Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15PMK0220…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 149), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam hal terdapat kebijakan pemotongan anggaran, pengurangan pinjaman proyek, perubahan prioritas penggunaan anggaran, perubahan kebijakan pemerintah, atau Keadaan Kahar, Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usul Revisi Anggaran terkait dengan pengurangan volume Keluaran (Output) dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal volume Keluaran (Output) yang berkurang merupakan volume Keluaran (Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul pengurangan volume Keluaran (Output) ditelaah dalam pertemuan tiga pihak yaitu antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan; b. dalam hal volume Keluaran (Output) yang berkurang selain volume Keluaran (Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul pengurangan volume Keluaran (Output) disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran untuk mendapat persetujuan; c. pengurangan volume Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b digunakan sebagai acuan perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah 2016; d. melampirkan surat pernyataan bahwa volume Keluaran (Output) yang diusulkan berkurang tersebut merupakan volume Keluaran (Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional atau bukan. (2) Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan pengurangan volume Keluaran (Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/ Lembaga mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi terkait di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (3) Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan pengurangan volume Keluaran (Output) dari Kegiatan non-Prioritas Nasional, Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan Surat Persetujuan dari menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi pernyataan yang menyatakan secara tegas bahwa menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran dan/atau Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab Program telah menyetujui pengurangan volume Keluaran (Output). 3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Koreksi

(1) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran meliputi revisi terkait dengan perubahan anggaran termasuk perubahan rinciannya, pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan revisi administrasi. (2) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran diproses melalui penelaahan atau tanpa melalui penelahaan. (3) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang memerlukan penelaahan meliputi usul Revisi Anggaran sebagai berikut: a. perubahan anggaran termasuk perubahan rinciannya, terdiri atas: 1. perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBP, namun tidak termasuk revisi terkait dengan Satker Badan Layanan Umum; 2. percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN, termasuk Penerusan Pinjaman; 3. penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan setelah UNDANG-UNDANG mengenai APBN atau UNDANG-UNDANG mengenai APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga; 4. pengurangan alokasi pinjaman proyek termasuk pengurangan alokasi Penerusan Pinjaman, pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri termasuk hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahkan, dan/atau pinjaman yang diteruspinjamkan; 5. lanjutan pelaksanaan Kegiatan/proyek yang dananya bersumber dari sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 2015; 6. perubahan anggaran Kegiatan Kementerian/Lembaga yang sumber dananya berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri sebagai akibat dari penyesuaian kurs; 7. tambahan alokasi anggaran belanja pegawai sebagai akibat dari selisih kurs; 8. penambahan alokasi anggaran pembayaran kewajiban utang; 9. penambahan alokasi anggaran Subsidi Energi; 10. penambahan alokasi anggaran pembayaran cicilan pokok utang; 11. penambahan alokasi anggaran dalam rangka PMN; 12. perubahan pagu anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah; 13. perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan/atau 14. pengurangan volume Keluaran (Output). b. pergeseran anggaran termasuk perubahan rinciannya dalam hal pagu tetap, terdiri atas: 1. pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; 2. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L; 3. pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); 4. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L terkait dengan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga; 5. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda atau antar program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; 6. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisa kewajiban pembayaran Kegiatan/proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 7. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; 8. pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat; 9. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian/Lembaga; 10. pergeseran anggaran belanja Kementerian/ Lembaga dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs; 11. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun lalu; 12. pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang; 13. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) provinsi/kabupaten/kota yang sama atau antar provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama; 14. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) provinsi atau antar provinsi untuk Kegiatan dalam rangka dekonsentrasi; 15. pergeseran anggaran antar kewenangan untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; 16. pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru; 17. pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana; 18. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht); 19. pergeseran anggaran Kegiatan Kontrak Tahun Jamak dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun; 20. pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN; 21. pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam 1 (satu) Program sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola untuk membiayai output baru yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda; 22. pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional; 23. penggunaan angaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN; 24. perubahan/penambahan cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk Penerusan Pinjaman; 25. perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/L DIPA; 26. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan dan/atau terkait dengan BA BUN yang masih memerlukan penelaahan dan/atau harus dilengkapi dokumen terkait; 27. penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; 28. perubahan anggaran sebagai akibat dari Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2016; 29. perubahan anggaran sebagai akibat dari kebijakan penghematan anggaran; dan/atau 30. perubahan anggaran sebagai akibat dari perubahan atas Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG mengenai APBN atau UNDANG-UNDANG mengenai APBN Perubahan. (4) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang tidak memerlukan penelaahan meliputi: a. perubahan anggaran belanja Pemerintah Pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah closing date; b. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama atau antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan, antar Satker, antar lokasi, dan/atau antar kewenangan dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; c. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f; d. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berupa perubahan kantor bayar pada wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda sepanjang DIPA belum direalisasikan; e. ralat kode kewenangan; f. ralat kode bagian anggaran dan/atau Satker; g. ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKA-K/L dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah; h. revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf d selain perubahan nomenklatur satker untuk kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, huruf e, dan huruf f; dan/atau i. ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/L DIPA. (5) Daftar Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Koreksi

(1) Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi revisi terkait dengan: a. lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN; b. penambahan penerimaan hibah langsung; c. penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker; d. pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker; e. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum; f. pergeseran anggaran dalam 1 (Satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; g. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; h. pergeseran anggaran dalam 1 (Satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; i. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; j. pergeseran anggaran antar Kegiatan, dalam 1 (satu) Satker yang sama, dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; k. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; l. pergeseran anggaran Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola dalam 1 (satu) Satker dalam rangka meningkatkan volume Keluaran (Output) sepanjang mendapatkan persetujuan dari pejabat Eselon I; m. ralat karena kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b berupa perubahan kantor bayar sepanjang DIPA belum direalisasikan, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaaan; n. perubahan pejabat perbendaharaan; o. perubahan nomenklatur Satker untuk kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan; dan/atau p. penghapusan /perubahan /pencantuman catatan dalam Halaman IV DIPA terkait dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu. (2) Daftar Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Koreksi

(1) Dalam hal terdapat usul Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 berkaitan dengan: a. pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji; b. pagu minus terkait non belanja pegawai; c. pengesahan pendapatan dan belanja untuk Satker Badan Layanan Umum; d. pengesahan belanja yang bersumber dari hibah langsung; e. pengesahan belanja yang dananya bersumber dari PHLN/PHDN; dan/atau f. pengesahan pendapatan/belanja/pembiayaan anggaran untuk subbagian anggaran BA BUN, yang diajukan setelah batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015, usul Revisi Anggaran dimaksud dapat diproses dan disahkan mengikuti batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. (2) Pengesahan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian administratif dan digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. (3) Pengesahan atas Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2015. (4) Penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan dalam 1 (satu) Program; b. dalam hal sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan tidak mencukupi, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker dalam 1 (satu) Program; c. dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker dalam 1 (satu) Program, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran; dan/atau d. dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran, selisih minus dipenuhi melalui Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya). (5) Mekanisme penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. (6) Mekanisme penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda, huruf c, dan huruf d diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. 6. Angka 1 huruf f dan huruf j, angka 28, angka 29, angka 32 huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf k, angka 33 huruf c dan huruf d, angka 34 huruf a, angka 39 huruf b, dan angka 40 huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 149), diubah sehingga menjadi sebagai berikut: DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN No. URAIAN REVISI DJA

Pasal 34

Koreksi

DJPBN

Pasal 39

Koreksi

1. Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBP. Pasal 2 ayat (2) huruf a f. adanya penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker. Pasal 7 ayat (2) huruf f √ j. pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker. Pasal 7 ayat (3) huruf c √ 28 Pergeseran anggaran antarjenis belanja dalam 1 (satu) program sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola dalam rangka membiayai output baru yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. *) Pasal 2 ayat (3) huruf q Pasal 29 ayat (3) *) Dengan persetujuan √ No. URAIAN REVISI DJA

Pasal 34

Koreksi

DJPBN

Pasal 39

Koreksi

Menteri Keuangan 29 Pergeseran anggaran antarjenis belanja dalam 1 (satu) program sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola dalam rangka meningkatkan volume Keluaran (Output). *) Pasal 2 ayat (3) huruf q Pasal 29 ayat (2) *) Dengan persetujuan Eselon I √ 32. Ralat administrasi b. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berupa perubahan kantor bayar Pasal 2 ayat (5) huruf b *)apada wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda √*) √ c. ralat kode kewenangan. Pasal 2 ayat (5) huruf c √ e. ralat kode bagian anggaran dan/atau Satker. Pasal 2 ayat (5) huruf e √ k. ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak √*) √ No. URAIAN REVISI DJA

Pasal 34

Koreksi

DJPBN

Pasal 39

Koreksi

berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA- K/L DIPA. Pasal 2 ayat (5) huruf k *) sesuai dengan kasus per kasus kesalahan aplikasi yang terjadi 33. Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran: c. perubahan pejabat perbendaharaan. Pasal 2 ayat (6) huruf c √ d. perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker. Pasal 2 ayat (6) huruf d *)akhusus untuk perubahan nomenklatur satker √ √*) 34. Revisi administrasi yang disebabkan oleh pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan anggaran. a. penghapusan/ pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA. Pasal 2 ayat (7) huruf a

Pasal 31

Koreksi

*)aterkait dengan penyelesaian √ √*) No. URAIAN REVISI DJA

Pasal 34

Koreksi

DJPBN

Pasal 39

Koreksi

tunggakan tahun lalu 39. Pagu minus belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji.

Pasal 52

Koreksi

b. pergeseran anggaran antar Program. √ 40. Pagu minus belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dan non belanja pegawai.

Pasal 53

Koreksi

a. dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program. *) dalam wilayah kerja Kanwil DJPB yang berbeda √*) √

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 62-pmk-02-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15PMK022016 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Pasal 4

Pasal I

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 34

Pasal 39

Pasal 53

Pasal 34

Pasal 39

Pasal 34

Pasal 39

Pasal 34

Pasal 39

Pasal 31

Pasal 34

Pasal 39

Pasal 52

Pasal 53

Pasal II