PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 49-pmk-02-2021 Tahun 2021 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERMEN Nomor 49-pmk-02-2021 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari Pelayanan Jasa Hukum pada Badan Hukum dan Pelayanan Jasa Hukum pada Notariat.

Pasal 2

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2021 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 49/PMK.02/2021 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA PELAYANAN JASA HUKUM YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rupiah) PELAYANAN JASA HUKUM A. BADAN HUKUM 1. Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil Per Permohonan 50.000,00 2. Pendaftaran Perubahan Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Per Permohonan 50.000,00 3. Perbaikan Data Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Per Permohonan 50.000,00 4. Pendaftaran Pembubaran Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Per Permohonan 50.000,00 5.Unduh Data Informasi Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Per Permohonan 50.000,00 6.Pemblokiran Data Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Per Permohonan 1.000.000,00 7.Buka Blokir Data Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Per Permohonan 500.000,00 B. NOTARIAT 1.Pendaftaran Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Per Orang 500.000,00 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rupiah) 2.Permohonan Konduite Notaris a. Konduite Majelis Pengawas Pusat Notaris Per Permohonan 1.000.000,00 b. Konduite Majelis Pengawas Wilayah Per Permohonan 750.000,00 c. Konduite Majelis Pengawas Daerah Per Permohonan 250.000,00 3.Permohonan Izin Cuti Notaris a. Majelis Pengawas Pusat Notaris, izin cuti Notaris di atas 1 (satu) tahun Per Permohonan 1.000.000,00 b. Majelis Pengawas Wilayah, izin cuti Notaris 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun Per Permohonan 750.000,00 c. Majelis Pengawas Daerah, izin cuti Notaris sampai dengan 6 (enam) bulan Per Permohonan 250.000,00 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 49-pmk-02-2021 Tahun 2021 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6