Peraturan Menteri Nomor 76-pmk-06-2019 Tahun 2019 tentang…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 791), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 19

Koreksi

(1) Pihak lain yang dapat mengoperasikan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) adalah: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Koperasi; c. Pemerintah negara lain; d. organisasi internasional; e. lembaga independen yang dibentuk dengan UNDANG-UNDANG; atau f. badan hukum lainnya. (2) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan organisasi bilateral atau multilateral yang secara resmi diikuti oleh INDONESIA sebagai anggotanya. (3) Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain: a. dilakukan untuk penyelenggaraan pelayanan umum, untuk pihak lain berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, atau badan hukum lainnya; b. dilakukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, untuk pihak lain berbentuk lembaga independen yang dibentuk dengan UNDANG-UNDANG untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Pemerintah negara lain dilakukan untuk digunakan sebagai fasilitas umum, dengan mempertimbangkan hubungan baik antar negara. (5) Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh organisasi internasional dilakukan untuk melaksanakan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjan antara Pemerintah dan organisasi internasional bersangkutan. (6) Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh organisasi internasional dan Pemerintah negara lain hanya dapat dilakukan untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan. 3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Koreksi

Jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain: a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, untuk pengoperasian BMN oleh Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, atau badan hukum lainnya; b. paling lama 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, untuk pengoperasian BMN oleh Pemerintah negara lain; c. sesuai perjanjian, untuk pengoperasian BMN oleh organisasi internasional; d. selama lembaga independen yang dibentuk dengan UNDANG-UNDANG melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk pengoperasian BMN oleh lembaga independen yang dibentuk dengan UNDANG-UNDANG. 4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Koreksi

(1) Permohonan Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya memuat: a. data BMN; b. pihak lain yang akan mengoperasikan BMN; c. jangka waktu Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain; d. penjelasan serta pertimbangan Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain; e. materi yang diatur dalam perjanjian; dan f. dalam hal pihak lain melakukan pungutan kepada masyarakat, dilampirkan perhitungan estimasi biaya operasional dan besaran pungutan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen: a. fotokopi keputusan penetapan status Penggunaan BMN; b. fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan mengoperasikan BMN kepada Pengguna Barang; c. surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak lain yang akan mengoperasikan BMN yang memuat: 1. pernyataan bahwa: a) BMN akan dioperasikan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, dan/atau penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk pengoperasian BMN oleh Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, lembaga independen yang dibentuk dengan UNDANG-UNDANG atau badan hukum lainnya; b) BMN akan dioperasikan sebagai fasilitas umum, untuk pengoperasian BMN oleh Pemerintah negara lain, sesuai ketentuan yang berlaku di negara setempat; c) BMN akan dioperasikan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Republik INDONESIA dan organisasi internasional bersangkutan, untuk pengoperasian BMN oleh organisasi internasional; 2. kesediaan untuk menanggung seluruh biaya pemeliharaan BMN yang timbul selama jangka waktu pengoperasian BMN, kecuali BMN akan dioperasikan karena penugasan atau kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 3. kesediaan untuk melakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Negara atas keuntungan yang diperoleh selama jangka waktu pengoperasian BMN, jika ada; 4. pernyataan untuk menyerahkan barang yang dibangun/diadakan pada BMN yang dioperasionalkan kepada Pengguna Barang; 5. pernyataan untuk tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau memindahtangankan BMN selama jangka waktu pengoperasian BMN; dan 6. pernyataan untuk mengembalikan BMN kepada Pengguna Barang. (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditandatangani oleh: a. pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, lembaga independen yang dibentuk dengan UNDANG-UNDANG atau badan hukum lainnya, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, lembaga independen yang dibentuk dengan UNDANG-UNDANG, atau badan hukum lainnya; b. pejabat yang berwenang pada Pemerintah negara lain, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Pemerintah negara lain; c. pejabat yang berwenang pada organisasi internasional, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh organisasi internasional. 5. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Koreksi

(1) Pada saat berakhirnya Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, pihak lain yang mengoperasikan BMN: a. mengembalikan BMN; dan b. menyerahkan barang lain yang dibangun/diadakan pada BMN, dalam hal terdapat barang lain yang dibangun/diadakan pada BMN tersebut,kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). (1a) Pengguna Barang menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah terlebih dahulu melakukan pengecekan atas BMN yang dikembalikan guna memastikan kondisi BMN bersangkutan. (2) Pengguna Barang melaporkan berakhirnya Penggunaan BMN untuk dioperasikan pihak lain kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 76-pmk-06-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal I

Pasal 18

Pasal I

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 29

Pasal II