Peraturan Menteri Nomor 34-pmk-04-2021 Tahun 2021 tentang PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
PERMEN Nomor 34-pmk-04-2021 Tahun 2021
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik INDONESIA yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UNDANG-UNDANG Kepabeanan.
2. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Cukai.
5. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
6. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
7. Tempat Lain yang Diperlakukan Sama Dengan TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di luar Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
8. Tempat Lain adalah tempat di Kawasan Bebas selain pelabuhan laut dan bandar udara yang ditunjuk, yang dipergunakan untuk kegiatan bongkar barang dari luar daerah pabean, tempat lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dan/atau kegiatan muat barang yang akan dikeluarkan ke luar Daerah Pabean, tempat lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.
9. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean sesuai dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Kepabeanan.
10. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Kepabeanan.
11. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha atau badan hukum.
12. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Kepabeanan.
13. Formulir Free Trade Zone yang selanjutnya disebut Formulir FTZ adalah formulir yang berbentuk surat keterangan pengeluaran kendaraan bermotor dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan melunasi bea masuk, PPN, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22.
14. Dokumen Pengiriman Barang atau Consignment Note yang selanjutnya disebut Consignment Note adalah dokumen dengan kode CN-22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dengan Penyelenggara Pos untuk mengirimkan barang kiriman kepada penerima barang.
15. Manifes adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara, dan darat.
16. Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut atau Inward Manifest yang selanjutnya disebut Inward Manifest adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean atau Tempat Lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut.
17. Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut atau Outward Manifest yang selanjutnya disebut Outward Manifest adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat meninggalkan Kawasan Pabean atau Tempat Lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang
mengawasi tempat tersebut.
18. Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutya disingkat RKSP adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan Sarana Pengangkut yang disampaikan oleh Pengangkut ke Kantor Pabean.
19. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading/ airway bill, manifes, Consignment Note, dokumen pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan, dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
20. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat PDE adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama, termasuk komunikasi atau penyampaian informasi melalui media berbasis laman internet (web-based).
21. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
22. Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada pengguna jasa untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual.
23. Pengolahan adalah kegiatan mengolah barang dan/atau bahan baku dengan atau tanpa bahan penolong menjadi barang baru yaitu barang hasil produksi dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk perubahan sifat dan fungsinya.
24. Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
25. Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang, kendaraan yang mengangkut barang, dan/atau orang.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
27. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk untuk MENETAPKAN kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
28. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan adalah Badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
29. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Kepabeanan.
30. Penyelenggara Pos adalah badan usaha yang menyelenggarakan pos.
31. Penyelenggara Pos yang Ditunjuk adalah penyelenggara pos yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (Universal Postal Union).
32. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah Penyelenggara Pos yang memperoleh ijin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
33. Penumpang adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara atau Kawasan Bebas dengan menggunakan Sarana Pengangkut tetapi bukan awak Sarana Pengangkut dan bukan pelintas batas.
34. Awak Sarana Pengangkut adalah setiap orang yang karena pekerjaannya harus berada dalam Sarana Pengangkut dan datang dan/atau berangkat bersama Sarana Pengangkut.
35. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa pengusaha di Kawasan Bebas.
36. Pengangkut Kontraktual (Non-Vessel Operator Common Carrier) yang selanjutnya disebut Pengangkut Kontraktual adalah badan usaha jasa pengurusan transportasi yang melakukan negosiasi kontrak dan kegiatan lain yang diperlukan untuk terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara, dan mengkonsolidasikan muatan.
(1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas wajib dilakukan di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk.
(2) Pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelabuhan atau bandar udara yang telah mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan telah mendapatkan penetapan sebagai Kawasan Pabean.
(3) Dalam hal pelabuhan atau bandar udara belum mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelabuhan atau bandar udara yang telah mendapatkan penetapan sebagai Kawasan Pabean oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri.
(4) Penetapan Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan:
a. permohonan dari pengelola pelabuhan laut, bandar udara, atau Tempat Lain yang diajukan kepada
Menteri melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
b. usulan dari:
1. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi pelabuhan laut, bandar udara, atau Tempat Lain, dalam hal ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri; atau
2. kepala bidang yang tugas dan fungsinya di bidang pelayanan pabean, dalam hal ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri.
(5) Tata cara penetapan pelabuhan dan bandar udara sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan pabean.
(1) Barang yang telah dimasukkan atau akan dikeluarkan ke dan dari pelabuhan laut atau bandar udara yang ditunjuk dan telah mendapatkan penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau ayat (3), berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Barang selain barang yang akan dimasukkan ke atau dikeluarkan dari Kawasan Bebas dilarang dimasukkan dan/atau ditimbun di Kawasan Pabean, kecuali untuk:
a. tujuan pengangkutan selanjutnya;
b. kegiatan operasional dalam Kawasan Pabean; atau
c. tujuan lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean.
(3) Termasuk dalam barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sarana Pengangkut untuk kepentingan perbaikan Kawasan Bebas.
(4) Tata cara kegiatan operasional dalam Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai kawasan pabean.
(1) Pengangkut merupakan Orang atau kuasanya di Kawasan Bebas yang:
a. bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang, kendaraan yang mengangkut barang, dan/atau orang;
dan/atau
b. berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.
(2) Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. operator Sarana Pengangkut atau kuasanya;
b. Pengangkut Kontraktual (Non Vessel Operator Common Carrier); dan/atau
c. Penyelenggara Pos.
(3) Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertanggung jawab atas pemberitahuan pabean yang diajukannya.
(4) Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terhubung dengan ekosistem logistik Kawasan Bebas sebagai bagian dari Ekosistem Logistik Nasional (National Logistic Ecosystem/NLE) yang diwajibkan pemerintah untuk percepatan logistik nasional.
(5) Ekosistem logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyerahan
pemberitahuan rencana kedatangan Sarana Pengangkut, manifes kedatangan Sarana Pengangkut, dan manifes keberangkatan Sarana Pengangkut.
Pasal 5
(1) Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf a yang Sarana Pengangkutnya akan datang melalui laut dan udara dari:
a. luar Daerah Pabean;
b. Kawasan Bebas lain; atau
c. tempat lain dalam Daerah Pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan berupa RKSP kepada Pejabat Bea dan Cukai di setiap Kantor Pabean yang akan disinggahi.
(2) Pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang telah diterima di Kantor Pabean diberikan nomor pendaftaran.
(3) Penyerahan RKSP untuk Sarana Pengangkut yang datang melalui laut dan udara dari Kawasan Bebas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau dari tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai penyerahan RKSP untuk Sarana Pengangkut yang datang melalui laut dan udara dari luar Daerah Pabean.
(4) Tata cara penyerahan pemberitahuan berupa RKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan Sarana Pengangkut, manifes kedatangan Sarana Pengangkut, dan manifes keberangkatan Sarana Pengangkut.
Pasal 6
Pasal 7
(1) Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) yang Sarana Pengangkutnya akan berangkat menuju:
a. luar Daerah Pabean;
b. Kawasan Bebas lain; atau
c. tempat lain dalam Daerah Pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan Outward Manifest dalam bahasa INDONESIA atau bahasa Inggris ke Kantor Pabean keberangkatan.
(2) Kewajiban menyerahkan pemberitahuan Outward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan paling lambat sebelum keberangkatan
Sarana Pengangkut.
(3) Penyerahan pemberitahuan Outward Manifest untuk Sarana Pengangkut yang akan berangkat menuju Kawasan Bebas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau menuju tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sebagaimana penyerahan pemberitahuan Outward Manifest yang akan berangkat menuju luar Daerah Pabean.
(4) Tata cara penyerahan pemberitahuan Outward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
Pasal 8
Pasal 9
(1) Pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Inward Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1), dan Outward Manifest
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1), disampaikan ke Kantor Pabean dalam bentuk:
a. data elektronik, untuk Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE; atau
b. tulisan di atas formulir, dalam hal telah ditetapkan:
1. pelayanan secara kahar secara nasional yang disebabkan sistem PDE kepabeanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi; atau
2. waktu pelayanan keadaan kahar secara lokal oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen.
(2) Pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Inward Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1), dan Outward Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat dilakukan perbaikan atau pembatalan.
(3) Pengangkut dapat dikenakan sanksi atas penyampaian Pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Inward Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1), dan Outward Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yang tidak sesuai ketentuan.
(4) Tata cara perbaikan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
(1) Barang yang diangkut oleh Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib dibongkar di:
a. Kawasan Pabean; atau
b. Tempat Lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean.
(2) Pembongkaran barang di Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan ketentuan:
a. barang yang dibongkar bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/atau bentuknya yang menyebabkan tidak dapat dibongkar di Kawasan Pabean;
b. barang angkut lanjut;
c. adanya kendala teknis di Kawasan Pabean seperti tidak tersedianya alat untuk melakukan pembongkaran atau alat untuk melakukan pembongkaran dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat dilakukan pembongkaran; atau
d. terdapat kongesti yang dinyatakan secara tertulis oleh pengelola pelabuhan yang ditunjuk.
(3) Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan langsung ke Sarana Pengangkut lainnya tanpa dilakukan penimbunan, dalam hal:
a. barang yang dibongkar mempunyai bentuk, sifat, dan karakteristik tertentu yang secara teknis tidak memungkinkan untuk ditimbun di TPS; atau
b. telah mendapatkan persetujuan pengeluaran barang.
(4) Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berupa barang cair, gas, atau barang curah lainnya, dapat dilakukan melalui:
a. jalur pipa;
b. sabuk konveyor (conveyor belt); dan/atau
c. alat pembongkaran lain, yang dihubungkan dari Sarana Pengangkut laut ke Sarana Pengangkut darat dan/atau tempat penimbunan.
(5) Pembongkaran barang di Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan di luar pelabuhan dari Sarana Pengangkut laut ke Sarana Pengangkut laut lainnya, dalam hal:
a. Sarana Pengangkut awal tidak dapat sandar langsung ke dermaga pelabuhan; dan/atau
b. barang untuk diangkut lanjut, dan telah mendapat persetujuan pembongkaran barang.
(6) Izin pembongkaran di Tempat Lain oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan.
(7) Rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlukan dalam hal Sarana Pengangkut dalam keadaan darurat.
(8) Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan setelah Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a menyerahkan Inward Manifest dan telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).
(9) Tata cara pembongkaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembongkaran dan penimbunan barang impor.
Pasal 11
(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pengawasan terhadap pembongkaran barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
(2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SKP atau Pejabat Bea dan Cukai.
(3) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan terhadap pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan pengawasan pembongkaran.
(4) Tata cara pengawasan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaporan pengawasan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembongkaran dan penimbunan barang impor.
Pasal 12
(1) Barang yang dibongkar di Kawasan Pabean atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dapat ditimbun di:
a. TPS; atau
b. Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean.
(2) Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di:
a. TPS; atau
b. Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean.
(3) Penimbunan di Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam hal:
a. barang yang dibongkar atau akan dimuat bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/atau bentuknya sehingga tidak dapat ditimbun
di TPS;
b. adanya kendala teknis di TPS seperti tidak tersedianya alat untuk melakukan penimbunan atau alat untuk melakukan penimbunan dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat dilakukan penimbunan;
c. terjadi kongesti yang dinyatakan secara tertulis oleh pengusaha TPS;
d. tidak tersedianya TPS di tempat pembongkaran atau pemuatan; atau
e. penimbunan barang dari luar Daerah Pabean, Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, atau tempat lain dalam Daerah Pabean yang akan dimasukkan ke atau dikeluarkan dari Kawasan Bebas, dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah ditetapkan sebagai pengusaha yang mendapatkan perlakuan tertentu di bidang kepabeanan.
Pasal 13
Pasal 14
(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pengawasan terhadap penimbunan barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 ayat
(1) secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
(2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SKP atau Pejabat Bea dan Cukai.
(3) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan terhadap penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) membuat laporan pengawasan penimbunan.
(4) Tata cara pengawasan penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaporan pengawasan penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembongkaran dan penimbunan barang impor.
Pasal 15
(1) Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas wajib dilakukan di Kawasan Pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di Tempat Lain dengan izin Kepala Kantor Pabean.
(2) Izin pemuatan di Tempat Lain oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan.
(3) Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke dalam Sarana Pengangkut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP.
(4) Tata cara pemuatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
Pasal 16
(1) Pengusaha menyampaikan permohonan perizinan untuk:
a. pembongkaran di Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b;
b. penimbunan di Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b;
c. penimbunan di sarana pengangkut laut di luar pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan/atau
d. pemuatan di Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ke Kantor Pabean dalam bentuk data elektronik melalui SKP.
(2) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik melalui media penyimpanan data elektronik atau surat elektronik, dalam hal:
a. Kantor Pabean yang bersangkutan belum menerapkan SKP; atau
b. SKP yang terdapat pada Kantor Pabean yang bersangkutan tidak dapat beroperasi paling cepat 1 (satu) jam.
(3) Persetujuan atas permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara periodik untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(1) Barang yang diangkut oleh Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib dibongkar di:
a. Kawasan Pabean; atau
b. Tempat Lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean.
(2) Pembongkaran barang di Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan ketentuan:
a. barang yang dibongkar bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/atau bentuknya yang menyebabkan tidak dapat dibongkar di Kawasan Pabean;
b. barang angkut lanjut;
c. adanya kendala teknis di Kawasan Pabean seperti tidak tersedianya alat untuk melakukan pembongkaran atau alat untuk melakukan pembongkaran dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat dilakukan pembongkaran; atau
d. terdapat kongesti yang dinyatakan secara tertulis oleh pengelola pelabuhan yang ditunjuk.
(3) Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan langsung ke Sarana Pengangkut lainnya tanpa dilakukan penimbunan, dalam hal:
a. barang yang dibongkar mempunyai bentuk, sifat, dan karakteristik tertentu yang secara teknis tidak memungkinkan untuk ditimbun di TPS; atau
b. telah mendapatkan persetujuan pengeluaran barang.
(4) Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berupa barang cair, gas, atau barang curah lainnya, dapat dilakukan melalui:
a. jalur pipa;
b. sabuk konveyor (conveyor belt); dan/atau
c. alat pembongkaran lain, yang dihubungkan dari Sarana Pengangkut laut ke Sarana Pengangkut darat dan/atau tempat penimbunan.
(5) Pembongkaran barang di Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan di luar pelabuhan dari Sarana Pengangkut laut ke Sarana Pengangkut laut lainnya, dalam hal:
a. Sarana Pengangkut awal tidak dapat sandar langsung ke dermaga pelabuhan; dan/atau
b. barang untuk diangkut lanjut, dan telah mendapat persetujuan pembongkaran barang.
(6) Izin pembongkaran di Tempat Lain oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan.
(7) Rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlukan dalam hal Sarana Pengangkut dalam keadaan darurat.
(8) Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan setelah Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a menyerahkan Inward Manifest dan telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).
(9) Tata cara pembongkaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembongkaran dan penimbunan barang impor.
Pasal 11
(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pengawasan terhadap pembongkaran barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
(2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SKP atau Pejabat Bea dan Cukai.
(3) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan terhadap pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan pengawasan pembongkaran.
(4) Tata cara pengawasan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaporan pengawasan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembongkaran dan penimbunan barang impor.
(1) Barang yang dibongkar di Kawasan Pabean atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dapat ditimbun di:
a. TPS; atau
b. Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean.
(2) Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di:
a. TPS; atau
b. Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean.
(3) Penimbunan di Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam hal:
a. barang yang dibongkar atau akan dimuat bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/atau bentuknya sehingga tidak dapat ditimbun
di TPS;
b. adanya kendala teknis di TPS seperti tidak tersedianya alat untuk melakukan penimbunan atau alat untuk melakukan penimbunan dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat dilakukan penimbunan;
c. terjadi kongesti yang dinyatakan secara tertulis oleh pengusaha TPS;
d. tidak tersedianya TPS di tempat pembongkaran atau pemuatan; atau
e. penimbunan barang dari luar Daerah Pabean, Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, atau tempat lain dalam Daerah Pabean yang akan dimasukkan ke atau dikeluarkan dari Kawasan Bebas, dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah ditetapkan sebagai pengusaha yang mendapatkan perlakuan tertentu di bidang kepabeanan.
Pasal 13
Pasal 14
(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pengawasan terhadap penimbunan barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 ayat
(1) secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
(2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SKP atau Pejabat Bea dan Cukai.
(3) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan terhadap penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) membuat laporan pengawasan penimbunan.
(4) Tata cara pengawasan penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaporan pengawasan penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembongkaran dan penimbunan barang impor.
(1) Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas wajib dilakukan di Kawasan Pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di Tempat Lain dengan izin Kepala Kantor Pabean.
(2) Izin pemuatan di Tempat Lain oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan.
(3) Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke dalam Sarana Pengangkut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP.
(4) Tata cara pemuatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
Pasal 16
(1) Pengusaha menyampaikan permohonan perizinan untuk:
a. pembongkaran di Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b;
b. penimbunan di Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b;
c. penimbunan di sarana pengangkut laut di luar pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan/atau
d. pemuatan di Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ke Kantor Pabean dalam bentuk data elektronik melalui SKP.
(2) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik melalui media penyimpanan data elektronik atau surat elektronik, dalam hal:
a. Kantor Pabean yang bersangkutan belum menerapkan SKP; atau
b. SKP yang terdapat pada Kantor Pabean yang bersangkutan tidak dapat beroperasi paling cepat 1 (satu) jam.
(3) Persetujuan atas permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara periodik untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
BAB IV
KETENTUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BEBAS
(1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat perizinan berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.
(2) Perizinan berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. izin pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas; atau
b. izin pemasukan dan pengeluaran barang selain barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas.
(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean sesuai dengan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.
(4) Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan perizinan berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.
(5) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dimiliki oleh 1 (satu) pengusaha untuk 1 (satu) perizinan.
Pasal 18
Pasal 19
(1) Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(4) sepanjang yang telah ditetapkan jumlah dan jenisnya oleh Badan Pengusahaan Kawasan, pengawasan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.
(2) Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, sepanjang menyangkut pemberian fasilitas PPN tidak dipungut, pengawasan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
BAB V
PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN ATAS BARANG YANG TELAH SELESAI DIBONGKAR DARI SARANA PENGANGKUT
Barang yang dibongkar di Kawasan Pabean atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a atau yang ditimbun di tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean setelah dipenuhinya Kewajiban Pabean untuk:
a. dimasukkan ke Kawasan Bebas;
b. diangkut lanjut;
c. diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lain; atau
d. dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean.
Pasal 21
(1) Barang yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain dengan tujuan untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat berupa barang yang diperuntukkan untuk:
a. penjualan;
b. pemakaian langsung;
c. penimbunan (logistik);
d. Pengolahan;
e. pengerjaan proyek;
f. pekerjaan subkontrak;
g. pemasukan kembali barang:
1. yang dikeluarkan untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
2. yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang termasuk dalam barang yang mendapatkan cost recovery dan gross split, yang dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
3. yang dikeluarkan ke luar Daerah Pabean;
4. subkontrak;
5. pinjaman;
6. perbaikan; atau
7. yang dikeluarkan sementara dalam jangka waktu tertentu ke luar Daerah Pabean dengan dokumen carnet;
h. peragaan, pameran, atau demonstrasi;
i. perbaikan, pengujian atau kalibrasi;
j. pemasukan sementara dengan carnet; atau
k. kegiatan lainnya.
(2) Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimiliki oleh:
a. perusahaan di Kawasan Bebas;
b. perusahaan di luar Daerah Pabean;
c. perusahaan di Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus;
d. perusahaan di tempat lain dalam Daerah Pabean;
atau
e. Orang selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.
(3) Tata cara pemasukan sementara dengan dokumen carnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 7 dan huruf j, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor sementara dengan menggunakan dokumen carnet atau ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan dokumen carnet.
Pasal 22
Pasal 23
Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh pengusaha atau PPJK yang akan mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a atau dari Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf b untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas, dengan mendasarkan pada:
a. Dokumen Pelengkap Pabean, dengan menghitung sendiri bea masuk, bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan, cukai, dan/atau pajak yang dibebaskan, untuk Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a;
atau
b. invoice/faktur penjualan, packing list, kontrak jual beli, faktur pajak dan dokumen pelengkap lainnya, untuk Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a angka 2.
Pasal 24
(1) Dalam hal pengeluaran atas barang dari Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dengan tujuan untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas terdapat selisih kurang (eksep) dalam Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), penyelesaian barang yang kurang tersebut dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean semula dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
(2) Dalam hal barang yang terdapat selisih kurang (eksep) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didatangkan lebih
dari 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha harus mengajukan:
a. surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean;
dan
b. Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang baru.
(3) Tata cara pemasukan barang yang terdapat selisih kurang (eksep) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 25
(1) Barang yang dibongkar di Kawasan Pabean atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikeluarkan untuk diangkut lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, ke:
a. luar Daerah Pabean;
b. Kawasan Bebas lain;
c. tempat penimbunan berikat;
d. kawasan ekonomi khusus; atau
e. tempat lain dalam Daerah Pabean, sebagaimana tercantum dalam bill of lading, airway bill, atau dokumen perjanjian pengangkutan barang lainnya.
(2) Untuk pemasukan barang ke Kawasan Pabean untuk diangkut lanjut, wajib diberitahukan dengan Inward Manifest.
(3) Untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean untuk diangkut lanjut, wajib disampaikan dengan Outward Manifest.
(4) Atas kegiatan angkut lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) menyampaikan pemberitahuan ke Kantor Pabean.
(5) Outward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Kantor Pabean sebelum keberangkatan Sarana Pengangkut.
(6) Tata cara angkut lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 26
Pasal 27
(1) Barang yang dibongkar di Kawasan Pabean atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
a. barang tersebut sudah dikeluarkan dari Kawasan Pabean dengan tujuan dimasukkan ke Kawasan Bebas;
b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang MENETAPKAN lain atas barang yang karena suatu ketentuan pemerintah tidak boleh dimasukkan ke Kawasan Bebas; atau
c. telah diajukan Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a angka 1 dan telah dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan hasil kedapatan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan terhadap barang yang berasal dari luar Daerah Pabean yang merupakan barang:
a. berpotensi mengganggu atau merusak kesehatan manusia, kesehatan hewan, kesehatan tumbuhan,
dan/atau lingkungan; dan/atau
b. yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean.
(4) Tata cara pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain untuk dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
BAB Kesatu
Pengeluaran Barang Dari Kawasan Pabean Atau Tempat Lain
Barang yang dibongkar di Kawasan Pabean atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a atau yang ditimbun di tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean setelah dipenuhinya Kewajiban Pabean untuk:
a. dimasukkan ke Kawasan Bebas;
b. diangkut lanjut;
c. diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lain; atau
d. dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean.
BAB Kedua
Pengeluaran Barang Dari Kawasan Pabean Atau Tempat Lain Untuk Dimasukkan Ke Kawasan Bebas
(1) Barang yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain dengan tujuan untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat berupa barang yang diperuntukkan untuk:
a. penjualan;
b. pemakaian langsung;
c. penimbunan (logistik);
d. Pengolahan;
e. pengerjaan proyek;
f. pekerjaan subkontrak;
g. pemasukan kembali barang:
1. yang dikeluarkan untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
2. yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang termasuk dalam barang yang mendapatkan cost recovery dan gross split, yang dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
3. yang dikeluarkan ke luar Daerah Pabean;
4. subkontrak;
5. pinjaman;
6. perbaikan; atau
7. yang dikeluarkan sementara dalam jangka waktu tertentu ke luar Daerah Pabean dengan dokumen carnet;
h. peragaan, pameran, atau demonstrasi;
i. perbaikan, pengujian atau kalibrasi;
j. pemasukan sementara dengan carnet; atau
k. kegiatan lainnya.
(2) Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimiliki oleh:
a. perusahaan di Kawasan Bebas;
b. perusahaan di luar Daerah Pabean;
c. perusahaan di Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus;
d. perusahaan di tempat lain dalam Daerah Pabean;
atau
e. Orang selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.
(3) Tata cara pemasukan sementara dengan dokumen carnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 7 dan huruf j, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor sementara dengan menggunakan dokumen carnet atau ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan dokumen carnet.
Pasal 22
Pasal 23
Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh pengusaha atau PPJK yang akan mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a atau dari Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf b untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas, dengan mendasarkan pada:
a. Dokumen Pelengkap Pabean, dengan menghitung sendiri bea masuk, bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan, cukai, dan/atau pajak yang dibebaskan, untuk Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a;
atau
b. invoice/faktur penjualan, packing list, kontrak jual beli, faktur pajak dan dokumen pelengkap lainnya, untuk Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a angka 2.
Pasal 24
(1) Dalam hal pengeluaran atas barang dari Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dengan tujuan untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas terdapat selisih kurang (eksep) dalam Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), penyelesaian barang yang kurang tersebut dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean semula dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
(2) Dalam hal barang yang terdapat selisih kurang (eksep) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didatangkan lebih
dari 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha harus mengajukan:
a. surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean;
dan
b. Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang baru.
(3) Tata cara pemasukan barang yang terdapat selisih kurang (eksep) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
BAB Ketiga
Pengeluaran Barang Dari Kawasan Pabean Atau Tempat Lain Untuk Angkut Lanjut
(1) Barang yang dibongkar di Kawasan Pabean atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikeluarkan untuk diangkut lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, ke:
a. luar Daerah Pabean;
b. Kawasan Bebas lain;
c. tempat penimbunan berikat;
d. kawasan ekonomi khusus; atau
e. tempat lain dalam Daerah Pabean, sebagaimana tercantum dalam bill of lading, airway bill, atau dokumen perjanjian pengangkutan barang lainnya.
(2) Untuk pemasukan barang ke Kawasan Pabean untuk diangkut lanjut, wajib diberitahukan dengan Inward Manifest.
(3) Untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean untuk diangkut lanjut, wajib disampaikan dengan Outward Manifest.
(4) Atas kegiatan angkut lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) menyampaikan pemberitahuan ke Kantor Pabean.
(5) Outward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Kantor Pabean sebelum keberangkatan Sarana Pengangkut.
(6) Tata cara angkut lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
BAB Keempat
Pengeluaran Barang Dari Kawasan Pabean Atau Tempat Lain Untuk Diangkut Ke TPS Di Kawasan Pabean Lainnya
(1) Barang yang dibongkar di Kawasan Pabean atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikeluarkan untuk diangkut ke:
a. TPS di Kawasan Pabean lainnya di Kawasan Bebas;
b. TPS di Kawasan Pabean lainnya di Kawasan Bebas lain; atau
c. TPS di Kawasan Pabean lainnya di tempat lain dalam Daerah Pabean.
(2) Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean di Kawasan Bebas untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya.
(3) Terhadap pengeluaran barang asal luar Daerah Pabean yang akan diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya di tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib menyerahkan jaminan sebesar bea masuk, Cukai, PPN, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean tempat pembongkaran barang.
(4) Pengeluaran barang untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya di Kawasan Bebas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal:
a. barang karena sifatnya membutuhkan sarana dan prasarana penyimpanan atau penumpukan yang khusus dan tidak tersedia di gudang atau lapangan penumpukan barang di TPS asal;
b. gudang atau lapangan penumpukan barang di tempat penimbunan asal berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean dapat terjadi stagnasi/ kongesti;
c. tidak tersedia TPS di Kawasan Pabean yang bersangkutan;
d. barang yang dimuat dalam 1 (satu) master bill of lading/airway bill yang ditujukan kepada perusahaan jasa pengurusan transportasi (freight forwarder) dan/atau penyelenggara pos yang berkedudukan di TPS lain;
e. barang yang dimuat dalam kantong pos yang akan diselesaikan kewajiban pebeannya melalui TPS lain yang khusus digunakan untuk layanan pos; atau
f. keadaan memaksa (force majeure).
(5) Pengeluaran barang untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya di Kawasan Bebas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ke TPS di Kawasan Pabean lainnya di tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam hal pemilik barang (consignee) dalam dokumen pengangkutan barang yang dibongkar di Kawasan Pabean atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan pengusaha yang berada di Kawasan Bebas lain atau di tempat lain dalam Daerah Pabean.
(6) Tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean di Kawasan Bebas untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberitahuan pabean
dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(7) Tata cara pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
BAB Kelima
Pengeluaran Barang Dari Kawasan Pabean Atau Tempat Lain Untuk Dikeluarkan Kembali Ke Luar Daerah Pabean
(1) Barang yang dibongkar di Kawasan Pabean atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
a. barang tersebut sudah dikeluarkan dari Kawasan Pabean dengan tujuan dimasukkan ke Kawasan Bebas;
b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang MENETAPKAN lain atas barang yang karena suatu ketentuan pemerintah tidak boleh dimasukkan ke Kawasan Bebas; atau
c. telah diajukan Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a angka 1 dan telah dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan hasil kedapatan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan terhadap barang yang berasal dari luar Daerah Pabean yang merupakan barang:
a. berpotensi mengganggu atau merusak kesehatan manusia, kesehatan hewan, kesehatan tumbuhan,
dan/atau lingkungan; dan/atau
b. yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean.
(4) Tata cara pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain untuk dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
BAB VI
PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN UNTUK DIKELUARKAN DARI KAWASAN BEBAS
(1) Barang yang dimasukkan ke Kawasan Pabean atau Tempat Lain, setelah dipenuhinya Kewajiban Pabean dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke:
a. luar Daerah Pabean;
b. Kawasan Bebas lain;
c. tempat penimbunan berikat;
d. kawasan ekonomi khusus; atau
e. tempat lain dalam Daerah Pabean.
(2) Barang yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa barang untuk:
a. penjualan;
b. penimbunan (logistik);
c. Pengolahan;
d. pengerjaan proyek;
e. pekerjaan subkontrak;
f. pengeluaran kembali barang:
1. subkontrak;
2. pinjaman; atau
3. perbaikan;
g. tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
h. pengeluaran dalam rangka fasilitas pembebasan bea masuk untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang termasuk dalam barang yang mendapatkan cost recovery dan gross split, yang dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
i. peragaan, pameran, atau demonstrasi;
j. perbaikan, rekondisi, pengujian atau kalibrasi;
k. pengeluaran sementara dalam jangka waktu tertentu ke luar Daerah Pabean dengan dokumen carnet;
l. bekal Sarana Pengangkut; atau
m. kegiatan lainnya.
(3) Tata cara pengeluaran sementara dalam jangka waktu tertentu ke luar Daerah Pabean dengan dokumen carnet sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf k, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor sementara dengan menggunakan dokumen carnet atau ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan dokumen carnet.
(4) Terhadap barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas yang berasal dari luar Daerah Pabean dan mendapatkan penetapan jumlah dan jenis oleh Badan Pengusahaan Kawasan, tidak dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas.
(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas pengeluaran barang konsumsi berupa barang kiriman, barang penumpang, atau barang awak Sarana Pengangkut dalam jumlah dan/atau nilai tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
Pasal 29
(1) Atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas berupa bekal Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf l, dapat dilakukan untuk Sarana Pengangkut yang:
a. bersandar di pelabuhan/di bandar udara;
b. lego jangkar di perairan koordinat Kawasan Bebas;
atau
c. lego jangkar di luar perairan koordinat Kawasan Bebas.
(2) Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas berupa bekal Sarana Pengangkut untuk Sarana Pengangkut yang lego jangkar di luar perairan koordinat Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan dalam hal:
a. telah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean berdasarkan permohonan oleh pengusaha penyedia bekal Sarana Pengangkut yang memiliki perizinan berusaha;
b. Sarana Pengangkut yang akan mengangkut bekal Sarana Pengangkut ke Sarana Pengangkut tujuan wajib terdaftar di Kantor Pabean dan memiliki automatic identification system (AIS) yang berfungsi selama pengangkutan barang berupa bekal Sarana Pengangkut ke Sarana Pengangkut tujuan; dan
c. Sarana Pengangkut tujuan berbendera asing dan lego jangkar di perairan internasional.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat paling sedikit informasi mengenai jumlah, jenis dan/atau nilai barang berupa bekal Sarana Pengangkut, identitas Sarana Pengangkut yang akan mengangkut bekal Sarana Pengangkut, identitas Sarana Pengangkut tujuan, dan bukti pendukung.
(4) Jumlah dan/atau nilai barang berupa bekal Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean dengan
mempertimbangkan manajemen risiko.
Pasal 30
BAB Kesatu
Pemasukan Barang Ke Kawasan Pabean Atau Tempat Lain Untuk Dikeluarkan Dari Kawasan Bebas
(1) Barang yang dimasukkan ke Kawasan Pabean atau Tempat Lain, setelah dipenuhinya Kewajiban Pabean dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke:
a. luar Daerah Pabean;
b. Kawasan Bebas lain;
c. tempat penimbunan berikat;
d. kawasan ekonomi khusus; atau
e. tempat lain dalam Daerah Pabean.
(2) Barang yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa barang untuk:
a. penjualan;
b. penimbunan (logistik);
c. Pengolahan;
d. pengerjaan proyek;
e. pekerjaan subkontrak;
f. pengeluaran kembali barang:
1. subkontrak;
2. pinjaman; atau
3. perbaikan;
g. tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
h. pengeluaran dalam rangka fasilitas pembebasan bea masuk untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang termasuk dalam barang yang mendapatkan cost recovery dan gross split, yang dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
i. peragaan, pameran, atau demonstrasi;
j. perbaikan, rekondisi, pengujian atau kalibrasi;
k. pengeluaran sementara dalam jangka waktu tertentu ke luar Daerah Pabean dengan dokumen carnet;
l. bekal Sarana Pengangkut; atau
m. kegiatan lainnya.
(3) Tata cara pengeluaran sementara dalam jangka waktu tertentu ke luar Daerah Pabean dengan dokumen carnet sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf k, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor sementara dengan menggunakan dokumen carnet atau ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan dokumen carnet.
(4) Terhadap barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas yang berasal dari luar Daerah Pabean dan mendapatkan penetapan jumlah dan jenis oleh Badan Pengusahaan Kawasan, tidak dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas.
(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas pengeluaran barang konsumsi berupa barang kiriman, barang penumpang, atau barang awak Sarana Pengangkut dalam jumlah dan/atau nilai tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
Pasal 29
(1) Atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas berupa bekal Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf l, dapat dilakukan untuk Sarana Pengangkut yang:
a. bersandar di pelabuhan/di bandar udara;
b. lego jangkar di perairan koordinat Kawasan Bebas;
atau
c. lego jangkar di luar perairan koordinat Kawasan Bebas.
(2) Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas berupa bekal Sarana Pengangkut untuk Sarana Pengangkut yang lego jangkar di luar perairan koordinat Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan dalam hal:
a. telah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean berdasarkan permohonan oleh pengusaha penyedia bekal Sarana Pengangkut yang memiliki perizinan berusaha;
b. Sarana Pengangkut yang akan mengangkut bekal Sarana Pengangkut ke Sarana Pengangkut tujuan wajib terdaftar di Kantor Pabean dan memiliki automatic identification system (AIS) yang berfungsi selama pengangkutan barang berupa bekal Sarana Pengangkut ke Sarana Pengangkut tujuan; dan
c. Sarana Pengangkut tujuan berbendera asing dan lego jangkar di perairan internasional.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat paling sedikit informasi mengenai jumlah, jenis dan/atau nilai barang berupa bekal Sarana Pengangkut, identitas Sarana Pengangkut yang akan mengangkut bekal Sarana Pengangkut, identitas Sarana Pengangkut tujuan, dan bukti pendukung.
(4) Jumlah dan/atau nilai barang berupa bekal Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean dengan
mempertimbangkan manajemen risiko.
Pasal 30
BAB Kedua
Pemasukan Barang Ke Kawasan Pabean Atau Tempat Lain Untuk Dikeluarkan Dari Kawasan Bebas Untuk Tujuan Tertentu Dalam Jangka Waktu Tertentu
BAB Ketiga
Pemasukan Barang Yang Mendapat Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Termasuk Dalam Barang Yang Mendapatkan
BAB Keempat
Konsolidasi
BAB VII
PERLAKUAN TERTENTU DI BIDANG KEPABEANAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BEBAS
BAB VIII
PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PABEAN DAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN
BAB IX
PEMERIKSAAN PABEAN
BAB Kesatu
Penelitian Dokumen
BAB Kedua
Pemeriksaan Fisik
BAB Ketiga
Penelitian Tarif Dan Nilai Pabean
BAB Keempat
Manajemen Risiko Dalam Pemeriksaan Pabean
BAB X
PEMERIKSAAN FISIK ATAS PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS DALAM RANGKA PEMBERIAN
BAB XI
PENGHITUNGAN BEA MASUK, CUKAI, DAN PAJAK
BAB Kesatu
Nilai Pabean
BAB Kedua
Klasifikasi Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Barang Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Ke Dan Dari Kawasan Bebas
(1) Pemberitahuan RKSP yang telah mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan pendahuluan Inward
Manifest yang diajukan oleh Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
(2) Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf a yang Sarana Pengangkutnya melalui darat dan Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c yang Sarana Pengangkutnya datang dari:
a. luar Daerah Pabean;
b. Kawasan Bebas lain; atau
c. tempat lain dalam Daerah Pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan Inward Manifest dalam Bahasa INDONESIA atau Bahasa lnggris ke Kantor Pabean kedatangan.
(3) Pemberitahuan Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pengangkut sesuai dengan dokumen pengangkutan yang diterbitkannya.
(4) Pengangkut yang telah menyampaikan pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan:
a. akan melakukan kegiatan pembongkaran;
b. tidak melakukan kegiatan pembongkaran tetapi akan dilakukan kegiatan pemuatan; atau
c. tidak melakukan kegiatan pembongkaran dan/atau pemuatan, serta:
1. lego jangkar atau sandar lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui laut; atau
2. mendarat lebih dari 8 (delapan) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui udara, wajib menyerahkan pemberitahuan Inward Manifest kepada Kantor Pabean kedatangan.
(5) Penyerahan pemberitahuan Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menambahkan waktu kedatangan Sarana Pengangkut pada pemberitahuan RKSP yang merupakan pendahuluan pemberitahuan Inward Manifest.
(6) Pendahuluan pemberitahuan Inward Manifest yang telah mendapatkan data waktu kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan Inward Manifest akhir dan diberikan nomor pendaftaran Inward Manifest.
(7) Inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diterima dan mendapat nomor dan tanggal pendaftaran di Kantor Pabean kedatangan merupakan persetujuan pembongkaran barang.
(8) Penyerahan pemberitahuan Inward Manifest untuk Sarana Pengangkut yang datang dari:
a. Kawasan Bebas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; atau
b. tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai penyerahan pemberitahuan Inward Manifest yang datang dari luar Daerah Pabean.
(9) Tata cara penyerahan pemberitahuan Inward Manifest dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan Sarana Pengangkut, manifes kedatangan Sarana Pengangkut, dan manifes keberangkatan Sarana Pengangkut.
(1) Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf a yang Sarana Pengangkutnya datang dari atau akan berangkat ke luar Daerah Pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan dalam bahasa INDONESIA atau bahasa Inggris kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada saat kedatangan Sarana Pengangkut.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. daftar penumpang, untuk Sarana Pengangkut melalui laut, darat, dan udara;
b. daftar Awak Sarana Pengangkut;
c. daftar bekal Sarana Pengangkut;
d. daftar perlengkapan/inventaris Sarana Pengangkut;
e. rencana penyimpanan (stowage plan) atau rencana pemuatan (bay plan), untuk Sarana Pengangkut melalui laut;
f. daftar senjata api dan amunisi; dan
g. daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan.
(3) Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf a yang Sarana Pengangkutnya datang dari atau akan berangkat ke tempat lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, wajib menyerahkan pemberitahuan dalam Bahasa INDONESIA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada saat kedatangan Sarana Pengangkut.
(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. daftar penumpang dan/atau kendaraan yang mengangkut barang;
b. daftar Awak Sarana Pengangkut; dan
c. daftar bekal Sarana Pengangkut.
(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diajukan dalam bentuk:
a. data elektronik; atau
b. dalam bentuk tulisan di atas formulir, dalam hal:
1. Kantor Pabean yang bersangkutan belum menerapkan sistem PDE; atau
2. sistem PDE yang terdapat pada Kantor Pabean yang bersangkutan tidak dapat beroperasi paling cepat 1 (satu) jam.
(6) Tata cara penyerahan daftar penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a untuk Sarana Pengangkut melalui udara, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian data penumpang atas kedatangan atau keberangkatan Sarana Pengangkut udara ke atau dari Daerah Pabean.
(1) Barang yang dibongkar di Kawasan Pabean atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat ditimbun di Sarana Pengangkut laut di luar pelabuhan, dalam hal:
a. mempunyai bentuk, sifat, dan karakteristik tertentu;
b. telah mendapat persetujuan pembongkaran barang;
dan/atau
c. barang untuk diangkut lanjut.
(2) Untuk kepentingan pengawasan kepabeanan, Sarana Pengangkut laut di luar pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai TPS.
(3) Jangka waktu penimbunan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan permohonan pengusaha dan berdasarkan manajemen risiko.
(4) Penetapan Sarana Pengangkut laut di luar pelabuhan sebagai TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan dari pengusaha
tempat penimbunan atau pengusaha Sarana Pengangkut laut di luar pelabuhan dengan dilampiri:
a. salinan perizinan berusaha di Kawasan Bebas;
b. izin usaha penimbunan dan/atau pergudangan dari Badan Pengusahaan Kawasan;
c. bukti kepemilikan atas tempat penimbunan atau penguasaan atas tempat penimbunan paling singkat 2 (dua) tahun;
d. rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan Laut, kecuali terminal khusus;
e. gambar denah lokasi dan tata ruang yang meliputi:
1. tempat penimbunan barang;
2. ruang kerja Pejabat Bea dan Cukai; dan/ atau
3. tempat lain yang menunjang kegiatan pengelolaan TPS;
f. daftar peralatan dan fasilitas penunjang kegiatan usaha yang dimiliki dan surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan peralatan dan fasilitas yang memadai yang disesuaikan dengan volume kegiatan;
g. data mengenai profil perusahaan;
h. surat pernyataan mengenai kesanggupan melunasi bea masuk, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau perpajakan, dalam hal terdapat kewajiban pelunasan oleh pengusaha tempat penimbunan atau pengusaha Sarana Pengangkut laut; dan
i. surat keterangan dari pengelola Sarana Pengangkut laut tentang penggunaan Sarana Pengangkut laut, dalam hal pengusaha tempat penimbunan bukan pengelola Sarana Pengangkut laut.
(5) Dalam hal Sarana Pengangkut laut di luar pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikarenakan:
a. keputusan pemerintah; atau
b. keperluan perbaikan ke Pelabuhan, akan melakukan pergerakan atau perpindahan yang mengakibatkan perubahan lokasi atau posisi Sarana
Pengangkut, wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean berdasarkan permohonan dari pengusaha TPS.
(6) Dalam hal keadaan darurat, Sarana Pengangkut laut di luar pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pergerakan atau perpindahan yang mengakibatkan perubahan lokasi atau posisi terlebih dahulu dan disertai kewajiban untuk:
a. melaporkan keadaan darurat tersebut pada kesempatan pertama ke Kantor Pabean terdekat, dengan menggunakan alat komunikasi yang tersedia; dan
b. melaporkan dengan segera jumlah barang muatan Sarana Pengangkut ke Kantor Pabean terdekat.
(7) Dalam hal Sarana Pengangkut laut di luar pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pergerakan atau perpindahan yang mengakibatkan perubahan lokasi atau posisi tanpa persetujuan dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), Sarana Pengangkut laut dikenakan sanksi berupa pemblokiran Akses Kepabeanan pengusaha di Kawasan Bebas atas kegiatan pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean.
(8) Berdasarkan pemblokiran Akses Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Pabean dapat mengusulkan pembekuan perizinan berusaha kepada Badan Pengusahaan Kawasan.
(9) Tata cara penetapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Pabean dan TPS.
(1) Barang yang dibongkar di Kawasan Pabean atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat ditimbun di Sarana Pengangkut laut di luar pelabuhan, dalam hal:
a. mempunyai bentuk, sifat, dan karakteristik tertentu;
b. telah mendapat persetujuan pembongkaran barang;
dan/atau
c. barang untuk diangkut lanjut.
(2) Untuk kepentingan pengawasan kepabeanan, Sarana Pengangkut laut di luar pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai TPS.
(3) Jangka waktu penimbunan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan permohonan pengusaha dan berdasarkan manajemen risiko.
(4) Penetapan Sarana Pengangkut laut di luar pelabuhan sebagai TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan dari pengusaha
tempat penimbunan atau pengusaha Sarana Pengangkut laut di luar pelabuhan dengan dilampiri:
a. salinan perizinan berusaha di Kawasan Bebas;
b. izin usaha penimbunan dan/atau pergudangan dari Badan Pengusahaan Kawasan;
c. bukti kepemilikan atas tempat penimbunan atau penguasaan atas tempat penimbunan paling singkat 2 (dua) tahun;
d. rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan Laut, kecuali terminal khusus;
e. gambar denah lokasi dan tata ruang yang meliputi:
1. tempat penimbunan barang;
2. ruang kerja Pejabat Bea dan Cukai; dan/ atau
3. tempat lain yang menunjang kegiatan pengelolaan TPS;
f. daftar peralatan dan fasilitas penunjang kegiatan usaha yang dimiliki dan surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan peralatan dan fasilitas yang memadai yang disesuaikan dengan volume kegiatan;
g. data mengenai profil perusahaan;
h. surat pernyataan mengenai kesanggupan melunasi bea masuk, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau perpajakan, dalam hal terdapat kewajiban pelunasan oleh pengusaha tempat penimbunan atau pengusaha Sarana Pengangkut laut; dan
i. surat keterangan dari pengelola Sarana Pengangkut laut tentang penggunaan Sarana Pengangkut laut, dalam hal pengusaha tempat penimbunan bukan pengelola Sarana Pengangkut laut.
(5) Dalam hal Sarana Pengangkut laut di luar pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikarenakan:
a. keputusan pemerintah; atau
b. keperluan perbaikan ke Pelabuhan, akan melakukan pergerakan atau perpindahan yang mengakibatkan perubahan lokasi atau posisi Sarana
Pengangkut, wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean berdasarkan permohonan dari pengusaha TPS.
(6) Dalam hal keadaan darurat, Sarana Pengangkut laut di luar pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pergerakan atau perpindahan yang mengakibatkan perubahan lokasi atau posisi terlebih dahulu dan disertai kewajiban untuk:
a. melaporkan keadaan darurat tersebut pada kesempatan pertama ke Kantor Pabean terdekat, dengan menggunakan alat komunikasi yang tersedia; dan
b. melaporkan dengan segera jumlah barang muatan Sarana Pengangkut ke Kantor Pabean terdekat.
(7) Dalam hal Sarana Pengangkut laut di luar pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pergerakan atau perpindahan yang mengakibatkan perubahan lokasi atau posisi tanpa persetujuan dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), Sarana Pengangkut laut dikenakan sanksi berupa pemblokiran Akses Kepabeanan pengusaha di Kawasan Bebas atas kegiatan pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean.
(8) Berdasarkan pemblokiran Akses Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Pabean dapat mengusulkan pembekuan perizinan berusaha kepada Badan Pengusahaan Kawasan.
(9) Tata cara penetapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Pabean dan TPS.
(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terhadap pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas atas:
a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di INDONESIA berdasarkan asas timbal balik;
b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di INDONESIA;
c. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
d. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
e. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
f. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
h. barang pindahan;
i. barang pribadi penumpang, awak Sarana Pengangkut, pelintas batas;
j. Barang Kiriman;
k. obat-obatan yang dimasukkan dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
l. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan;
m. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
n. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
o. barang untuk keperluan olahraga yang dimasukkan oleh induk organisasi olahraga nasional;
p. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
q. buku ilmu pengetahuan; dan
r. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.
(2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang menjelaskan peruntukkan barang dimaksud.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikecualikan untuk pemasukan dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf q.
(4) Tata cara pemberian pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan pengeluaran Barang Kiriman ke dan dari Kawasan Bebas.
(1) Terhadap pengeluaran barang dari Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dengan tujuan untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, wajib disampaikan dengan Pemberitahuan Pabean ke Kantor Pabean.
(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari:
1. luar Daerah Pabean; atau
2. tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
b. Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari:
1. Kawasan Bebas lain;
2. tempat penimbunan berikat; atau
3. kawasan ekonomi khusus.
(3) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pemberitahuan Pabean yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean asal.
(4) Tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 atau kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus.
(5) Ketentuan mengenai kewajiban untuk menyampaikan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk:
a. barang pribadi penumpang;
b. awak Sarana Pengangkut;
c. barang pribadi pelintas batas; atau
d. Barang Kiriman, sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.
(6) Penentuan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
(7) Tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(1) Barang yang dibongkar di Kawasan Pabean atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikeluarkan untuk diangkut ke:
a. TPS di Kawasan Pabean lainnya di Kawasan Bebas;
b. TPS di Kawasan Pabean lainnya di Kawasan Bebas lain; atau
c. TPS di Kawasan Pabean lainnya di tempat lain dalam Daerah Pabean.
(2) Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean di Kawasan Bebas untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya.
(3) Terhadap pengeluaran barang asal luar Daerah Pabean yang akan diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya di tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib menyerahkan jaminan sebesar bea masuk, Cukai, PPN, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean tempat pembongkaran barang.
(4) Pengeluaran barang untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya di Kawasan Bebas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal:
a. barang karena sifatnya membutuhkan sarana dan prasarana penyimpanan atau penumpukan yang khusus dan tidak tersedia di gudang atau lapangan penumpukan barang di TPS asal;
b. gudang atau lapangan penumpukan barang di tempat penimbunan asal berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean dapat terjadi stagnasi/ kongesti;
c. tidak tersedia TPS di Kawasan Pabean yang bersangkutan;
d. barang yang dimuat dalam 1 (satu) master bill of lading/airway bill yang ditujukan kepada perusahaan jasa pengurusan transportasi (freight forwarder) dan/atau penyelenggara pos yang berkedudukan di TPS lain;
e. barang yang dimuat dalam kantong pos yang akan diselesaikan kewajiban pebeannya melalui TPS lain yang khusus digunakan untuk layanan pos; atau
f. keadaan memaksa (force majeure).
(5) Pengeluaran barang untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya di Kawasan Bebas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ke TPS di Kawasan Pabean lainnya di tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam hal pemilik barang (consignee) dalam dokumen pengangkutan barang yang dibongkar di Kawasan Pabean atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan pengusaha yang berada di Kawasan Bebas lain atau di tempat lain dalam Daerah Pabean.
(6) Tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean di Kawasan Bebas untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberitahuan pabean
dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(7) Tata cara pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
(1) Terhadap pengeluaran barang dari Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dengan tujuan untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, wajib disampaikan dengan Pemberitahuan Pabean ke Kantor Pabean.
(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari:
1. luar Daerah Pabean; atau
2. tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
b. Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari:
1. Kawasan Bebas lain;
2. tempat penimbunan berikat; atau
3. kawasan ekonomi khusus.
(3) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pemberitahuan Pabean yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean asal.
(4) Tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 atau kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus.
(5) Ketentuan mengenai kewajiban untuk menyampaikan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk:
a. barang pribadi penumpang;
b. awak Sarana Pengangkut;
c. barang pribadi pelintas batas; atau
d. Barang Kiriman, sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.
(6) Penentuan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
(7) Tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(1) Pemasukan barang ke Kawasan Pabean atau Tempat Lain dengan tujuan untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), wajib disampaikan dengan Pemberitahuan Pabean ke Kantor Pabean.
(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke:
a. luar Daerah Pabean;
b. Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus; atau
c. tempat lain dalam Daerah Pabean.
(3) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pengusaha atau PPJK yang akan memasukkan barang ke Kawasan Pabean atau Tempat Lain dengan tujuan untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyampaian dilakukan dengan menghitung sendiri bea keluar yang seharusnya dibayar jika pengeluaran barang tersebut dikenakan bea keluar;
b. untuk Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penyampaian mendasarkan pada Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan, cukai, dan pajak yang seharusnya dibebaskan atau ditangguhkan;
atau
c. untuk Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, penyampaian mendasarkan pada Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan, cukai, dan pajak yang seharusnya dibayar.
(4) Kewajiban untuk memberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean berupa:
a. barang yang pada saat pemasukan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean telah diberitahukan sebagai barang pemasukan sementara;
b. barang yang akan dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, sehingga pada saat pemasukan kembali ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean dapat diperlakukan sebagai barang dimasukkan kembali; atau
c. barang yang dikenakan bea keluar melebihi batas pengecualian pengenaan bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan mengenai kewajiban untuk menyampaikan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk:
a. barang pribadi penumpang, awak Sarana Pengangkut, barang pribadi pelintas batas, atau Barang Kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu; atau
b. pengeluaran barang berupa bekal Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud Pasal 29, sepanjang terdapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.
(6) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan nomor dan tanggal oleh
Pejabat Bea dan Cukai, merupakan persetujuan untuk pemasukan barang ke Kawasan Pabean.
(7) Tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(1) Pemasukan barang ke Kawasan Pabean atau Tempat Lain dengan tujuan untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), wajib disampaikan dengan Pemberitahuan Pabean ke Kantor Pabean.
(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke:
a. luar Daerah Pabean;
b. Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus; atau
c. tempat lain dalam Daerah Pabean.
(3) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pengusaha atau PPJK yang akan memasukkan barang ke Kawasan Pabean atau Tempat Lain dengan tujuan untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyampaian dilakukan dengan menghitung sendiri bea keluar yang seharusnya dibayar jika pengeluaran barang tersebut dikenakan bea keluar;
b. untuk Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penyampaian mendasarkan pada Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan, cukai, dan pajak yang seharusnya dibebaskan atau ditangguhkan;
atau
c. untuk Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, penyampaian mendasarkan pada Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan, cukai, dan pajak yang seharusnya dibayar.
(4) Kewajiban untuk memberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean berupa:
a. barang yang pada saat pemasukan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean telah diberitahukan sebagai barang pemasukan sementara;
b. barang yang akan dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, sehingga pada saat pemasukan kembali ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean dapat diperlakukan sebagai barang dimasukkan kembali; atau
c. barang yang dikenakan bea keluar melebihi batas pengecualian pengenaan bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan mengenai kewajiban untuk menyampaikan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk:
a. barang pribadi penumpang, awak Sarana Pengangkut, barang pribadi pelintas batas, atau Barang Kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu; atau
b. pengeluaran barang berupa bekal Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud Pasal 29, sepanjang terdapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.
(6) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan nomor dan tanggal oleh
Pejabat Bea dan Cukai, merupakan persetujuan untuk pemasukan barang ke Kawasan Pabean.
(7) Tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.