Peraturan Menteri Nomor 60-pmk-05-2019 Tahun 2019 tentang…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 841) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 678), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 5A

Koreksi

Dalam hal pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda maka diberikan penghasilan ketiga belas sekaligus penghasilan ketiga belas penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda.

Pasal 5B

Koreksi

Dalam hal Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 lebih kecil dari besaran penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini maka penghasilan ketiga belas bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS dibayarkan sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni. 3. Ketentuan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Koreksi

(1) Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang ditetapkan pembubarannya oleh PRESIDEN, diberikan penghasilan ketiga belas. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. masih melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya batas waktu pengalihan LNS kepada kementerian/lembaga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. masih menerima penghasilan/hak-hak keuangan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pengalihan pendanaan, pegawai, perlengkapan, dan dokumen pada LNS kepada kementerian/lembaga. (4) Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembubaran LNS. (5) Daftar LNS yang pembubarannya ditetapkan oleh PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan penghasilan ketiga belas, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 4. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(1) Pembayaran penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan mengajukan SPM penghasilan ketiga belas kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). (1a) SPM penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis SPM Penghasilan-13 LNS. (2) SPM penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM penghasilan bulanan. (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), termasuk digunakan untuk pembayaran susulan penghasilan ketiga belas. 5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan memperhitungkan potongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/PMK.05/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.05/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL BESARAN PENGHASILAN KETIGA BELAS NO URAIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS 1 Pimpinan LNS: a. ketua/kepala Rp26.229.000,00 b. wakil ketua/wakil kepala Rp24.721.200,00 c. sekretaris Rp23.420.250,00 d. anggota Rp23.420.250,00 2 Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang menduduki jabatan setara eselon: a. I Rp20.738.550,00 b. II Rp16.262.400,00 c. III Rp11.535.300,00 d. IV Rp8.844.150,00 3 Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS, yang pelaksana, dengan pendidikan: a. sekolah dasar/sekolah menengah pertama/sederajat dan masa kerja: 1) sampai dengan 10 tahun Rp3.571.050,00 2) diatas 10 tahun sampai dengan 20 tahun Rp3.866.100,00 3) diatas 20 tahun Rp4.210.500,00 b. sekolah menengah atas/diploma satu/sederajat dan masa kerja: 1) sampai dengan 10 tahun Rp4.089.750,00 NO URAIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS 2) diatas 10 tahun sampai dengan 20 tahun Rp4.456.200,00 3) diatas 20 tahun Rp4.884.600,00 c. diploma dua/diploma tiga/sederajat dan masa kerja: 1) sampai dengan 10 tahun Rp4.573.800,00 2) diatas 10 tahun sampai dengan 20 tahun Rp4.971.750,00 3) diatas 20 tahun Rp5.436.900,00 d. sarjana/diploma empat/sederajat dan masa kerja: 1) sampai dengan 10 tahun Rp5.492.550,00 2) diatas 10 tahun sampai dengan 20 tahun Rp5.967.150,00 3) diatas 20 tahun Rp6.521.550,00 e. magister/doktor/sederajat dan masa kerja: 1) sampai dengan 10 tahun Rp6.470.100,00 2) diatas 10 tahun sampai dengan 20 tahun Rp6.964.650,00 3) diatas 20 tahun Rp7.542.150,00 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 60-pmk-05-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.05/2017TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

Pasal I

Pasal 3

Pasal I

Pasal 3

Pasal 5A

Pasal 5B

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 12

Pasal II