Peraturan Menteri Nomor 75-pmk-05-2021 Tahun 2021 tentang...

Pasal 1

(1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan kepada pengguna jasa. (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pasien masyarakat umum dan pihak penjamin. (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/ menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. tarif rawat inap; dan b. tarif tindakan medis operatif.

Pasal 4

Koreksi

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. tarif visite dan konsultasi; b. tarif administrasi; c. tarif rawat jalan; d. tarif tindakan medis non-operatif; e. tarif penunjang medis; f. tarif penggunaan lahan, ruang, dan gedung; g. tarif penggunaan peralatan dan mesin; h. tarif penggunaan sarana transportasi; i. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan; dan j. tarif bantuan kesehatan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP. (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 9

Koreksi

Tarif penggunaan lahan, ruang, dan gedung, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif penggunaan sarana transportasi, tarif bimbingan, pendidikan, dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, dan tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 10

Koreksi

Tarif penggunaan lahan, ruang, dan gedung dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 11

Koreksi

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 12

Koreksi

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 13

Koreksi

Tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 14

Koreksi

(1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi. (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian dan/atau margin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 15

Koreksi

(1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya. (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 16

Koreksi

(1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan. (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 17

Koreksi

(1) Terhadap pasien tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. korban terdampak kondisi kahar; b. korban kecelakaan tanpa identitas; c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin; dan/atau d. pasien dari keluarga besar Tentara Nasional INDONESIA. (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 18

Koreksi

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2021 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2021 KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II PUTRI HIJAU PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II PUTRI HIJAU PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN TARIF KELAS II No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) A. Rawat Inap 1. Ruang Rawat Kelas II Per Hari 225.000,00 s.d. 275.000,00 2. Visite dan Konsultasi a. Visite Per Kunjungan 55.000,00 s.d. 95.000,00 b. Konsultasi Per Hari 55.000,00 s.d. 70.000,00 3. Asuhan Keperawatan Per Hari 30.000,00 s.d. 40.000,00 B. Tindakan Medis Operatif 1. Bedah Umum/Obsgyn a. Kecil Per Tindakan 2.366.000,00 s.d. 3.026.000,00 b. Sedang Per Tindakan 3.661.000,00 s.d. 4.151.000,00 c. Besar Per Tindakan 4.269.000,00 s.d. 6.369.000,00 d. Khusus I Per Tindakan 7.677.000,00 s.d. 9.177.000,00 No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) e. Khusus II Per Tindakan 9.880.000,00 s.d. 18.080.000,00 2. Bedah Onkologi a. Sedang Per Tindakan 6.110.000,00 s.d. 12.940.000,00 b. Besar Per Tindakan 17.460.000,00 s.d. 39.225.000,00 3. Bedah Syaraf a. Sedang Per Tindakan 1.540.000,00 s.d. 6.545.000,00 b. Besar Per Tindakan 17.540.000,00 s.d. 32.500.000,00 4. Bedah Mata a. Kecil Per Tindakan 1.760.000,00 s.d. 4.134.000,00 b. Sedang Per Tindakan 7.025.000,00 s.d. 15.675.000,00 5. Bedah Ortopedi a. Kecil Per Tindakan 4.400.000,00 s.d. 6.600.000,00 b. Sedang Per Tindakan 11.215.000,00 s.d. 19.740.000,00 c. Besar Per Tindakan 24.260.000,00 s.d. 32.860.000,00 d. Khusus Per Tindakan 34.425.000,00 s.d. 41.725.000,00 6. Bedah Digestif Per Tindakan 4.720.000,00 s.d. 11.815.000,00 7. Bedah Urologi Per Tindakan 2.786.300,00 s.d. 10.505.000,00 8. Bedah Plastik a. Kecil Per Tindakan 6.110.000,00 s.d. 12.940.000,00 No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) b. Sedang Per Tindakan 17.460.000,00 s.d. 29.225.000,00 9. Bedah Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) Per Tindakan 3.615.000,00 s.d. 9.785.000,00 10. Bedah Mulut Per Tindakan 6.550.000,00 s.d. 17.725.000,00 11. Tindakan Reposisi dan Pemasangan Gips Per Tindakan 1.166.000,00 s.d. 1.749.000,00 12. Tindakan Persalinan Per Tindakan 935.000,00 s.d. 1.672.000,00 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II PUTRI HIJAU PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II PUTRI HIJAU PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) A. Ruang Rawat Intensif 1. Visite dan Konsultasi Per Hari 175.000,00 s.d. 350.000,00 2. Asuhan Keperawatan Per Hari 12.000,00 s.d. 100.000,00 3. Ruang Intensive Per Hari 300.000,00 s.d. 1.000.000,00 B. Administrasi 1. Rawat Inap Per Kunjungan 40.000,00 s.d. 50.000,00 2. Rawat Jalan a. Administrasi Per Kunjungan 7.000,00 s.d. 20.000,00 b. Surat Keterangan c. Akomodasi Per Surat Per Kunjungan 81.000,00 s.d. 99.000,00 24.000,00 s.d. 44.000,00 C. Rawat Jalan 1. Pemeriksaan dan Konsultasi Per Pasien 50.000,00 s.d. 85.000,00 2. Poli Mata a. Kecil Per Tindakan 7.000,00 s.d. 72.000,00 No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) b. Sedang Per Tindakan 120.000,00 s.d. 644.000,00 c. Besar Per Tindakan 1.391.000,00 s.d. 12.950.000,00 d. Canggih Per Tindakan 14.712.000,00 s.d. 25.796.000,00 3. Poli Penyakit Dalam a. Kecil Per Tindakan 64.000,00 s.d. 70.000,00 b. Sedang Per Tindakan 900.000,00 s.d. 6.383.000,00 c. Sedang Per Tindakan 6.903.000,00 s.d. 16.380.000,00 4. Poli Syaraf Per Tindakan 63.000,00 s.d. 250.000,00 5. Poli Jantung Per Tindakan 64.000,00 s.d. 550.000,00 6. Poli Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) a. Kecil Per Tindakan 60.000,00 s.d. 100.000,00 b. Sedang Per Tindakan 115.000,00 s.d. 600.000,00 c. Besar Per Tindakan 858.000,00 s.d. 1.800.000,00 7. Poli Kulit dan Kelamin Per Tindakan 80.000,00 s.d. 600.000,00 8. Poli Kandungan dan Kebidanan a. Kecil Per Tindakan 55.000,00 s.d. 600.000,00 b. Sedang Per Tindakan 1.700.000,00 s.d. 5.700.000,00 9. Poli Anak Per Tindakan 60.000,00 s.d. 220.000,00 No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) 10. Poli Paru a. Kecil Per Tindakan 60.000,00 s.d. 578.000,00 b. Sedang Per Tindakan 750.000,00 s.d. 1.750.000,00 11. Poli Psikiatri Per Tindakan 174.000,00 s.d. 500.000,00 12. Poli Bedah Umum a. Kecil Per Tindakan 50.000,00 s.d. 320.000,00 b. Sedang Per Tindakan 875.000,00 s.d. 1.750.000,00 13. Poli Gigi dan Mulut/ Perawatan Oral Diagnosis a. Pemeriksaan Per Pasien 60.000,00 s.d. 70.000,00 b. Periodontologi Per Tindakan 150.000,00 s.d. 360.000,00 c. Konservasi 1) Kecil Per Tindakan 80.000,00 s.d. 450.000,00 2) Sedang Per Tindakan 900.000,00 s.d. 1.300.000,00 d. Endodoli 1) Tindakan Endodoli Per Tindakan 120.000,00 s.d. 150.000,00 2) Bedah Endodoli Per Tindakan 2.000.000,00 s.d. 2.500.000,00 e. Bedah Mulut 1) Kecil Per Tindakan 70.000,00 s.d. 150.000,00 2) Sedang Per Tindakan 500.000,00 s.d. 3.000.000,00 No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) f. Prostodensia 1) Kecil Per Tindakan 100.000,00 s.d. 600.000,00 2) Sedang Per Tindakan 1.600.000,00 s.d. 2.400.000,00 g. Orthodontic 1) Kecil Per Tindakan 70.000,00 s.d. 200.000,00 2) Sedang Per Tindakan 1.000.000,00 s.d. 3.500.000,00 14. Poli Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi a. Rehabilitasi Medik Per Tindakan 10.000,00 s.d. 70.000,00 b. Fisioterapi Per Tindakan 38.000,00 s.d. 210.000,00 D. Tindakan Medis Non Operatif 1. Instalasi Gawat Darurat a. Kecil Per Tindakan 15.000,00 s.d. 150.000,00 b. Sedang Per Tindakan 180.000,00 s.d. 660.000,00 c. Penggunaan O2 Per Tindakan Per Jam 6.500,00 s.d. 7.000,00 d. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Per Hari 50.000,00 s.d. 200.000,00 2. Tindakan pada Ruang Rawat Inap a. Kecil Per Tindakan 30.000,00 s.d. 65.000,00 b. Sedang Per Tindakan 100.000,00 s.d. 1.500.000,00 3. Instalasi Intensive Care Unit (ICU) No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) a. Kecil Per Tindakan 22.000,00 s.d. 85.000,00 b. Sedang Per Tindakan 110.000,00 s.d. 800.000,00 E. Penunjang Medis 1. Pemeriksaan Radiologi a. Konvensional Dengan/Tanpa Kontras Per Tindakan 130.000,00 s.d. 900.000,00 b. CT Scan Tanpa Kontras Per Tindakan 700.000,00 s.d. 2.900.000,00 c. CT Scan Dengan Kontras Per Tindakan 1.300.000,00 s.d. 4.200.000,00 d. Magnetic Resonance Imaging(MRI) e. C Arm Radiography Per Tindakan Per Tindakan 1.200.000,00 s.d. 5.000.000,00 300.000,00s.d. 1.500.000,00 f. USG Per Tindakan 350.000,00 s.d. 1.000.000,00 2. Cathlab a. Sedang Per Tindakan 4.753.000,00 s.d. 11.592.000,00 b. Besar Per Tindakan 14.259.000,00 s.d. 23.184.000,00 c. Canggih Per Tindakan 27.820.000,00 s.d. 120.557.000,00 3. Patologi Klinik a. Laboratorium Klinik 1) Kecil Per Tindakan 15.000,00 s.d. 150.000,00 2) Sedang Per Tindakan 165.000,00 s.d. 500.000,00 3) Besar Per Tindakan 900.000,00 s.d. 2.000.000,00 b. Mikrobiologi Per Tindakan 70.000,00s.d. 100.000,00 No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) c. Pemeriksaan Covid-19 Per Tindakan 20.000,00 s.d. 900.000,00 d. Vaksinasi Covid-19 Per Tindakan 150.000,00 s.d. 2.000.000,00 4. Hemodialisa Per Pasien 1.200.000,00 s.d. 2.500.000,00 5. Tindakan Kefarmasian a. Rawat Jalan Per Pasien 5.000,00 s.d. 20.000,00 b. Rawat Inap Per Pasien 5.000,00 s.d. 50.000,00 6. Central Sterile Supply Departement (CSSD) Per Paket 50.000,00 s.d. 350.000,00 7. Perawatan Jenazah a. Pelayanan Kamar Jenazah Per Pasien 125.000,00 s.d. 1.000.000,00 b. Pemakaian Formalin c. Peti Jenazah Per Pasien Per Unit 600.000,00 s.d. 1.200.000,00 1.500.000,00 s.d. 3.000.000,00 8. Medical Check Up (MCU) a. Kecil Per Paket 250.000,00 s.d. 1.560.000,00 b. Sedang Per Paket 1.850.000,00 s.d. 5.100.000,00 9. Insenerator Per Kilogram 25.000,00 s.d. 75.000,00 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 75-pmk-05-2021 Tahun 2021 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II PUTRI HIJAU PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19