PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 63-pmk-06-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA EKS BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

PERMEN Nomor 63-pmk-06-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah. 2. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut BRR NAD-Nias, adalah Badan setingkat Kementerian yang ditugasi untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2005. 3. BMN Eks BRR NAD-Nias adalah BMN Program dan BMN Operasional yang berasal dan tercatat pada Neraca Penutup BRR NAD-Nias sebagai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang pengadaannya oleh BRR NAD-Nias atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Wilayah Bencana adalah wilayah yang berada di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang terkena dampak bencana gempa bumi dan tsunami di Wilayah Aceh dan Kepulauan Nias. 6. Penetapan Status Penggunaan adalah penetapan status penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias untuk Kementerian Negara/Lembaga dari Pengelola BMN Eks BRR NAD-Nias. www.djpp.kemenkumham.go.id 7. Pemindahtanganan adalah tindakan pengalihan kepemilikan BMN Eks BRR NAD-Nias dengan cara hibah atau penggantian biaya pengadaan. 8. Hibah adalah pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Pemerintah Daerah di Wilayah Bencana atau Pihak Lain tanpa memperoleh penggantian. 9. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh, yang selanjutnya disebut Kanwil, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan dalam hal ini merupakan pelaksana tugas sehari-hari kewenangan pengelolaan BMN Eks BRR NAD-Nias. 10. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh, yang selanjutnya disingkat KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil, dan dalam hal ini merupakan pelaksana tugas sehari-hari kewenangan penelitian, inventarisasi, dan/atau pengusulan pengelolaan BMN Eks BRR NAD-Nias. 11. Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias adalah daftar BMN yang diterima dari Tim Pemberesan Administrasi Likuidasi BRR NAD-Nias pasca likuidasi BRR NAD-Nias, yang sebelumnya telah disusun oleh Kanwil berkoordinasi dengan Tim Kerja Tim Likuidasi BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.06/2012. 12. Dokumen Kepemilikan Sementara adalah dokumen dalam bentuk akta jual beli atau surat pelepasan hak atas tanah untuk BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah, faktur/kuitansi pembelian untuk BMN Eks BRR NAD-Nias berupa kendaraan bermotor atau kendaraan/alat berat lainnya, akta hibah untuk BMN Eks BRR NAD-Nias yang diperoleh dari hibah, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, yang dapat dipergunakan untuk sementara waktu sebagai dasar dalam menyatakan kepemilikan atas suatu barang sampai dengan terbitnya dokumen kepemilikan yang sah. 13. Berita Acara Inventarisasi, yang selanjutnya disingkat BAI, adalah berita acara kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN Eks BRR NAD-Nias. 14. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias dengan MENETAPKAN keputusan dari pejabat yang www.djpp.kemenkumham.go.id berwenang untuk membebaskan Pengelola BMN Eks BRR NAD-Nias dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 15. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 16. Lembaga adalah organisasi non kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA. 17. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN

Pasal 7

Koreksi

Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias dilakukan dalam rangka: a. penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan; atau b. penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum.

Pasal 8

Koreksi

Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias yang diajukan oleh Kepala KPKNL kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara q.q. Kepala Kanwil meliputi: a. BMN Eks BRR NAD-Nias yang sudah diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas; b. BMN Eks BRR NAD-Nias yang telah dikuasai atau digunakan oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga namun belum diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas; dan/atau c. BMN Operasional.

Pasal 9

(1) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Kepala KPKNL harus melengkapi dengan dokumen: a. daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang besarnya didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan status penggunaannya; b. fotokopi dokumen kepemilikan, dokumen kepemilikan sementara atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan www.djpp.kemenkumham.go.id sesuai peraturan perundang-undangan berdokumen kepemilikan; dan c. Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara atau dokumen yang setara dengan Berita Acara Serah Terima yang dilampiri dengan Daftar Rincian BMN Eks BRR NAD-Nias yang telah diserahterimakan. (2) Dalam hal terdapat BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah yang akan diusulkan oleh Kepala KPKNL namun dokumen yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum tersedia, Kepala KPKNL tetap dapat mengajukan usulan dan belum tersedianya dokumen tersebut dapat diganti dengan surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh yang menyatakan mengenai status dokumen atas tanah bersangkutan.

Pasal 10

(1) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Kepala KPKNL harus melengkapi dengan dokumen: a. daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang besarnya didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan status penggunaannya; b. fotokopi dokumen kepemilikan, dokumen kepemilikan sementara atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan berdokumen kepemilikan; dan c. BAI yang dilampiri dengan Daftar Rincian BMN Eks BRR NAD- Nias yang akan ditetapkan status penggunaannya. (2) BAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh pejabat/pegawai yang melakukan inventarisasi, baik yang berasal dari KPKNL maupun dari satuan kerja. (3) Dalam hal terdapat BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah yang akan diusulkan oleh Kepala KPKNL namun dokumen yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum tersedia, Kepala KPKNL tetap dapat mengajukan usulan dan belum tersedianya dokumen tersebut dapat diganti dengan surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh yang menyatakan mengenai status dokumen atas tanah bersangkutan.

Pasal 11

(1) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Kepala KPKNL harus melengkapi dengan dokumen: www.djpp.kemenkumham.go.id a. usulan permohonan dari Kementerian/Lembaga yang memerlukan BMN Eks BRR NAD-Nias; b. daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang besarnya didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan status penggunaannya; c. fotokopi dokumen kepemilikan, dokumen kepemilikan sementara atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan berdokumen kepemilikan; dan d. BAI yang dilampiri dengan daftar rincian BMN Eks BRR NAD-Nias yang akan ditetapkan status penggunaannya. (2) BAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh pejabat/pegawai, baik dari KPKNL maupun satuan kerja, yang melakukan inventarisasi. (3) Dalam hal terdapat BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah yang akan diusulkan oleh Kepala KPKNL namun dokumen yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum tersedia, Kepala KPKNL tetap dapat mengajukan usulan dan belum tersedianya dokumen tersebut dapat diganti dengan surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh yang menyatakan mengenai status dokumen atas tanah bersangkutan.

Pasal 12

BAB V

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 13

Koreksi

Hibah atas BMN Eks BRR NAD-Nias dapat dilakukan kepada: a. Pemerintah Daerah di Wilayah Bencana; b. Masyarakat, baik perorangan, kelompok, maupun pengusaha kecil dan menengah, yang menjadi korban gempa bumi/tsunami; c. Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, yang secara nyata berperan langsung dan aktif mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias; d. Lembaga/yayasan pendidikan; www.djpp.kemenkumham.go.id e. Lembaga/yayasan sosial; dan/atau f. Lembaga/yayasan keagamaan.

Pasal 14

Usulan atas Hibah yang diajukan oleh Kepala KPKNL kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara q.q. Kepala Kanwil meliputi: a. BMN Eks BRR NAD-Nias yang sudah diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas; b. BMN Eks BRR NAD-Nias yang telah dikuasai atau digunakan oleh satuan kerja Pemerintah Daerah atau Pihak Lain namun belum diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas; dan/atau c. BMN Operasional.

Pasal 15

Usulan atas Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, hanya dapat diajukan terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang sudah diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.

Pasal 16

(1) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, Kepala KPKNL harus melengkapi dengan dokumen: a. daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang besarnya didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan persetujuan hibahnya; b. fotokopi dokumen kepemilikan, dokumen kepemilikan sementara atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan berdokumen kepemilikan; dan c. Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara, atau dokumen yang setara dengan Berita Acara Serah Terima, yang dilampiri dengan Daftar Rincian BMN Eks BRR NAD-Nias yang telah diserahterimakan. (2) Dalam hal terdapat BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah yang akan diusulkan oleh Kepala KPKNL namun dokumen yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum tersedia, Kepala KPKNL tetap dapat mengajukan usulan dan belum tersedianya dokumen tersebut dapat diganti dengan surat pernyataan dari Kepala www.djpp.kemenkumham.go.id Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh yang menyatakan mengenai status dokumen atas tanah bersangkutan.

Pasal 17

(1) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, Kepala KPKNL harus melengkapi dengan dokumen: a. daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang besarnya didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan persetujuan hibahnya; b. fotokopi dokumen kepemilikan, dokumen kepemilikan sementara atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan berdokumen kepemilikan; dan c. BAI yang dilampiri dengan Daftar Rincian BMN Eks BRR NAD- Nias yang akan dihibahkan. (2) BAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh: a. pejabat/pegawai, baik dari KPKNL maupun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah; atau b. pejabat/pegawai dari KPKNL dan Pihak Lain penerima Hibah, yang melakukan inventarisasi. (3) Dalam hal terdapat BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah yang akan diusulkan oleh Kepala KPKNL namun dokumen yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum tersedia, Kepala KPKNL tetap dapat mengajukan usulan dan belum tersedianya dokumen tersebut dapat diganti dengan surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh yang menyatakan mengenai status dokumen atas tanah bersangkutan.

Pasal 18

(1) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, Kepala KPKNL harus melengkapi dengan dokumen: a. usulan permohonan dari Pemerintah Daerah atau lembaga/yayasan, dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, dengan melampirkan: 1. akta pendirian beserta perubahannya jika ada, untuk lembaga/yayasan; 2. bukti identitas diri, antara lain kartu tanda penduduk (KTP), untuk masyarakat; www.djpp.kemenkumham.go.id b. daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang besarnya didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan persetujuan hibahnya; c. fotokopi dokumen kepemilikan, dokumen kepemilikan sementara atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan berdokumen kepemilikan; dan d. BAI yang dilampiri dengan daftar rincian BMN Eks BRR NAD-Nias yang akan dihibahkan. (2) BAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh: a. pejabat/pegawai, baik dari KPKNL maupun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah; atau b. pejabat/pegawai dari KPKNL dan Pihak Lain penerima Hibah, yang melakukan inventarisasi. (3) Dalam hal terdapat BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah yang akan diusulkan oleh Kepala KPKNL namun dokumen yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum tersedia, Kepala KPKNL tetap dapat mengajukan usulan dan belum tersedianya dokumen tersebut dapat diganti dengan surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh yang menyatakan mengenai status dokumen atas tanah bersangkutan.

Pasal 19

(1) Usulan penyelesaian persetujuan Hibah untuk beberapa calon penerima Hibah dapat diajukan dalam 1 (satu) surat dengan ketentuan Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara, dokumen yang setara dengan Berita Acara Serah Terima atau BAI masing-masing calon penerima Hibah beserta nilainya disebutkan secara rinci. (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan dihibahkan.

Pasal 20

(1) Terhadap usulan hibah yang diajukan oleh Kepala KPKNL, Kepala Kanwil melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan dokumen telah terpenuhi, Kepala Kanwil atas www.djpp.kemenkumham.go.id nama Menteri Keuangan MENETAPKAN keputusan Hibah dan keputusan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias. (3) Keputusan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sebagai berikut: a. Kepala Kanwil menyampaikan keputusan Hibah BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Pemerintah Daerah atau Pihak Lain, untuk BMN Eks BRR NAD-Nias yang sudah diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a; b. Kepala Kanwil menyampaikan keputusan Hibah BMN Eks BRR NAD-Nias disertai dengan serah terima kepada Pemerintah Daerah atau Pihak Lain, untuk: 1. BMN Eks BRR NAD-Nias yang telah dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Daerah atau Pihak Lain namun belum diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b; dan/atau 2. BMN Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c. (4) Serah terima BMN Eks BRR NAD Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil atas nama Menteri Keuangan dan Pemerintah Daerah/Pihak Lain penerima hibah. (5) Berdasarkan keputusan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. Pemerintah Daerah penerima Hibah mencatat BMN Eks BRR NAD-Nias yang diterima sebagai Barang Milik Daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah; dan b. Kepala Kanwil menghapus BMN Eks BRR NAD-Nias dari Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias.

Pasal 21

Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias dengan penggantian biaya pengadaan dilakukan terhadap: a. BMN Eks BRR NAD-Nias yang sejak awal tidak direncanakan untuk dihibahkan, yang tercermin pada dokumen anggaran; dan/atau b. BMN Eks BRR NAD-Nias yang dipindahtangankan langsung kepada Pihak Lain. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 22

(1) Pengajuan usulan Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias dengan penggantian biaya pengadaan oleh Kepala KPKNL kepada Kepala Kanwil harus dilengkapi dengan dokumen: a. penjelasan pengusulan Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD- Nias dengan penggantian biaya pengadaan; b. daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang besarnya didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan dipindahtangankan dengan penggantian biaya pengadaan; c. fotokopi dokumen kepemilikan, dokumen kepemilikan sementara atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan berdokumen kepemilikan; dan d. BAI yang dilampiri dengan daftar rincian BMN Eks BRR NAD-Nias yang akan dipindahtangankan dengan penggantian biaya pengadaan. (2) BAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh pejabat/pegawai dari KPKNL dan Pihak Lain calon penerima Pemindahtanganan yang melakukan inventarisasi.

Pasal 23

(1) Dalam hal Pihak Lain penerima Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias tidak sepakat dengan nilai penggantian berdasarkan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, maka Kepala Kanwil atas nama Menteri Keuangan dapat membentuk Tim yang beranggotakan Penilai dari Kanwil dan/atau KPKNL dan wakil dari Pihak Lain penerima Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan klarifikasi terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang didasarkan pada data dan/atau fakta yang objektif dan relevan, untuk menentukan besaran nilai BMN Eks BRR NAD-Nias bersangkutan. (3) Besaran nilai yang ditetapkan oleh Tim bersifat final dan menjadi dasar besaran penggantian biaya pengadaan.

Pasal 24

(1) Terhadap usulan yang diajukan oleh Kepala KPKNL, Kepala Kanwil melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan dokumen telah terpenuhi, Kepala Kanwil atas nama Menteri Keuangan melakukan penetapan Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias dengan cara penggantian biaya pengadaan dan MENETAPKAN keputusan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias. (3) Berdasarkan penetapan Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias dengan cara penggantian biaya pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. Kepala Kanwil menyerahkan BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Pihak Lain penerima Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD- Nias; b. Pihak Lain penerima Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias mencatat BMN Eks BRR NAD-Nias yang diterima; dan c. Kepala Kanwil menghapus BMN Eks BRR NAD-Nias dari Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias. (4) Serah terima BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil atas nama Menteri Keuangan dan Pihak Lain penerima Pemindahtanganan. (5) Pihak Lain penerima Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias wajib membayar uang pengganti biaya pengadaan sebesar realisasi anggaran untuk pengadaan BMN Eks BRR NAD-Nias sebelum tanggal penetapan Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

BAB Kesatu

Hibah

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pemindahtanganan Dengan Penggantian Biaya Pengadaan

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

PENGHAPUSAN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN

Pasal 25

Koreksi

Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias karena sebab-sebab lain dilakukan dalam hal: a. hilang, kecurian, atau tidak ditemukan karena tidak teridentifikasi keberadaannya dan pihak yang menguasainya; b. terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, atau terkena dampak dari terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau c. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 26

Usulan atas Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang diajukan oleh Kepala KPKNL kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara q.q. Kepala Kanwil meliputi: a. BMN Eks BRR NAD-Nias dengan nilai perolehan berdasarkan realisasi anggaran sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit dan tidak berdokumen kepemilikan; b. BMN Eks BRR NAD-Nias dengan nilai perolehan berdasarkan realisasi anggaran di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit atau yang berdokumen kepemilikan.

Pasal 27

Terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Kepala KPKNL harus melengkapi dengan dokumen: a. penjelasan usulan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias; dan b. daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang besarnya didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan dihapuskan.

Pasal 28

(1) Terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, KPKNL meminta aparat pengawas intern pemerintah untuk melakukan audit guna mengetahui ada tidaknya kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan BMN Eks BRR NAD-Nias diusulkan penghapusannya karena sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) Dalam hal berdasarkan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kesalahan atau kelalaian, Kepala KPKNL menyampaikan: a. usulan tuntutan ganti rugi untuk Pegawai Negeri; dan/atau b. gugatan ganti kerugian untuk selain Pegawai Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal berdasarkan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan tindak pidana, Kepala KPKNL melaporkannya kepada Kepolisian. (4) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau laporan kepada Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala KPKNL mengusulkan penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara q.q. Kepala Kanwil. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Dalam hal berdasarkan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat kesalahan atau kelalaian, Kepala KPKNL mengusulkan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara q.q. Kepala Kanwil.

Pasal 29

Terhadap usulan atas BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala KPKNL harus melengkapi dengan dokumen: a. penjelasan usulan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias; b. daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang besarnya didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan dihapuskan; c. fotokopi dokumen kepemilikan, dokumen kepemilikan sementara atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan berdokumen kepemilikan; d. hasil audit yang dilakukan aparat pengawas intern pemerintah; dan e. surat usulan tuntutan ganti rugi atau gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan/atau laporan kepada Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dalam hal hasil audit menemukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan BMN Eks BRR NAD-Nias diusulkan penghapusannya.

Pasal 30

(1) Terhadap usulan penghapusan yang diajukan oleh Kepala KPKNL, Kepala Kanwil melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan dokumen telah terpenuhi, Kepala Kanwil atas nama Menteri Keuangan MENETAPKAN keputusan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias dan menghapus BMN Eks BRR NAD-Nias dari Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias.

Pasal 31

Aparat pengawas intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 huruf d adalah: a. Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga; b. Badan Pengawasan Daerah; atau c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Terhadap usulan Penetapan Status Penggunaan yang diajukan oleh Kepala KPKNL, Kepala Kanwil melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan dokumen telah terpenuhi, Kepala Kanwil atas nama Menteri Keuangan melakukan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias dan MENETAPKAN keputusan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias. (3) Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sebagai berikut: a. Kepala Kanwil menyampaikan keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, untuk BMN Eks BRR NAD-Nias yang sudah www.djpp.kemenkumham.go.id diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a; b. Kepala Kanwil menyampaikan keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias disertai dengan serah terima kepada Pengguna Barang pada Kementerian/Lembaga, untuk: 1. BMN Eks BRR NAD-Nias yang telah dikuasai atau digunakan oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga namun belum diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b; dan/atau 2. BMN Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (4) Serah terima BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil atas nama Menteri Keuangan dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan. (5) Berdasarkan keputusan Penetapan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang wajib mencatat BMN Eks BRR NAD-Nias yang diterima sebagai BMN dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan b. Kepala Kanwil menghapus BMN Eks BRR NAD-Nias dari Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias.

Peraturan Menteri Nomor 63-pmk-06-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA EKS BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

BAB IX

Pasal 34

BAB X

Pasal 35

BAB XI

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38