Koreksi Pasal 4

(1) Tarif layanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sesuai dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tarif layanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dibagi berdasarkan: a. kategorisasi tindakan; dan b. penetapan zonasi. (3) Kategorisasi tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh masing-masing Kepala Rumah Sakit Bhayangkara pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (4) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.