PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 38-pmk-06-2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang

PERMEN Nomor 38-pmk-06-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah. 4. Pelelang adalah PNS pada Kementerian Keuangan yang diangkat sebagai pejabat lelang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan secara lelang. 5. Pejabat Fungsional Pelelang adalah Pelelang yang diangkat dalam Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. 7. Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 8. Lelang Noneksekusi Wajib adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara Lelang. 9. Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. 10. Minuta Risalah Lelang yang selanjutnya disebut Minuta adalah asli risalah Lelang berikut lampirannya, yang merupakan dokumen/arsip negara. 11. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pejabat Fungsional Pelelang pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 12. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 13. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan unit kerja. 14. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. 15. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 16. Unit Kerja adalah kantor pelayanan pada Kementerian Keuangan yang menangani pelayanan di bidang Lelang. 17. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. 18. Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Fungsional Pelelang pada unit yang bersangkutan. 19. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai. 20. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pelelang adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pelelang yang diperlukan suatu instansi pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 21. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 22. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 23. Uji Kompetensi Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Pelelang yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS dengan standar kompetensi jabatan. 24. Tim Uji Kompetensi Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Pelelang yang selanjutnya disebut Tim Uji Kompetensi Penyesuaian adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Pelelang yang bertugas melaksanakan Uji Kompetensi. 25. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang yang selanjutnya disingkat SKJ adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang Pejabat Fungsional Pelelang untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara profesional, efektif dan efisien. 26. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 27. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal dibawah unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 28. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bertugas menjamin obyektifitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau Jabatan Fungsional Pelelang.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN TUGAS TAMBAHAN PEJABAT FUNGSIONAL PELELANG

Pasal 4

Koreksi

(1) Pejabat Fungsional Pelelang mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk Lelang Kategori A. b. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk Lelang Kategori B. c. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Madya mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk Lelang Kategori C. (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu objek Lelang dalam satu penetapan jadwal Lelang dengan nilai limit yang bervariasi untuk tiap objek Lelang, berlaku ketentuan berikut: a. Pejabat Fungsional Pelelang yang berwenang untuk melaksanakan Lelang ditentukan berdasarkan nilai limit tertinggi dari nilai limit objek Lelang bersangkutan; dan/atau b. Pejabat Fungsional Pelelang yang berwenang untuk melaksanakan Lelang dapat ditentukan lebih dari 1 (satu) sepanjang terdapat penugasan dari pimpinan Unit Kerja. (3) Dalam hal terdapat permohonan Lelang tetapi tidak terdapat Pejabat Fungsional Pelelang yang sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lelang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pelelang yang terdapat dalam Unit Kerja bersangkutan, berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pejabat Fungsional Pelelang melakukan hal-hal sebagai berikut: a. penelitian kelengkapan dokumen permohonan Lelang dan analisis terhadap legalitas formal subjek dan objek Lelang; b. penatausahaan persiapan pelaksanaan Lelang; c. penelaahan terhadap administrasi jaminan penawaran Lelang dan administrasi peserta Lelang; d. penatausahaan dan fisik penyelenggaraan Lelang; e. penyusunan/pembuatan Minuta dan turunan Risalah Lelang; dan f. penatausahaan pasca pelaksanaan Lelang.

Pasal 6

Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pejabat Fungsional Pelelang mempunyai tugas tambahan sebagai berikut: a. mengkaji peraturan di bidang Lelang; b. mengajukan usulan penyempurnaan peraturan di bidang Lelang; c. membantu penjual menginformasikan objek Lelang untuk keberhasilan penjualan dan optimalisasi harga; d. membuat modul bahan ajar diklat Lelang; e. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Lelang; f. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Lelang; g. mengembangkan sistem Lelang; h. membuat alat bantu untuk diklat Lelang; i. membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Lelang; j. melakukan kegiatan pengembangan diri di bidang Lelang; dan k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok Pejabat Fungsional Pelelang yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Setiap pelaksanaan tugas pokok dan tugas tambahan Pejabat Fungsional Pelelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 dirinci berdasarkan: a. langkah pelaksanaan; b. satuan hasil; dan c. bukti fisik. (2) Setiap pelaksanaan tugas pokok dan tugas tambahan Pejabat Fungsional Pelelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai uraian tugas pokok dan tugas tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

SKP DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA

Pasal 8

Koreksi

(1) Pejabat Fungsional Pelelang menyusun SKP sesuai dengan jenjang jabatan. (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kontrak kinerja bagi masing-masing Pejabat Fungsional Pelelang, dengan ketentuan sebagai berikut. a. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama menyusun SKP yang memuat seluruh kegiatan tugas pokok dan paling sedikit 1 (satu) tugas tambahan. b. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda menyusun SKP yang memuat seluruh kegiatan tugas pokok dan paling sedikit 2 (dua) tugas tambahan. c. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Madya menyusun SKP yang memuat seluruh kegiatan tugas pokok dan paling sedikit 3 (tiga) tugas tambahan. (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan penjabaran Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja yang berorientasi pada hasil akhir secara nyata dan terukur untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pelelang. (4) Dalam penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditetapkan target yang akan diwujudkan secara jelas sebagai ukuran Prestasi Kerja yang meliputi aspek: a. target keluaran/kuantitas (output), dapat berupa dokumen, laporan, paket, buku, dan lain-lain; b. target kualitas dengan memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik dan diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus); c. target waktu dengan memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan, misalnya bulanan, triwulanan, kwartal, semester, dan tahunan; dan d. target biaya dengan memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, miliaran, dan lain-lain, dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan/atau tugas tambahan dibiayai/dianggarkan, disertai aspek biaya dalam penyusunan SKP.

Pasal 9

(1) Setiap tugas pokok dan tugas tambahan yang ditetapkan dalam SKP diberikan bobot nilai sesuai dengan tingkat kesulitan masing-masing butir kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen permohonan Lelang dan analisis terhadap legalitas formal subjek dan objek Lelang, diberikan bobot nilai sebesar 17% (tujuh belas per seratus); b. pelaksanaan penatausahaan persiapan pelaksanaan Lelang, diberikan bobot nilai sebesar 19% (sembilan belas per seratus); c. pelaksanaan penelahaan terhadap administrasi jaminan penawaran Lelang dan administrasi peserta lelang, diberikan bobot nilai sebesar 10% (sepuluh per seratus); d. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan fisik penyelenggaraan Lelang, diberikan bobot nilai sebesar 14% (empat belas per seratus); e. pelaksanaan kegiatan penyusunan/pembuatan Minuta dan turunan Risalah Lelang, diberikan bobot nilai sebesar 23% (dua puluh tiga per seratus); dan f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan pasca pelaksanaan Lelang, diberikan bobot nilai sebesar 17% (tujuh belas per seratus). (2) Bobot nilai untuk tugas tambahan yang ditetapkan dalam SKP diberikan bobot nilai yang sama dengan jumlah nilai total sebesar 100% (seratus per seratus).

Pasal 10

Penghitungan SKP berdasarkan pada tugas pokok dan tugas tambahan dengan pembobotan sebagai berikut: a. akumulasi kegiatan tugas pokok diberikan bobot paling rendah 90 % (sembilan puluh per seratus); dan b. akumulasi tugas tambahan diberikan bobot paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus).

Pasal 11

(1) SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung. (2) SKP yang telah disetujui dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. (3) Format dan contoh penyusunan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pejabat Fungsional Pelelang yang tidak menyusun SKP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Pasal 13

(1) Penilaian SKP dilakukan dengan menghitung tingkat capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan Lelang yang diukur berdasarkan aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. SKP dengan nilai 91 - 100 memiliki kriteria sangat baik; b. SKP dengan nilai 76 – 90 memiliki kriteria baik; c. SKP dengan nilai 61 – 75 memiliki kriteria cukup; d. SKP dengan nilai 51 – 60 memiliki kriteria kurang; dan e. SKP dengan nilai 50 ke bawah memiliki kriteria buruk.

Pasal 14

(1) Aspek penilaian dari Perilaku Kerja meliputi: a. orientasi pelayanan; b. integritas; c. komitmen; d. disiplin; e. kerjasama; dan f. kepemimpinan. (2) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perilaku Kerja dengan nilai 91 – 100 memiliki kriteria sangat baik; b. Perilaku Kerja dengan nilai 76 – 90 memiliki kriteria baik; c. Perilaku Kerja dengan nilai 61 – 75 memiliki kriteria cukup; d. Perilaku Kerja dengan nilai 51 – 60 memiliki kriteria kurang; dan e. Perilaku Kerja dengan nilai 50 ke bawah memiliki kriteria buruk.

Pasal 15

(1) Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Fungsional Pelelang dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun. (2) Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Fungsional Pelelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Pasal 16

(1) Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Fungsional Pelelang dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja Pejabat Fungsional Pelelang dengan pembobotan sebagai berikut: a. SKP dengan bobot nilai 60% (enam puluh per seratus); dan b. Perilaku Kerja dengan bobot nilai 40% (empat puluh per seratus). (2) Prestasi Kerja Pejabat Fungsional Pelelang dinilai dengan ketentuan sebagai berikut. a. Prestasi Kerja dengan nilai 91 - ke atas memiliki kriteria sangat baik. b. Prestasi Kerja dengan nilai 76 – 90 memiliki kriteria baik. c. Prestasi Kerja dengan nilai 61 – 75 memiliki kriteria cukup. d. Prestasi Kerja dengan nilai 51 – 60 memiliki kriteria kurang. e. Prestasi Kerja dengan nilai 50 ke bawah memiliki kriteria buruk.

Pasal 17

Pelaksanaan penilaian Prestasi Kerja Pejabat Fungsional Pelelang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan di bidang penilaian prestasi kerja PNS.

BAB Kesatu

Penyusunan SKP

Pasal 8

Koreksi

(1) Pejabat Fungsional Pelelang menyusun SKP sesuai dengan jenjang jabatan. (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kontrak kinerja bagi masing-masing Pejabat Fungsional Pelelang, dengan ketentuan sebagai berikut. a. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama menyusun SKP yang memuat seluruh kegiatan tugas pokok dan paling sedikit 1 (satu) tugas tambahan. b. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda menyusun SKP yang memuat seluruh kegiatan tugas pokok dan paling sedikit 2 (dua) tugas tambahan. c. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Madya menyusun SKP yang memuat seluruh kegiatan tugas pokok dan paling sedikit 3 (tiga) tugas tambahan. (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan penjabaran Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja yang berorientasi pada hasil akhir secara nyata dan terukur untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pelelang. (4) Dalam penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditetapkan target yang akan diwujudkan secara jelas sebagai ukuran Prestasi Kerja yang meliputi aspek: a. target keluaran/kuantitas (output), dapat berupa dokumen, laporan, paket, buku, dan lain-lain; b. target kualitas dengan memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik dan diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus); c. target waktu dengan memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan, misalnya bulanan, triwulanan, kwartal, semester, dan tahunan; dan d. target biaya dengan memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, miliaran, dan lain-lain, dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan/atau tugas tambahan dibiayai/dianggarkan, disertai aspek biaya dalam penyusunan SKP.

Pasal 9

(1) Setiap tugas pokok dan tugas tambahan yang ditetapkan dalam SKP diberikan bobot nilai sesuai dengan tingkat kesulitan masing-masing butir kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen permohonan Lelang dan analisis terhadap legalitas formal subjek dan objek Lelang, diberikan bobot nilai sebesar 17% (tujuh belas per seratus); b. pelaksanaan penatausahaan persiapan pelaksanaan Lelang, diberikan bobot nilai sebesar 19% (sembilan belas per seratus); c. pelaksanaan penelahaan terhadap administrasi jaminan penawaran Lelang dan administrasi peserta lelang, diberikan bobot nilai sebesar 10% (sepuluh per seratus); d. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan fisik penyelenggaraan Lelang, diberikan bobot nilai sebesar 14% (empat belas per seratus); e. pelaksanaan kegiatan penyusunan/pembuatan Minuta dan turunan Risalah Lelang, diberikan bobot nilai sebesar 23% (dua puluh tiga per seratus); dan f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan pasca pelaksanaan Lelang, diberikan bobot nilai sebesar 17% (tujuh belas per seratus). (2) Bobot nilai untuk tugas tambahan yang ditetapkan dalam SKP diberikan bobot nilai yang sama dengan jumlah nilai total sebesar 100% (seratus per seratus).

Pasal 10

Penghitungan SKP berdasarkan pada tugas pokok dan tugas tambahan dengan pembobotan sebagai berikut: a. akumulasi kegiatan tugas pokok diberikan bobot paling rendah 90 % (sembilan puluh per seratus); dan b. akumulasi tugas tambahan diberikan bobot paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus).

Pasal 11

(1) SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung. (2) SKP yang telah disetujui dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. (3) Format dan contoh penyusunan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pejabat Fungsional Pelelang yang tidak menyusun SKP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

BAB VII

MEKANISME PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

Pasal 20

Koreksi

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pelelang, PNS Kementerian Keuangan harus: a. sudah mendapatkan surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat lelang; dan b. mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Lelang. (2) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. bertugas sebagai pejabat lelang; b. bertugas di Seksi Pelayanan Lelang; c. bertugas di Bidang Lelang; atau d. bertugas di Direktorat Lelang;

Pasal 21

Tata cara Pengangkatan Pertama dan Pengangkatan dari Jabatan Lain dalam Jabatan Fungsional Pelelang mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara.

Pasal 22

(1) PNS yang telah diangkat sebagai pejabat lelang dapat diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pelelang melalui penyesuaian (inpassing). (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pelelang melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. memiliki ijazah paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV); b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Lelang paling singkat 2 (dua) tahun; d. lulus Uji Kompetensi di bidang Lelang; e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan f. usia paling tinggi; 1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Muda; dan 2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Madya. (3) Batas waktu penyesuaian (inpassing) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. (4) Dalam hal batas waktu penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, pengangkatan Pejabat Fungsional Pelelang dilakukan melalui mekanisme pengangkatan pertama atau pengangkatan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 23

(1) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pelelang melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) melalui Uji Kompetensi yang dilakukan oleh Tim Uji Kompetensi Penyesuaian yang terdiri dari: a. 1 (satu) orang Ketua; b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; c. 1 (satu) orang Sekretaris; dan d. anggota paling kurang 4 (empat) orang yang berasal dari unit yang membidangi Lelang. (2) Kriteria dan persyaratan Tim Uji Kompetensi Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 24

Tugas Tim Uji Kompetensi Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: a. melakukan verifikasi terhadap berkas usulan pejabat lelang yang akan dilakukan penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pelelang sesuai usulan dari pimpinan unit pejabat lelang yang bersangkutan; b. melakukan Uji Kompetensi terhadap pejabat lelang yang akan dilakukan penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pelelang; dan c. memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil Uji Kompetensi penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pelelang kepada Direktur Jenderal.

Pasal 25

(1) Usulan pejabat lelang yang akan disesuaikan (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Pelelang disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal oleh pimpinan unit pejabat lelang bersangkutan. (2) Usulan pejabat lelang yang akan disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian dokumen kelengkapan, yang terdiri dari: a. fotokopi ijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV); b. fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir; c. surat pernyataan dari pimpinan unit yang menyatakan bahwa pejabat lelang dimaksud telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Lelang paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. fotokopi SKP dan penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. (3) Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan usulan pejabat lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Uji Kompetensi Penyesuaian.

Pasal 26

(1) Tim Uji Kompetensi Penyesuaian melakukan verifikasi dokumen usulan pejabat lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3). (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kompetensi Penyesuaian melakukan Uji Kompetensi di bidang Lelang bagi pejabat lelang yang lulus verifikasi dokumen.

Pasal 27

(1) Uji Kompetensi di bidang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berupa Uji Kompetensi untuk Kompetensi Teknis. (2) Uji Kompetensi untuk Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pangkat dan golongan ruang untuk menentukan jenjang jabatan pengangkatan dari penyesuaian (inpassing).

Pasal 28

Pejabat lelang yang tidak lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kesempatan mengulang paling banyak 2 (dua) kali dalam batas waktu penyesuaian (inpassing).

Pasal 29

(1) Berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Tim Uji Kompetensi Penyesuaian menyampaikan rekomendasi nama-nama pejabat lelang yang dapat dilakukan penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pelelang kepada Direktur Jenderal. (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan usulan permohonan proses penetapan surat keputusan mengenai pengangkatan pejabat lelang dalam Jabatan Fungsional Pelelang kepada Sekretaris Jenderal. (3) Sekretaris Jenderal menindaklanjuti usulan permohonan proses penetapan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 30

Pejabat lelang yang lulus Uji Kompetensi diberikan angka kredit kumulatif yang dituangkan dalam keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pejabat Fungsional Pelelang dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Keenam

Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Pasal 25

Koreksi

(1) Usulan pejabat lelang yang akan disesuaikan (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Pelelang disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal oleh pimpinan unit pejabat lelang bersangkutan. (2) Usulan pejabat lelang yang akan disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian dokumen kelengkapan, yang terdiri dari: a. fotokopi ijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV); b. fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir; c. surat pernyataan dari pimpinan unit yang menyatakan bahwa pejabat lelang dimaksud telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Lelang paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. fotokopi SKP dan penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. (3) Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan usulan pejabat lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Uji Kompetensi Penyesuaian.

Pasal 26

(1) Tim Uji Kompetensi Penyesuaian melakukan verifikasi dokumen usulan pejabat lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3). (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kompetensi Penyesuaian melakukan Uji Kompetensi di bidang Lelang bagi pejabat lelang yang lulus verifikasi dokumen.

Pasal 27

(1) Uji Kompetensi di bidang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berupa Uji Kompetensi untuk Kompetensi Teknis. (2) Uji Kompetensi untuk Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pangkat dan golongan ruang untuk menentukan jenjang jabatan pengangkatan dari penyesuaian (inpassing).

Pasal 28

Pejabat lelang yang tidak lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kesempatan mengulang paling banyak 2 (dua) kali dalam batas waktu penyesuaian (inpassing).

Pasal 29

(1) Berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Tim Uji Kompetensi Penyesuaian menyampaikan rekomendasi nama-nama pejabat lelang yang dapat dilakukan penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pelelang kepada Direktur Jenderal. (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan usulan permohonan proses penetapan surat keputusan mengenai pengangkatan pejabat lelang dalam Jabatan Fungsional Pelelang kepada Sekretaris Jenderal. (3) Sekretaris Jenderal menindaklanjuti usulan permohonan proses penetapan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 30

Pejabat lelang yang lulus Uji Kompetensi diberikan angka kredit kumulatif yang dituangkan dalam keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pejabat Fungsional Pelelang dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 31

Koreksi

(1) Pendidikan dan/atau pelatihan bagi Jabatan Fungsional Pelelang dilakukan untuk: a. meningkatkan Kompetensi dan profesionalisme Pelelang; dan/atau b. mengurangi kesenjangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang dengan SKJ bagi Pelelang yang akan naik jenjang jabatan. (2) Pendidikan dan/atau pelatihan yang dapat diberikan bagi Jabatan Fungsional Pelelang, antara lain dalam bentuk: a. pendidikan formal; b. pelatihan fungsional; c. pelatihan teknis; dan/atau d. pengembangan Kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diberikan bagi Jabatan Fungsional Pelelang disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Instansi.

Pasal 32

(1) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Jabatan Fungsional Pelelang yang menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai ketentuan mengenai tugas belajar dan izin belajar yang berlaku di Kementerian Keuangan. (2) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan/atau keterampilan fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pelelang. (3) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. pelatihan fungsional berjenjang, untuk memberikan pengetahuan dan/atau keterampilan kepada Pelelang sebagai syarat untuk menduduki jenjang Jabatan Fungsional Pelelang yang lebih tinggi; dan b. pelatihan fungsional tidak berjenjang, untuk memberikan pengetahuan dan/atau keterampilan Pelelang dalam rangka meningkatkan kinerja. (4) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pelelang sesuai dengan bidang tugas Pelelang yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Nomor 38-pmk-06-2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

BAB Kelima

Pasal 24

BAB Keenam

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

BAB XI

Pasal 34

BAB XII

Pasal 35