Koreksi Pasal 22

(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan persyaratan Penundaan dan penggunaan bentuk jaminan terhadap Pengusaha Pabrik atau Importir yang mendapatkan Penundaan sesuai lingkup wilayah kerja masing-masing. (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara periodik menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang cukai dengan tembusan Kepala Kantor Bea dan Cukai. (3) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang cukai menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.