PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 59-pmk-04-2014 Tahun 2014 tentang REGISTRASI KEPABEANAN

PERMEN Nomor 59-pmk-04-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. UNDANG-UNDANG Kepabeanan adalah UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006. 2. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 3. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 4. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa Importir atau Eksportir. 5. Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang. 6. Ahli Kepabeanan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan dan memiliki Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan. 7. Pengguna Jasa adalah Importir, Eksportir, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, Pengangkut dan pengguna jasa kepabeanan lainnya yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 8. Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Pengguna Jasa yang telah melakukan Registrasi Kepabeanan untuk mengakses atau berhubungan dengan www.djpp.kemenkumham.go.id sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual. 9. Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Pengguna Jasa kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan. 10. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Kepabeanan. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 12. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Kepabeanan.

BAB VI

PEMBLOKIRAN DAN PENCABUTAN NIK

Pasal 11

Koreksi

NIK yang dimiliki oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diblokir oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam hal: a. Pengguna Jasa tidak memberitahukan perubahan data registrasi terkait dengan perubahan: 1. eksistensi Pengguna Jasa dan identitas pengurus dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 2. Ahli Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan/atau b. rekomendasi dari unit internal atau instansi terkait dan/atau hasil penelitian lapangan.

Pasal 12

(1) Pembukaan blokir NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam hal: a. Pengguna Jasa telah menyampaikan perubahan data Registrasi Kepabeanan dan atas perubahan data tersebut telah disetujui oleh Direktur Jenderal; b. Pengguna Jasa yang bertindak sebagai PPJK telah memiliki pegawai yang mempunyai Sertifikat Ahli Kepabeanan; dan/atau c. Pengguna Jasa menyampaikan bukti bahwa tidak terdapat perubahan data isian Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). (2) Untuk memperoleh pembukaan blokir NIK, Pengguna Jasa harus mengajukan permohonan pembukaan blokir NIK kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Terhadap NIK yang diblokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a), Pengguna Jasa mengajukan permohonan pembukaan blokir NIK, kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemblokiran.

Pasal 13

(1) NIK Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dicabut dalam hal: a. dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pemblokiran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a), Pengguna Jasa tidak mengajukan permohonan pembukaan blokir NIK; b. rekomendasi dari unit kerja atau instansi terkait; dan/atau c. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pencabutan. (2) Tindakan pencabutan NIK Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pengguna Jasa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Koreksi

(1) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan Registrasi Kepabeanan bagi Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikecualikan dalam hal Importir tersebut melakukan pemenuhan kewajiban pabean yang berkaitan dengan: a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di INDONESIA; b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di INDONESIA; c. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman; d. barang pindahan; e. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; f. barang untuk keperluan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; dan/atau g. barang-barang yang mendapat persetujuan impor tanpa API. (2) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan Registrasi Kepabeanan bagi Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikecualikan dalam hal Eksportir tersebut melakukan pemenuhan kewajiban pabean yang berkaitan dengan: a. barang kiriman; b. barang pindahan; c. barang perwakilan negara asing atau badan internasional; d. barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial, pendidikan, kebudayaan, atau olahraga; e. barang cindera mata; f. barang contoh; g. barang keperluan penelitian; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id h. ekspor yang dilakukan orang perseorangan yang tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 16

(1) Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Importir dan belum mendapat NIK, dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya hanya untuk 1 (satu) kali Pemberitahuan Pabean Impor setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean. (2) Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Eksportir dan/atau Pengangkut yang belum mendapat NIK, dapat dilayani kewajiban pabeannya selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda terima permohonan Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 17

(1) Untuk kepentingan pengawasan, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penelitian terhadap Pengguna Jasa yang telah mendapat NIK. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi konfirmasi dan/atau penelitian lapangan. (3) Terhadap formulir isian registrasi yang telah dilakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan penilaian sesuai dengan standar penilaian sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 59-pmk-04-2014 Tahun 2014 tentang REGISTRASI KEPABEANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21