PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 65-pmk-06-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

PERMEN Nomor 65-pmk-06-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 12 dan angka 17 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN. 4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik- baiknya. 5. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 6. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. 9. Sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 10. Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. 11. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya disingkat KSPI, adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi. 13. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa BMN pada saat tertentu. 14. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 16. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. 17. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat PJPK, adalah Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 18. Proyek Kerja Sama adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Menteri/Pimpinan Lembaga dengan Badan Usaha atau pemberian Izin Pengusahaan dari Menteri/ Pimpinan Lembaga kepada Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 14 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Koreksi

(1) KSPI atas BMN yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari PJPK selaku Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang. (2) Dalam hal Proyek Kerja Sama merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis infrastruktur yang melibatkan lebih dari 1 (satu) PJPK, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh koordinator PJPK kepada Pengelola Barang dalam 1 (satu) paket usulan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. data dan informasi mengenai: 1. identitas PJPK, termasuk dasar penetapan/ penunjukannya; 2. latar belakang permohonan; 3. BMN yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara lain jenis, nilai, dan kuantitas BMN; 4. rencana peruntukan KSPI; 5. jangka waktu KSPI; dan 6. estimasi besaran pembagian atas kelebihan keuntungan (clawback), jika ada; dan b. kelengkapan dokumen berupa: 1. proposal pra studi kelayakan (pre feasibility study) Proyek Kerja Sama; 2. asli surat pernyataan kesediaan menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN dari PJPK; 3. asli surat rekomendasi kelayakan penyediaan infrastruktur dari instansi teknis terkait; 4. asli surat rekomendasi kelayakan Proyek Kerja Sama dari Kementerian/Lembaga yang membidangi perencanaan pembangunan nasional; 5. asli surat pernyataan tanggung jawab atas kebenaran data permohonan Pemanfaatan BMN; dan 6. dokumen penunjukan atau penetapan PJPK. (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 paling sedikit memuat: a. data dan informasi mengenai Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN; b. dasar penunjukan/penetapan; c. BMN yang direncanakan untuk dijadikan sebagai objek KSPI; d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN; e. kesediaan mematuhi ketentuan mengenai pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Dalam hal tidak terdapat pembagian atas kelebihan keuntungan (clawback) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), PJPK menyertakan dokumen: a. surat peniadaan pembagian atas kelebihan keuntungan (clawback) dari PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a; atau b. fotokopi dokumen berupa: 1. daftar rencana Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha; 2. Peraturan PRESIDEN mengenai percepatan proyek strategis nasional; atau 3. Dokumen Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), yang di dalamnya mencantumkan proyek pembangunan infrastruktur yang akan dikerjasamakan. 11. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Koreksi

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 paling sedikit memuat: a. data dan informasi mengenai: 1. latar belakang permohonan KSPI; 2. BMN yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara lain jenis, nilai, kuantitas dan lokasi BMN; 3. rencana peruntukan KSPI; 4. jangka waktu KSPI; dan 5. estimasi besaran pembagian atas kelebihan keuntungan (clawback), jika ada; b. proposal/pra studi kelayakan (prefeasibility study) Proyek Kerja Sama; c. informasi mengenai PJPK yang akan menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, termasuk dasar penetapan/penunjukannya; d. asli surat pernyataan kesediaan menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN dari PJPK; e. surat rekomendasi kelayakan Proyek Kerja Sama dari Kementerian/Lembaga yang membidangi perencanaan pembangunan nasional; f. asli surat pernyataan dari Pengguna Barang yang memuat: 1. keterangan bahwa BMN yang diajukan untuk dilakukan KSPI tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga atau KSPI tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; dan 2. tanggung jawab atas kebenaran rencana pelaksanaan KSPI; dan g. asli surat pernyataan tanggung jawab atas kebenaran data permohonan Pemanfaatan BMN. (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat: a. data dan informasi mengenai Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN; b. dasar penunjukan/penetapan; c. BMN yang akan dimanfaatkan dalam rangka KSPI; d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN; dan e. kesediaan melaksanakan KSPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal pelaksanaan KSPI berada pada beberapa Pengguna Barang, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat: a. permohonan alih status Penggunaan atas BMN yang akan dilakukan KSPI dari Pengguna Barang lain kepada Pengguna Barang berdasarkan kesediaan dari Pengguna Barang lain; b. data dan informasi mengenai: 1. daftar Pengguna Barang, dalam hal BMN berada pada beberapa Pengguna Barang; 2. koordinator Pengguna Barang, dalam hal BMN berada pada beberapa Pengguna Barang dan ditunjuk koordinator Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4), termasuk dasar penunjukkan/ penetapannya; c. surat pernyataan dari Pengguna Barang mengenai kesediaan dan kesanggupan Pengguna Barang untuk menerima pengalihan status dan memelihara BMN yang akan menjadi objek KSPI dari Pengguna Barang lain; dan d. surat pernyataan dari Pengguna Barang lainnya mengenai kesediaan untuk mengalihkan status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang dalam rangka pelaksanaan KSPI. (4) Dalam hal tidak terdapat pembagian atas kelebihan keuntungan (clawback) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Pengguna Barang menyertakan: a. surat peniadaan pembagian atas kelebihan keuntungan (clawback) dari PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a; atau b. fotokopi dokumen berupa: 1. daftar rencana Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha; 2. Peraturan PRESIDEN mengenai percepatan proyek strategis nasional; atau 3. Dokumen Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), yang di dalamnya mencantumkan proyek pembangunan infrastruktur yang akan dikerjasamakan. c. asli surat pernyataan dari PJPK mengenai telah tercantumnya proyek pembangunan infrastruktur yang akan dikerjasamakan di dalam daftar rencana Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, Peraturan mengenai percepatan proyek strategis nasional, atau Dokumen Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). 20. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Koreksi

(1) Perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Sewa dan KSP ditandatangani oleh mitra/penyewa dan: a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; b. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang. (2) Perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk KSPI ditandatangani oleh mitra KSPI dan: a. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk BMN yang berada pada: 1. Pengelola Barang; 2. Pengguna Barang, dalam hal Pengguna Barang bukan merupakan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN; b. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang, dalam hal Pengguna Barang merupakan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN. (2a) Dalam hal KSPI merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis infrastruktur yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Pengguna Barang maka perjanjian Pemanfaatan BMN ditandatangani oleh mitra KSPI dan masing-masing Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN. (3) Penandatanganan perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dilakukan paling lama: a. 6 (enam) bulan, untuk Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, terhitung sejak berlakunya: 1. surat persetujuan Sewa, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; dan 2. Keputusan Sewa, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang; b. 1 (satu) tahun, untuk KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, terhitung sejak berlakunya keputusan KSP; c. 2 (dua) tahun, untuk KSPI BMN, terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI. (3a) Koordinator PJPK bertanggung jawab memastikan penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) telah dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah terlewati dan perjanjian belum ditandatangani, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c batal demi hukum. (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sepanjang lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh mitra Pemanfaatan BMN, penandatanganan perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk KSPI dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI.

Peraturan Menteri Nomor 65-pmk-06-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 77

Pasal II