PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 48-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga

PERMEN Nomor 48-pmk-05-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyelesaian saldo kas di bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, saldo kas di bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 1, dan saldo kas lainnya di bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 2, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. (2) Dalam hal penyelesaian saldo kas lainnya di bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 2 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian saldo kas lainnya di bendahara penerimaan tersebut dilaksanakan melalui serah terima dari Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk. (3) Penyelesaian saldo kas lainnya di K/L dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 3, dilaksanakan melalui: a. Serah terima dari Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk, yang akan melanjutkan kegiatan yang dibiayai dari kas lainnya di K/L dari hibah; atau b. Pengembalian kepada pemberi hibah sesuai naskah perjanjian hibah atau penyetoran ke kas negara, dalam hal Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk tidak melanjutkan kegiatan Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi. (4) Penyelesaian saldo kas pada BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui: a. Serah terima dari Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk dan/atau Entitas Pelaporan yang Ditunjuk, yang akan melanjutkan kegiatan yang dibiayai dari kas pada BLU; atau b. Penyetoran ke kas negara, dalam hal Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk tidak melanjutkan kegiatan Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang dilikuidasi. (5) Serah terima saldo kas lainnya di bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serah terima saldo kas lainnya di K/L dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan serah terima saldo kas pada BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh penanggung jawab proses Likuidasi serta pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk dan/atau Entitas Pelaporan Yang Ditunjuk. (6) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Penyelesaian pembayaran gaji induk bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan menyusun dan mengajukan Surat Perintah Membayar atas gaji induk ke KPPN mitra kerja Entitas Akuntansi yang dilikuidasi. (8) Penyelesaian pembayaran gaji induk bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. (9) Penyelesaian pengesahan hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan hibah. (10) Penyelesaian pengesahan pendapatan BLU dan belanja BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Nomor 48-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 5

Pasal 21

BAB Kelima

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Keenam

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

Pasal 29