PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 46-pmk-08-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238PMK082014 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI YEN DI JEPANG

PERMEN Nomor 46-pmk-08-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal II

Koreksi

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh frasa ”Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang” selanjutnya dibaca ”Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko”. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR/PMK.08/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 238/PMK.08/2014TENTANGPENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI YEN DIJEPANG TATACARA PELAKSANAAN PENJUALAN SUN DALAM DENOMINASI YEN MELALUI PRIVATEPLACEMENTATAS INISIATIF ANGGOTA PANEL 1. Anggota Panel menyampaikan surat penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen melalui metodePrivate Placement kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara (SUN) setiap hari kerja, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. 2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) c.q. Direktorat SUN menindaklanjuti dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen. 3. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa pembahasan lebih lanjut atau penolakan terhadap penawaran pembelian SUNDalam Denominasi Yen, dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal tindak lanjut berupa penolakan terhadap penawaran pembelian SUNDalam Denominasi Yen, maka pemberitahuan secara tertulis kepada anggota Panel akan disampaikan melalui surat Direktur Jenderal; b. dalam hal tindak lanjut berupa pembahasan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, maka Direktur Jenderal akan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai jadwal pembahasan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUNDalam Denominasi Yen. 4. Dalam hal tindak lanjut berupa pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, PPK menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan pekerjaan kepada konsultan hukum yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk membantu pemerintah dalam mendukung persiapan dan pelaksanaan penjualanSUN Dalam Denominasi Yen melalui metodePrivate Placementtermasuk penyiapan dokumen hukum yang diperlukan. 5. Dalam rangka pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, anggota Panel diwakili oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembahasan dan menandatangani hasil kesepakatan, dan DJPPRdiwakili oleh Direktur SUN. 6. Dalam hal tindak lanjut berupa pembahasan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, maka hasil pembahasan antara anggota Panel dengan DJPPRc.q. Direktorat SUNdapat berupa menolak atau menerima penawaran pembelian SUN Denominasi Yen, dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal tindak lanjut berupa penolakan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, maka pemberitahuan secara tertulis kepada anggota Panel akan disampaikan melalui surat Direktur Jenderal; b. dalam hal penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen diterima, maka ditindaklanjuti dengan: 1) penetapan anggota Panel sebagai Agen Penjual oleh KPA; 2) penyampaian surat penunjukan anggota Panel sebagai Agen Penjual kepada anggota Paneloleh PPK dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja antara PPK dengan Agen Penjual; dan 3) penandatanganan dokumen kesepakatan yang antara lain meliputi ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN Dalam Denominasi Yen oleh Agen Penjual,yang dilakukan olehDirektur SUNmewakili Direktur Jenderal. 7. Hasil Penjualan SUNDalam Denominasi Yensebagaimana tertuang dalam dokumen kesepakatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan. 8. Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka6 huruf b butir 3) dan ketetapan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud dalam angka 7 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Agen Penjual. 9. Ketetapan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan dokumen ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUNDenominasi Yen, atau addendum ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN Dalam Denominasi Yen sertasurat-surat terkait Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metodePrivate Placement yang telah ditandatangani Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan disampaikan kepada agen pencatat kepemilikan, kliring dan Setelmen, agen pembayar bunga dan pokok SUN. 10. Hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metodePrivate Placement diumumkan kepada publik dan otoritas terkait pada tanggal Setelmen. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Peraturan Menteri Nomor 46-pmk-08-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238PMK082014 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI YEN DI JEPANG

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 24

Pasal 38

Pasal 41

Pasal 42

Pasal II