PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 47-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

PERMEN Nomor 47-pmk-05-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L). 2. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan/atau kewajiban yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh entitas akuntansi sebagai akibat pengakhiran/ pembubaran entitas akuntansi pada BA BUN. 3. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 4. Entitas Akuntansi yang Ditunjuk adalah Entitas Akuntansi yang diserahi tugas dan/atau wewenang untuk menggunakan, memanfaatkan, dan menatausahakan aset dan/atau kewajiban dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi. 5. Identitas Entitas Akuntansi adalah atribut yang menjadi tanda suatu Entitas Akuntansi dan dapat menjadi pembeda antara Entitas Akuntansi yang satu dengan yang lainnya berupa serangkaian kode bagian anggaran, kode eselon I, dan kode satuan kerja. 6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 8. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. 9. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 10. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. 11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB IV

LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI

Pasal 6

Koreksi

(1) Pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi merupakan penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi. (2) Dalam hal pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi tidak dapat menjadi penanggung jawab proses Likuidasi, pemimpin Entitas Akuntansi yang membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi sebagai penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi. (3) Penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyelesaikan hak dan kewajiban bagi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi, paling sedikit meliputi penyelesaian: 1. saldo kas di bendahara pengeluaran; 2. saldo kas lainnya 3. piutang dan utang; 4. investasi; 5. persediaan, aset tetap, dan aset lainnya; dan 6. pembayaran gaji bulan berikutnya. b. menyusun, menandatangani, dan menyampaikan laporan keuangan selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil; dan c. melakukan koreksi laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban, antara lain berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 7

Entitas Akuntansi yang Ditunjuk ditetapkan oleh Entitas Akuntansi yang membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

Pasal 8

Tahapan Likuidasi Entitas Akuntansi meliputi kegiatan sebagai berikut: a. penyelesaian hak dan kewajiban; dan b. penyusunan laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban.

Pasal 22

(1) Selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 21, Entitas Akuntansi yang dilikuidasi tetap menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan/semesteran/tahunan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan ditandatangani oleh penanggung jawab proses Likuidasi. (3) Dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 21 telah dilaksanakan hingga saldo aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil, penanggung jawab proses Likuidasi menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporan terakhir. (4) Setelah aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil, seluruh transaksi yang berdampak pada laporan keuangan diselesaikan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi yang ditunjuk dan dibukukan oleh Entitas Akuntansi yang ditunjuk.

Pasal 23

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi: a. LRA; b. LPE; c. LO; d. Neraca; dan e. CaLK. (2) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus menunjukkan saldo nihil. (3) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat informasi mengenai: a. penyusunan pos-pos dalam Laporan Arus Kas (LAK), LO, LPE, Neraca, dan LRA secara detail; b. kebijakan akuntansi yang diterapkan; c. catatan penting lainnya; d. latar belakang pelaksanaan likuidasi; e. dasar hukum pelaksanaan likuidasi; f. tindak lanjut penyelesaian aset dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; dan g. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam PSAP. (4) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (3). (5) Penanggung jawab proses Likuidasi menyampaikan laporan keuangan Entitas Akuntansi yang dilikuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Entitas Akuntansi di atasnya; dan b. Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 24

(1) Penanggung jawab proses Likuidasi untuk Bagian Anggaran Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dalam rangka penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (3). (2) Tata cara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

BAB 1

Hak dan Kewajiban

Pasal 9

Koreksi

(1) Penyelesaian hak dan kewajiban bagi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi, paling sedikit meliputi penyelesaian: a. saldo kas di bendahara pengeluaran; b. saldo kas lainnya c. piutang dan utang; d. investasi; e. persediaan, aset tetap, dan aset lainnya; dan f. pembayaran gaji bulan berikutnya. (2) Penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil.

Pasal 10

(1) Penyelesaian saldo kas di bendahara pengeluaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara. (2) Penyelesaian saldo kas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui: a. pembayaran kepada pihak ketiga, dalam hal saldo kas lainnya merupakan utang kepada pihak ketiga; dan/atau b. penyetoran ke kas negara, dalam hal saldo kas lainnya merupakan penerimaan yang menjadi hak negara. (3) Penyelesaian pembayaran gaji bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan menyusun dan mengajukan Surat Perintah Membayar atas gaji ke KPPN mitra kerja Entitas Akuntansi yang dilikuidasi. (4) Pembayaran kepada pihak ketiga dan penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyelesaian pembayaran gaji bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 11

Pencatatan atas penyelesaian saldo kas di bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan saldo kas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat.

Pasal 12

(1) Penyelesaian saldo kas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diungkapkan secara memadai dalam CaLK pada Entitas Akuntansi yang dilikuidasi. (2) Pengungkapan penyelesaian saldo kas lainnya secara memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rincian pihak ketiga, dalam hal penyelesaian kas dibayarkan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a; b. Rincian setoran ke kas negara, dalam hal penyelesaian kas disetorkan ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b; dan c. Informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

BAB 2

Penyelesaian Saldo Kas dan Gaji Bulan Berikutnya

Pasal 10

Koreksi

(1) Penyelesaian saldo kas di bendahara pengeluaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara. (2) Penyelesaian saldo kas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui: a. pembayaran kepada pihak ketiga, dalam hal saldo kas lainnya merupakan utang kepada pihak ketiga; dan/atau b. penyetoran ke kas negara, dalam hal saldo kas lainnya merupakan penerimaan yang menjadi hak negara. (3) Penyelesaian pembayaran gaji bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan menyusun dan mengajukan Surat Perintah Membayar atas gaji ke KPPN mitra kerja Entitas Akuntansi yang dilikuidasi. (4) Pembayaran kepada pihak ketiga dan penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyelesaian pembayaran gaji bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 11

Pencatatan atas penyelesaian saldo kas di bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan saldo kas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat.

Pasal 12

(1) Penyelesaian saldo kas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diungkapkan secara memadai dalam CaLK pada Entitas Akuntansi yang dilikuidasi. (2) Pengungkapan penyelesaian saldo kas lainnya secara memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rincian pihak ketiga, dalam hal penyelesaian kas dibayarkan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a; b. Rincian setoran ke kas negara, dalam hal penyelesaian kas disetorkan ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b; dan c. Informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Pasal 13

(1) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui: a. penyetoran ke kas negara dalam hal terdapat pembayaran piutang dari pihak ketiga; dan/atau b. serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk. (2) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui: a. pembayaran kepada pihak ketiga; dan/atau b. serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk. (4) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Serah terima piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan serah terima utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh penanggung jawab proses Likuidasi dan pemimpin Entitas Akuntansi yang Ditunjuk. (6) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pencatatan atas penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan penyelesaian utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat.

Pasal 15

(1) Serah terima piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan serah terima utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi yang dilikuidasi serta Entitas Akuntansi yang Ditunjuk. (2) Pengungkapan serah terima piutang dan utang secara memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rincian saldo piutang dan utang yang diserahterimakan; b. pihak ketiga yang masih harus memenuhi kewajiban dalam rangka pelunasan piutang serta pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran atas utang; dan c. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam PSAP.

BAB 3

Penyelesaian Piutang dan Utang

Pasal 13

Koreksi

(1) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui: a. penyetoran ke kas negara dalam hal terdapat pembayaran piutang dari pihak ketiga; dan/atau b. serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk. (2) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui: a. pembayaran kepada pihak ketiga; dan/atau b. serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk. (4) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Serah terima piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan serah terima utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh penanggung jawab proses Likuidasi dan pemimpin Entitas Akuntansi yang Ditunjuk. (6) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pencatatan atas penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan penyelesaian utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat.

Pasal 15

(1) Serah terima piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan serah terima utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi yang dilikuidasi serta Entitas Akuntansi yang Ditunjuk. (2) Pengungkapan serah terima piutang dan utang secara memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rincian saldo piutang dan utang yang diserahterimakan; b. pihak ketiga yang masih harus memenuhi kewajiban dalam rangka pelunasan piutang serta pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran atas utang; dan c. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam PSAP.

Pasal 16

Penyelesaian investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui pencairan dan penyetoran ke kas negara.

Pasal 17

Entitas Akuntansi yang dilikuidasi melakukan pembukuan penyelesaian investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan menghapus investasi pada neraca dan mengurangi ekuitas pada LPE berdasarkan Bukti Pencairan Investasi.

Pasal 18

(1) Penyelesaian investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diungkapkan secara memadai dalam CaLK. (2) Pengungkapan penyelesaian investasi secara memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rincian investasi yang dicairkan dan disetorkan ke kas negara; dan b. Informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam PSAP.

BAB 4

Penyelesaian Investasi

Pasal 16

Koreksi

Penyelesaian investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui pencairan dan penyetoran ke kas negara.

Pasal 17

Koreksi

Entitas Akuntansi yang dilikuidasi melakukan pembukuan penyelesaian investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan menghapus investasi pada neraca dan mengurangi ekuitas pada LPE berdasarkan Bukti Pencairan Investasi.

Pasal 18

(1) Penyelesaian investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diungkapkan secara memadai dalam CaLK. (2) Pengungkapan penyelesaian investasi secara memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rincian investasi yang dicairkan dan disetorkan ke kas negara; dan b. Informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam PSAP.

Pasal 19

(1) Penyelesaian persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk dan/atau pihak lain. (2) Penyelesaian atas persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik oleh Entitas Akuntansi yang dilikuidasi maupun Entitas Akuntansi yang Ditunjuk dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan barang milik negara. (3) Serah terima persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditandatangani oleh penanggung jawab proses Likuidasi dan pemimpin Entitas Akuntansi yang Ditunjuk. (4) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Pencatatan atas penyelesaian persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Pasal 21

(1) Serah terima saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan Entitas Akuntansi yang ditunjuk. (2) Pengungkapan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rincian jenis dan saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya yang diserahterimakan; dan b. Informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam PSAP.

BAB Kelima

Penyusunan Laporan Keuangan

Pasal 22

Koreksi

(1) Selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 21, Entitas Akuntansi yang dilikuidasi tetap menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan/semesteran/tahunan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan ditandatangani oleh penanggung jawab proses Likuidasi. (3) Dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 21 telah dilaksanakan hingga saldo aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil, penanggung jawab proses Likuidasi menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporan terakhir. (4) Setelah aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil, seluruh transaksi yang berdampak pada laporan keuangan diselesaikan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi yang ditunjuk dan dibukukan oleh Entitas Akuntansi yang ditunjuk.

Pasal 23

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi: a. LRA; b. LPE; c. LO; d. Neraca; dan e. CaLK. (2) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus menunjukkan saldo nihil. (3) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat informasi mengenai: a. penyusunan pos-pos dalam Laporan Arus Kas (LAK), LO, LPE, Neraca, dan LRA secara detail; b. kebijakan akuntansi yang diterapkan; c. catatan penting lainnya; d. latar belakang pelaksanaan likuidasi; e. dasar hukum pelaksanaan likuidasi; f. tindak lanjut penyelesaian aset dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; dan g. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam PSAP. (4) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (3). (5) Penanggung jawab proses Likuidasi menyampaikan laporan keuangan Entitas Akuntansi yang dilikuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Entitas Akuntansi di atasnya; dan b. Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 24

(1) Penanggung jawab proses Likuidasi untuk Bagian Anggaran Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dalam rangka penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (3). (2) Tata cara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

Peraturan Menteri Nomor 47-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 5

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kelima

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26