PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4-pmk-06-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.06/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

PERMEN Nomor 4-pmk-06-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut (1) Pejabat Fungsional Pelelang mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk Lelang Kategori A. b. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk Lelang Kategori B. c. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Madya mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk Lelang Kategori C. (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu objek Lelang dalam satu penetapan jadwal Lelang dengan nilai limit yang bervariasi untuk tiap objek Lelang, berlaku ketentuan berikut: a. Pejabat Fungsional Pelelang yang berwenang untuk melaksanakan Lelang ditentukan berdasarkan nilai limit tertinggi dari nilai limit objek Lelang bersangkutan; dan/atau b. Pejabat Fungsional Pelelang yang berwenang untuk melaksanakan Lelang dapat ditentukan lebih dari 1 (satu) sepanjang terdapat penugasan dari pimpinan Unit Kerja. (3) Dalam hal terdapat permohonan Lelang tetapi tidak terdapat Pejabat Fungsional Pelelang yang sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena: a. belum terdapat formasi untuk Jabatan Fungsional Pelelang dalam jenjang jabatan yang sesuai dengan permohonan lelang yang berkenaan; b. belum terdapat pengangkatan untuk formasi Jabatan Fungsional Pelelang dalam jenjang Jabatan yang sesuai dengan permohonan lelang yang berkenaan; c. belum terpenuhinya pengangkatan untuk formasi Jabatan Fungsional Pelelang dalam jenjang Jabatan yang sesuai dengan permohonan lelang yang berkenaan; d. berhalangan tetap; atau e. berhalangan sementara, Lelang dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pelelang yang tersedia pada unit kerja bersangkutan, berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan. (4) Dalam hal pada unit kerja pada waktu tertentu terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Pelelang memiliki kelebihan volume beban tugas, maka Jabatan Fungsional Pelelang yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan permohonan lelang berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.