PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 33-pmk-03-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

PERMEN Nomor 33-pmk-03-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.010/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1968) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Badan Internasional serta pejabatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diberikan untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Internasional yang dihadiri oleh kepala negara dan/atau pimpinan Badan Internasional. (2) Untuk mendapatkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Internasional harus mengajukan permohonan persetujuan kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan rincian Barang Kena Pajak yang akan diimpor dan/atau Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang akan diperoleh, yang paling sedikit memuat jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan penyedia Jasa Kena Pajak/penjual Barang Kena Pajak. (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat persetujuan dengan lampiran rincian Barang Kena Pajak yang akan diimpor dan/atau Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang akan diperoleh, yang paling sedikit memuat jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan penyedia Jasa Kena Pajak/penjual Barang Kena Pajak, dan menyampaikan tembusan kepada Menteri Sekretaris Negara. (4) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kewajaran yang ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk. (5) Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan ukuran kepatutan jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan mengacu pada jumlah Pejabat, tugas, fungsi, dan kebutuhan Badan Internasional beserta Pejabatnya. (6) Surat persetujuan pimpinan kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersamakan kedudukannya dengan rekomendasi dari Menteri Sekretaris Negara atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (3) huruf b, dan Pasal 5 ayat (4). (7) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan memiliki Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal I

Pasal 8A

Pasal I

Pasal 8A

Pasal II