PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 45-pmk-08-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGADAAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI KREDITOR SWASTA ASING

PERMEN Nomor 45-pmk-08-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 2. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 3. Kreditor Swasta Asing yang selanjutnya disingkat KSA adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik INDONESIA yang memberikan pinjaman kepada pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor. 4. Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. 5. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id 6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 7. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor yang selanjutnya disingkat LPKE adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut digunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik INDONESIA. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan. 9. Seleksi Terbatas adalah metode seleksi dengan jumlah calon yang mampu melaksanakan dan memenuhi syarat diyakini terbatas. 10. Surat Konfirmasi Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SKPBJ adalah surat yang memuat konfirmasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang siap ditindaklanjuti pembiayaannya melalui KSA dari K/L, Pemda, dan BUMN. 11. Benchmark adalah parameter untuk menentukan kelayakan syarat dan ketentuan (terms and conditions) suatu tawaran pembiayaan dari calon KSA yang diukur dengan pendekatan pembiayaan yang efektif (effective cost). 12. Request for Interest yang selanjutnya disingkat RfI adalah pemberitahuan awal dari pemerintah c.q. Kementerian Keuangan mengenai kebutuhan pembiayaan yang disertai dengan permintaan kepada calon KSA tertentu agar menyampaikan ketertarikan memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu. 13. Shortlist Awal adalah daftar calon KSA yang ditetapkan sebagai penerima RfI. 14. Shortlist Tambahan adalah daftar tambahan calon KSA yang disusun setelah pada penyampaian RfI pertama tidak menghasilkan 3 (tiga) Letter of Interest. 15. Letter of Interest yang selanjutnya disingkat LoI adalah surat jawaban calon KSA atas RfI yang memuat pernyataan ketertarikan memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu. 16. Request for Proposal yang selanjutnya disingkat RfP adalah permintaan untuk menyampaikan proposal pembiayaan guna memberikan pinjaman dalam rangka mendanai satu kegiatan atau www.djpp.kemenkumham.go.id paket kegiatan tertentu kepada calon KSA yang telah menyatakan ketertarikannya. 17. Letter of Commitment yang selanjutnya disingkat LoC adalah dokumen berisi komitmen pengadaan pembiayaan dari KSA terpilih kepada Kementerian Keuangan. 18. Loan/Financing Proposal yang selanjutnya disingkat L/FP adalah surat jawaban calon KSA atas RfP yang memuat terms and conditions yang ditawarkan calon KSA untuk pembiayaan satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

BAB IV

ASAS UMUM

Pasal 5

Koreksi

(1) Seleksi calon KSA dilakukan melalui Seleksi Terbatas. (2) Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyampaian RfI kepada calon KSA yang memenuhi kriteria.

Pasal 6

Koreksi

Calon KSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. pernah atau masih memiliki portofolio pinjaman komersial kepada pemerintah; b. telah menyampaikan LoI setelah mendapat pemberitahuan dari: 1) K/L, Pemda, BUMN; 2) calon penyedia barang/jasa; dan/atau c. merupakan calon KSA potensial berdasarkan hasil identifikasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU).

Pasal 7

(1) DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melakukan pemetaan atas calon KSA yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembaharuan apabila terdapat calon KSA yang: a) menyampaikan LoI; dan/atau b) potensial berdasarkan identifikasi DJPU. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 8

(1) Pelaksanaan seleksi calon KSA dimulai setelah K/L, Pemda, atau BUMN menyampaikan SKPBJ untuk kegiatan yang siap dibiayai kepada Direktur Jenderal. (2) SKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti dengan seleksi, paling kurang memuat: a. nama calon penyedia barang/jasa; b. nilai kontrak dan kebutuhan pinjaman; c. deskripsi barang/jasa; d. mekanisme pembayaran dan jangka waktu kontrak; dan e. jadwal penandatanganan kontrak. (3) SKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menginformasikan seluruh atau sebagian kegiatan yang termuat dalam surat penetapan sumber pembiayaan. (4) DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah dapat meminta informasi terkait SKPBJ kepada K/L, Pemda, atau BUMN. (5) Dalam hal kontrak pengadaan telah diterima sebelum SKPBJ disampaikan oleh K/L, Pemda, atau BUMN, kontrak pengadaan dapat ditindaklanjuti dengan proses seleksi calon KSA, sepanjang telah dilengkapi dengan ringkasan kontrak yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Seleksi calon KSA dilakukan melalui mekanisme pinjaman tunggal, yaitu satu pinjaman dimaksudkan untuk membiayai satu kegiatan.

Pasal 10

Direktur Jenderal dapat MENETAPKAN pinjaman paket, yaitu satu pinjaman dimaksudkan untuk membiayai beberapa kegiatan, yang ditentukan berdasarkan SKPBJ yang disampaikan oleh K/L, Pemda, atau BUMN, dengan memperhatikan: a. volume pembiayaan; b. jenis barang/kegiatan; c. asal barang/country of origin; dan/atau d. jadwal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 11

(1) DJPU c.q. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang melakukan penyusunan metode penghitungan Benchmark. (2) Metode penghitungan Benchmark sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

BAB V

PERSIAPAN SELEKSI CALON KSA

Pasal 12

Koreksi

(1) DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melaksanakan persiapan seleksi yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. penyusunan Shortlist Awal calon KSA; b. penyusunan RfI; c. penyampaian RfI kepada calon KSA yang masuk dalam Shortlist Awal calon KSA; d. penerimaan LoI dari calon KSA; dan e. penghitungan Benchmark. (2) Hasil penyusunan Shortlist Awal dan penghitungan Benchmark sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 13

Berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melakukan penyusunan Shortlist Awal untuk mendapatkan paling sedikit 5 (lima) calon KSA yang akan menerima RfI, dengan memperhatikan restriksi dari calon KSA yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. jenis barang; b. asal barang; dan/atau c. jumlah outstanding pinjaman calon KSA, khususnya terhadap counterparty limit dan outstanding. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 14

(1) Calon KSA yang telah menyampaikan LoI dapat dimasukkan ke dalam Shortlist Awal dan/atau Shortlist Tambahan sepanjang Shortlist Awal dan/atau Shortlist Tambahan belum ditetapkan. (2) Dalam hal calon KSA menyampaikan LoI setelah Shortlist Awal ditetapkan, calon KSA dapat dimasukkan dalam penyusunan Shortlist Tambahan. (3) Dalam hal calon KSA menyampaikan LoI setelah Shortlist Awal dan Shortlist Tambahan ditetapkan, calon KSA dapat dimasukkan dalam daftar calon KSA untuk pencarian sumber pembiayaan alternatif, apabila seleksi dinyatakan gagal.

Pasal 15

(1) DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah menyampaikan RfI kepada calon KSA yang masuk ke dalam Shortlist Awal. (2) Calon KSA yang tertarik harus menyampaikan LoI kepada DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian RfI. (3) Apabila sebelum batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan seluruh calon KSA yang menerima RfI telah menyampaikan jawaban baik berupa LoI maupun pernyataan penolakan, maka proses seleksi dapat segera dilanjutkan ke tahap berikutnya. (4) Dalam hal jumlah calon KSA yang menyampaikan LoI kurang dari 3 (tiga), DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah menyampaikan RfI tambahan kepada calon KSA lainnya setelah melakukan penyusunan Shortlist Tambahan untuk mendapatkan calon KSA tambahan. (5) Calon KSA tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tertarik, harus menyampaikan LoI kepada DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyampaian RfI kedua. (6) Calon KSA tambahan yang akan menerima RfI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit sejumlah kekurangan dari jumlah minimal 3 (tiga) calon KSA yang menyampaikan LoI. (7) Proses seleksi calon KSA dapat dilanjutkan apabila sampai dengan penyampaian RfI kedua, terdapat paling sedikit 1 (satu) calon KSA yang menyampaikan LoI. (8) Proses seleksi calon KSA dinyatakan gagal apabila setelah penyampaian RfI pertama dan kedua, tidak terdapat calon KSA yang menyampaikan LoI. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 16

Dalam hal calon KSA memperoleh jaminan dari LPKE, calon KSA dapat menyampaikan ketertarikannya dengan menawarkan pembiayaan yang dijamin oleh LPKE.

BAB VI

PELAKSANAAN SELEKSI CALON KSA

Pasal 17

Koreksi

Panitia seleksi melaksanakan seleksi dengan tahapan sebagai berikut: a. penyusunan dokumen seleksi dan jadwal pelaksanaan seleksi; b. penyampaian RfP kepada calon KSA yang telah memberikan LoI; c. penerimaan L/FP dari calon KSA; d. evaluasi L/FP dari calon KSA; dan e. penyusunan peringkat calon KSA atas tawaran yang tidak melebihi Benchmark.

Pasal 18

Koreksi

(1) Panitia seleksi menyampaikan RfP kepada calon KSA yang termasuk dalam Shortlist Awal dan Shortlist Tambahan. (2) RfP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan Terms of Reference yang berisi informasi mengenai kriteria L/FP yang ditetapkan oleh panitia seleksi. (3) L/FP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan calon KSA kepada panitia seleksi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah penyampaian RfP. (4) Dalam hal L/FP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pernyataan penolakan dari seluruh calon KSA telah diterima oleh panitia seleksi sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, maka panitia seleksi dapat segera melanjutkan proses seleksi ke tahap berikutnya.

Pasal 19

Tawaran pembiayaan yang dapat diikutsertakan dalam seleksi dapat berbentuk: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Single Loan, yang diberikan oleh KSA untuk membiayai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu; b. Club Deal, yang diberikan secara bersama oleh lebih dari satu KSA yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang terpisah bagi masing-masing KSA untuk membiayai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu; dan/atau c. Syndicated Loan, yang diberikan secara bersama oleh lebih dari satu KSA yang dikoordinasikan oleh salah satu atau lebih dari satu KSA yang dituangkan dalam satu perjanjian pinjaman untuk membiayai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

Pasal 20

(1) Panitia seleksi melakukan: a. evaluasi administrasi; dan b. evaluasi finansial terhadap L/FP yang diterima dari calon KSA. (2) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi evaluasi kelengkapan dan keabsahan dokumen L/FP. (3) Evaluasi finansial sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi perhitungan biaya pinjaman berdasarkan tawaran calon KSA dalam L/FP. (4) Calon KSA yang tidak lolos evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diikutsertakan dalam evaluasi finansial dan dinyatakan gugur. (5) Calon KSA dengan penawaran biaya pinjaman melebihi Benchmark berdasarkan hasil evaluasi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan gugur.

Pasal 21

(1) Panitia seleksi menyusun peringkat calon KSA berdasarkan hasil evaluasi finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dengan mempertimbangkan tawaran dengan biaya terendah. (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon KSA yang menyampaikan penawaran terendah dengan biaya pinjaman sama sampai dengan 2 (dua) angka dibelakang koma, panitia seleksi menyusun peringkat calon KSA berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam RfP. (3) Dalam hal seluruh tawaran yang disampaikan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi menyampaikan www.djpp.kemenkumham.go.id kembali RfP kepada calon KSA sebelumnya, dengan memberitahukan batasan/range biaya pinjaman. (4) Apabila setelah penyampaian RfP berikutnya seluruh tawaran yang disampaikan calon KSA tetap melebihi Benchmark, seleksi dinyatakan gagal.

Pasal 22

Panitia seleksi melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 45-pmk-08-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGADAAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI KREDITOR SWASTA ASING

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

BAB XI

Pasal 30

BAB XII

Pasal 31

BAB XIII

Pasal 32

BAB XIV

Pasal 33

Pasal 34