lintas batas dilaporkan. Nomor (7) : Diisi jumlah barang lintas batas. Nomor (8) : Diisi jenis barang lintas batas. Nomor (9) : Diisi berat bruto barang lintas batas. Nomor (10) : Diisi nilai ekspor barang lintas batas. Nomor (11) : Diisi antara lain ringkasan hasil pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

(1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di PPLB melakukan pencatatan melalui SKP terhadap barang ekspor yang diberitahukan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). (2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di PPLB dapat melakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencatatan pada buku pas barang lintas batas. (4) Contoh format buku pas barang lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui: a. wawancara dengan pelintas batas atau warga negara asing; dan/atau b. meminta memperlihatkan dokumen pendukung. (6) Penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang akan dibawa keluar daerah pabean oleh Pelintas Batas bukan merupakan: a. barang ekspor yang dikenakan bea keluar dengan nilai ekspor melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; b. barang yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan; dan/atau c. uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu. (7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa barang yang akan dibawa keluar daerah pabean oleh Pelintas Batas telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terhadap barang tersebut diberikan persetujuan ekspor. (8) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa barang yang akan dibawa keluar daerah pabean oleh Pelintas Batas tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada: a. ayat (6) huruf a dan huruf b, prosedur pengeluaran barang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ekspor; atau b. ayat (6) huruf c, barang yang akan dibawa keluar daerah pabean oleh Pelintas Batas diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemberitahuan dan pengawasan, indikator yang mencurigakan, pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain serta pengenaan sanksi administratif dan penyetoran ke kas negara.

Peraturan Menteri Nomor 80-pmk-04-2019 Tahun 2019 tentang IMPOR DAN EKSPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS DAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

BAB Keenam

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17