Peraturan Menteri Nomor 42-pmk-05-2018 Tahun 2018 tentang…

Pasal I

Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 74) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) BLU dapat diberikan pengecualian dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d untuk keperluan penyelenggaraan atau mendukung penyelenggaraan kegiatan yang berskala internasional setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. (2) Permohonan persetujuan terhadap pengecualian dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemimpin BLU kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. (3) Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kajian dan memastikan kemampuan bayar BLU yang bersangkutan, dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan. (4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit dilampiri dengan rencana penggunaan pinjaman jangka pendek dan rincian komitmen pendapatan yang akan diterima untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman jangka pendek. (5) Menteri Keuangan melakukan penilaian terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan urgensi perlunya melakukan pinjaman jangka pendek dan kemampuan BLU untuk membayar kembali pinjaman jangka pendek. (6) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (7) Persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam surat persetujuan dengan disertai jumlah maksimal pinjaman jangka pendek yang dapat dilakukan kepada pemimpin BLU dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. (8) Penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat penolakan kepada pemimpin BLU dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Mei 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 3 Mei 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 42-pmk-05-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum

Pasal I

Pasal 6A

Pasal II

Pasal I

Pasal 6A

Pasal II