PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 36-pmk-08-2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Lindung Nilai Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah

PERMEN Nomor 36-pmk-08-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Lindung Nilai adalah suatu cara yang dilakukan untuk memitigasi risiko atau melindungi posisi nilai suatu aset atau kewajiban yang mendasarinya akibat fluktuasi harga di pasar keuangan, yang mencakup tingkat bunga dan nilai mata uang di masa yang akan datang. 2. Transaksi Lindung Nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Counterparty Lindung Nilai dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran bunga dan kewajiban pokok utang, dan/atau melindungi posisi nilai utang dari risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya volatilitas faktor-faktor pasar keuangan. 3. Counterparty Lindung Nilai yang selanjutnya disebut Counterparty adalah pihak yang bersedia dan sepakat melakukan Transaksi Lindung Nilai dengan Pemerintah. 4. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 5. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang salah satu tugas dan fungsinya membidangi urusan pengelolaan utang. 6. Kebijakan Lindung Nilai adalah kebijakan yang berisi pedoman dan batasan Transaksi Lindung Nilai bagi pengelola utang yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka pengelolaan risiko portofolio dan pembayaran kewajiban utang Pemerintah. 7. Perjanjian Induk Lindung Nilai yang selanjutnya disebut Perjanjian Induk adalah kesepakatan tertulis mengenai prinsip dan ketentuan umum dalam Transaksi Lindung Nilai antara Pemerintah dengan Counterparty, baik yang mengacu pada International Swaps And Derivates Association Master Agreement atau perjanjian lainnya yang serupa, sesuai dengan praktek internasional yang berlaku. 8. Deal Ticket adalah dokumen yang memuat kesepakatan transaksi antara Pemerintah dan Counterparty yang paling sedikit terdiri dari jenis instrumen, harga, jumlah, dan periode waktu transaksi lindung nilai. 9. Lembar Konfirmasi adalah dokumen kesepakatan transaksi yang berisi data-data sesuai dengan Deal Ticket yang telah ditandatangani oleh Pemerintah dan Counterparty dan merupakan bagian dari Perjanjian Induk. 10. Unit Pengelola Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit Eeselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang melaksanakan tugas di bidang analisis risiko utang. 11. Unit Pelaksana Transaksi yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit Eeselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang melaksanakan tugas di bidang penerbitan Surat Berharga Negara atau pengadaan Pinjaman atau unit yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. 12. Unit Pelaksana Setelmen dan Pencatatan yang selanjutnya disingkat UPSP adalah unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang melaksanakan tugas di bidang setelmen dan pencatatan utang. 13. Hedging Trigger Point adalah ambang batas atau acuan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai. 14. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA TRANSAKSI LINDUNG NILAI

Pasal 7

Koreksi

Struktur organisasi pelaksana Transaksi Lindung Nilai terdiri atas: a. Menteri; b. Direktur Jenderal; c. UPR; d. UPT; dan e. UPSP.

Pasal 8

Koreksi

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki kewenangan untuk MENETAPKAN Kebijakan Lindung Nilai.

Pasal 9

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, memiliki tugas dan wewenang untuk: a. menyampaikan konsep Kebijakan Lindung Nilai kepada Menteri; b. MENETAPKAN kebutuhan Transaksi Lindung Nilai; c. menyetujui rencana Transaksi Lindung Nilai; d. menerima atau menolak permohonan calon Counterparty untuk menjadi Counterparty; dan e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Transaksi Lindung Nilai dan melaporkannya kepada Menteri.

Pasal 10

(1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri berwenang menandatangani Perjanjian Induk dengan Counterparty. (2) Direktur Jenderal menyampaikan laporan atas penandatanganan Perjanjian Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 11

(1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, memiliki tugas untuk: a. menyusun konsep Kebijakan Lindung Nilai; b. menyusun konsep kebutuhan Transaksi Lindung Nilai; c. melakukan penelaahan terhadap calon Counterparty berdasarkan permohonan atau penawaran Transaksi Lindung Nilai dari calon Counterparty; d. melakukan negosiasi atas substansi Perjanjian Induk; e. menyusun, memonitor, dan mengevaluasi daftar Counterparty; f. melaporkan kinerja Counterparty secara periodik kepada Direktur Jenderal; dan g. memonitor dan mengevaluasi efektivitas Transaksi Lindung Nilai. (2) Dalam menyusun kebutuhan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPR dapat berkoordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 12

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, memiliki tugas dan wewenang untuk: a. menyusun rencana Transaksi Lindung Nilai; b. menyusun Deal Ticket Transaksi Lindung Nilai; c. menerima, meminta, dan mempertimbangkan kuotasi yang ditawarkan oleh Counterparty; dan d. menghentikan (unwind) Transaksi Lindung Nilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam hal diperlukan.

Pasal 13

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, memiliki tugas dan wewenang untuk: a. melakukan akuntansi dan pelaporan Transaksi Lindung Nilai; b. melakukan verifikasi dan konfirmasi Transaksi Lindung Nilai; c. menandatangani Lembar Konfirmasi; d. menyelesaikan proses setelmen Transaksi Lindung Nilai; dan e. menatausahakan dokumen-dokumen Transaksi Lindung Nilai.

Peraturan Menteri Nomor 36-pmk-08-2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Lindung Nilai Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

BAB XI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28