PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 62-pmk-08-2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur

PERMEN Nomor 62-pmk-08-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi yang selanjutnya disebut Dana PISP adalah dana yang bersumber dari pengalihan investasi pemerintah berupa fasilitas dana geothermal (panas bumi) dari Pusat Investasi Pemerintah kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi, dan sumber dana lainnya yang sah. 2. Data dan Informasi Panas Bumi adalah semua fakta, petunjuk, indikasi dan informasi terkait panas bumi. 3. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan panas bumi. 4. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi panas bumi. 5. Izin Panas Bumi adalah izin melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada wilayah kerja tertentu. 6. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik. 7. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan adalah pihak pemegang wilayah kuasa pengusahaan panas bumi berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik. 8. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. 9. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi Panas Bumi yang diekstrak dari fluida dan batuan panas di dalam atau di permukaan bumi. 10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 11. Penilai Independen adalah lembaga independen yang bertugas untuk menilai kelayakan dan sertifikasi atas Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari Eksplorasi yang diadakan/ditunjuk oleh PT Sarana Multi Infrastruktur pada wilayah kerja yang belum ditetapkan pemegang konsesinya dan wilayah terbuka atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara PT Sarana Multi Infrastruktur dan BUMN/anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Panas Bumi pada wilayah kerja yang telah ditetapkan pemegang konsesinya. 12. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur selanjutnya disingkat PT SMI adalah BUMN yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 75 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik INDONESIA untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur. 13. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi. 14. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu yang digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. 15. Wilayah Terbuka Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Terbuka adalah wilayah yang diduga memiliki potensi Panas Bumi di luar batas-batas koordinat Wilayah Kerja.

BAB III

PENGELOLAAN DANA PISP

Pasal 4

Koreksi

Pengelolaan Dana PISP dilaksanakan oleh PT SMI melalui kegiatan: a. pemberian pinjaman; b. penyertaan modal; dan/atau c. penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Untuk pengelolaan Dana PISP, PT SMI mengupayakan penambahan dana atas Dana PISP dari sumber dana lainnya yang sah guna mendukung usaha pemanfaatan Panas Bumi. (2) Penambahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk pengelolaan dana PISP berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya dapat dilakukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi dan/atau pengembangan Proyek PLTP. (2) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. BUMN yang melaksanakan Pemanfaatan Tidak Langsung; b. badan usaha yang melaksanakan Pemanfaatan Tidak Langsung yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh BUMN; c. badan usaha Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan; dan/atau d. badan usaha pemegang Izin Panas Bumi. (3) Pelaksanaan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pemberian pinjaman yang berlaku pada PT SMI.

Pasal 7

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b hanya dapat dilakukan untuk: a. penyertaan modal dalam rangka pendirian badan usaha baru (special purpose vehicle) yang melaksanakan Pemanfaatan Tidak Langsung; b. penyertaan modal pada badan usaha yang melaksanakan Pemanfaatan Tidak Langsung yang didalamnya belum terdapat saham PT SMI; atau c. penyertaan modal pada badan usaha yang melaksanakan Pemanfaatan Tidak Langsung yang didalamnya sudah terdapat saham PT SMI, dalam rangka menambah kepemilikan saham PT SMI pada badan usaha tersebut. (2) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendirian dan/atau penyertaan modal dalam suatu badan usaha dan anggaran dasar PT SMI.

Pasal 8

(1) Penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi dilakukan oleh PT SMI berdasarkan penugasan khusus dari Menteri Keuangan. (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Penugasan Khusus yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk masing- masing wilayah yang diusulkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Direktur Utama BUMN/anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Panas Bumi. (3) Surat Keputusan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah Menteri Keuangan menyetujui rekomendasi yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Direktur Utama BUMN/anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Panas Bumi.

Pasal 9

(1) Penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibiayai dan dilaksanakan oleh PT SMI. (2) Dalam pembiayaan dan/atau pelaksanaan kegiatan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT SMI dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan internasional.

Pasal 10

(1) Penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan pada: a. Wilayah Kerja, yang terdiri atas: 1. Wilayah Kerja yang belum ditetapkan pemegang konsesinya; atau 2. Wilayah Kerja yang telah ditetapkan pemegang konsesinya; dan/atau b. Wilayah Terbuka. (2) Pelaksanaan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. penyiapan prasarana Eksplorasi; b. Eksplorasi; dan c. pengujian terkait termasuk permodelan reservoir. Paragraf Kesatu Penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang Belum Ditetapkan Pemegang Konsesinya dan Wilayah Terbuka

Pasal 11

(1) Untuk mendukung efektivitas penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi, Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terkait dengan: a. ruang lingkup kegiatan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi; b. mekanisme pelaksanaan lelang Wilayah Kerja, dan penggunaan Data dan Informasi Panas Bumi yang dihasilkan dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk kegiatan lelang Wilayah Kerja; c. mekanisme penentuan pemenang lelang dalam kegiatan lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b termasuk mekanisme untuk memastikan pelaksanaan kewajiban pemenang lelang untuk membayar kompensasi kepada PT SMI sebelum dikeluarkannya Izin Panas Bumi; d. dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pembentukan dan pelaksanaan tugas komite bersama; dan/atau e. dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyelesaikan masalah sehubungan dengan perizinan yang diperlukan, akuisisi lahan, serta pengelolaan dan pengamanan atas Data dan Informasi Panas Bumi sejak penyerahan sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang. (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. (4) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Keuangan dapat mendelegasikan kepada masing-masing Pejabat Eselon I yang ditunjuk untuk menandatangani nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan bagi setiap pengajuan usulan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang belum ditetapkan pemegang konsesinya dan Wilayah Terbuka.

Pasal 12

(1) Penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang belum ditetapkan pemegang konsesinya dan Wilayah Terbuka dilakukan atas usulan yang diajukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Keuangan. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat yang dilampiri dengan kajian paling sedikit memuat: a. hasil analisis atas data Survei Pendahuluan; b. peta lokasi termasuk letak dan status lahan, termasuk dalam hal berada di wilayah hutan; c. penjelasan atas kondisi infrastruktur; dan d. kebutuhan dan suplai listrik. (3) Kebenaran atas seluruh informasi yang tersedia dalam surat usulan dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab sepenuhnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (4) Penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan kegiatan lelang Wilayah Kerja berdasarkan data pengeboran Eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Untuk pengawasan dan supervisi, serta pengambilan keputusan strategis dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang belum ditetapkan pemegang konsesinya dan Wilayah Terbuka, Menteri Keuangan membentuk komite bersama. (2) Komite bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (3) Biaya pelaksanaan tugas komite bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (4) Untuk mendukung tugas komite bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komite bersama dapat melibatkan tenaga ahli yang disediakan oleh PT SMI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT SMI.

Pasal 14

(1) Dalam hal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berhasil MENETAPKAN pemenang lelang untuk Wilayah Kerja yang bersangkutan, PT SMI berhak menerima pembayaran kompensasi dari pemenang lelang berupa penggantian biaya dan margin yang wajar atas pelaksanaan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi. (2) Pembayaran kompensasi dari pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum terbitnya Izin Panas Bumi dan dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam nota kesepahaman. (3) Dalam hal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak berhasil MENETAPKAN pemenang lelang untuk Wilayah Kerja yang bersangkutan, Pemerintah akan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh PT SMI termasuk margin yang wajar.

Pasal 15

(1) PT SMI dapat mengusulkan penghentian kegiatan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi kepada komite bersama, dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut: a. Data dan Informasi Panas Bumi yang dihasilkan pada salah satu tahapan Eksplorasi tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya berdasarkan masukan dari tenaga ahli; atau b. Data dan Informasi Panas Bumi yang telah didapatkan tidak layak lelang berdasarkan penilaian dari Penilai Independen. (2) Berdasarkan usulan dari PT SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komite bersama dapat MEMUTUSKAN untuk menghentikan kegiatan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi. (3) Berdasarkan keputusan komite bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh PT SMI termasuk margin yang wajar. (4) Penggantian biaya oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk penugasan khusus yang dilaksanakan oleh PT SMI bekerjasama dengan lembaga keuangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 16

Ketentuan mengenai penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan tata cara penggantian biaya oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan penugasan khusus yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktur Utama PT SMI.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang belum ditetapkan pemegang konsesinya dan Wilayah Terbuka tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf Kedua Penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang Telah Ditetapkan Pemegang Konsesinya

Pasal 18

Pasal 19

(1) Dalam hal terjadi risiko berupa ketidaklayakan Data dan Informasi Panas Bumi berdasarkan penilaian dari Penilai Independen, pelaksanaan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan skema pembagian biaya antara Pemerintah dan BUMN/anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Panas Bumi. (2) Porsi biaya yang dapat dibebankan kepada Pemerintah dalam skema pembagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari total biaya penugasan khusus pada PT SMI.

Pasal 20

(1) Tata cara pelaksanaan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam perjanjian kerja sama pelaksanaan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT SMI dan Direktur Utama BUMN/anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Panas Bumi selaku pengusul. (2) Perjanjian kerja sama penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. ruang lingkup pelaksanaan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi oleh PT SMI; b. indikator keberhasilan pelaksanaan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi; c. skema pembagian biaya dalam hal terjadi risiko; d. komitmen BUMN/anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Panas Bumi untuk membayar kompensasi kepada PT SMI, atau penggantian biaya kepada PT SMI sesuai porsi yang dibebankan kepada BUMN/anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Panas Bumi berdasarkan skema pembagian biaya dalam hal terjadi risiko; e. komitmen BUMN/anak perusahaan BUMN untuk: 1. menyelesaikan perizinan; 2. membangun akses jalan dan prasarana pendukung lainnya untuk keperluan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi; 3. menyelesaikan akuisisi lahan; dan 4. penambahan data Survei Pendahuluan dalam hal dibutuhkan; f. mekanisme pengambilan keputusan mengenai penghentian kegiatan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi dalam hal terjadi kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya kegiatan dimaksud.

Pasal 21

(1) Atas terlaksananya penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi, PT SMI berhak untuk menerima pembayaran kompensasi dari BUMN/anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Panas Bumi berupa penggantian biaya dan margin yang wajar. (2) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Data dan Informasi Panas Bumi yang dihasilkan menurut penilaian dari Penilai Independen layak untuk dimanfaatkan lebih lanjut oleh BUMN/anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Panas Bumi. (3) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Data dan Informasi Panas Bumi yang dihasilkan menurut penilaian dari Penilai Independen tidak layak untuk dikembangkan lebih lanjut. (4) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi, Pemerintah dan BUMN/anak perusahaan BUMN yang bergerak di Bidang Panas Bumi akan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh PT SMI termasuk margin yang wajar sesuai dengan skema pembagian biaya dalam hal terjadi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 22

Ketentuan mengenai pelaksanaan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan tata cara penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan penugasan khusus yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktur Utama PT SMI.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang telah ditetapkan pemegang konsesinya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Keempat

Penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

PERENCANAAN, KOORDINASI, DAN KERJA SAMA

Pasal 24

Koreksi

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan Dana PISP, PT SMI menyusun rencana pengelolaan Dana PISP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (2) Dalam menyusun rencana pengelolaan Dana PISP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT SMI berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (3) Rencana pengelolaan Dana PISP yang telah selesai disusun, ditetapkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada PT SMI. (4) Salinan atas rencana pengelolaan Dana PISP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PT SMI kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 25

Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana PISP, PT SMI berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan dapat berkoordinasi dengan: a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; c. kementerian/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan Panas Bumi; d. pemerintah daerah; dan/atau e. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Pasal 26

Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi, PT SMI dapat: a. bekerjasama dengan lembaga keuangan internasional yang memiliki program/kegiatan yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi; b. bekerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang Eksplorasi Panas Bumi untuk melakukan tahapan kegiatan Eksplorasi dan menghasilkan Data dan Informasi Panas Bumi; c. mengadakan atau menunjuk: 1. tenaga ahli untuk mendukung tugas komite bersama; 2. konsultan Panas Bumi untuk mengawasi kegiatan dan melakukan verifikasi Data dan Informasi Panas Bumi; dan 3. Penilai Independen untuk Wilayah Kerja yang belum ditetapkan pemegang konsesinya dan Wilayah Terbuka; yang memiliki reputasi yang baik di bidangnya; dan/atau d. menyetujui pengadaan/penunjukan Penilai Independen untuk Wilayah Kerja yang telah ditetapkan pemegang konsesinya; sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT SMI.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 286/KMK.011/2011 tentang Penugasan kepada Pusat Investasi Pemerintah untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Geothermal; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pencairan Dana Geothermal dari Rekening Kas Negara ke Rekening Induk Dana Investasi pada Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 733); dan 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.011/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.08/2017 TENTANG PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SEKTOR PANAS BUMI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TATA CARA PELAKSANAAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI PADA WILAYAH KERJA YANG BELUM DITETAPKAN PEMEGANG KONSESINYA DAN WILAYAH TERBUKA A. PRA PENYAMPAIAN USULAN 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, menyampaikan pemberitahuan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko rencana penyampaian usulan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi. 2. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, membahas rencana sebagaimana dimaksud pada angka 1. 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi melakukan penyiapan kajian dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyampaian usulan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi. 4. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi segera menyusun nota kesepahaman untuk ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat eselon I pada masing-masing kementerian yang mendapat pendelegasian. B. PENYAMPAIAN USULAN Usulan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi disampaikan melalui surat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Keuangan setelah penandatanganan nota kesepahaman dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. C. VERIFIKASI 1. Berdasarkan usulan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan verifikasi. 2. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap usulan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi yang dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen dan informasi yang dipersyaratkan dengan menggunakan suatu daftar periksa (checklist). 3. Verifikasi dimulai sejak surat usulan dan dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. 4. Verifikasi diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. 5. Dalam hal surat usulan telah diterima namun dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 6. Hasil verifikasi disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko kepada PT SMI dalam rangka evaluasi. D. EVALUASI 1. Evaluasi dilakukan oleh PT SMI dan dimulai sejak hasil verifikasi diterima. 2. Evaluasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap usulan yang dilakukan dengan cara menilai aspek material yang menentukan dilakukannya penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi. 3. Evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut: a. analisis biaya; b. sumber pendanaan; dan c. analisis risiko. 4. Dalam rangka Evaluasi, PT SMI dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Evaluasi diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah data diterima lengkap dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT SMI. 6. Laporan Hasil Evaluasi memuat kesimpulan mengenai dapat atau tidaknya penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi pada wilayah yang diusulkan dilaksanakan, serta kondisi yang mempengaruhi pelaksanaannya apabila penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi dimaksud dapat dilaksanakan. 7. Laporan Hasil Evaluasi disampaikan oleh Direktur Utama PT SMI kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. E. REKOMENDASI PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENUGASAN KHUSUS 1. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi. 2. Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan Surat Keputusan Penugasan Khusus. F. PELAKSANAAN PENUGASAN KHUSUS 1. Penugasan Khusus Dimulai a. Penugasan khusus dimulai sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Penugasan Khusus. b. Berdasarkan Surat Keputusan Penugasan Khusus, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktur Utama PT SMI menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Khusus untuk penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi. c. PT SMI dapat mengefektifkan kerja sama dengan pihak yang diperlukan, dan mobilisasi segala sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi pada wilayah yang diusulkan, setelah penugasan khusus dimulai. 2. Penyerahan Hasil (Output) a. Penugasan khusus menghasilkan hasil (output) berupa Data dan Informasi Panas Bumi yang telah disertifikasi oleh Penilai Independen. b. Direktur Utama PT SMI menyerahkan hasil (output) sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. c. Penyerahan hasil (output) sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara. d. Menteri Keuangan selanjutnya menyerahkan hasil (output) sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk digunakan dalam proses lelang. 3. Penugasan Khusus Berakhir a. Penugasan Khusus berakhir dengan dilakukannya penyerahan hasil (output) sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. b. Berakhirnya penugasan khusus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktur Utama PT SMI. c. Selain berakhirnya penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, penugasan khusus dapat berakhir dalam hal Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menghentikan penugasan khusus berdasarkan keputusan komite bersama yang MEMUTUSKAN penghentian kegiatan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.08/2017 TENTANG PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SEKTOR PANAS BUMI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TATA CARA PELAKSANAAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI PADA WILAYAH KERJA YANG TELAH DITETAPKAN PEMEGANG KONSESINYA A. PRA PENYAMPAIAN USULAN 1. BUMN/anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Panas Bumi menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara rencana penyampaian usulan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi. 2. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara bersama dengan PT SMI dan BUMN/anak perusahaan BUMN, membahas rencana sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk mengenai skema pembagian biaya dalam hal terjadi risiko. 3. Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, BUMN/anak perusahaan BUMN melakukan penyiapan kajian dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyampaian usulan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi, termasuk melakukan penyiapan perjanjian kerja sama penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi bersama dengan PT SMI. B. PENYAMPAIAN USULAN Usulan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi disampaikan melalui surat Direktur Utama BUMN/anak perusahaan BUMN kepada Menteri Keuangan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. C. VERIFIKASI 1. Berdasarkan usulan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan verifikasi. 2. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap usulan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi yang dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen dan informasi yang dipersyaratkan, dengan menggunakan suatu daftar periksa (checklist). 3. Verifikasi dimulai sejak surat usulan dan dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. 4. Verifikasi diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. 5. Dalam hal surat usulan telah diterima namun dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BUMN/anak perusahaan BUMN, untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima oleh Direktur Utama BUMN/anak perusahaan BUMN. 6. Hasil verifikasi disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko kepada PT SMI dalam rangka evaluasi. D. EVALUASI 1. Evaluasi dilakukan oleh PT SMI, dan dimulai sejak hasil verifikasi diterima. 2. Evaluasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap usulan yang dilakukan dengan cara menilai aspek material yang menentukan pelaksanaan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi. 3. Evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut: a. analisis biaya; b. sumber pendanaan; dan c. analisis risiko. 4. Dalam rangka Evaluasi, PT SMI dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi dengan BUMN/anak perusahaan BUMN, termasuk mengadakan pembahasan mengenai skema pembagian biaya dalam hal terjadi risiko. 5. Evaluasi diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah data diterima lengkap dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT SMI. 6. Laporan Hasil Evaluasi memuat kesimpulan mengenai dapat atau tidaknya penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi pada wilayah yang diusulkan dilaksanakan, serta kondisi yang mempengaruhi pelaksanaannya dalam hal penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi dimaksud dapat dilaksanakan. 7. Laporan Hasil Evaluasi disampaikan oleh Direktur Utama PT SMI kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. E. REKOMENDASI PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENUGASAN KHUSUS 1. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi. 2. Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan Surat Keputusan Penugasan Khusus. F. PELAKSANAAN PENUGASAN KHUSUS 1. Penugasan Khusus Dimulai a. Penugasan khusus dimulai sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Penugasan Khusus. b. Berdasarkan Surat Keputusan Penugasan Khusus: 1) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktur Utama PT SMI menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Khusus penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi; dan 2) Direktur Utama PT SMI dan Direktur Utama BUMN/anak perusahaan BUMN menandatangani Perjanjian Kerja Sama penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi. c. PT SMI dapat mengefektifkan kerja sama dengan pihak yang diperlukan, dan mobilisasi segala sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi pada wilayah yang diusulkan, setelah penugasan khusus dimulai. 2. Penyerahan Hasil (Output) a. Penugasan khusus menghasilkan hasil (output) berupa Data dan Informasi Panas Bumi yang telah disertifikasi oleh Penilai Independen. b. Direktur Utama PT SMI menyerahkan hasil (output) sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. c. Penyerahan hasil (output) sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara. d. Menteri Keuangan selanjutnya menyerahkan hasil (output) sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui surat kepada Direktur Utama BUMN/anak perusahaan BUMN untuk memastikan pelaksanaan pembayaran kompensasi secara langsung oleh BUMN/anak perusahaan BUMN kepada PT SMI. 3. Penugasan Khusus Berakhir a. Penugasan khusus berakhir dengan dilakukannya penyerahan hasil (output) sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada BUMN/anak perusahaan BUMN. b. Berakhirnya penugasan khusus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktur Utama PT SMI. c. Selain berakhirnya penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, penugasan khusus dapat berakhir dalam hal Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menghentikan penugasan khusus berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

(1) Penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang telah ditetapkan pemegang konsesinya dilakukan atas usulan Direktur Utama BUMN/anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Panas Bumi kepada Menteri Keuangan. (2) Usulan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat yang dilampiri dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut: a. kajian yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: 1. hasil analisis atas data Survei Pendahuluan; 2. peta lokasi termasuk letak dan status lahan, termasuk apabila berada di wilayah hutan; 3. penjelasan atas kondisi infrastruktur; 4. estimasi awal biaya yang dibutuhkan dan risiko pengeboran uji dan/atau pengeboran Eksplorasi; dan 5. porsi biaya yang akan ditanggung oleh BUMN/anak perusahaan BUMN dalam skema pembagian biaya dalam hal terjadi risiko. b. Surat pernyataan komitmen PT PLN (Persero) yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) yang berisi kesediaan PT PLN (Persero) untuk mengusulkan calon pembangkit pada Wilayah Kerja bersangkutan masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik, dalam hal hasil Eksplorasi pada Wilayah Kerja yang diusulkan layak untuk dimanfaatkan lebih lanjut oleh BUMN/anak perusahaan BUMN berdasarkan penilaian dari Penilai Independen; c. Surat pernyataan kesediaan membayar yang ditandatangani oleh Direktur Utama BUMN/anak perusahaan BUMN, yang memuat pernyataan bahwa BUMN/anak perusahaan BUMN menerima dan mengakui hak PT SMI untuk menerima kompensasi, serta bersedia melaksanakan kewajiban untuk membayar kompensasi kepada PT SMI, dalam hal Data dan Informasi Panas Bumi yang dihasilkan layak dimanfaatkan lebih lanjut oleh BUMN/anak perusahaan BUMN menurut penilaian dari Penilai Independen; dan d. profil perusahaan BUMN/anak perusahaan BUMN. (3) Kebenaran atas seluruh informasi yang tersedia dalam surat usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab sepenuhnya BUMN/anak perusahaan BUMN. (4) Penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung pengembangan pemanfaatan Panas Bumi yang dilaksanakan oleh BUMN/anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Panas Bumi. (5) Pelaksanaan penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PT SMI dengan BUMN/anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Panas Bumi dalam bentuk kerja sama.

Peraturan Menteri Nomor 62-pmk-08-2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

Pasal 32