Koreksi Pasal 2

(1) Dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas Pemerintah, Pemerintah melakukan penyesuaian belanja negara melalui efisiensi belanja dalam APBN. (2) Efisiensi belanja dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga; dan b. efisiensi TKD. (3) Hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas PRESIDEN yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Hukum Unan Pribadi, S.H., M.H. Kementerian Keuangan Lisbon Sirait, S.E., M.E.