Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2016 DIRENTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
ttd WIDODO EKA TJAHJANA
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 34/PMK.04/2016 TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK KETENTUAN NILAI TRANSAKSI
1. Nilai Transaksi
a. Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan, sepanjang barang impor tersebut berasal dari suatu transaksi jual beli dan nilai transaksi dimaksud memenuhi persyaratan tertentu.
b. Yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya tertentu, sepanjang biaya-biaya tertentu tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
2. Penjualan Untuk Diekspor Ke Dalam Daerah Pabean
a. Penjualan yang digunakan sebagai dasar untuk MENETAPKAN nilai pabean berdasarkan nilai transaksi, harus merupakan penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean. Penjualan di pasaran dalam negeri negara pengekspor atau penjualan untuk ekspor ke negara ke tiga, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan.
b. Apabila terdapat lebih dari satu penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean, maka untuk kepentingan penetapan nilai pabean digunakan penjualan yang secara langsung paling menyebabkan terjadinya ekspor barang ke dalam Daerah Pabean.
c. Penjualan untuk ekspor ke dalam Daerah Pabean terjadi pada saat penjualan (transaksi jual beli) atas barang yang bersangkutan dilakukan. Apabila atas penjualan tersebut dibuat kontrak jual beli (sales contract), maka tanggal penjualan adalah tanggal kontrak jual beli yang bersangkutan.
d. Apabila barang impor bukan merupakan obyek dari suatu penjualan, berarti tidak terdapat nilai transaksi sehingga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabean berdasarkan Nilai Transaksi.
Contoh barang impor yang bukan merupakan suatu obyek transaksi jual beli atau penjualan, yaitu:
1) Barang yang dikirim secara konsinyasi yang dijual setelah pengimporan atas perintah dan/atau untuk kepentingan pemasok;
2) Barang yang dikirim dengan cuma-cuma, misalnya barang hadiah, barang promosi, barang contoh (free of charge);
3) Barang yang diimpor oleh intermediary yang tidak membeli barang, barang tersebut dijual setelah pengimporan;
4) Barang yang diimpor oleh anak cabang perusahaan dengan kondisi anak cabang tersebut bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri;
5) Barang yang disewa (leasing contract);
6) Barang bantuan dari luar negeri yang kepemilikannya ditangan pengirim barang.
3. Harga Yang Sebenarnya Dibayar Atau Yang Seharusnya Dibayar
a. Harga yang sebenarnya dibayar (price actually paid) adalah harga barang yang pada waktu barang tersebut diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada Kantor Pabean) telah dibayar/dilunasi oleh pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan harga yang seharusnya dibayar (payable) adalah harga barang tersebut pada waktu diimpor (diserahkan pemberitahuan pabeannya kepada Kantor) belum dibayar/dilunasi oleh pembeli yang bersangkutan.
Contoh harga yang seharusnya dibayar (payable):
Pada invoice disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal invoice.
Pemberitahuan pabean impor diserahkan kepada Kantor Pabean
pada hari ke 30 (tiga puluh) sejak tanggal invoice. Pembeli melunasi pembelian barang yang bersangkutan pada hari ke 60 (enam puluh) sejak tanggal invoice. Dalam hal ini pada waktu pemberitahuan pabean impor diterima, status nilai transaksi adalah payable.
b. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar merupakan total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual berkenaan dengan barang yang diimpor. Pembayaran tersebut tidak harus dilakukan dalam bentuk transfer uang. Pembayaran dapat dilakukan dengan melalui Letter of Credit atau alat pembayaran lainnya.
c. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
Contoh pembayaran secara tidak langsung adalah pembayaran berupa kompensasi utang penjual kepada pembeli secara keseluruhan atau sebagian.
d. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, tidak meliputi:
1) Biaya yang terjadi dari kegiatan yang dilakukan oleh pembeli untuk kepentingan sendiri, antara lain;
a) Biaya untuk uji coba;
b) Pembuatan ruang pamer;
c) Penyelidikan pasar; dan d) Biaya pembukaan L/C.
2) Biaya yang terjadi setelah pengimporan barang, yaitu:
a) Biaya konstruksi, pembangunan, perakitan, pemeliharaan atau bantuan teknik yang dilakukan setelah pengimporan;
b) Biaya pengangkutan, asuransi dan/atau biaya lainnya setelah pengimporan; dan/atau c) Bea masuk, cukai, dan/atau pungutan dalam rangka impor.
3) Bunga (Interest charges) Bunga yang dibebankan penjual kepada pembeli terhadap pembayaran atas pembelian barang impor, bukan merupakan bagian dari nilai pabean, sepanjang:
a) Nilai bunga secara nyata tertera dalam dokumen pelengkap pabean (invoice, purchase order) di luar harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar; dan
b) Kesepakatan pengaturan pembayaran (financing arrangement), termasuk ketentuan tentang bunga harus dibuat secara tertulis Apabila diperlukan pembeli harus menunjukan bahwa:
a) Barang yang bersangkutan benar-benar dibeli sesuai dengan harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar; dan b) Tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga yang pada umumnya berlaku, di Negara penjual atau pembeli tergantung pada kesepakatan transaksi barang impor yang bersangkutan.
4) Deviden Deviden adalah pembagian keuntungan yang berkaitan dengan seluruh bisnis dari perusahaan dan tidak hanya berkaitan dengan penjualan barang yang diimpor.
Deviden atau pembayaran lainnya oleh pembeli kepada penjual yang tidak berkaitan dengan barang impor, tidak termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar.
e. Diskon (Potongan) 1) Diskon merupakan komponen untuk mengurangi harga barang impor sepanjang diskon tersebut berlaku umum dalam perdagangan.
Di dalam perdagangan dikenal empat jenis diskon, yaitu:
a) cash discount adalah diskon yang diberikan karena pembayaran kontan, diskon ini diberikan kepada pembeli atas pembayaran yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang telah disetujui oleh penjual;
b) quantity discount adalah diskon yang diberikan karena perbedaan jumlah pembelian;
c) trade discount adalah diskon yang diberikan karena adanya perbedaan tingkat perdagangan (wholeseller, retailer, dan end- user);
d) loyalty discount adalah diskon yang diberikan atas kesetiaan pembeli dalam melakukan pembelian terhadap penjual/langganan.
2) Harga barang setelah dikurangi diskon tersebut (net price) adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.
3) Dalam hal terdapat importasi dengan kondisi diskon sebagaimana tersebut di atas, importasi tersebut menjadi bahan masukan untuk dilakukan audit kepabeanan.
4. Biaya Yang Ditambahkan Pada Harga Yang Sebenarnya Dibayar Atau Yang Seharusnya Dibayar
a. Biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, berupa:
1) Komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian.
Yang dimaksud dengan:
a) komisi adalah imbalan finansial yang diberikan kepada suatu pihak atas jasanya mewakili penjual atau pembeli dalam suatu transaksi;
b) jasa perantara adalah imbalan finansial yang diberikan kepada suatu pihak yang berfungsi sebagai perantara (intermediary) yang bertugas mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu transaksi;
c) komisi pembelian adalah imbalan finansial yang diberikan kepada suatu pihak yang mewakili pembeli (buying agent) dalam suatu transaksi.
Untuk menentukan apakah suatu pihak bertindak sebagai wakil penjual (selling agent), wakil pembeli (buying agent), atau perantara (intermediary) harus dilihat fungsi pihak tersebut dalam transaksi perdagangan bertindak mewakili kepentingan siapa.
2) Biaya pengemasan, untuk kepentingan pabean pengemasan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan biaya pengemasan adalah biaya untuk mengemas barang dalam kemasan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari barang yang bersangkutan meliputi upah tenaga kerja dan nilai material pengemasan.
3) Biaya pengepakan, baik meliputi upah tenaga kerja maupun material pengepakan. Yang dimaksud dengan biaya pengepakan adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk mengepak barang dalam bentuk sedemikian rupa untuk pengiriman barang (ekspor).
Pengemasan atau pengepakan yang merupakan bagian dari sarana transportasi yang dapat dipakai berulang-ulang, misalnya peti kemas 20 (dua puluh) kaki atau 40 (empat puluh) kaki, palet kargo pesawat/kapal laut, drum yang setelah dikosongkan dikirim kembali keluar negeri, tidak termasuk dalam kategori pengemasan pada angka 2) atau pengepakan pada angka 3) tersebut di atas.
b. Assist 1) Assist adalah nilai dari barang dan jasa yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli dengan cuma-cuma atau dengan harga yang diturunkan, untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impor yang bersangkutan, sepanjang nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar.
2) Nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat berupa nilai dari:
a) Material, komponen, bagian dan barang-barang sejenis yang terkandung dalam barang impor, misalnya:
material: kayu, baja dalam lembaran, plastik, kain tekstil;
komponen: sakelar pemutus arus, kapasitor, engsel pintu.
b) Peralatan, cetakan dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor, misalnya:
peralatan: mesin jahit, mesin penggulung benang, alat pertukangan;
cetakan: cetakan untuk membuat barang dari plastik atau karet.
c) Material yang digunakan dalam pembuatan barang impor, misalnya:
zat kimia sebagai katalisator;
bahan bakar minyak untuk pengujian kendaraan.
d) Teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan- perencanaan atau sketsa yang dilakukan dimana saja di luar Daerah Pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor, misalnya:
teknik:
production engineering, technical and engineering study of the project;
pengembangan:
meliputi kegiatan conceptual formulation, testing product alternatives, dan construction of prototypes;
karya seni: architectural drawings;
desain: blueprints:
perencanaan-perencanaan: plans for furnace system;
sketsa: sketches for the construction of tanks.
3) Cara penghitungan assist a) Dalam menghitung assist, biaya transportasi (freight) dari tempat pengiriman assist ke penjual di luar negeri ditambahkan pada assist tersebut.
b) Apabila assist dipasok dengan cuma-cuma kepada penjual, maka assist yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar adalah jumlah semua nilai tersebut.
c) Apabila assist dipasok dengan harga yang diturunkan, maka assist yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar adalah selisih antara jumlah semua assist dengan harga yang dibayar penjual.
d) Besarnya assist ditentukan sebagai berikut:
sebesar biaya untuk memproduksinya apabila diproduksi oleh pembeli sendiri atau pihak yang berhubungan dengan pembeli;
sebesar harga pembelian, dalam hal dibeli oleh pembeli;
sebesar biaya sewa, dalam hal disewa oleh pembeli;
harga pembelian atau biaya untuk memproduksi atau memperolehnya yang disesuaikan (depresiasi) sesuai dengan waktu penggunaan tersebut, dalam hal assist
yang bersangkutan sebelumnya telah digunakan oleh pembeli untuk memproduksi barang lain;
meliputi biaya perbaikan atau modifikasi, dalam hal assist tersebut diperbaiki atau dimodifikasi.
e) untuk assist yang berasal dari Daerah Pabean, penghitungannya berpedoman antara lain pada dokumen ekspor barang.
4) Penambahan assist pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli dapat ditambahkan pada:
a) keseluruhan jumlah barang untuk pengapalan pertama atau dibagi menjadi beberapa pengapalan;
b) keseluruhan jumlah barang yang akan diproduksi sesuai dengan kontrak pembuatan barang;
c) jumlah barang yang diproduksi berdasarkan jangka waktu (umur) produktivitas assist;
d) kondisi lainnya, sesuai permintaan pembeli sepanjang cara tersebut didokumentasikan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
5) Berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur bahwa barang hasil dalam Daerah Pabean dapat dibebaskan dari bea masuk, maka untuk penghitungan bea masuk barang impor yang mengandung assist berupa barang dan jasa yang berasal dari Daerah Pabean dilakukan sebagai berikut:
Bea masuk yang harus dibayar adalah:
BM = 1 NA NT Keterangan:
BM = Bea masuk barang impor yang mengandung assist NA = Assist NT = Nilai Transaksi barang impor yang mengandung assist.
Contoh penghitungan bea masuk barang impor yang mengandung assist adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
c. Royalti dan Biaya Lisensi 1) Royalti dan lisensi adalah pembayaran yang berkaitan antara lain dengan paten, merek dagang dan hak cipta.
2) Royalti dan lisensi ditambahkan sepanjang:
a) Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung;
b) Merupakan persyaratan penjualan barang impor:
Dalam rangka pembelian barang, pembeli diharuskan membayar royalti atau biaya lisensi.
Tanpa mempermasalahkan apakah pembayaran royalti ditujukan kepada penjual atau pihak lain (royalty holder atau kuasanya) yang sama sekali tidak terlibat dalam transaksi barang impor yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan persyaratan penjualan adalah adanya kewajiban hukum dalam suatu kontrak/perjanjian untuk membayar royalti dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka kontrak/perjanjian tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
c) Berkaitan dengan barang impor Pada barang impor yang bersangkutan terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain berupa hak atas merek, hak cipta atau hak paten (di dalam barang impor terdapat proses kerja yang dipatenkan).
3) Pembayaran atas hak untuk memproduksi ulang di dalam Daerah Pabean tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.
4) Pembayaran atas hak untuk distribusi dan penjualan kembali barang impor tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sepanjang pembayaran tersebut bukan merupakan persyaratan atas penjualan untuk ekspor ke dalam Daerah Pabean barang impor yang bersangkutan.
5) Pada saat penyampaian pemberitahuan pabean impor, pembeli dapat memperkirakan besarnya nilai royalti dan/atau biaya lisensi yang akan dibayarkan kepada penjual berdasarkan Bukti Nyata Atau Data Yang Objektif Dan Terukur. Perkiraan nilai royalti dan/atau biaya lisensi ini kemudian ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar untuk memperoleh nilai transaksi barang impor yang bersangkutan.
6) Apabila pembeli tidak dapat memperkirakan nilai royalti dan/atau biaya lisensi tersebut, nilai pabean barang impor yang bersangkutan tidak dapat dihitung dan ditetapkan berdasarkan Nilai Transaksi barang yang bersangkutan, kecuali pembeli melakukan deklarasi inisiatif (voluntary declaration) pada pemberitahuan pabean impor.
7) Kepastian keakuratan besarnya nilai royalti dan/atau biaya lisensi hanya dapat diketahui melalui audit kepabeanan.
d. Proceeds 1) Yang dimaksud dengan proceeds adalah nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang kemudian diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual.
2) Apabila atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor, pembeli harus membayar proceeds kepada penjual secara langsung atau tidak langsung baik sebagai persyaratan atas transaksi jual beli barang impor tersebut maupun tidak, proceeds dimaksud harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
3) Pada saat penyampaian pemberitahuan pabean impor, pembeli dapat memperkirakan besarnya nilai proceeds yang akan dibayarkan kepada penjual berdasarkan Bukti Nyata Atau Data Yang Objektif Dan Terukur.
Perkiraan nilai proceeds ini kemudian ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar untuk memperoleh nilai transaksi barang impor yang bersangkutan.
4) Apabila pembeli tidak dapat memperkirakan nilai proceeds tersebut, nilai pabean barang impor yang bersangkutan tidak
dapat dihitung dan ditetapkan berdasarkan Nilai Transaksi barang yang bersangkutan, kecuali pembeli melakukan deklarasi inisiatif (voluntary declaration) pada pemberitahuan pabean impor.
5) Kepastian keakuratan besarnya nilai proceeds hanya dapat diketahui melalui audit kepabeanan.
e. Biaya Transportasi 1) Yang dimaksud dengan biaya transportasi (freight) adalah biaya transportasi barang impor ke tempat impor di Daerah Pabean, yaitu biaya transportasi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar yang pada umumnya tercantum pada dokumen pengangkutan, seperti B/L atau AWB dari barang impor yang bersangkutan.
2) Dalam hal biaya transportasi belum termasuk dalam nilai transaksi dan Bukti Nyata Atau Data Yang Obyektif Dan Terukur mengenai besaran biaya transportasi tidak tersedia, maka besaran biaya transportasi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean ditentukan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
f. Biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang belum termasuk biaya transportasi 1) Yang dimaksud dengan biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan (handling charges) yang belum termasuk biaya transportasi adalah segala biaya yang berkaitan dengan pengangkutan barang ke tempat impor di Daerah Pabean yang belum termasuk dalam biaya transportasi (freight).
2) Biaya tersebut antara lain berupa biaya pemuatan, pembongkaran, penyimpanan/pergudangan, transit dan penanganan barang impor (handling charges) yang timbul sejak barang diangkut ke tempat impor di Daerah Pabean.
3) Apabila biaya tersebut belum termasuk dalam biaya transportasi, maka perlu ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. Besarnya biaya tersebut dihitung berdasarkan biaya yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar untuk kegiatan tersebut yang
ditunjukkan dengan Bukti Nyata Atau Data Yang Objektif Dan Terukur.
g. Biaya Asuransi Biaya asuransi adalah biaya penjaminan pengangkutan barang dari tempat ekspor di luar negeri ke tempat impor di Daerah Pabean yang pada umumnya dibuktikan oleh dokumen asuransi berupa antara lain sertifikat asuransi, polis asuransi atau open policy. Tanggal dokumen asuransi harus sebelum atau selambat-lambatnya pada saat tanggal pengiriman.
Dalam hal biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, belum termasuk dalam nilai transaksi dan Bukti Nyata Atau Data Yang Obyektif Dan Terukur mengenai besaran biaya asuransi tidak tersedia, maka besaran biaya asuransi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
5. Syarat Penambahan Terhadap Harga Yang Sebenarnya Dibayar Atau Yang Seharusnya Dibayar
a. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a sampai dengan angka 4 huruf d di atas, harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sepanjang:
1) Biaya-biaya tersebut terdapat atau dipersyaratan dalam transaksi dan/atau importasi barang impor yang bersangkutan.
2) Belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan 3) Tersedia Bukti Nyata atau Data yang Obyektif dan Terukur.
b. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk didasarkan atas harga penyerahan Cost Insurance and Freight, dimana unsur biaya dimaksud dalam angka 4 huruf e sampai dengan angka 4 huruf g di atas harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, kecuali apabila dilakukan setelah pengimporan. Perlakuan terhadap pemberitahuan pembeli atas nilai barang sesuai dengan terminologi penyerahan, diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Ex Works
a) pembeli harus menyampaikan kepada pihak pabean:
(1) nilai barang berdasarkan penyerahan Ex Works;
(2) besarnya biaya disertai dengan bukti pembayaran dari biaya-biaya dimaksud dalam angka 4 huruf e, angka 4 huruf f, dan angka 4 huruf g;
b) bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
2) Free On Board (FOB) a) pembeli harus menyampaikan kepada pihak pabean:
(1) nilai barang berdasarkan penyerahan FOB;
(2) besarnya biaya disertai dengan bukti pembayaran dari biaya-biaya dimaksud dalam angka 4 huruf e, angka 4 huruf f, dan angka 4 huruf g;
b) bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
3) Cost and Freight (CFR) atau Cost Insurance and Freight (CIF) a) pembeli harus menyampaikan kepada pihak pabean:
(1) nilai barang berdasarkan penyerahan CFR atau CIF;
(2) besarnya biaya asuransi disertai dengan bukti pembayaran asuransi;
b) bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
4) Delivered Duty Paid (DDP) a) pembeli harus menyampaikan kepada pihak pabean:
(1) nilai barang berdasarkan penyerahan DDP;
(2) besarnya biaya yang dikeluarkan setelah importasi;
b) bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
c. Dalam hal biaya transportasi, biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan serta biaya asuransi dimaksud dalam angka 4 huruf e, angka 4 huruf f, dan angka 4 huruf g:
1) tidak ada (free of charge);
2) tidak didukung berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, maka nilai pabean tidak dapat ditentukan berdasarkan Nilai Transaksi barang yang bersangkutan.
d. Apabila untuk kepentingan penambahan dimaksud tidak tersedia bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, maka nilai transaksi barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean berdasarkan Nilai Transaksi barang yang bersangkutan.
6. Persyaratan Nilai Transaksi Untuk Dapat Diterima Sebagai Nilai Pabean.
a. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap jual beli (transaksi) atau harga barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
Contoh dari persyaratan ini antara lain adalah:
1) harga barang yang bersangkutan ditentukan dengan persyaratan pembeli akan membeli barang lain dalam jumlah tertentu;
2) harga barang yang bersangkutan ditentukan berdasarkan harga barang lain yang dijual pembeli kepada penjual; atau 3) harga barang yang bersangkutan ditentukan berdasarkan suatu bentuk pembayaran yang tidak ada hubungannya dengan barang tersebut, misalnya barang impor merupakan barang setengah jadi yang harganya ditentukan setelah penjual menerima barang jadi dari pembeli dalam jumlah tertentu.
b. Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual.
Ketentuan proceeds tersebut diatur sebagai berikut:
1) Apabila pembeli dapat memperkirakan (menghitung dimuka) besarnya proceeds yang akan diserahkan kepada penjual maka nilai proceeds tersebut ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sehingga diperoleh nilai transaksi barang impor yang bersangkutan.
2) Apabila pembeli tidak dapat memperkirakan (menghitung dimuka) besarnya proceeds yang akan diserahkan kepada penjual, maka nilai pabean barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan berdasarkan Nilai Transaksi barang yang bersangkutan.
c. Tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang. Dalam hal terjadi pengimporan barang
yang berasal dari transaksi antara pihak yang saling berhubungan, maka nilai transaksi barang impor yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang hubungan tersebut tidak mempengaruhi harga.
Untuk menentukan apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga barang atau tidak, dilakukan dengan dua cara, yaitu:
1) Penelitian hal-hal yang berkaitan dengan penjualan;
2) Perbandingan dengan test value.
Tata cara penelitian apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga barang atau tidak, diuraikan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
d. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang:
1) Diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku di Daerah Pabean;
2) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
3) Tidak mempengaruhi harga harang secara substansial.
Pada prinsipnya adanya pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang dipersyaratkan penjual kepada pembeli, mengakibatkan nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean, misalnya:
- barang impor hanya diijinkan digunakan untuk pameran;
- barang impor hanya diijinkan dijual kepada pihak tertentu.
- Namun apabila terdapat pembatasan sesuai huruf d angka 1), angka 2), dan/atau angka 3), nilai transaksi tetap dapat digunakan sebagai nilai pabean, misalnya:
- diberlakukan atau diharuskan oleh UNDANG-UNDANG atau pihak- pihak yang berwenang di Daerah Pabean, antara lain ketentuan tata niaga, pemeriksaan karantina hewan, ijin impor dari Kementerian Kesehatan untuk obat dalam Daftar G, keharusan menyerahkan certificate of origin;
- membatasi wilayah geografis tempat penjualan barang tersebut, antara lain barang impor hanya diijinkan dijual kepada konsumen akhir di Daerah Khusus Ibukota;
- tidak mempengaruhi harga barang secara substansial, antara lain barang impor hanya diijinkan dijual dengan pembayaran kredit atau barang impor hanya diijinkan dijual melalui sistem pesan dengan pembayaran memakai wesel atau transfer uang.
MENTERI KEUANGAN
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO