Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik INDONESIA yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku UNDANG-UNDANG Kepabeanan.
2. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan
yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
3. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
4. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi atau lebih dari satu provinsi untuk
membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
5. Administrator KEK adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.
6. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
7. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.
8. Pembangunan adalah pendirian kawasan, perusahaan, atau pabrik baru untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
9. Pengembangan adalah pengembangan kawasan, perusahaan, atau pabrik yang telah ada, meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis, dan/atau kualitas hasil produksi barang dan/atau jasa.
10. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
11. Kegiatan Utama adalah bidang usaha beserta rantai produksinya yang menjadi fokus kegiatan KEK dan ditetapkan oleh Dewan Nasional.
12. Kegiatan Lainnya adalah bidang usaha di luar Kegiatan Utama di KEK.
13. Kegiatan Usaha Utama adalah bidang usaha dan jenis produksi sebagaimana tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, atau Perizinan Berusaha pada saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan atau fasilitas Pajak Penghasilan.
14. Penanaman Modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan
untuk kegiatan utama, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Aktiva Tetap Berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun dan/atau dirakit lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
17. Aktiva Tak Berwujud adalah aktiva tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan dalam operasi perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
18. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22.
19. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah kawasan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UNDANG-UNDANG sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
20. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain
Kawasan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
22. Dihapus
23. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
24. Barang Modal adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, termasuk pengeluaran berkaitan dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang modal tersebut.
24a. Barang Konsumsi adalah barang/bahan baku habis pakai yang digunakan oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha jasa untuk kegiatan yang menghasilkan jasa di KEK
25. Dihapus
26. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
26a. Sistem Aplikasi KEK adalah sistem elektronik yang terdiri dari Sistem INDONESIA National Single Window, Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai, dan aplikasi lain yang mengotomasikan proses bisnis kegiatan pemasukan, perpindahan, dan pengeluaran barang ke dan dari KEK
27. Sistem INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
28. Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama kali hasil produksi atau jasa dari Kegiatan Usaha Utama dijual atau diserahkan, atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.
29. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan UNDANG-UNDANG Kepabeanan.
30. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat PPKEK adalah pemberitahuan pabean untuk kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK.
31. Pemberitahuan Jasa Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat PJKEK adalah pemberitahuan yang digunakan dalam pemanfaatan jasa ke dan dari KEK.
32. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
34. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam
jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Kepabeanan.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Terhadap Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK diberikan fasilitas berupa:
a. Pajak Penghasilan;
b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
c. bea masuk dan PDRI; dan/atau
d. cukai.
(2) Bidang usaha yang memperoleh fasilitas di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama KEK; dan
b. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Lainnya di luar Kegiatan Utama KEK.
(3) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, baik pusat maupun cabang, yang melakukan kegiatan usaha KEK;
b. memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/ atau mengelola KEK dari Dewan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya;
c. mempunyai batas yang jelas sesuai dengan tahapan Pembangunan KEK; dan
d. memiliki Perizinan Berusaha.
(4) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus memenuhi syarat umum sebagai berikut:
a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, baik pusat maupun cabang, yang melakukan kegiatan usaha di KEK; dan
b. memiliki Perizinan Berusaha.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di KEK diputuskan oleh Menteri.
(2) Penetapan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan setelah mendapat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) atau pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10. (3) Keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dan atas nama Menteri.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) atau Pasal 10 diterima secara lengkap dan benar.
(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
a. nomor dan tanggal keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di KEK;
b. identitas Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang meliputi:
1. nama Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha atau Pelaku Usaha; dan
3. alamat Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
c. persentase besaran dan jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK;
d. ketentuan mengenai pembebasan dari pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan;
e. rincian Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan yang meliputi:
1. nomor induk berusaha dan tanggal diterbitkannya nomor induk berusaha;
2. tanggal izin prinsip, izin Penanaman Modal, pendaftaran Penanaman Modal, atau Perizinan Berusaha;
3. lokasi usaha;
4. rencana nilai Penanaman Modal dan rincian;
5. bidang usaha;
6. Kegiatan Usaha Utama;
7. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA (KBLI);
8. jenis produksi; dan
9. cakupan produk;
f. saat mulai berlakunya dan berakhirnya fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK;
g. ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan;
h. kondisi tertentu lainnya yang harus dipenuhi antara lain pemenuhan pembukuan terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas dengan Penanaman Modal yang telah mendapatkan fasilitas atau yang tidak mendapatkan fasilitas; dan
i. ketentuan pencabutan, pengenaan sanksi administratif, dan/ atau penyesuaian fasilitas.
(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk fasilitas Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
a. nomor dan tanggal keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan;
b. identitas Pelaku Usaha meliputi:
1. nama Pelaku Usaha;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Pelaku Usaha;
dan
3. alamat Pelaku Usaha;
c. rincian fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan;
d. rincian Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan meliputi:
1. nomor induk berusaha dan tanggal diterbitkannya nomor induk berusaha;
2. tanggal izin prinsip, izin Penanaman Modal, pendaftaran Penanaman Modal, atau Perizinan Berusaha;
3. lokasi usaha atau proyek yang diajukan fasilitas;
4. perincian rencana nilai Penanaman Modal;
5. bidang usaha;
6. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA (KBLI); dan
7. cakupan produk;
e. saat mulai berlaku dan berakhimya fasilitas Pajak Penghasilan;
f. ketentuan larangan:
1. Aktiva Tetap Berwujud yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva berwujud lainnya; dan
2. Aktiva Tak Berwujud yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva tak berwujud lainnya;
g. ketentuan kewajiban:
1. kewajiban pelaporan realisasi Penanaman Modal dan realisasi produksi; dan
2. kewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum melakukan penggantian Aktiva Tetap Berwujud yang memperoleh fasilitas; dan
h. ketentuan pencabutan fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan dan pengenaan sanksi administratif.
(7) Pelaksanaan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di KEK yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan per triwulan.
(8) Pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
(1) Barang Kena Pajak Berwujud tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a, huruf b, dan huruf d berupa:
a. barang modal termasuk tanah dan/atau bangunan, peralatan/mesin dan suku cadang yang diperlukan untuk proses produksi pengolahan, barang modal termasuk tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk Pembangunan dan/atau Pengembangan KEK sesuai dengan bidang usahanya;
b. bahan baku, bahan pembantu, dan barang lain yang diolah, dirakit dan/atau dipasang pada barang lain untuk kegiatan manufaktur, logistik, dan/atau penelitian dan pengembangan;
c. bahan baku, bahan pembantu, peralatan dan barang lain yang diperlukan bagi kegiatan yang menghasilkan jasa kena pajak dan/atau kegiatan pengembangan teknologi; dan/atau
d. barang yang diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan
perekondisian permesinan yang digunakan bidang usaha industri manufaktur dan logistik, serta perbaikan dan perawatan (maintenance, repair and overhaul) untuk kapal dan pesawat terbang.
(2) Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf f diberikan sesuai bidang usahanya berupa:
a. jasa maklon;
b. jasa perbaikan dan perawatan termasuk maintenance, repair and overhaul (MRO) untuk kapal dan pesawat terbang;
c. jasa pengurusan transportasi terkait barang untuk tujuan ekspor;
d. jasa konstruksi yang meliputi perencanaan, perancangan, pelaksanaan Pembangunan, dan pengawasan Pembangunan di KEK, termasuk konsultansi konstruksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan perancangan konstruksi;
e. jasa teknologi dan informasi;
f. jasa penelitian dan pengembangan;
g. jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/ atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;
h. jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa konsultansi desain arsitektur dan interior, jasa konsultansi sumber daya manusia, jasa konsultansi keinsinyuran, jasa konsultansi pemasaran, jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;
i. jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam Daerah Pabean untuk tujuan ekspor;
j. jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/ atau komunikasi/konektivitas data; dan
k. jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(3) Dihapus.
(4) Barang konsumsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c meliputi:
a. Barang Konsumsi yang diperlukan oleh Pelaku Usaha di KEK Pariwisata sebagai bahan baku usaha untuk menghasilkan jasa;
b. waktu penggunaannya relatif singkat serta akan hilang keberadaan dan/atau fungsinya bila sudah dipergunakan, yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan jasa; dan
c. tidak ditujukan untuk penggunaan di luar KEK.
7. Ketentuan Pasal 27 ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam hal Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) berasal dari luar Daerah Pabean, Pelaku Usaha wajib melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang pada saat impor atau pemanfaatannya tidak dipungut.
(2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang wajib dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan Harga Jual dan/atau Penggantian pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari KEK ke TLDDP.
(3) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilunasi paling lambat pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pengeluaran Barang Kena Pajak dari KEK.
(4) Saat pengeluaran Barang Kena Pajak dari KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan tanggal persetujuan pengeluaran barang dalam dokumen kepabeanan.
(5) Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas:
a. impor Barang Kena Pajak, dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
b. pemanfaatan Jasa Kena Pajak, dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Surat Setoran Pajak.
(6) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diisi dengan mencantumkan keterangan berupa Kode Akun Pajak 411212 (Pajak Pertambahan Nilai Impor) dan Kode Jenis Setoran 121 (pembayaran PPN Impor yang semula mendapatkan fasilitas).
(7) Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 28 ayat (7) dihapus, sehingga sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pelaku Usaha yang melakukan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak ke TLDDP, wajib melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terkait dengan Barang Kena Pajak yang dikeluarkan yang pada saat impor, pemanfaatan, atau penyerahannya tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
(2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang wajib dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Harga Jual, Penggantian, atau Nilai Impor pada saat pemasukan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak ke KEK.
(3) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilunasi paling lambat pada saat pengeluaran Barang Kena Pajak dari KEK.
(4) Saat pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tanggal persetujuan pengeluaran barang dalam dokumen kepabeanan.
(5) Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Barang Kena Pajak:
a. berasal dari TLDDP, KEK, TPB, atau Kawasan Bebas, dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Surat Setoran Pajak; atau
b. berasal dari luar Daerah Pabean, dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(6) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diisi dengan mencantumkan keterangan berupa:
a. dalam hal barang berasal dari luar Daerah Pabean, Kode Akun Pajak 411212 (Pajak Pertambahan Nilai impor) dan Kode Jenis Setoran 121 (pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas); atau
b. dalam hal barang berasal dari TLDDP, Kode Akun Pajak 411211 (Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri) dan Kode Jenis Setoran 121 (pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas).
(7) Dihapus.
10. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(5), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (5) yang dilampiri dengan:
a. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran Barang Kena Pajak;
b. invoice atau kontrak, untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran Barang Kena Pajak; atau
c. invoice atau kontrak, untuk penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak tidak berwujud, merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(2) PPKEK yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PPKEK tersebut, atas impor Barang Kena Pajak ke KEK yang tidak diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(3) Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) harus dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai.
11. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 36 diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 36 disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (5a), ayat (5b) dan ayat (5c), serta ayat (6) dan ayat (8) Pasal 36 dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:
(1) Lokasi yang ditetapkan sebagai KEK harus memiliki batas yang jelas sesuai tahapannya, yang dapat berupa batas alam atau batas buatan.
(2) Untuk kepentingan pengawasan, sebagian atau seluruh KEK dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pabean.
(3) Lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. terdapat kegiatan lalu lintas barang ekspor dan/atau barang impor; dan
b. memiliki batas-batas yang jelas dan terdapat pintu masuk atau pintu keluar yang ditentukan untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang masih terkandung kewajiban penerimaan negara.
(4) Penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri.
(5) Penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan usulan dari Administrator KEK setelah menerima permohonan dari Badan Usaha.
(5a) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilampiri dengan rekomendasi dari:
a. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK, dalam hal ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri; atau
b. Kepala Bidang yang menangani kepabeanan, dalam hal ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri.
(5b) Usulan penetapan sebagai kawasan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) memuat informasi paling sedikit mengenai:
a. identitas Badan Usaha yang mengajukan permohonan;
b. penetapan Badan Usaha sebagai pengelola KEK;
c. penetapan pembentukan KEK;
d. lokasi KEK;
e. gambar denah lokasi dengan batas-batas, pintu masuk dan pintu keluar kawasan yang dimintakan penetapan sebagai Kawasan Pabean; dan
f. keterangan bahwa pada lokasi yang direkomendasikan sebagai Kawasan Pabean terdapat kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang yang masih terkandung kewajiban penerimaan negara.
(5c) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak usulan dari Administrator KEK diterima lengkap.
(6) Dihapus.
(7) Badan Usaha yang mengelola KEK ditetapkan sebagai pengelola Kawasan Pabean.
(8) Dihapus.
(9) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK dilakukan pemeriksaan pabean berdasarkan manajemen risiko.
(10) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK, sepanjang menyangkut pemberian fasilitas tidak dipungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pengawasannya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak.
12. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pemasukan Barang Modal untuk Pembangunan atau Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan Pasal 38 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha melalui penyedia barang (vendor).
(2) Dalam hal Badan Usaha atau Pelaku Usaha melakukan pemasukan Barang Modal dari luar Daerah Pabean melalui penyedia barang (vendor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penunjukan penyedia barang (vendor) sebagai penyedia Barang Modal harus berdasarkan kontrak kerja sama pengadaan Barang Modal.
(3) Dalam hal Badan Usaha atau Pelaku Usaha melakukan pemasukan Barang Modal melalui penyedia barang (vendor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan jumlah dan jenis barang oleh Administrator KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dan Pasal 38 ayat (4) harus memuat informasi paling sedikit mengenai:
a. nama perusahaan penyedia barang (vendor);
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia barang (vendor); dan
c. nomor dan jangka waktu kontrak kerja sama penyedia barang (vendor) dengan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha.
(4) Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang tertera dalam keputusan jumlah dan jenis Barang Modal asal luar Daerah Pabean oleh Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas fasilitas perpajakan, kepabeanan dan cukai.
13. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 6 (enam) pasal, yaitu Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, Pasal 39E, dan Pasal 39F, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Sistem persediaan berbasis teknologi informasi (IT Inventory) yang merupakan bagian terintegrasi dari Sistem Aplikasi KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi kriteria sebagai berikut:
a. mampu mencatat pemasukan barang dan pengeluaran barang (termasuk bahan baku, bahan penolong, mesin, dan peralatan), penyesuaian (adjustment), barang jadi (finished good), barang hasil pencacahan (stock opname), barang reject serta barang sisa dan/atau scrap, yang disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha di KEK oleh Pelaku Usaha;
b. pencatatan dan/atau pembukuan mampu menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dan/atau cukai;
c. pencatatan dan/atau pembukuan dilakukan secara kontinu dan langsung setiap ada
perubahan berupa perpindahan barang beserta dokumen pendukung, maupun berkala dengan jangka waktu sesuai sistem pengendalian internal Pelaku Usaha;
d. mampu membuat dan menyampaikan data yang menggambarkan perpindahan barang maupun pengolahan barang yang mendapatkan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai;
dan
e. mampu menampilkan data, riwayat aktivitas, dan perpindahan barang minimal dalam waktu 2 (dua) tahun periode sebelumnya.
(2) Informasi yang diperoleh dari sistem persediaan berbasis teknologi informasi (IT inventory) Pelaku Usaha dapat dimanfaatkan untuk:
a. monitoring dan evaluasi kepabeanan dan/atau cukai;
b. audit perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai;
dan/atau
c. pemeriksaan sewaktu-waktu.
(1) Penetapan pendayagunaan sistem persediaan berbasis teknologi informasi (IT inventory) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39C ayat (2) dicabut dalam hal:
a. Pelaku Usaha tidak melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut;
b. Pelaku Usaha tidak mendapatkan pemberlakuan kembali setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;
c. Izin Pelaku Usaha dari Administrator KEK dicabut dan/atau tidak berlaku lagi;
d. Pelaku Usaha bertindak tidak jujur dalam usahanya, antara lain berupa menyalahgunakan fasilitas dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak;
e. Pelaku Usaha dinyatakan pailit; dan/atau
f. Pelaku Usaha mengajukan permohonan pencabutan penetapan sistem persediaan berbasis teknologi informasi (IT inventory).
(2) Pencabutan penetapan sistem persediaan berbasis teknologi informasi (IT inventory) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui keputusan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
(3) Dalam hal penetapan pendayagunaan sistem persediaan berbasis teknologi informasi (IT inventory) telah dilakukan pencabutan:
a. barang asal luar Daerah Pabean yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha harus:
1. dikeluarkan ke TLDDP dengan membayar Bea Masuk, cukai, dan PDRI sepanjang telah memenuhi ketentuan kepabeanan di bidang impor dan ketentuan di bidang cukai;
2. dikeluarkan kembali atau diekspor kembali ke luar Daerah Pabean; dan/atau
3. dipindahtangankan kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha di lokasi KEK yang sama atau KEK lainnya, pengusaha di TPB dan/atau pengusaha di Kawasan Bebas, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan penetapan.
b. barang asal TLDDP yang masih tersisa pada Pelaku Usaha harus:
1. diekspor sesuai dengan ketentuan di bidang ekspor;
2. dipindahtangankan kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha di lokasi KEK yang sama atau KEK lainnya, pengusaha di TPB dan/atau pengusaha di Kawasan Bebas;
dan/atau
3. dikeluarkan ke TLDDP dengan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan penetapan.
(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terlampaui maka atas barang dimaksud dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.
14. Ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari KEK dilakukan dengan menggunakan PPKEK atau dokumen kepabeanan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan.
(2) Dalam hal barang yang dimasukkan dan/atau dikeluarkan ke dan dari KEK berupa barang kena cukai, pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai pemberitahuan mutasi barang kena cukai dan dinyatakan sebagai dokumen cukai, kecuali pemasukan dan/atau pengeluaran dari dan ke TLDDP.
(3) Kewajiban pembuatan PPKEK dalam hal:
a. pemasukan barang dari luar Daerah Pabean dan dari TLDDP; dan/atau
b. pengeluaran barang dari KEK, dilakukan oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK.
(4) Pemasukan barang ke Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK dari:
a. TPB, dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari TPB ke TPB lain;
b. Kawasan Bebas, dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TPB, Kawasan Bebas Lainnya, dan KEK; atau
c. Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK lain, dilakukan dengan menggunakan dokumen PPKEK untuk pengeluaran barang dari KEK asal.
(5) Untuk pemasukan barang impor melalui perusahaan jasa titipan, pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh perusahaan pengurusan jasa kepabeanan.
(6) Dalam hal pemasukan barang ke KEK dengan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI kedapatan barang yang dimasukkan lebih dari keputusan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI atas kelebihan tersebut dilakukan pemungutan bea masuk dan PDRI.
(7) Dalam hal ditemukan jumlah barang yang diimpor dengan fasilitas penangguhan bea masuk kedapatan tidak sesuai dengan yang diberitahukan dalam dokumen PPKEK, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh unit pengawasan.
(8) Dalam hal ditemukan jumlah barang yang diimpor dengan fasilitas penangguhan bea masuk yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam dokumen PPKEK dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang pada saat dibongkar dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Dalam hal ditemukan jumlah barang impor dengan fasilitas penangguhan bea masuk yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan dalam dokumen PPKEK dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(10) Badan Usaha dan Pelaku Usaha, dapat melakukan pembetulan dan/atau pembatalan PPKEK yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean.
(11) Persetujuan pembetulan dan/atau pembatalan PPKEK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diberikan dengan ketentuan:
a. untuk PPKEK pemasukan dari TLDDP, sebelum sebagian atau seluruh barang tercatat pada gate in pintu masuk KEK;
b. untuk PPKEK pemasukan dari Luar Daerah Pabean, sebelum sebagian atau seluruh barang tercatat pada gate out dari Kawasan Pabean di pelabuhan bongkar;
c. untuk PPKEK pengeluaran, sebelum sebagian atau seluruh barang tercatat pada gate out pintu keluar KEK;
d. kesalahan tersebut bukan merupakan temuan Pejabat; atau
e. belum mendapatkan penetapan Pejabat.
(12) Pembetulan PPKEK sebagaimana dimaksud pada ayat (11) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan atas kesalahan dalam pengisian atau penulisan sehingga PPKEK tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar; dan
b. untuk pemasukan barang dari TLDDP, pembetulan PPKEK disampaikan kepada Pengusaha Kena Pajak di TLDDP yang menyerahkan Barang Kena Pajak.
(13) Pembatalan PPKEK sebagaimana dimaksud pada ayat (10), untuk pemasukan barang dari TLDDP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan apabila terdapat pembatalan pemasukan Barang Kena Pajak berasal dari TLDDP; dan
b. disampaikan kepada Pengusaha Kena Pajak di TLDDP yang menyerahkan Barang Kena Pajak.
17. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pelaku Usaha di KEK Pariwisata yang berbentuk toko atau pusat perbelanjaan dapat menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/atau barang asal TLDDP untuk dijual ke wisatawan asing dan/atau domestik di lokasi KEK Pariwisata.
(2) Barang asal luar Daerah Pabean yang dijual di toko atau pusat perbelanjaan di KEK Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat diberikan fasilitas penangguhan bea masuk dengan ketentuan sebagai berikut:
a. telah memenuhi perizinan sebagai Pelaku Usaha Logistik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);
b. dalam satu lokasi toko atau pusat perbelanjaan memiliki ruang/tempat penimbunan barang dan ruang/tempat penjualan yang terpisah; dan
c. barang yang dijual di toko atau pusat perbelanjaan harus diserahkan di ruang/tempat penjualan.
(3) Pemasukan barang asal Luar Daerah Pabean dengan diberikan fasilitas penangguhan bea masuk, harus ditimbun di ruang/tempat penimbunan barang di toko atau pusat perbelanjaan di KEK Pariwisata, dan sudah dipenuhi ketentuan pembatasannya saat pemasukannya.
(4) Pengeluaran barang asal luar Daerah Pabean dari ruang/tempat penimbunan barang ke ruang/tempat penjualan di toko atau pusat perbelanjaan di KEK Pariwisata, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pengeluaran barang dari Pelaku Usaha di KEK ke TLDDP dan pemenuhan kewajiban kepabeanannya dapat dilakukan secara berkala.
(5) Barang Kena Cukai asal luar Daerah Pabean yang ditujukan untuk dijual oleh toko atau pusat perbelanjaan di KEK Pariwisata, harus dilakukan pelunasan cukainya dilakukan pada saat pemasukan ke KEK.
(6) Pelaku Usaha jasa dapat membeli Barang Konsumsi sebagai bahan baku usaha untuk Pelaku Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dari toko atau pusat perbelanjaan di KEK Pariwisata, dan atas pembelian tersebut diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI setelah memenuhi persyaratan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67A ayat (3).
(7) Pengeluaran Barang Konsumsi dari ruang/tempat penimbunan toko atau pusat perbelanjaan di KEK Pariwisata ke lokasi Pelaku Usaha Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan sesuai ketentuan perpindahan barang antar Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
22. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 76A, sehingga berbunyi sebagai berikut: