PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 75-pmk-08-2013 Tahun 2013 tentang PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

PERMEN Nomor 75-pmk-08-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 2. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN. 3. Pembelian Kembali SBSN adalah transaksi pembelian SBSN di pasar sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai (cash buyback) dan/atau penukaran (switching). 4. Lelang Pembelian Kembali SBSN yang selanjutnya disebut Lelang adalah Pembelian Kembali SBSN yang dilakukan, dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya. 5. Transaksi Bilateral adalah Pembelian Kembali SBSN yang dilakukan melalui pembahasan antara Pemerintah dengan Pihak atau Peserta Lelang yang menyampaikan penawaran penjualan SBSN. 6. Pembelian Kembali SBSN Dengan Cara Tunai (Cash Buyback) yang selanjutnya disebut dengan Cash Buyback adalah pembelian kembali SBSN yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan pembayaran secara tunai oleh Pemerintah. www.djpp.kemenkumham.go.id 7. Pembelian Kembali SBSN Dengan Cara Penukaran (Switching) yang selanjutnya disebut dengan Switching adalah pembelian kembali SBSN yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan penyerahan SBSN seri lain oleh Pemerintah dan apabila terdapat selisih nilai penyelesaian transaksinya, dapat dibayar secara tunai. 8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 9. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Dirjen adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi pengelolaan utang. 10. Pihak adalah orang perseorangan atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan publik, badan hukum maupun bukan badan hukum. 11. Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN yang selanjutnya disebut dengan Peserta Lelang adalah bank dan perusahaan efek yang ditunjuk Menteri sebagai peserta lelang SBSN di pasar perdana yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SBSN. 12. Penawaran Lelang adalah pengajuan penawaran penjualan SBSN dengan mencantumkan seri, harga dan kuantitas yang disampaikan oleh Peserta Lelang dalam Lelang Pembelian Kembali SBSN. 13. Penawaran Penjualan adalah penawaran penjualan SBSN yang disampaikan oleh Pihak atau Peserta Lelang kepada Pemerintah dalam rangka Transaksi Bilateral. 14. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SBSN yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SBSN. 15. Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank INDONESIA.

BAB III

KETENTUAN DAN PERSYARATAN LELANG

Pasal 4

Koreksi

(1) Peserta lelang SBSN di pasar perdana mengajukan permohonan sebagai Peserta Lelang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk mendapatkan persetujuan serta menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan sebagai Peserta Lelang. (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui surat Dirjen atau pejabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Dirjen atas nama Menteri. (3) Untuk dapat ditunjuk sebagai Peserta Lelang, peserta lelang SBSN di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Dirjen, yang meliputi: a. Surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan Lelang, dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Surat penunjukan wakil Peserta Lelang yang berwenang untuk melakukan transaksi Lelang, dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini atau apabila terjadi perubahan penunjukan wakil menggunakan formulir sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; (4) Dalam hal terjadi perubahan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Lelang wajib menyerahkan perubahan kelengkapan administrasi kepada Dirjen. (5) Direktur Pembiayaan Syariah atas nama Dirjen memberikan otorisasi persetujuan mengikuti Lelang kepada wakil Peserta Lelang yang telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 5

Peserta Lelang dapat mengajukan Penawaran Lelang untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau Pihak lain.

Pasal 6

(1) Lelang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah. (2) Dalam hal terjadi gangguan atau kerusakan teknis pada sistem lelang yang mengakibatkan tidak terlaksananya Lelang, Dirjen atau pejabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Dirjen atas nama Menteri dapat membatalkan pelaksanaan Lelang. (3) Dirjen menyampaikan laporan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah melakukan, antara lain: a. mengumumkan rencana Lelang paling lambat 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan Lelang, yang memuat sekurang-kurangnya: 1) waktu pelaksanaan Lelang; 2) waktu pembukaan dan penutupan Penawaran Lelang; 3) seri SBSN yang akan dibeli kembali, dalam hal Lelang dengan cara Cash Buyback; 4) seri dan harga SBSN penukar dan seri SBSN yang ditukar, dalam hal Lelang dengan cara Switching; 5) waktu pengumuman hasil Lelang; dan 6) tanggal Setelmen. b. menerima data Penawaran Lelang dari Peserta Lelang melalui sistem yang digunakan dalam Lelang; c. menyampaikan seluruh data Penawaran Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dirjen dalam rapat penetapan Lelang; d. Mengumumkan hasil Lelang kepada Peserta Lelang pada hari pelaksanaan Lelang.

Pasal 8

(1) Penawaran Lelang dilakukan dengan cara kompetitif. (2) Penetapan harga Lelang bagi pemenang dilakukan dengan metode harga beragam (multiple price). www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 9

Tata Cara Pelaksanaan Lelang dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Harga Setelmen yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Peserta Lelang yang dinyatakan menang dalam Lelang dengan cara Cash Buyback, yaitu: a. sebesar harga yang diajukan dalam Penawaran Lelang (clean price) dengan memperhitungkan Imbalan berjalan (accrued return), dalam hal Lelang dengan Imbalan berupa kupon; b. sebesar harga yang diajukan dalam Penawaran Lelang (clean price), dalam hal Lelang dengan Imbalan secara diskonto. (2) Harga Setelmen yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Peserta Lelang atau yang diterima oleh Pemerintah dari Peserta Lelang yang dinyatakan menang dalam Lelang dengan cara Switching, yaitu sebesar selisih harga SBSN yang dipertukarkan dengan memperhitungkan selisih Imbalan berjalan (accrued return). (3) Perhitungan harga Setelmen per unit SBSN dalam hal Lelang dengan cara Cash Buyback dilakukan berdasarkan formula dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Perhitungan harga Setelmen per unit SBSN dalam hal Lelang dengan cara Switching dilakukan berdasarkan formula dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Dirjen atau pejabat pengganti sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Dirjen atas nama Menteri MENETAPKAN hasil Lelang. (2) Penetapan hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Penawaran Lelang yang masuk. (3) Penetapan hasil Lelang didasarkan atas pertimbangan antara lain harga, waktu pengajuan penawaran penjualan, volume, jatuh tempo dan pengelolaan risiko utang.

Pasal 12

Direktorat Pembiayaan Syariah menyampaikan hasil Lelang kepada Peserta Lelang yang dinyatakan menang, yang memuat informasi paling kurang meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. seri-seri SBSN; b. harga SBSN; c. jumlah nominal SBSN.

Pasal 13

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengumumkan hasil Lelang kepada publik, yang memuat informasi paling kurang meliputi: a. seri-seri SBSN; b. harga rata-rata tertimbang dari masing-masing seri SBSN; c. jumlah nominal SBSN.

BAB kedua

Pelaksanaan Lelang

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

(1) Penawaran Lelang dilakukan dengan cara kompetitif. (2) Penetapan harga Lelang bagi pemenang dilakukan dengan metode harga beragam (multiple price). www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 9

Tata Cara Pelaksanaan Lelang dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

BAB IV

KETENTUAN DAN PERSYARATAN TRANSAKSI BILATERAL

Pasal 14

Koreksi

(1) Transaksi Bilateral dapat dilakukan oleh: a. Pihak; atau b. Peserta Lelang. (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan Penawaran Penjualan kepada Pemerintah untuk dan atas nama dirinya sendiri. (3) Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyampaikan Penawaran Penjualan kepada Pemerintah untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau atas nama pihak lain.

Pasal 15

Penawaran Penjualan dalam rangka Transaksi Bilateral oleh Pihak maupun Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan dengan nilai nominal penawaran minimal sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk satu seri.

Pasal 16

Peserta Lelang yang dapat mengajukan Penawaran Penjualan SBSN kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Menyampaikan penawaran pembelian lelang SBSN di pasar perdana berturut-berturut dalam 5 (lima) kali lelang terakhir; b. Memenangkan lelang SBSN di pasar perdana atau mendapatkan allotment minimal 3 (tiga) kali dalam pelaksanaan 5 (lima) kali lelang terakhir; dan c. Aktif memperdagangkan SBSN di pasar sekunder, minimal 5 (lima) frekuensi jual dan/atau beli dalam satu bulan terakhir. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 17

(1) Penawaran Penjualan oleh Pihak atau Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Menteri c.q. Dirjen dengan tembusan kepada Direktur Pembiayaan Syariah. (2) Penawaran Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan: a. nilai nominal; b. seri SBSN yang dijual; c. harga yang ditawarkan; dan d. seri SBSN penukar beserta harga yang dikehendaki dalam hal Switching.

Pasal 18

(1) Penawaran Penjualan dengan cara Transaksi Bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat Penawaran Penjualan. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerimaan atas seluruh atau sebagian atau penolakan atas Penawaran Penjualan. (3) Penolakan atas Penawaran Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain dengan pertimbangan: a. tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16; b. kondisi portofolio utang pemerintah; atau c. kondisi pasar keuangan. (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat Dirjen atau pejabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Dirjen atas nama Menteri. (5) Penerimaan atas Penawaran Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pembahasan ketentuan dan persyaratan SBSN yang akan dibeli kembali dan/atau seri penukar dalam hal Switching. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 19

(1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah bersama Pihak atau Peserta Lelang yang mengajukan Penawaran Penjualan. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai ketentuan dan persyaratan SBSN yang akan dibeli kembali, paling kurang meliputi: a. seri SBSN; b. nilai nominal; c. harga atau imbal hasil; dan d. waktu dan mekanisme pelaksanaan Setelmen.

Pasal 20

(1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Penawaran Penjualan, yang dituangkan dalam berita acara pembahasan. (2) Dalam hal hasil pembahasan berupa menerima seluruh atau sebagian Penawaran Penjualan, hasil pembahasan dimaksud dituangkan dalam dokumen kesepakatan. (3) Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling kurang: a. seri SBSN; b. nilai nominal; c. harga atau imbal hasil; dan d. waktu dan mekanisme pelaksanaan Setelmen. (4) Berita acara pembahasan dan dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang bersama direktur/pejabat yang berwenang sebagai wakil dari Pihak atau Peserta Lelang yang menyampaikan Penawaran Penjualan.

Pasal 21

Dirjen atau pejabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Dirjen atas nama Menteri, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Setelmen MENETAPKAN hasil pembelian kembali SBSN yang meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. dokumen kesepakatan; b. dokumen ketentuan dan persyaratan SBSN dan/atau perubahannya.

Pasal 22

Direktur Pembiayaan Syariah atas nama Dirjen menyampaikan hasil pembelian kembali SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Pihak atau Peserta Lelang, paling kurang meliputi: a. seri-seri SBSN; b. harga SBSN; c. jumlah nominal SBSN.

Pasal 23

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengumumkan hasil pembelian kembali SBSN kepada publik, yang memuat informasi paling kurang meliputi: a. seri-seri SBSN; b. harga rata-rata tertimbang dari masing-masing seri SBSN; c. jumlah nominal SBSN.

Peraturan Menteri Nomor 75-pmk-08-2013 Tahun 2013 tentang PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34