Koreksi Pasal 25

(1) Pembayaran atas Proyek dapat dihentikan dalam hal dilakukan penghentian dan/atau pembatalan pembiayaan Proyek sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai tata cara pengelolaan pembiayaan Proyek melalui penerbitan SBSN. (2) Penghentian pembayaran atas Proyek dilakukan berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai tata cara pengelolaan pembiayaan Proyek melalui penerbitan SBSN. (3) Kementerian/Lembaga tidak dapat mengajukan pembayaran/pencairan dana Proyek terhitung sejak adanya usulan mengenai penghentian/pembatalan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Kementerian/Lembaga bertanggung jawab mutlak secara formal dan materiil atas pembayaran/pencairan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3).