PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 55-pmk-05-2018 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

PERMEN Nomor 55-pmk-05-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, atau Peraturan yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Pejabat yang memiliki kewenangan adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengangkatan/ penandatanganan perjanjian kerja, pemindahan, dan/atau pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LNS yang bersangkutan. 3. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan. 4. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Koreksi

Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS diberikan tunjangan hari raya.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pimpinan pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Ketua/Kepala; b. Wakil Ketua/Wakil Kepala; c. Sekretaris; dan/atau d. Anggota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada LNS yang bersangkutan; c. pendanaan belanja pegawainya sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan d. diangkat oleh Pejabat yang memiliki kewenangan atau telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LNS. (3) LNS yang pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipilnya diberikan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 4

(1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar penghasilan bulan Mei sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang bersangkutan. (2) Dalam hal penghasilan bulan Mei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari besaran tunjangan hari raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka tunjangan hari raya bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS, dibayarkan sesuai ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan dan pemberian tunjangan hari raya bagi Pimpinan LNS dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada LNS berkenaan.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 6

Koreksi

(1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan pada bulan Juni. (2) Dalam hal pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan pada bulan Juni, pembayaran dapat dilakukan pada bulan- bulan berikutnya.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS dilarang menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Dalam hal pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya, kepada yang bersangkutan diberikan salah satu tunjangan hari raya yang jumlahnya lebih besar. (3) Dalam hal pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya, kelebihan pembayaran tersebut wajib dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan Tahun Anggaran 2018. (1) Dalam hal LNS bukan merupakan satuan kerja, pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja induk LNS.

Pasal 9

(1) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM langsung ke rekening penerima. (2) Dalam hal pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka: a. pembayaran tunjangan hari raya dilaksanakan melalui SPM langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran; dan b. Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran tunjangan hari raya melalui transfer ke rekening penerima.

Pasal 10

(1) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan mengajukan SPM tunjangan hari raya kepada KPPN. (2) SPM tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis SPM THR LNS. (3) SPM tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM penghasilan bulanan.

Pasal 11

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disampaikan ke KPPN dengan memperhitungkan potongan pajak penghasilan.

Pasal 12

(1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran tunjangan hari raya yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan sisa dana pembayaran tunjangan hari raya ke Kas Negara. (2) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/PMK.05/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 UNTUK PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PNS PADA LNS 1 Pimpinan LNS - Ketua/Kepala 24,980,000.00 - Wakil Ketua/Kepala 23,544,000.00 - Sekretaris 22,305,000.00 - Anggota 22,305,000.00 2 Pegawai Non PNS yang menduduki jabatan - setara eselon I 19,751,000.00 - setara eselon II 15,488,000.00 - setara eselon III 10,986,000.00 - setara eselon IV 8,423,000.00 3 Pegawai Pelaksana Non PNS i. Pendidikan SD/SMP/sederajat - masa kerja s.d. 10 tahun 3,401,000.00 - masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun 3,682,000.00 - masa kerja diatas 20 tahun 4,010,000.00 ii. Pendidikan SMA/DI/sederajat - masa kerja s.d. 10 tahun 3,895,000.00 - masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun 4,244,000.00 - masa kerja diatas 20 tahun 4,652,000.00 iii. Pendidikan DII/DIII/sederajat - masa kerja s.d. 10 tahun 4,356,000.00 - masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun 4,735,000.00 - masa kerja diatas 20 tahun 5,178,000.00 iv. Pendidikan S1/D-IV/sederajat - masa kerja s.d. 10 tahun 5,231,000.00 - masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun 5,683,000.00 - masa kerja diatas 20 tahun 6,211,000.00 NO. URAIAN TUNJANGAN HARI RAYA (Rp) v. Pendidikan S2/S3/sederajat - masa kerja s.d. 10 tahun 6,162,000.00 - masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun 6,633,000.00 - masa kerja diatas 20 tahun 7,183,000.00 NO. URAIAN TUNJANGAN HARI RAYA (Rp) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 55-pmk-05-2018 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15