Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MUHAMAD CHATIB BASRI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.06/2014 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
CONTOH PERHITUNGAN PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLAOLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
1. Contoh: Nilai barang jaminan lebih rendah dari sisa hutang setelah diberikan keringanan
Jumlah hutang penyerahan:
Hutang Pokok
: Rp5.000.000.000,00 Hutang Bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO) :
Rp2.000.000.000,00+ Total jumlah hutang : Rp7.000.000.000,00
Angsuran (hak Penyerah Piutang tidak termasuk biaya administrasi) sebelum tanggal 1 Januari 2014 : Rp2.000.000.000,00
Sisa hutang pokok setelah angsuran : Rp3.000.000.000,00
Persentase pembayaran terhadap hutang pokok :Rp2.000.000.000,00 X 100% = 40% (vide Pasal 5 ayat (1) huruf b)
Rp5.000.000.000,00
Nilai barang jaminan Rp 500.000.000,00 (barang jaminan belum pernah dilelang atau baru dilelang 1 (satu) kali).
Ketentuan yang membatasi jumlah keringanan hutang maksimal yang dapat diberikan:
a. Pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa sisa hutang yang harus dilunasi Penanggung Hutang setelah diberikan keringanan, paling sedikit sama dengan nilai barang jaminan yaitu sebesar Rp500.000.000,00; dan www.djpp.kemenkumham.go.id
b. Pasal 5 ayat (2) yang mengatur bahwa jumlah keringanan yang diberikan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 per Penanggung Hutang.
Perhitungan penyelesaian hutangnya adalah sebagai berikut.
a. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a, maka diberikan keringanan seluruh sisa hutang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO).
b. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b, maka keringanan hutang pokok adalah sebesar persentase pembayaran yang telah dilaksanakan terhadap hutang pokok, dikalikan sisa hutang pokok = 40% X Rp3.000.000.000,00 = Rp1.200.000.000,00.
c. Jika sisa hutang setelah keringanan dibayar pada bulan Juni 2014, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c, tambahan keringanan hutang pokok adalah sebesar 50% dari sisa hutang pokok setelah keringanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, atau sebesar 50% X (Rp3.000.000.000,00 - Rp1.200.000.000,00)= Rp900.000.000,00.
d. Dengan demikian jumlah keringanan hutang adalah sebagai berikut.
- Keringanan seluruh sisa hutang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO)
: Rp2.000.000.000,00 - Keringanan hutang pokok
: Rp1.200.000.000,00 - Tambahan keringanan hutang pokok
: Rp 900.000.000,00+ Total keringanan hutang
: Rp4.100.000.000,00
e. Jumlah sisa hutang yang harus diselesaikan adalah sebesar:
Total jumlah hutang
: Rp7.000.000.000,00 Angsuran hutang (hak Penyerah Piutang) sebelum tanggal 1 Januari 2014
: Rp2.000.000.000,00
Total keringanan hutang
: Rp4.100.000.000,00- Jumlah sisa hutang yang harus diselesaikan : Rp 900.000.000,00 ditambah biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10%.
Kesimpulan:
Total keringanan hutang sebesar Rp4.100.000.000,00 tidak melebihi Rp10.000.000.000,00, dan nilai barang jaminan (sebesar Rp500.000.000,00) lebih rendah daripada sisa jumlah hutang apabila diberikan keringanan sesuai perhitungan di atas (sebesar Rp900.000.000,00).
Jadi, sesuai Pasal 4 ayat
(1), total keringanan hutang sebesar Rp4.100.000.000,00 dapat diberikan dan sisa hutang yang harus dilunasi adalah sebesar Rp900.000.000,00 ditambah biaya administrasi PPN 10%.
2. Contoh: Nilai barang jaminan lebih tinggi dari sisa hutang setelah diberikan keringanan
www.djpp.kemenkumham.go.id
Jumlah hutang penyerahan:
Hutang pokok
: Rp5.000.000.000,00 Hutang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO) :
Rp3.000.000.000,00+ Total jumlah hutang : Rp8.000.000.000,00
Angsuran (Hak Penyerah Piutang tidak termasuk biaya administrasi) sebelum tanggal 1 Januari 2014 : Rp1.000.000.000,00
Sisa hutang pokok setelah angsuran : Rp4.000.000.000,00
Persentase pembayaran terhadap hutang pokok :Rp1.000.000.000,00 X 100% = 20% (vide Pasal 5 ayat (1) huruf b)
Rp5.000.000.000,00
Nilai barang jaminan Rp2.800.000.000,00 (barang jaminan belum pernah dilelang atau baru dilelang 1 (satu) kali).
Ketentuan yang membatasi jumlah keringanan hutang maksimal yang dapat diberikan:
a. Pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa sisa hutang yang harus dilunasi Penanggung Hutang setelah diberikan keringanan, paling sedikit sama dengan nilai barang jaminan yaitu sebesar Rp2.800.000.000,00; dan
b. Pasal 5 ayat (2) yang mengatur bahwa jumlah keringanan yang diberikan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 per Penanggung Hutang.
Perhitungan penyelesaian hutangnya adalah sebagai berikut.
a. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a, maka diberikan keringanan seluruh sisa hutang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO).
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b, maka keringanan hutang pokok adalah sebesar persentase pembayaran yang telah dilaksanakan terhadap hutang pokok, dikalikan sisa hutang pokok = 20% X Rp4.000.000.000,00 = Rp800.000.000,00.
b. Jika sisa hutang setelah keringanan dibayar pada bulan Juli 2014, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c, tambahan keringanan hutang pokok adalah sebesar 30% dari sisa hutang pokok setelah keringanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, atau sebesar 30% X (Rp4.000.000.000,00 - Rp800.000.000,00)= Rp960.000.000,00.
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. Dengan demikian jumlah keringanan adalah sebagai berikut.
- Keringanan seluruh sisa hutang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO) : Rp3.000.000.000,00 - Keringanan hutang pokok
: Rp 800.000.000,00 - Tambahan keringanan hutang pokok
: Rp 960.000.000,00+ Total keringanan hutang
: Rp4.760.000.000,00
d. Jumlah sisa hutang yang harus diselesaikan adalah sebesar:
Total jumlah hutang
: Rp8.000.000.000,00 Angsuran hutang (hak Penyerah Piutang) sebelum tanggal 1 Januari 2014
: Rp1.000.000.000,00
Total keringanan hutang
: Rp4.760.000.000,00- Jumlah sisa hutang yang harus diselesaikan : Rp2.240.000.000,00 ditambah biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10%.
Kesimpulan:
Total keringanan hutang sebesar Rp4.760.000.000,00 tidak melebihi Rp10.000.000.000,00, namun nilai barang jaminan (sebesar Rp2.800.000.000,00) lebih tinggi daripada sisa jumlah hutang apabila diberikan keringanan sebagaimana perhitungan di atas.
Jadi, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), sisa hutang yang harus dilunasi paling sedikit sama dengan nilai barang jaminan yaitu sebesar Rp2.800.000.000,00 ditambah biaya administrasi PPN 10%.
3. Contoh: tidak ada angsuran hutang sampai dengan tanggal 1 Januari 2014
Jumlah hutang penyerahan:
Hutang pokok
: Rp5.000.000.000,00 Hutang bunga, denda, dan ongkos/biaya lain (BDO): Rp4.000.000.000,00+ Total jumlah hutang
: Rp9.000.000.000,00
Tidak ada angsuran (Hak Penyerah Piutang) sampai dengan tanggal 1 Januari 2014
Barang jaminan sudah pernah dilelang sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak laku, hasil penilaian terakhir sebesar Rp6.000.000.000,00.
Ketentuan yang membatasi jumlah keringanan hutang maksimal yang dapat diberikan:
a. Pasal 4 ayat (2) yang mengatur bahwa jumlah hutang yang wajib dilunasi setelah diberi keringanan dapat lebih rendah dari nilai barang jaminan www.djpp.kemenkumham.go.id
dalam hal barang jaminan telah dilelang sebanyak dua kali atau lebih, namun tidak terjual.
b. Pasal 5 ayat (2) yang mengatur bahwa jumlah keringanan yang diberikan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 per Penanggung Hutang.
Perhitungan penyelesaian hutangnya adalah sebagai berikut.
a. Karena tidak ada angsuran hutang pokok sampai dengan tanggal 1 Januari 2014, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (3), hanya diberikan keringanan seluruh sisa hutang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO) yaitu sebesar Rp4.000.000.000,00 dan tidak diberikan keringanan hutang pokok maupun tambahan keringanan hutang pokok.
b. Jumlah sisa hutang yang harus diselesaikan adalah sebesar:
Total jumlah hutang
: Rp9.000.000.000,00 Total keringanan hutang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO)
: Rp4.000.000.000,00- Jumlah sisa hutang yang harus diselesaikan : Rp5.000.000.000,00 ditambah biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10%.
Kesimpulan:
Karena total keringanan hutang sebesar Rp4.000.000.000,00 tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 dan barang jaminan sudah dilelang sebanyak 3 (tiga) kali, maka sisa hutang yang harus dilunasi dapat lebih rendah dari pada nilai barang jaminan, yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00.
4. Contoh:
Jumlah perhitungan keringanan hutang melebihi Rp10.000.000.000,00 Jumlah hutang penyerahan:
Hutang pokok
: Rp 5.000.000.000,00 Hutang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO): Rp 9.000.000.000,00+ Total jumlah hutang
: Rp14.000.000.000,00
Angsuran (hak Penyerah Piutang tidak termasuk biaya administrasi) sebelum tanggal 1 Januari 2014
: Rp2.000.000.000,00
Sisa hutang pokok setelah angsuran
: Rp3.000.000.000,00
Persentase pembayaran terhadap hutang pokok :Rp2.000.000.000,00 X 100% = 40%
Rp5.000.000.000,00
www.djpp.kemenkumham.go.id
Tidak ada barang jaminan/barang jaminan habis dilelang.
Ketentuan yang membatasi jumlah keringanan hutang maksimal yang dapat diberikan adalah Pasal 5 ayat (2) yang mengatur bahwa jumlah keringanan yang diberikan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 per Penanggung Hutang.
Penyelesaian hutangnya adalah sebagai berikut.
a. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a, diberikan keringanan seluruh sisa hutang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO).
b. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b, maka keringanan hutang pokok adalah sebesar persentase pembayaran terhadap hutang pokok dikalikan sisa hutang pokok = 40% X Rp3.000.000.000,00 = Rp1.200.000.000,00.
c. Jika sisa hutang setelah keringanan dibayar pada bulan Oktober 2014, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c, tambahan keringanan hutang pokok adalah sebesar 20% dari sisa hutang pokok, atau sebesar 20% X (Rp3.000.000.000,00-Rp1.200.000.000,00) = Rp360.000.000,00.
d. Dengan demikian jumlah keringanan adalah sebagai berikut.
- Keringanan seluruh hutang BDO
: Rp 9.000.000.000,00 - Keringanan hutang pokok
: Rp 1.200.000.000,00 - Tambahan keringanan hutang pokok
: Rp 360.000.000,00+ Total keringanan hutang
: Rp10.560.000.000,00
Kesimpulan:
Karena total keringanan hutang melebihi Rp10.000.000.000,00, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2), kepada Penanggung Hutang hanya dapat diberikan keringanan hutang sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
- Keringanan seluruh hutang BDO
: Rp 9.000.000.000,00 - Keringanan hutang pokok
: Rp 1.000.000.000,00+ Total keringanan hutang
: Rp10.000.000.000,00
dan jumlah sisa hutang yang harus dilunasi adalah sesuai perhitungan sebagai berikut:
Total jumlah hutang
: Rp14.000.000.000,00
Angsuran hutang (Hak Penyerah Piutang) sebelum tanggal 1 Januari 2014
: Rp 2.000.000.000,00
Total keringanan hutang
: Rp10.000.000.000,00- Sisa hutang yang harus dilunasi
: Rp 2.000.000.000,00
ditambah biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10%.
www.djpp.kemenkumham.go.id
5. Contoh: keringanan sisa hutang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO)tidak diberikan atas biaya yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Penyerah Piutang dan telah menjadi penambah jumlah hutang Penanggung Hutang.
Jumlah hutang penyerahan:
Hutang pokok
:
Rp5.000.000.000,00 Hutang bunga, denda dan ongkos/biaya lain (BDO) termasuk didalamnya biaya perpanjangan hak sebesar Rp500.000.000,00) :
Rp4.000.000.000,00+ Total jumlah hutang
:
Rp9.000.000.000,00
Debitor belum melakukan pembayaran angsuran sebelum tanggal 1 Januari
2014. Nilai barang jaminan Rp 2.000.000.000,00 (barang jaminan belum pernah dilelang atau baru dilelang 1 (satu) kali).
Ketentuan yang membatasi jumlah keringanan hutang maksimal yang dapat diberikan:
a. Pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa sisa hutang yang harus dilunasi Penanggung Hutang setelah diberikan keringanan, paling sedikit sama dengan nilai barang jaminan yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00; dan
b. Pasal 5 ayat (2) yang mengatur bahwa jumlah keringanan yang diberikan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 per Penanggung Hutang.
Perhitungan penyelesaian hutangnya adalah sebagai berikut.
a. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3), diberikan keringanan seluruh hutang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO).
b. Berdasarkan Pasal 6, terhadap biaya perpanjangan hak tidak dapat diberikan keringanan, karena hutang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO) termasuk biaya perpanjangan hak, maka berdasarkan Pasal 6, kepada Penanggung Hutang hanya dapat diberikan keringanan hutang sebesar Rp3.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
- Keringanan seluruh hutang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO)
:
Rp4.000.000.000,00 - Biaya perpanjangan hak
: Rp 500.000.000,00- Total keringanan hutang
: Rp3.500.000.000,00
www.djpp.kemenkumham.go.id
dan jumlah sisa hutang yang harus dilunasi adalah sesuai perhitungan sebagai berikut:
Total jumlah hutang
: Rp9.000.000.000,00 Total keringanan hutang
: Rp3.500.000.000,00- Sisa hutang yang harus dilunasi
: Rp5.500.000.000,00 ditambah biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10%.
Kesimpulan:
Total keringanan hutang sebesar Rp3.500.000.000,00 tidak melebihi Rp10.000.000.000,00, dan nilai barang jaminan (sebesar Rp2.000.000.000,00) lebih rendah daripada sisa jumlah hutang apabila diberikan keringanan sesuai perhitungan di atas (sebesar Rp5.500.000.000,00).
Jadi, sesuai Pasal 4 ayat
(1), total keringanan hutang sebesar Rp3.500.000.000,00 dapat diberikan dan sisa hutang yang harus dilunasi adalah sebesar Rp5.500.000.000,00 ditambah biaya administrasi PPN 10%.
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,
MUHAMAD CHATIB BASRI
www.djpp.kemenkumham.go.id