PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 60-pmk-08-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

PERMEN Nomor 60-pmk-08-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. 2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, atau koperasi. 5. Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PJPSN adalah menteri/kepala lembaga/kepala daerah, atau Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 6. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban antara PJPSN dan Badan Usaha dalam rangka melaksanakan Proyek Strategis Nasional. 7. Risiko Politik adalah : a. tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa sebab yang sah oleh Pemerintah Pusat dalam hal - hal yang menurut hukum atau peraturan perundang-undangan atau Pemerintah Pusat memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan tersebut, termasuk atas tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa sebab yang sah oleh Pemerintah Daerah; dan/atau b. penerbitan, penerapan, atau pemberlakuan suatu peraturan, kebijakan atau persyaratan hukum kepada Badan Usaha atau Proyek Strategis Nasional oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang belum ada atau berlaku terhadap Badan Usaha atau Proyek Strategis Nasional pada tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama. 8. Jaminan Pemerintah Pusat adalah jaminan Pemerintah yang diberikan melalui Menteri Keuangan kepada Badan Usaha atas Risiko Politik yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional. 9. Komitmen Pemerintah Daerah adalah jaminan atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau izin yang diterbitkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendukung, menjamin dan memastikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 10. Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan. 11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga. 12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh menteri/kepala lembaga selaku pengguna anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). 14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar. 15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA/Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 17. Perjanjian Penyelesaian Utang adalah perjanjian antara Menteri Keuangan dan PJPSN mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembayaran kembali atas realisasi pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat. 18. Perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang adalah dokumen perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang dalam hal PJPSN tidak mampu melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Penyelesaian Utang PJPSN. 19. Menteri Keuangan selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN UMUM

Pasal 4

Koreksi

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional, Menteri menerbitkan jaminan Pemerintah yang terdiri atas : a. Jaminan Pemerintah untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha; b. Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara; c. Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; d. Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; e. Jaminan Pinjaman untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; f. Jaminan Kelayakan Usaha untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; atau g. Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Jaminan Pemerintah Pusat diberikan terhadap Risiko Politik yang dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

Proyek Strategis Nasional yang dapat memperoleh Jaminan Pemerintah Pusat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tercantum dalam Lampiran Peraturan PRESIDEN Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b. tercantum dalam penambahan Proyek Strategis Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. PJPSN belum mendapat jaminan Pemerintah atau tidak mengajukan usulan untuk mendapat jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan/atau penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. tidak dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah yang tidak mendapat jaminan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. memiliki Perjanjian Kerjasama dan/atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama yang harus memuat ketentuan paling sedikit: 1. jenis-jenis risiko politik yang dapat menghambat Proyek Strategis Nasional dan menimbulkan dampak finansial kepada Badan Usaha; 2. jumlah kewajiban finansial PJPSN dalam hal Risiko Politik yang menjadi tanggung jawab PJPSN terjadi, atau cara perhitungan untuk menentukan jumlah kewajiban finansial PJPSN dalam hal jumlah tersebut belum dapat ditentukan pada saat Perjanjian Kerjasama ditandatangani; 3. jangka waktu yang cukup untuk melaksanakan kewajiban finansial PJPSN; dan 4. prosedur penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul antara PJPSN dan Badan Usaha sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial Badan Usaha yang diprioritaskan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan/atau lembaga arbitrase.

BAB Kesatu

Program Penjaminan Pemerintah

Pasal 4

Koreksi

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional, Menteri menerbitkan jaminan Pemerintah yang terdiri atas : a. Jaminan Pemerintah untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha; b. Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara; c. Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; d. Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; e. Jaminan Pinjaman untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; f. Jaminan Kelayakan Usaha untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; atau g. Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT

Pasal 9

Koreksi

(1) PJPSN mengajukan usulan Jaminan Pemerintah Pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko setelah dilakukan proses pengadaan Badan Usaha. (2) Usulan Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan jenis Risiko Politik yang dimintakan untuk dijamin, dan pernyataan bahwa proyek infrastruktur yang diusulkan adalah untuk kepentingan umum. (3) Usulan Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan paling sedikit: a. dokumen studi kelayakan proyek; b. financial model proyek; c. konsep akhir Perjanjian Kerjasama dan/atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama atau perjanjian kerja sama dan/atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani; d. dokumen Komitmen Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya konsep Perjanjian Penyelesaian Utang, dalam hal PJPSN adalah kepala daerah; e. dokumen rencana mitigasi risiko atas potensi timbulnya risiko politik yang diusulkan untuk dijamin; f. surat pernyataan dari PJPSN bahwa pengadaan Badan Usaha telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. izin lokasi/penetapan lokasi, dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan, dan/atau izin lingkungan; h. konsep Perjanjian Penyelesaian Utang untuk PJPSN yang merupakan Badan Usaha Milik Negara; dan i. konsep surat persetujuan DPRD atas Perjanjian Penyelesaian Utang dalam hal PJPSN adalah kepala daerah. (4) Dalam hal izin lokasi/penetapan lokasi, dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan, dan/atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g belum terpenuhi seluruhnya, PJPSN menyampaikan surat komitmen dan target penyelesaian izin dari lembaga yang berwenang dalam pemberian izin kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 10

(1) Berdasarkan usulan Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan evaluasi atas usulan Jaminan Pemerintah Pusat. (2) Dalam melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dapat berkoordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal. (3) Evaluasi usulan Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kelayakan jenis Risiko Politik yang akan dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan/atau ayat (4). (4) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dapat meminta PJPSN untuk melakukan perubahan atas konsep Perjanjian Kerjasama dan/atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama atau Perjanjian Kerjasama dan/atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani, serta meminta PJPSN untuk melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan/atau ayat (4).

BAB VIII

KLAIM PENJAMINAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Dalam hal PJPSN tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Badan Usaha sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Usaha mengajukan klaim secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan PJPSN. (2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan paling sedikit: a. ketidakmampuan PJPSN untuk membayar kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama; b. jumlah kewajiban pembayaran PJPSN kepada Badan Usaha; dan c. tujuan pembayaran yang meliputi nama dan nomor rekening. (3) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen paling sedikit: a. salinan Perjanjian Kerjasama dan/atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama; b. salinan surat Jaminan Pemerintah Pusat; c. rincian kewajiban PJPSN yang harus dibayar oleh Pemerintah; dan d. Berita Acara antara PJPSN dan Badan Usaha yang menyatakan tidak terdapat keberatan atas risiko politik yang dijamin beserta jumlah klaim yang diajukan.

Pasal 15

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan oleh Badan Usaha. (2) Dalam rangka melakukan verifikasi atas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Strategi Portofolio dan Pembiayaan dapat berkoordinasi dengan unit terkait. (3) Verifikasi atas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan: a. kesesuaian antara jumlah klaim dengan jumlah tagihan yang menjadi kewajiban PJPSN berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan/atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama; b. tidak terdapat perselisihan antara PJPSN dan Badan Usaha mengenai jumlah klaim yang menjadi kewajiban PJPSN; c. tujuan pembayaran yang meliputi nama dan nomor rekening; dan d. keabsahan Berita Acara antara PJPSN dan Badan Usaha. (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara verifikasi klaim yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 16

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pembayaran klaim penjaminan dilakukan dengan menggunakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang merupakan bagian pos belanja atau pos pembiayaan dalam APBN dan/atau dana cadangan penjaminan. (2) Proses pembayaran klaim penjaminan yang menggunakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang merupakan bagian pos belanja atau pos pembiayaan dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban Bagian Anggaran BUN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan. (3) Proses pembayaran klaim penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelolaan dana cadangan penjaminan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

BAB IX

PENYELESAIAN AKIBAT PELAKSANAAN JAMINAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Setiap pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 mengakibatkan timbulnya piutang Pemerintah kepada PJPSN. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. PJPSN adalah menteri/kepala lembaga; atau b. Risiko politik Pemerintah Pusat yang bukan disebabkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal PJPSN adalah kepala daerah. (3) Penyelesaian atas pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme pengakuan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Kesepakatan penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Penyelesaian Utang. (2) Penandatanganan Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat Jaminan Pemerintah Pusat. (3) Menteri mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (4) Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan paling sedikit: a. komitmen pembayaran atas jumlah pokok utang PJPSN sesuai dengan jumlah klaim yang dibayar oleh Pemerintah; b. tingkat bunga utang; c. jangka waktu pembayaran: c. mekanisme perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang; d. sanksi; dan e. tata cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Penyelesaian Utang melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan/atau lembaga arbitrase.

Pasal 19

(1) Dalam hal PJPSN tidak mampu atau keberatan untuk melaksanakan pembayaran utang sesuai dengan Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PJPSN menyampaikan surat usulan perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko beserta permintaan perundingan untuk melakukan perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang. (2) Usulan perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (3) Usulan perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai: a. jangka waktu pembayaran termasuk masa tenggang; b. jumlah cicilan dan tanggal pembayaran cicilan; dan/atau c. jumlah utang, dalam hal PJPSN adalah kepala daerah. (4) Berdasarkan usulan perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan perundingan dengan PJPSN. (5) Kesepakatan perundingan terhadap usulan perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang; (6) Perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 20

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengadministrasikan piutang Pemerintah kepada PJPSN yang timbul karena pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Nomor 60-pmk-08-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23