PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 73-pmk-08-2018 Tahun 2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

PERMEN Nomor 73-pmk-08-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. 2. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur untuk meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. 3. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Proyek KPBU adalah proyek yang disiapkan dan dilaksanakan transaksinya oleh PJPK untuk KPBU. 5. Proyek KPBU Prioritas adalah Proyek KPBU yang memenuhi kriteria sebagai proyek yang pelaksanaannya diprioritaskan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai percepatan penyediaan infrastruktur prioritas. 6. Proyek KPBU Pembangunan dan/atau Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri adalah Proyek KPBU pembangunan kilang minyak baru beserta fasilitas pendukungnya di dalam negeri dan/atau penambahan fasilitas kilang minyak yang telah beroperasi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan kilang minyak di dalam negeri. 7. Hasil Keluaran adalah segala kajian dan/atau dokumen dan/atau bentuk lainnya yang disepakati dan disiapkan sesuai dengan kebutuhan PJPK untuk melaksanakan kegiatan untuk pelaksanaan Proyek KPBU. 8. Fasilitas yang diberikan pada Tahap Penyiapan Proyek dan/atau Tahap Pelaksanaan Transaksi yang selanjutnya disebut Fasilitas adalah fasilitas fiskal yang disediakan oleh Menteri Keuangan kepada PJPK yang dibiayai dari sumber-sumber sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 9. Dana Penyiapan Proyek (Project Development Fund) adalah dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Fasilitas. 10. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh badan usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung. 11. Perjanjian KPBU adalah perjanjian antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana untuk Penyediaan Infrastruktur. 12. Prastudi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan paling sedikit aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial. 13. Tahap Penyiapan Proyek KPBU adalah kegiatan penyusunan dokumen Prastudi Kelayakan dan dokumen pendukung lainnya untuk pelaksanaan transaksi. 14. Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU adalah tahap sesudah diselesaikannya Tahap Penyiapan Proyek KPBU oleh PJPK, untuk melaksanakan pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan penandatanganan Perjanjian KPBU. 15. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU. 16. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh Menteri Keuangan. 17. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan. 18. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU. 19. Surat Persetujuan Fasilitas adalah surat yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan yang berisi persetujuan atas pemberian Fasilitas untuk Proyek KPBU. 20. Permohonan Fasilitas adalah surat yang berisi permohonan mengenai penyediaan Fasilitas yang diajukan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan yang dilampiri dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 21. Kesepakatan Induk untuk Penyediaan dan Pelaksanaan Fasilitas yang selanjutnya disebut Kesepakatan Induk adalah kesepakatan antara Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku penyedia Fasilitas dengan PJPK selaku penerima Fasilitas, yang berisi prinsip dan ketentuan dasar mengenai penyediaan dan pelaksanaan Fasilitas yang harus ditaati oleh PJPK sebagai konsekuensi dari disetujuinya Permohonan Fasilitas. 22. Perjanjian untuk Penugasan Khusus yang selanjutnya disebut Perjanjian Penugasan adalah perjanjian antara Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan Direktur Utama dari Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan Fasilitas, yang mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban dari Badan Usaha Milik Negara tersebut sehubungan dengan pelaksanaan penugasan. 23. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas adalah perjanjian antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan wakil yang sah dari Lembaga Internasional sehubungan dengan kerja sama penyediaan Fasilitas pada Proyek KPBU Pembangunan dan/atau Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. 24. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas adalah perjanjian yang mengatur paling sedikit tentang hak dan kewajiban antara pelaksana Fasilitas dengan PJPK sehubungan dengan pelaksanaan Fasilitas. 25. Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas adalah perjanjian yang mengatur paling sedikit tentang hak dan kewajiban antara Menteri Keuangan dengan Lembaga Internasional sehubungan dengan kerja sama pelaksanaan Fasilitas. 26. Surat Konfirmasi atas Persetujuan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas yang selanjutnya disebut Surat Konfirmasi adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau pejabat yang diberikan kuasa atas ruang lingkup Fasilitas dan biaya yang disepakati oleh PJPK dan wakil yang sah dari Lembaga Internasional dalam Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas. 27. Penasihat Transaksi adalah pihak yang terdiri dari penasihat/konsultan teknis, penasihat/konsultan keuangan, penasihat/konsultan hukum dan/atau regulasi, penasihat/konsultan lingkungan dan/atau penasihat/konsultan lainnya, baik berupa perorangan atau badan usaha atau lembaga yang bertugas untuk membantu pelaksanaan Fasilitas. 28. Lembaga Internasional adalah lembaga dan/atau lembaga subsidiary-nya yang dibentuk oleh 1 (satu) atau lebih negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan atas keberadaannya diakui oleh Hukum Internasional sebagai subyek Hukum Internasional. 29. Keputusan Penugasan adalah Keputusan Menteri Keuangan yang berisi mengenai penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara tertentu untuk melaksanakan Fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. 30. Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) adalah proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor atas Proyek KPBU yang akan dikerjasamakan. 31. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat berdasarkan penetapan Pemerintah Republik INDONESIA, kecuali apabila hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah.

BAB III

KRITERIA PENERIMA, JENIS FASILITAS, DAN LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disediakan untuk: a. Proyek KPBU Prioritas; b. Proyek KPBU Pembangunan dan/atau Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri; dan/atau c. Proyek KPBU lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Fasilitas untuk Proyek KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam hal: a. PJPK telah menyusun dokumen yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: 1. kajian hukum dan kelembagaan; 2. kajian teknis; 3. kajian ekonomi dan komersial; 4. kajian lingkungan dan sosial; 5. kajian bentuk kerja sama dalam penyediaan infrastruktur; 6. kajian risiko; 7. kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; 8. kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindak lanjuti; atau 9. rencana bisnis (business plan) apabila PJPK merupakan Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah. b. PJPK telah melakukan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) untuk Proyek KPBU lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan berdasarkan hasil Penjajakan Minat Pasar tersebut diketahui bahwa Proyek KPBU dimaksud diminati oleh para calon investor.

Pasal 4

Jenis Fasilitas yang dapat disediakan untuk Proyek KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi: a. fasilitas penyiapan proyek; b. fasilitas pendampingan transaksi; atau c. fasilitas penyiapan proyek dan fasilitas pendampingan transaksi.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup Fasilitas yang disediakan untuk jenis fasilitas penyiapan proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penyiapan Prastudi Kelayakan dan segala kajian dan/atau dokumen pendukungnya. (2) Ruang lingkup Fasilitas yang disediakan untuk jenis fasilitas pendampingan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. pengadaan Badan Usaha Pelaksana; b. penandatanganan Perjanjian KPBU; dan c. perolehan pembiayaan untuk Proyek KPBU (financial close), sepanjang merupakan bagian dari tanggung jawab yang dialokasikan kepada PJPK berdasarkan Perjanjian KPBU.

BAB V

TATA CARA PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN FASILITAS

Pasal 7

Koreksi

(1) Menteri Keuangan menyediakan Fasilitas kepada PJPK berdasarkan Permohonan Fasilitas yang disampaikan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2) Dalam menyampaikan Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPK menyebutkan jenis Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diperlukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. dokumen yang menunjukkan bahwa kriteria dan/atau persyaratan yang berlaku bagi Proyek KPBU yang dimohonkan Fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 telah terpenuhi; dan b. surat pernyataan PJPK yang pada pokoknya menyatakan kebenaran isi dari dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai KPBU. (3) Permohonan Fasilitas untuk jenis fasilitas penyiapan proyek atau fasilitas penyiapan proyek dan fasilitas pendampingan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c diajukan apabila PJPK telah menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (4) Permohonan Fasilitas untuk jenis fasilitas pendampingan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diajukan oleh PJPK setelah PJPK menyelesaikan Tahap Penyiapan Proyek KPBU.

Pasal 8

(1) Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan evaluasi atas Permohonan Fasilitas yang diajukan oleh PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa terpenuhinya kriteria yang berlaku bagi Proyek KPBU yang dimohonkan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempertimbangkan kesiapan proyek, kesiapan PJPK untuk melaksanakan proyek, dan ketertarikan pasar. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan. (4) Pelaksanaan evaluasi atas Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Fasilitas kepada PJPK apabila hasil evaluasi Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Menteri Keuangan selaku penyedia Fasilitas berwenang menentukan jenis dan ruang lingkup Fasilitas yang akan diberikan kepada PJPK dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan PJPK; b. sifat dan karakteristik; dan c. kondisi faktual pada Proyek KPBU. (3) Penerbitan Surat Persetujuan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan wewenang atau tanggung jawab atas pelaksanaan Proyek KPBU dari PJPK kepada Menteri Keuangan. (4) Dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Fasilitas, PJPK tidak diperbolehkan menunjuk atau mengadakan kesepakatan dengan pihak lain untuk melakukan hal yang serupa dengan hal yang telah dan/atau akan disediakan dan/atau dilaksanakan untuk Fasilitas. (5) Pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Pasal 17

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait dengan penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (14) dan ayat (15). (2) Usulan alokasi atas penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh KPA sesuai dengan mekanisme anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan besaran penggantian biaya diberikan maksimal sebesar jumlah yang disetujui dalam Surat Konfirmasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Kesepakatan Induk dan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas.

Pasal 18

(1) Pihak yang bertugas menyiapkan Hasil Keluaran, bertanggung jawab untuk melakukan dan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal diperlukan, Hasil Keluaran dapat disusun dalam dua bahasa (bilingual), yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa INDONESIA, sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku pada kedua bahasa tersebut; b. informasi yang tersedia dalam Hasil Keluaran harus jelas dan tidak boleh saling bertentangan; dan c. Hasil Keluaran berisi kesimpulan dan rekomendasi yang jelas dan mudah dipahami dengan berdasarkan kepada analisis yang memadai. (2) Badan Usaha Milik Negara penerima penugasan khusus dan Lembaga Internasional yang melaksanakan Fasilitas dalam Proyek KPBU Pembangunan dan/atau Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri yang bertugas menyiapkan Hasil Keluaran bertanggung jawab menyediakan Hasil Keluaran sementara apabila diminta oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko dan/atau PJPK. (3) Pihak yang bertugas menyiapkan Hasil Keluaran bertanggung jawab menyampaikan Hasil Keluaran final kepada PJPK, dengan tembusan kepada Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (4) PJPK yang mendapatkan Fasilitas menerima Hasil Keluaran dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan selanjutnya untuk pelaksanaan Proyek KPBU berdasarkan Hasil Keluaran tersebut, termasuk mengambil keputusan yang menjadi tugas dan tanggung jawab PJPK berdasarkan Kesepakatan Induk dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Fasilitas.

BAB Keempat

Pelaksanaan Fasilitas

Pasal 10

Koreksi

(1) Dalam pelaksanaan Fasilitas, Menteri Keuangan bertindak sebagai pelaksana Fasilitas dan melaksanakan Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas. (2) Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (3) Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut: a. Kesepakatan Induk; dan b. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas. (4) Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan Kesepakatan Induk. (5) Pelaksana Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengelola dan mengadministrasikan kegiatan untuk pelaksanaan Fasilitas, berupa pemberian asistensi dan/atau konsultasi kepada PJPK sesuai dengan jenis dan ruang lingkup Fasilitas yang disediakan, termasuk menyusun dan menyampaikan Hasil Keluaran; b. menyusun tata kelola pelaksanaan Fasilitas untuk dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas, termasuk menyusun dan merancang Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas tersebut; dan c. menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan PJPK berdasarkan tata kelola pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta membangun kerja sama dan menjalankan koordinasi yang baik dengan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Fasilitas.

Pasal 11

(1) Dalam pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat melibatkan Penasihat Transaksi, berdasarkan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Fasilitas. (2) Penasihat Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan asistensi kepada Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk menyiapkan Hasil Keluaran. (3) Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menentukan kualifikasi dan melaksanakan kegiatan pengadaan Penasihat Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

(1) Dalam pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Menteri Keuangan dapat bekerja sama dengan Lembaga Internasional. (2) Kerja Sama dengan Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut: a. Kesepakatan Induk; b. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas; dan c. Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas. (3) Kesepakatan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi sebagai dokumen rujukan bagi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (4) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Internasional dapat menyediakan Penasihat Transaksi dan menanggung sepenuhnya biaya yang diperlukan untuk menyediakan Penasihat Transaksi tersebut. (5) Dalam rangka penyediaan Penasihat Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan masukan mengenai kualifikasi dari Penasihat Transaksi yang akan disediakan. (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Pelaksanaan Fasilitas oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan Fasilitas, Menteri Keuangan dapat memberikan penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana Fasilitas dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. (2) Penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada lebih dari satu Badan Usaha Milik Negara untuk satu Proyek KPBU yang sama. (3) Pelaksanaan Fasilitas melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut: a. Kesepakatan Induk; b. Keputusan Penugasan; c. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas; dan d. Perjanjian Penugasan. (4) Untuk penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan MENETAPKAN Keputusan Penugasan. (5) Kewenangan penetapan Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (6) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melaporkan penetapan Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri Keuangan. (7) Dalam hal penugasan khusus diberikan terhadap lebih dari satu Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko MENETAPKAN Keputusan Penugasan kepada masing- masing Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus. (8) Pembagian ruang lingkup penugasan khusus terhadap lebih dari satu Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 14

Pasal 15

(1) Atas pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Badan Usaha Milik Negara berhak atas kompensasi biaya dan margin yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembayaran kompensasi biaya dan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Dana Penyiapan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Dalam hal diperlukan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat menyesuaikan margin dan/atau komponen pembentuk margin. (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan mempertimbangkan usulan dan/atau kinerja Badan Usaha Milik Negara yang diberi penugasan khusus. (5) Pembayaran kompensasi biaya dan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan verifikasi yang dilaksanakan oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

BAB 2

Pelaksanaan Fasilitas melalui Penugasan Khusus kepada Badan Usaha Milik Negara

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kelima

Pelaksanaan Fasilitas melalui Kerja Sama dengan Lembaga Internasional untuk Proyek KPBU Pembangunan dan/atau Pengembangan Kilang Minyak

Pasal 16

Koreksi

(1) Dalam pelaksanaan Fasilitas pada Proyek KPBU Pembangunan dan/atau Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri, Menteri Keuangan bekerja sama dengan Lembaga Internasional yang diusulkan oleh PJPK dalam surat Permohonan Fasilitas. (2) Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut: a. Kesepakatan Induk; b. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas; c. Surat Konfirmasi atas Persetujuan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas; dan d. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas. (3) Dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Internasional bertindak selaku pelaksana Fasilitas dan memiliki tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5). (4) Dalam hal pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Fasilitas diajukan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan dengan memenuhi persyaratan mengenai permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan melampirkan dokumen yang membuktikan adanya komunikasi dengan Lembaga Internasional. (5) Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PJPK dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menindaklanjuti dengan pembentukan Kesepakatan Induk. (7) Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap usulan Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memadai, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan surat yang berisi mengenai hal yang perlu diperbaiki oleh PJPK. (8) Dalam hal PJPK telah memperbaiki Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PJPK dapat mengajukan kembali Permohonan Fasilitas kepada Menteri Keuangan. (9) Dalam hal Kesepakatan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah disepakati, Menteri Keuangan dan Lembaga Internasional menindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas. (10) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas, PJPK dan Lembaga Internasional dapat menyusun Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas. (11) Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas antara PJPK dengan Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan berdasarkan Surat Konfirmasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau pejabat yang diberikan kuasa. (12) Surat Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikeluarkan berdasarkan surat permohonan persetujuan atas ruang lingkup Fasilitas dan biaya yang akan dilakukan penggantian yang diajukan oleh PJPK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau pejabat yang diberikan kuasa dengan melampirkan konsep Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas. (13) Surat Konfirmasi dan surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), ditembuskan kepada Menteri Keuangan. (14) Biaya yang dapat dilakukan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (12), merupakan biaya yang dibayarkan kepada Lembaga Internasional oleh PJPK sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas. (15) Penyediaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari Dana Penyiapan Proyek, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. PJPK membayar terlebih dahulu biaya pelaksanaan Fasilitas kepada Lembaga Internasional; dan b. PJPK mendapatkan penggantian biaya (reimbursement) dari Dana Penyiapan Proyek. (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas, yang paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut: a. maksud dan tujuan serta ruang lingkup kerja sama (Fasilitas); b. tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan Fasilitas; c. tata cara pelaksanaan Fasilitas; d. Hasil Keluaran; e. indikator keberhasilan; dan f. tata cara pembayaran.

Pasal 17

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PJPK

Pasal 19

Koreksi

(1) Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Fasilitas, PJPK bertanggung jawab: a. melakukan kerja sama dan menjalankan koordinasi yang baik dengan setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan Fasilitas sejak disediakan dan selama berlangsungnya pelaksanaan Fasilitas; b. MENETAPKAN pembentukan tim yang bertugas untuk melaksanakan Proyek KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai KPBU; c. menjamin Proyek KPBU dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan adil; d. memastikan tersedianya akses dan penggunaan atas segala informasi dan/atau dokumen terkait Proyek KPBU, baik lisan maupun tertulis, yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Fasilitas; e. menjamin informasi dan/atau dokumen yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sah, lengkap, tepat, benar, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; f. mengkoordinasikan, mengadakan, dan mendapatkan dukungan dari segala pemangku kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan Fasilitas dan/atau Proyek KPBU; g. memberikan arahan strategis untuk permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan Fasilitas dan/atau pelaksanaan Proyek KPBU yang tidak dapat diselesaikan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b atau oleh pejabat di bawah kelembagaan PJPK yang terkait; h. memastikan agar proses pelaksanaan Fasilitas dan/atau Proyek KPBU dapat berjalan tanpa gangguan, dalam hal terjadi perubahan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b atau pada kelembagaan di bawah PJPK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Fasilitas dan/atau Proyek KPBU; i. memastikan agar setiap pihak yang berada di bawah kelembagaan PJPK tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keberhasilan pelaksanaan Fasilitas; dan j. melakukan sosialisasi atas pelaksanaan Proyek KPBU kepada masyarakat. (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab untuk bekerja sama dan berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPK MENETAPKAN pembentukan tim koordinasi yang bertugas untuk mengatasi segala persoalan dan/atau hambatan yang timbul selama pelaksanaan Fasilitas. (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur PJPK dan pihak di luar PJPK yang terkait langsung terhadap pelaksanaan Fasilitas dan memiliki wewenang dalam mengambil keputusan. (4) Biaya yang ditimbulkan dari pembentukan dan pelaksanaan tim koordinasi dibebankan pada anggaran PJPK.

(1) Badan Usaha Milik Negara yang diberi penugasan khusus melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5). (2) Badan Usaha Milik Negara yang diberi penugasan khusus dapat bekerja sama dengan Lembaga Internasional dan/atau pihak lain yang memiliki keahlian di bidang KPBU dan/atau sektor terkait dan/atau mengadakan Penasihat Transaksi untuk membantu dalam melaksanakan Fasilitas sesuai dengan peraturan internal Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan. (3) Dalam rangka pengadaan Penasihat Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan masukan mengenai kualifikasi dari Penasihat Transaksi dimaksud. (4) Dengan ditetapkannya Keputusan Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5), setiap Badan Usaha Milik Negara wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menyampaikan laporan secara berkala yang paling sedikit berisi analisis atas pelaksanaan Fasilitas dan rencana tindak lanjut kepada Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan/atau PJPK atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); b. menyampaikan informasi dan keterangan terkait pelaksanaan Fasilitas, dalam hal diperlukan untuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penugasan khusus; dan c. bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan proyek secara profesional dan tercapainya maksud dan tujuan pelaksanaan Fasilitas termasuk terlaksananya tugas dan tanggung jawab pihak lain dan/atau Penasihat Transaksi. (5) Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan Fasilitas, Lembaga Internasional dan/atau pihak lainnya, dan Penasihat Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Fasilitas. (6) Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Fasilitas, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan arahan dan masukan kepada setiap Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan Fasilitas sepanjang berlangsungnya pelaksanaan Fasilitas.

Peraturan Menteri Nomor 73-pmk-08-2018 Tahun 2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keenam

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 22

BAB X

Pasal 23

BAB XI

Pasal 24

BAB XII

Pasal 25

Pasal 26