PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 54-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97PMK052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMEN Nomor 54-pmk-05-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

a. tarif program diploma IV; b. tarif diklat pelaut tingkat III crash revalidasi; c. tarif diklat keterampilan pelaut; d. tarif diklat penyegaran dan revalidasi; e. tarif diklat pemutakhiran; f. tarif diklat pelaut; g. tarif diklat kerjasama pendidikan; h. tarif diklat penyetaraan; i. tarif ujian keahlian pelaut; j. Sertifikasi Kepelautan; k. tarif penunjang pendidikan; dan l. tarif penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pendidikan. 2. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan sebesar 0% (nol persen) dari Tarif Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran. (1a) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. taruna dari keluarga miskin (gakin); b. taruna berprestasi yang berasal dari INDONESIA bagian timur; c. taruna dari wilayah tertinggal; dan/atau d. taruna korban bencana (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA