Peraturan Menteri Nomor 46-pmk-05-2019 Tahun 2019 tentang…

Pasal 1

(1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA kepada pengguna jasa. (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pasien masyarakat umum dan pihak penjamin. (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/ menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. tarif instalasi rawat inap; dan b. tarif tindakan medis operatif.

Pasal 4

Koreksi

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. tarif visite dan konsultasi pada intensive care unit (ICU) dan perinatalogi/neonatal intensive care unit (NICU); b. tarif administrasi; c. tarif rawat jalan; d. tarif pelayanan kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara; e. tarif tindakan medis non-operatif; f. tarif penunjang medis; g. tarif penggunaan kendaraan; h. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan dan penelitian dan pengembangan; i. tarif penggunaan bantuan kesehatan; dan j. tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP. (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 7

Koreksi

(1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 9

Koreksi

Tarif penggunaan kendaraan, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, tarif penggunaan bantuan kesehatan, dan tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai dengan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 10

Koreksi

Tarif penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Koreksi

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

Koreksi

Tarif penggunaan bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 13

Koreksi

Tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 14

Koreksi

(1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi. (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau margin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 15

Koreksi

(1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Medan pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya. (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 16

Koreksi

(1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan. (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dengan pihak lain.

Pasal 17

Koreksi

(1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. korban terdampak kondisi kahar; b. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin. (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 18

Koreksi

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II MEDAN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II MEDAN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TARIF KELAS II No. Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) A. Instalasi Rawat Inap 1. Ruang Rawat Inap Kelas II Per hari 300.000,00 2. Visite dan Konsultasi a. Visite Dokter Spesialis Per Kunjungan 120.000,00 b. Visite Dokter Umum Per Kunjungan 70.000,00 c. Konsultasi Dokter Spesialis Per Kunjungan 135.000,00 d. Asuhan Keperawatan Per Hari 24.000,00 3. Gizi a. Intervensi Gizi Per Pasien 50.000,00 b. Makan Pasien Per Porsi 15.000,00 B. Tindakan Medis Operatif 1. Bedah Umum a. Kecil Per Tindakan 1.680.000,00 s.d. 1.844.000,00 b. Sedang Per Tindakan 2.878.000,00 s.d. 4.780.000,00 No. Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) c. Besar Per Tindakan 7.836.000,00 s.d. 8.240.000,00 d. Khusus Per Tindakan 9.405.000,00 s.d. 11.184.000,00 2. Bedah Orthopedi a. Sedang Per Tindakan 4.780.000,00 s.d. 6.108.000,00 b. Besar Per Tindakan 7.836.000,00 s.d. 8.690.000,00 c. Khusus Per Tindakan 10.252.000,00 s.d. 11.436.000,00 3. Bedah Obgyn a. Kecil Per Tindakan 1.405.000,00 s.d. 1.578.000,00 b. Sedang Per Tindakan 3.503.000,00 s.d. 5.885.000,00 c. Besar Per Tindakan 8.875.000,00 s.d. 10.739.000,00 d. Khusus Per Tindakan 4.668.000,00 s.d. 9.765.000,00 4. Bedah Telinga Hidung Tenggorokan (THT) a. Kecil Per Tindakan 1.634.000,00 b. Sedang Per Tindakan 5.742.000,00 c. Besar Per Tindakan 6.836.000,00 d. Khusus Per Tindakan 10.680.000,00 5. Bedah Mata a. Kecil Per Tindakan 1.510.000,00 No. Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) b. Sedang Per Tindakan 4.454.000,00 c. Besar Per Tindakan 8.007.000,00 d. Khusus Per Tindakan 9.947.000,00 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II MEDAN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II MEDAN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) A. Visite dan Konsultasi pada Intensive Care Unit (ICU) dan Perinatologi/Neonatal Intensive Care Unit (NICU) 1. Visite dan Konsultasi Dokter Per Kunjungan 120.000,00 s.d. 200.000,00 2. Asuhan Keperawatan Per Hari 24.000,00 s.d. 50.000,00 3. Ruang Intensive Care Unit (ICU) Per Hari 275.000,00 B. Administrasi 1. Rawat Inap Per 5 Hari 50.000,00 2. Rawat Jalan Per Kunjungan 5.000,00 s.d. 10.000,00 C. Rawat Jalan 1. Pemeriksaan/Konsultasi Per Pasien 10.000,00 s.d 150.000,00 2. Poli Umum/Rawat Jalan Per Tindakan 10.000,00 s.d. 15.000,00 No. Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) 3. Poli Mata Per Tindakan 220.000,00 s.d. 340.000,00 4. Poli Bedah Per Tindakan 22.000,00 s.d. 750.000,00 5. Poli Telinga Hidung Tenggorokan (THT) Per Tindakan 57.000,00 s.d. 231.000,00 6. Poli Jantung Per Tindakan 100.000,00 s.d. 800.000,0 7. Poli Kandungan dan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana Per Tindakan 20.000,00 s.d. 900.000,00 8. Poli Gigi a. Kecil Per Tindakan 30.000,00 s.d. 100.000,00 b. Sedang Per Tindakan 90.000,00 s.d. 850.000,00 c. Besar Per Tindakan 250.000,00 s.d. 4.000.000,00 9. Medical Check Up (MCU) Per Tindakan 160.000,00 s.d. 1.213.000,00 10. Hemodialisis Per Tindakan 896.000,00 s.d. 1.132.000,00 D. Pelayanan Kedokteran Kepolisian yang tidak ditanggung APBN 1. Tarif Penanganan Jenazah Per Tindakan 150.000,00 s.d. 1.500.000,00 2. Penitipan Jenazah Per Hari 250.000,00 3. Visum Et Repertum (VER) Luar Per Tindakan 300.000,00 s.d. 450.000,00 No. Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) 4. Tarif Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Per Tindakan 50.000,00 s.d. 180.000,00 5. Surat Keterangan Lahir (SKL) Per Pasien 50.000,00 6. Surat Keterangan Sehat Dokter Umum Per Orang 50.000,00 7. Surat Keterangan Sehat Dokter Spesialis Per Orang 100.000,00 8. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Per Orang 100.000,00 9. Surat Keterangan Bebas Narkoba (3 parameter) Per Orang 140.000,00 10. Surat Keterangan Bebas Narkoba (6 parameter) Per Orang 180.000,00 E. Tindakan Medis Non-Operatif 1. Ruang Rawat Inap Anak dan Dewasa a. Kecil Per Tindakan 10.000,00 s.d. 55.000,00 b. Sedang Per Tindakan 40.000,00 s.d. 100.000,00 c. Besar Per Tindakan 75.000,00 s.d. 550.000,00 2. Ruang Bersalin a. Kecil Per Tindakan 5.000,00 s.d. 40.000,00 b. Sedang Per Tindakan 100.000,00 s.d. 400.000,00 c. Besar Per Tindakan 350.000,00 s.d. 500.000,00 d. Obgyn Per Tindakan 1.800.000,00 s.d. 3.000.000,00 No. Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) 3. Ruang Perinatologi/Neonatal Intensive Care Unit (NICU) a. Kecil Per Tindakan 10.000,00 s.d. 30.000,00 b. Sedang Per Tindakan 40.000,00 s.d. 200.000,00 c. Besar Per Tindakan 250.000,00 s.d. 400.000,00 4. Ruang Intensive Care Unit (ICU) a. Kecil Per Tindakan 15.000,00 s.d. 60.000,00 b. Sedang Per Tindakan 100.000,00 s.d. 180.000,00 c. Besar Per Tindakan 100.000,00 s.d. 700.000,00 d. Pemakaian Alat Kesehatan Intensive Care Unit (ICU) Per Tindakan 50.000,00 s.d. 240.000,00 e. Observasi Khusus Pasien Pasca Operasi Per Pasien Selama 4 Jam 200.000,00 5. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) a. Kecil Per Tindakan 10.000,00 s.d. 50.000,00 b. Sedang Per Tindakan 55.000,00 s.d. 135.000,00 c. Besar Per Tindakan 180.000,00 s.d. 1.200.000,00 6. Rehabilitasi Medis Per Tindakan 120.000,00 s.d. 150.000,00 No. Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) 7. Tindakan Lainnya a. Transfusi Darah Per Tindakan /Kolf 15.000,00 b. Pemasangan Oksigen Per Tindakan /Jam 15.000,00 s.d. 20.000,00 c. Injeksi Bolus Per Waktu Pemberian 10.000,00 d. Observasi Khusus Rawat Inap Per Tindakan /Jam 15.000,00 F. Penunjang Medis 1. Laboratorium Per Tindakan 10.000,00 s.d. 325.000,00 2. Radiologi Per Tindakan 131.000,00 s.d. 2.275.000,00 3. Central Sterile Supply Departement (CSSD) Per Tindakan 50.000,00 s.d. 350.000,00 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 46-pmk-05-2019 Tahun 2019 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II MEDAN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19