Koreksi Pasal 18

PERMEN Nomor 48 Tahun 2023 | Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2023 tentang PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN/PENYERAHAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, BATU PERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS, SERTA JASA YANG TERKAIT DENGAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, DAN/ATAU BATU PERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS, YANG DILAKUKAN OLEH PABRIKAN EMAS PERHIASAN, PEDAGANG EMAS PERHIASAN, DAN/ATAUPENGUSAHA EMAS BATANGAN

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

(1) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pedagang Emas Perhiasan seharusnya menggunakan besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, tetapi melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tidak menggunakan besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a yang mengakibatkan jumlah Pajak Pertambahan Nilainya menjadi lebih besar dari jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dihitung dengan menggunakan besaran tertentu dimaksud, Pengusaha Kena Pajak Pedagang Emas Perhiasan dimaksud dapat melakukan penyesuaian besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dipungut dengan besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a. (2) Penyesuaian besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas penyerahan Emas Perhiasan yang Faktur Pajaknya dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UNDANG-UNDANG Pajak Pertambahan Nilai, yaitu dengan cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (3) Untuk penyerahan Emas Perhiasan yang Faktur Pajaknya dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5a) UNDANG-UNDANG Pajak Pertambahan Nilai dan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut lebih besar dari jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dihitung dengan menggunakan besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Pengusaha Kena Pajak Pedagang Emas Perhiasan tidak diperkenankan melakukan penyesuaian besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dipungut dengan cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5a) UNDANG-UNDANG Pajak Pertambahan Nilai; dan b. pihak yang dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Koreksi Anda

(1) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pedagang Emas Perhiasan seharusnya menggunakan besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, tetapi melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tidak menggunakan besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a yang mengakibatkan jumlah Pajak Pertambahan Nilainya menjadi lebih besar dari jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dihitung dengan menggunakan besaran tertentu dimaksud, Pengusaha Kena Pajak Pedagang Emas Perhiasan dimaksud dapat melakukan penyesuaian besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dipungut dengan besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a.
(2) Penyesuaian besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas penyerahan Emas Perhiasan yang Faktur Pajaknya dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UNDANG-UNDANG Pajak Pertambahan Nilai, yaitu dengan cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3) Untuk penyerahan Emas Perhiasan yang Faktur Pajaknya dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5a) UNDANG-UNDANG Pajak Pertambahan Nilai dan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut lebih besar dari jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dihitung dengan menggunakan besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. Pengusaha Kena Pajak Pedagang Emas Perhiasan tidak diperkenankan melakukan penyesuaian besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dipungut dengan cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5a) UNDANG-UNDANG Pajak Pertambahan Nilai; dan
b. pihak yang dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Alasan koreksi

Email (opsional)