PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 54-pmk-01-2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara

PERMEN Nomor 54-pmk-01-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Lembaga Manajemen Aset Negara yang selanjutnya disebut LMAN merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara. (2) LMAN dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 2

BAB III

DIREKTUR KEUANGAN DAN DUKUNGAN ORGANISASI

Pasal 6

Koreksi

Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana investasi pemerintah yang dialokasikan pada LMAN termasuk pendanaan pengadaan tanah, pengelolaan keuangan, anggaran dan akuntansi, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan kerumahtanggaan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan organisasi, serta pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan anggaran, penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran, penyusunan Rencana Strategis, penyusunan proposal Penerimaan Negara Bukan Pajak, penyusunan dan pengelolaan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran LMAN, serta pelaksanaan penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; b. penyiapan pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, rekening, utang, piutang, pengelolaan dana investasi pemerintah yang dialokasikan pada LMAN termasuk pendanaan pengadaan tanah, pengelolaan dana lain yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara maupun sumber lain berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan, pengurusan pajak, penyusunan kebijakan pengelolaan investasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan serta investasi, pelaksanaan investasi jangka panjang berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan; c. penyiapan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, pengadaan barang dan jasa lingkup internal LMAN, pengembangan teknologi informasi, penyusunan dan evaluasi prosedur standar operasi, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, dan teknologi informasi; dan d. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis sumber daya manusia, pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan kinerja.

Pasal 8

Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi terdiri atas: a. Divisi Anggaran dan Akuntansi; b. Divisi Perbendaharaan; c. Divisi Dukungan Organisasi dan Teknologi Informasi; dan d. Divisi Sumber Daya Manusia, Manajemen Kinerja, dan Kepatuhan Internal.

Pasal 9

(1) Divisi Anggaran dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan anggaran, penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran, penyusunan Rencana Strategis, penyusunan proposal Penerimaan Negara Bukan Pajak, penyusunan dan pengelolaan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran LMAN, serta pelaksanaan penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. (2) Divisi Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, rekening, utang, piutang, pengelolaan dana investasi pemerintah yang dialokasikan pada LMAN termasuk pendanaan pengadaan tanah, pengelolaan dana lain yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara maupun sumber lain berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan, pengurusan pajak, penyusunan kebijakan pengelolaan investasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan serta investasi, pelaksanaan investasi jangka panjang berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan. (3) Divisi Dukungan Organisasi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, pengadaan barang dan jasa lingkup internal LMAN, pengembangan teknologi informasi, penyusunan prosedur standar operasi, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Barang Milik Negara, kerumahtanggaan, dan teknologi informasi. (4) Divisi Sumber Daya Manusia, Manajemen Kinerja, dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis sumber daya manusia, pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan kinerja.

BAB IV

DIREKTUR OPERASIONAL DAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

Koreksi

Direktur Operasional dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan perencanaan aset, penelitian dan analisis pasar properti, pelayanan jasa konsultasi dan penilaian aset, pengelolaan risiko, pengamanan aset, perencanaan pengadaan dan pelaksanaan konstruksi aset, pemeliharaan aset, penyusunan perjanjian, dokumentasi hukum, harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, pengurusan perizinan, penyusunan kajian pendapat hukum, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Operasional dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan program kerja penelitian dan analisis pasar properti, perencanaan kebutuhan dan pengembangan lahan/tanah, pelayanan konsultasi dan penilaian aset, pengelolaan manajemen risiko, serta monitoring dan evaluasi pengembangan lahan/tanah dan usaha; b. penyiapan perencanaan pengamanan dan pengendalian aset, penyusunan skema pengamanan aset, koordinasi dan penyusunan skema kerja sama dengan pihak lain terkait pengamanan dan pengendalian aset, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pengamanan dan pengendalian aset; c. pelaksanaan perencanaan dan pengadaan aset, penyusunan standar minimum rehabilitasi dan/atau renovasi (upgrade), perencanaan dan pelaksanaan konstruksi aset, pemeliharaan aset, serta monitoring dan evaluasi proses pengadaan, rehabilitasi dan/atau renovasi (upgrade), dan pemeliharaan aset; dan d. pelaksanaan penyusunan perjanjian, dokumentasi hukum, harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, pengurusan perizinan, penyusunan kajian pendapat hukum, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian.

Pasal 12

Direktur Operasional dan Manajemen Risiko terdiri atas: a. Divisi Riset, Konsultasi, dan Manajemen Risiko; b. Divisi Pengamanan dan Pengendalian Aset; c. Divisi Konstruksi dan Pemeliharaan; dan d. Divisi Hukum dan Perjanjian.

Pasal 13

(1) Divisi Riset, Konsultasi, dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja penelitian dan analisis pasar properti, perencanaan kebutuhan dan pengembangan lahan/tanah dan usaha, pelayanan konsultasi dan penilaian aset, pengelolaan manajemen risiko, serta monitoring dan evaluasi pengembangan lahan/tanah dan usaha. (2) Divisi Pengamanan dan Pengendalian Aset mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengamanan dan pengendalian aset, penyusunan skema pengamanan aset, koordinasi dan penyusunan skema kerja sama dengan pihak lain terkait pengamanan dan pengendalian aset, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pengamanan dan pengendalian aset. (3) Divisi Konstruksi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengadaan aset, penyusunan standar minimum rehabilitasi dan/atau renovasi (upgrade), perencanaan dan pelaksanaan konstruksi aset, pemeliharaan aset, serta monitoring dan evaluasi proses pengadaan, rehabilitasi dan/atau renovasi (upgrade), dan pemeliharaan aset. (4) Divisi Hukum dan Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perjanjian, dokumentasi hukum, harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, pengurusan perizinan, penyusunan kajian pendapat hukum, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian.

BAB V

DIREKTUR PENGADAAN DAN PENDANAAN LAHAN

Pasal 14

Koreksi

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendanaan lahan/tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi pendanaan pengadaan lahan/tanah, sertifikasi dan pengadministrasian tanah, serta penanganan perkara dan litigasi.

Pasal 15

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan usulan pendanaan lahan/tanah, penyusunan daftar pengadaan lahan/tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan basis data (database) kebutuhan lahan/tanah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendanaan pengadaan lahan/tanah; b. penyiapan verifikasi dokumen penagihan pengadaan lahan/tanah, perencanaan penarikan dana pengadaan lahan/tanah, rekomendasi pembayaran tagihan pengadaan lahan/tanah, serta rekonsiliasi hasil pembayaran pendanaan lahan/tanah; dan c. penyiapan pengurusan sertifikasi tanah, administrasi pertanahan, pemberian bantuan hukum dan pendapat hukum, penanganan perkara serta litigasi.

Pasal 16

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan terdiri atas: a. Divisi Perencanaan Lahan; b. Divisi Pendanaan Lahan; dan c. Divisi Administrasi Tanah dan Litigasi.

Pasal 17

(1) Divisi Perencanaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan usulan pendanaan lahan/tanah, penentuan daftar pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan basis data (database) kebutuhan lahan/tanah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendanaan pengadaan lahan/tanah. (2) Divisi Pendanaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan verifikasi dokumen penagihan pengadaan lahan/tanah, perencanaan penarikan dana pengadaan lahan/tanah, rekomendasi pembayaran tagihan pengadaan lahan/tanah, serta rekonsiliasi hasil pembayaran pendanaan lahan/tanah. (3) Divisi Administrasi Tanah dan Litigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengurusan sertifikasi tanah, administrasi pertanahan, pemberian bantuan hukum dan pendapat hukum, penanganan perkara serta litigasi.

BAB VI

DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN

Pasal 18

Koreksi

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan usaha, pengelolaan strategi komunikasi dan publikasi, perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran aset, pemanfaatan dalam bentuk pendayagunaan dan kerjasama operasional aset termasuk pinjam pakai, pemindahtanganan aset, serta monitoring dan evaluasi pencapaian target.

Pasal 19

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan aset, perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi, publikasi, serta perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran aset; dan b. penyiapan pelaksanaan pemanfaatan dalam bentuk pendayagunaan dan kerjasama operasional aset termasuk pinjam pakai, dan pemindahtanganan aset, negosiasi pemanfaatan aset, penetapan tarif pemanfaatan aset, penyusunan konsep kerja sama serta monitoring dan evaluasi pencapaian target pemanfaatan aset.

Pasal 20

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan terdiri atas: a. Divisi Pengembangan Usaha, Komunikasi, dan Hubungan Kemitraan; b. Divisi Pendayagunaan Properti I; dan c. Divisi Pendayagunaan Properti II.

Pasal 21

(1) Divisi Pengembangan Usaha, Komunikasi, dan Hubungan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan pengembangan aset, perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi, publikasi, serta perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran aset. (2) Divisi Pendayagunaan Properti I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemanfaatan dalam bentuk pendayagunaan dan kerjasama operasional aset termasuk pinjam pakai, dan pemindahtanganan aset, negosiasi pemanfaatan aset, penetapan tarif pemanfaatan aset, penyusunan konsep kerja sama serta monitoring dan evaluasi pencapaian target pemanfaatan aset. (3) Divisi Pendayagunaan Properti II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemanfaatan dalam bentuk pendayagunaan dan kerjasama operasional aset termasuk pinjam pakai, dan pemindahtanganan aset, negosiasi pemanfaatan aset, penetapan tarif pemanfaatan aset, penyusunan konsep kerja sama serta monitoring dan evaluasi pencapaian target pemanfaatan aset. (4) Pembagian objek dalam pelaksanaan tugas Divisi Pendayagunaan Properti I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Divisi Pendayagunaan Properti II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik (good governance).

Peraturan Menteri Nomor 54-pmk-01-2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB X

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB XI

Pasal 36

Pasal 37