PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 43-pmk-06-2014 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN ASET EKS BANK DALAM LIKUIDASI OLEH MENTERI KEUANGAN

PERMEN Nomor 43-pmk-06-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Bank Dalam Likuidasi yang selanjutnya disingkat BDL adalah bank yang telah menerima dana talangan, fasilitas pembiayaan dan/atau dana penjaminan dari Pemerintah serta dicabut izin usahanya yang diikuti dengan likuidasi bank. 2. Tim Likuidasi adalah suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya. 3. Aset adalah harta atau kekayaan eks BDL yang diserahkan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan. 4. Kas adalah uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dicairkan. 5. Aset Properti adalah Aset berupa tanah dan/atau bangunan, dan/atau satuan rumah susun/apartemen berikut benda-benda yang melekat dan merupakan satu kesatuan atau kelengkapannya. 6. Aset Kredit adalah piutang negara yang berasal dari tagihan BDL terhadap debiturnya dan/atau pihak lain. 7. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. 8. Aset Inventaris adalah Aset bergerak dan berwujud berupa kendaraan bermotor, peralatan kantor, dan peralatan lainnya. 9. Nilai Limit adalah nilai terendah atas pelepasan barang dalam lelang. 10. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. 11. Penebusan adalah pembayaran yang dilakukan guna memperoleh kembali Aset Properti. 12. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pengelolaan Aset. www.djpp.kemenkumham.go.id 13. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Aset. 14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Aset. 16. Direktorat Jenderal adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Aset. 17. Direktur adalah direktur pada Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Aset. 18. Direktorat adalah unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Aset. 19. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal. 20. Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB IV

PENGELOLAAN ASET KREDIT

Pasal 6

Koreksi

Pengelolaan atas Aset Kredit meliputi: a. Penatausahaan; dan b. penyerahan pengurusan kepada PUPN. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 7

Koreksi

(1) Penatausahaan Aset Kredit dilakukan dengan cara: a. Inventarisasi; b. verifikasi; dan c. pelaporan pengelolaan Aset. (2) Penata usahaan Aset Kredit dilakukan oleh Direktorat terhadap dokumen Aset Kredit dan jaminannya. (3) Hasil Penata usahaan Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu basis data (database).

Pasal 8

(1) Penyerahan pengurusan Aset Kredit kepada PUPN didasarkan pada Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (cessie). (2) Dalam hal tidak terdapat Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (cessie), penyerahan pengurusan Aset Kredit kepada PUPN didasarkan pada surat pernyataan/kesanggupan melunasi hutang dari debitur. (3) Dalam hal tidak terdapat Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (cessie) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan/kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyerahan pengurusan Aset Kredit kepada PUPN dapat didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap.

Pasal 9

(1) Nilai penyerahan pengurusan Aset Kredit kepada PUPN didasarkan pada Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (cessie). (2) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, nilai penyerahan pengurusan Aset Kredit kepada PUPNdidasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 10

(1) Dalam hal penyerahan pengurusan Aset Kredit kepada PUPN didasarkan pada surat pernyataan/kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), nilai penyerahan yang digunakan merupakan jumlah/nilai utang yang tercantum dalam laporan keuangan tanggal pisah batas pembukuan (cut off date) yang dituangkan dalam surat pernyataan/kesanggupan melunasi utangdari debitur. (2) Dalam hal tidak terdapat laporan keuangan tanggal pisah batas pembukuan (cut off date), jumlah yang dituangkan dalam surat pernyataan/kesanggupan melunasi utang dari debitur merupakan www.djpp.kemenkumham.go.id jumlah/nilai utang yang tercantum dalam Neraca Akhir Likuidasi. (3) Dalam hal tidak terdapat laporan keuangan tanggal pisah batas pembukuan (cut off date) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak terdapat Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah yang dituangkan dalam surat pernyataan/kesanggupan melunasi utang dari debitur merupakan jumlah/nilai utang yang tercantum pada Perjanjian Kredit.

Pasal 11

Dalam hal tidak terdapat Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (cessie), tidak terdapatsurat pernyataan/kesanggupan melunasi hutang dari debitur, dan tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyelesaian Aset Kredit dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan pada pengadilan.

Pasal 12

Direktur Jenderal menyerahkan pengurusan Aset Kredit kepada PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.

Pasal 13

(1) DirekturJenderal selaku penyerah piutang memiliki wewenang atas Aset Kredit yang telahdiserahkan pengurusannya kepada PUPN, untuk: a. Memberi persetujuan atau penolakan atas permintaan pertimbangan yang diajukan oleh PUPN terhadap permohonan penebusan barang jaminan dengan nilai di bawah nilai pembebanan hak atas barang jaminan hutang Aset Kredit; b. Memberi persetujuan atau penolakan atas permintaan pertimbangan yang diajukan oleh PUPN terhadap permohonan penjualan tanpa melalui lelang dengan nilai di bawah nilai pembebanan atau tidak ada pembebanan hak atas barang jaminan hutang Aset Kredit; c. Melakukan koreksiatas jumlahutang yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN dalam hal terdapat: 1) kekeliruan dalam pencantuman nilai penyerahan; atau 2) sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; d. mengajukan permohonan pencabutan pemblokiran, dan/atau pengangkatan sita atas pemblokiran dan penyitaan yang sebelumnya dimohon kanoleh BDL;dan/atau e. mengajukan permohonan roya. (2) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit dilengkapi dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. resume berkas kasus piutang negara; b. laporan penilaian yang masih berlaku; c. fotokopi dokumen kepemilikan dan/atau dokumen pengikatan; dan d. fotokopi surat permohonan dari pemilik/debitur. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan dalam hal nilai permohonan paling sedikit sebesar nilai pasar berdasarkan laporan penilaian yang masih berlaku.

Pasal 14

Direktur Jenderal dapat mendelegasikan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 kepada Direktur.

BAB VI

PENGELOLAAN SURAT BERHARGA

Pasal 22

Koreksi

Pengelolaan atas Surat Berharga meliputi: a. Penatausahaan; b. pendaftaran saham pada daftar pemegang saham perseroan atau pendaftaran obligasi pada daftar pemegang obligasi perseroan; c. menghadiri RUPS atau RUPO; d. permintaan pembayaran atas dividen saham dan bunga obligasi; e. penilaian; f. Lelang; dan g. penjualan tanpa melalui Lelang.

Pasal 23

Koreksi

(1) Penatausahaan Surat Berharga dilakukan oleh Direktorat dengan cara: a. Inventarisasi; b. verifikasi; dan c. pelaporanpengelolaanSuratBerharga. (2) Penatausahaan Surat Berharga dilakukan oleh Direktorat terhadap dokumen Surat Berharga. (3) Hasil Penatausahaan Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar Surat Berharga. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 24

Surat Berharga berupa saham atau obligasi yang telah ditatausahakan, didaftarkan oleh Direktur pada daftar pemegang saham perseroan atau daftar pemegang obligasi perseroan.

Pasal 25

(1) Direktur Jenderal atau pihak yang dikuasakan dapat menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan atau RUPO sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan. (2) Pengambilan keputusan oleh Direktur Jenderal atau pihak yang dikuasakan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimaksudkan untuk melakukan penambahan modal oleh Menteri.

Pasal 26

Direktur meminta pembayaran atas: a. dividen saham apabila terdapat pengumuman pembagian dividen; dan b. bunga obligasi setiap jatuh tempo.

Pasal 27

(1) Direktur Jenderal berwenang melakukan Penjualan Surat Berharga dengan cara: a. Lelang; atau b. penjualan tanpa melalui Lelang. (2) Penjualan Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar perusahaan, perjanjian antar pemegang saham, peraturan perundang- undangan di bidang Perseroan Terbatas, peraturan perundang- undangan di bidangSurat Berharga dan peraturan perundang- undangan di bidang Lelang.

Pasal 28

(1) Lelang dilakukan atas Surat Berharga berupa: a. saham pada perusahaan terbuka (Tbk) yang tidak tercatat di bursa efek; dan/atau b. saham pada perusahaan tertutup yang pemegang saham dan/atau karyawan tidak menggunakan haknya untuk membeli. (2) Nilai Limit Lelang atas Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan nilai pasar sesuai hasil penilaian oleh penilai. (3) Nilai Limit Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk www.djpp.kemenkumham.go.id jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penilaian, kecuali terdapat perubahan kondisi yang signifikan atas Surat Berharga.

Pasal 29

(1) Penjualan tanpa melalui Lelang dilakukan terhadap Surat Berharga berupa: a. saham yang tercatat di bursa efek; b. saham pada perusahaan tertutup yang pemegang saham dan/atau karyawan menggunakan haknya untuk membeli (preemptive rights); c. obligasi; atau d. reksadana. (2) Nilai penjualan tanpa melalui Lelang atas Surat Berharga ditetapkan oleh Direktur Jenderal paling sedikit sama dengan nilai pasar sesuai hasil penilaian.

BAB VII

PENGELOLAAN ASET PROPERTI

Pasal 30

Koreksi

Aset Properti terdiri dari: a. Aset tetap, yaitu Aset Properti milik eks BDL; dan b. Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA), yaitu Aset Properti yang berasal dari barang jaminan kredit yang telah diambil alih dan/atau dikuasai oleh eks BDL.

Pasal 31

Koreksi

Pengelolaan atas Aset Properti meliputi: a. Penatausahaan; b. pemeliharaan dan pengamanan; c. penilaian; d. Lelang; e. Penebusan; dan f. penetapan Aset Properti menjadi Barang Milik Negara dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga.

Pasal 32

(1) Penatausahaan Aset Properti dilakukan oleh Direktorat dengan cara: a. Inventarisasi; b. verifikasi; dan www.djpp.kemenkumham.go.id c. pelaporan pengelolaan Aset Properti. (2) Penatausahaan Aset Properti dilakukan oleh Direktorat terhadap dokumen Aset Properti. (3) Penatausahaan dokumen Aset Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. verifikasi masa berlaku hak atas Aset Properti; b. konfirmasi atas status hukum Aset Properti kepada instansi terkait; dan c. penyimpanan secara tertib dan rapi di tempat yang ditentukan oleh Direktur. (4) Hasil Penatausahaan Aset Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu basis data (database).

Pasal 33

(1) Pemeliharaan dan pengamanan fisik Aset Properti dilakukan oleh Kantor Wilayah. (2) Dalam hal lokasi Aset Properti berada di luar kota tempat kedudukan Kantor Wilayah, Kantor Wilayah dapat menunjuk Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi letak Aset Properti untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan fisik. (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup pembayaranatas biaya fasilitas sosial dan fasilitas umum, service/maintenance charge, daya dan jasa, serta biaya lain yang melekat pada Aset Properti. (4) Pembayaran biaya pemeliharaan dapat dilakukan dalam hal Aset Properti tidak dalam penguasaan pihak lain yang tidak berwenang. (5) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dilaksanakan dengan menunjuk wakil kerja (waker), untuk melaksanakan pengamanan pada fisik Aset Properti. (6) Waker wajib menyampaikan laporan mengenai kondisi Aset Properti kepada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan paling lama setiap3 (tiga)bulan sekali. (7) Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan Aset Properti kepada Direktorat tiap semester. (8) Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal dapat meminta bantuan kepada instansi berwenang guna pengamanan fisik Aset Properti. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 34

(1) Direktur Jenderal melakukan Lelang atas Aset Properti melalui Kantor Pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangLelang. (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kondisi fisik dan/atau dokumen sebagaimana adanya (as is). (3) Aset Properti dapat dilelang secara terpisah atau digabungkan dengan pertimbangan optimalisasi hasil Lelang bagi Negara.

Pasal 35

(1) Nilai Limit Lelang atas Aset Properti ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan nilai tertinggi antara nilai pasar hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang masih berlaku. (2) Nilai Limit Lelangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penilaian, kecuali terdapat perubahan kondisi yang signifikan atas Aset Properti.

Pasal 36

(1) Penebusan atas Aset Properti dapat dilakukan terhadap Aset Properti berupa BJDA namun tidak didukung Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Risalah Lelang, akta pelepasan hak dari pemilik asal kepada BDL, dan/atau akta kuasa menjual dari pemilik asal kepada Tim Likuidasi. (2) Pihak yang dapat melakukan Penebusan atas Aset Properti sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu: a. orang yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan atau orang lain yang dinyatakan sebagai pemilik berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau ahliwarisnya dan bukan merupakan pihak yang terafiliasi; atau b. badan hukum yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan yang diwakili oleh pengurus yang masih aktif dan bukan merupakan pihak yang terafiliasi. (3) Pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan komisaris/pengawas eks BDL, direksi/penguruseks BDL, dan/atau pemegangsaham eks BDL serta keluarga sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau kesam ping satu derajat.

Pasal 37

Pihak yang akan melakukan Penebusan atas Aset Properti harusmengajukan surat permohonan dengan sekurang-kurangnya www.djpp.kemenkumham.go.id menyampaikan uraian Aset Properti yang akan ditebus, bukti diri, nilai penawaran, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a.

Pasal 38

(1) Penebusan atas Aset Properti disetujui berdasarkan nilai tertinggi antara nilai pasar sesuai hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai atau NJOP yang masih berlaku. (2) Persetujuan Penebusan atas Aset Propertiditetapkan oleh: a. Direktur Jenderal setelah mendapat rekomendasi dari Direktur dalam hal nilai Penebusan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);atau b. Menteri Keuangan setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal dalam hal nilai Penebusan lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah).

Pasal 39

(1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Menteri dapat MENETAPKAN Aset Properti menjadi Barang Milik Negara dengan Keputusan Menteri Keuangan. (2) Aset Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aset Properti berupa Aset Tetap dan BJDA yang dilengkapi dengan akta kuasa notariil dari Tim Likuidasi yang mencantumkan klausula sekurang-kurangnya untuk menjual, mengoperkan, mengalihkan, memindahtangankan, dan melepaskan hak kepada siapapun. (3) Aset Properti yang telah menjadi Barang Milik Negara ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan permohonan Kementerian/Lembaga.

Pasal 40

(1) Aset Properti yang ditetapkan menjadi Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terlebih dahulu dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar Aset Properti. (2) Nilai Aset Properti menjadi Barang Milik Negara ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Menteri Nomor 43-pmk-06-2014 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN ASET EKS BANK DALAM LIKUIDASI OLEH MENTERI KEUANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB VIII

Pasal 41

BAB IX

Pasal 42

Pasal 43

BAB X

Pasal 44

Pasal 45

BAB XI

Pasal 46

Pasal 47

BAB XII

Pasal 48

BAB XIII

Pasal 49