Koreksi Pasal 26

(1) Dalam hal Kantor Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang menggunakan hasil penerapan PMPJ yang telah dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang merupakan konglomerasi keuangan (financial group) yang sama, maka wajib mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) Hasil penerapan PMPJ yang telah dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang merupakan konglomerasi keuangan (financial group) yang dapat digunakan oleh Kantor Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang wajib memenuhi kriteria pihak ketiga sebagai berikut: a. konglomerasi keuangan (financial group) menerapkan PMPJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; b. dilakukan pengawasan terhadap konglomerasi keuangan (financial group) atas penerapan PMPJ oleh otoritas berwenang; dan c. memiliki mitigasi risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme terhadap negara berisiko tinggi.