PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28-pmk-04-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/Pmk.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat

PERMEN Nomor 28-pmk-04-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 2070), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. UNDANG-UNDANG Kepabeanan adalah UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006. 2. UNDANG-UNDANG Cukai adalah UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2007. 3. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. 4. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 5. Penyelenggara PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Pusat Logistik Berikat. 6. Penyelenggara PLB sekaligus Pengusaha PLB yang selanjutnya disebut Pengusaha PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB. 7. Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara di PLB yang selanjutnya disebut PDPLB, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB yang berada di dalam PLB milik Penyelenggara PLB yang statusnya sebagai badan usaha yang berbeda. 8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai. 9. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 10. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. 11. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 14. Kantor Wilayah atau KPU adalah Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 15. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Kepabeanan. 16. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Kepabeanan dan UNDANG-UNDANG Cukai. 17. Perdagangan secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Commerce adalah perdagangan Barang yang dilakukan oleh pedagang dan konsumen melalui sistem elektronik. 18. PLB Industri Besar adalah PLB untuk menimbun barang terutama untuk tujuan didistribusikan kepada perusahaan industri. 19. PLB IKM adalah PLB untuk menimbun barang terutama untuk tujuan didistribusikan kepada perusahaan industri kecil dan menengah. 20. PLB Hub Cargo Udara adalah PLB untuk menimbun barang terutama untuk tujuan ekspor dan/atau transhipment. 21. PLB E-Commerce adalah PLB untuk menimbun barang yang penjualannya dilakukan melalui platform E-Commerce. 22. PLB Barang Jadi adalah PLB yang menimbun barang jadi terutama untuk tujuan distribusi selain kepada perusahaan industri. 23. PLB Bahan Pokok adalah PLB yang menimbun bahan pokok terutama untuk tujuan distribusi selain kepada perusahaan industri. 24. PLB Floating Storage adalah PLB untuk menimbun barang yang berlokasi di wilayah perairan. 25. PLB Ekspor Barang Komoditas adalah PLB untuk menimbun barang ekspor terutama untuk tujuan diperdagangkan di bursa komoditi dan/atau pasar lelang komoditas. 26. Platform E-Commerce adalah wadah berupa aplikasi, situs internet, layanan konten lainnya berbasis internet atau transmisi elektronik lainnya yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik. 27. Penyedia Platform E-Commerce adalah pihak baik individu, badan usaha, maupun badan hukum yang menyediakan Platform E-Commerce. 2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB, pihak yang akan menjadi Penyelenggara PLB mengajukan permohonan kepada: a. Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah; atau b. Menteri c.q. Kepala KPU. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi. (3) Pihak yang akan menjadi Penyelenggara PLB harus sudah memiliki Akses Kepabeanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan persyaratan: a. memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik; b. memiliki luas lokasi tanah dan/atau bangunan paling sedikit 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) dalam satu hamparan, kecuali untuk jenis barang yang ditimbun dalam tangki penimbunan atau tempat penimbunan lain yang memiliki karakteristik khusus dengan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU; c. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas dan luas yang jelas, berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan PLB; d. memiliki surat izin tempat usaha atau izin lokasi, dokumen lingkungan hidup atau dokumen sejenis yang dipersamakan, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; e. telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, serta telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; f. keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dikeluarkan oleh instansi terkait; g. memiliki proses bisnis yang jelas yang dibuktikan dengan profil perusahaan yang memuat informasi paling sedikit mengenai perkiraan investasi dan jumlah tenaga kerja; h. memiliki sertifikat Authorized Economic Operator (AEO) dan/atau sertifikasi lain yang menunjukkan kinerja dan/atau manajemen perusahaan yang baik yang diterbitkan oleh badan atau lembaga yang berwenang; dan i. memiliki pengalaman manajemen logistik dan/atau memiliki sumber daya manusia lulusan manajemen logistik dan rantai pasok. (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Pabean dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima: a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi; dan c. meneruskan berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Kepala Kantor Wilayah. (6) Dalam hal permohonan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima: a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi. (7) Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memaparkan proses bisnis perusahaan yang diwakili oleh anggota direksi perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahan terakhirnya kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU, atau Pejabat yang ditunjuk. (8) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi. (9) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri memberikan: a. persetujuan atau penolakan paling lama 1 (satu) jam, sejak selesai dilakukan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (7); atau b. penolakan dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8). (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB. (11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. 8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai PLB dan pemberian izin Pengusaha PLB, pihak yang akan menjadi Pengusaha PLB mengajukan permohonan kepada: a. Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah; atau b. Menteri c.q. Kepala KPU. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi. (3) Pihak yang akan menjadi Pengusaha PLB harus sudah memiliki Akses Kepabeanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan persyaratan: a. memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik dan mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dan memiliki sistem penelusuran barang (traceability) dalam pengelolaan barang pada PLB; b. memiliki luas lokasi tanah dan/atau bangunan paling sedikit 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) dalam satu hamparan, kecuali untuk jenis barang yang ditimbun dalam tangki penimbunan atau tempat penimbunan lain yang memiliki karakteristik khusus dengan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU; c. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas dan luas yang jelas, berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan PLB; d. memiliki surat izin tempat usaha atau izin lokasi, surat izin usaha perdagangan atau dokumen sejenis yang dipersamakan, dokumen lingkungan hidup atau dokumen sejenis yang dipersamakan, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; e. telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, serta telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; f. keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dikeluarkan oleh instansi terkait; g. memiliki proses bisnis yang jelas yang dibuktikan dengan profil perusahaan yang memuat informasi paling sedikit mengenai perkiraan investasi, daftar jenis barang yang ditimbun, perkiraan volume penimbunan per tahun, daftar calon pemasok (supplier), daftar calon pembeli (buyer) disertai status perusahaan industri atau sejenisnya, dan jumlah tenaga kerja; h. memiliki sertifikat Authorized Economic Operator (AEO) dan/atau sertifikasi lain yang menunjukkan kinerja dan/atau manajemen perusahaan yang baik yang diterbitkan oleh badan atau lembaga yang berwenang; i. memiliki pengalaman manajemen logistik dan/atau memiliki sumber daya manusia lulusan manajemen logistik dan rantai pasok atau dalam hal tidak memiliki dapat bekerjasama dengan pihak lain yang ditegaskan dengan nota kesepahaman; dan j. mencantumkan bentuk PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta jenis kegiatan yang akan dilakukan di PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9). (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Pabean paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima: a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi; dan c. meneruskan berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Kantor Wilayah. (6) Dalam hal permohonan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima: a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi. (7) Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memaparkan proses bisnis perusahaan yang diwakili oleh anggota direksi perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahan terakhirnya kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU, atau Pejabat yang ditunjuk. (8) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi. (9) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri memberikan: a. persetujuan atau penolakan paling lama 1 (satu) jam, sejak selesai dilakukan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (7); atau b. penolakan dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8). (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai PLB dan pemberian izin Pengusaha PLB. (11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. 9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan izin PDPLB, pihak yang akan menjadi PDPLB mengajukan permohonan kepada: a. Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah; atau b. Menteri c.q. Kepala KPU. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi. (3) Pihak yang akan menjadi PDPLB harus sudah memiliki Akses Kepabeanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan persyaratan: a. memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik dan mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dan memiliki sistem penelusuran barang (traceability) dalam pengelolaan barang pada PLB; b. memiliki kontrak penguasaan tempat, bangunan, atau kawasan dengan Penyelenggara PLB dan letak/denah yang akan diusahakan oleh PDPLB; c. memiliki surat izin usaha atau sejenisnya; d. telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, serta telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; e. keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dikeluarkan oleh instansi terkait; f. memiliki proses bisnis yang jelas yang dibuktikan dengan profil perusahaan yang memuat informasi paling sedikit mengenai perkiraan investasi, daftar jenis barang yang ditimbun, perkiraan volume penimbunan per tahun, daftar calon pemasok (supplier), daftar calon pembeli (buyer) disertai status perusahaan industri atau sejenisnya, dan jumlah tenaga kerja; g. memiliki pengalaman manajemen logistik dan/atau memiliki sumber daya manusia lulusan manajemen logistik dan rantai pasok atau dalam hal tidak memiliki dapat menginduk dan/atau bekerja sama dengan Penyelenggara PLB atau pihak lain yang ditegaskan dengan nota kesepahaman; h. mencantumkan bentuk PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan jenis kegiatan yang akan dilakukan di PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9); dan i. mendapat rekomendasi dari Penyelenggara PLB. (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Pabean paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima: a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi; dan c. meneruskan berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Kantor Wilayah. (6) Dalam hal permohonan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima: a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi (7) Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memaparkan proses bisnis perusahaan yang diwakili oleh anggota direksi perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahan terakhirnya kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU, atau Pejabat yang ditunjuk. (8) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi. (9) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri memberikan: a. persetujuan atau penolakan paling lama 1 (satu) jam, sejak selesai dilakukan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (7); atau b. penolakan dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8). (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai pemberian izin PDPLB. (11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan 10. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Koreksi

(1) Barang asal luar daerah pabean yang ditimbun di PLB dapat dikeluarkan untuk: a. mendukung kegiatan industri di Kawasan Berikat, KEK, Kawasan Bebas, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. mendukung kegiatan industri di tempat lain dalam daerah pabean; c. dimasukkan ke TPB lainnya; d. diekspor; e. mendukung kegiatan industri yang mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk, keringanan Bea Masuk, dan/atau pengembalian Bea Masuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan; f. mendukung kegiatan industri yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah; g. mendukung kegiatan distribusi dan ketersediaan barang tertentu di dalam negeri; dan/atau h. mendukung kegiatan Industri Kecil Menengah (IKM) di tempat lain dalam daerah pabean. (1a) Barang tertentu untuk mendukung kegiatan distribusi dan ketersediaan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu: a. barang keperluan industri yang tidak bisa diimpor langsung oleh perusahaan industri karena adanya ketentuan pembatasan impor, seperti bahan peledak untuk industri pertambangan; b. barang yang secara nyata mempengaruhi biaya produksi bagi industri di dalam negeri, meskipun peredaran barang tersebut tidak semata-mata untuk perusahaan industri, yaitu: 1. bahan bakar minyak; 2. listrik; 3. gas; 4. barang untuk keperluan proyek pembangunan infrastruktur; dan 5. barang untuk keperluan industri pertambangan, minyak, dan gas; c. barang yang importasinya mempengaruhi kegiatan ekonomi digital; dan/atau d. barang yang importasinya dapat mempengaruhi kelangsungan industri dalam negeri, mempengaruhi hajat hidup orang banyak, berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, dan/atau mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. (2) Barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang ditimbun di PLB dapat dikeluarkan untuk tujuan diekspor dan/atau tujuan khusus di tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e. (3) Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk: a. operasional minyak dan/atau gas bumi; b. operasional pertambangan; c. kegiatan industri tertentu; d. dipamerkan; e. dilelang; f. mendukung kegiatan industri kecil dan menengah; g. perdagangan barang secara elektronik (e- commerce); dan/atau h. tujuan lainnya menurut kelaziman atau situasi bisnis, berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean. (4) Atas pengeluaran barang dengan tujuan ke luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. (5) Atas pengeluaran barang asal luar daerah pabean dengan tujuan ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor. 14. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 20A dan Pasal 20B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Koreksi

(1) Pengusaha PLB dan PDPLB wajib: a. memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan tanggal izin sebagai Pengusaha PLB atau PDPLB pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum; b. mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dalam pengelolaan barang pada PLB; c. menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik untuk Pengusaha PLB atau PDPLB yang diawasi oleh Kantor Pabean yang menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE); d. melakukan pencatatan secara realtime dan daring pada Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) atas pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke PLB yang memiliki sistem penelusuran barang (traceability) dalam pengelolaan barang pada PLB; e. memasang Closed Circuit Television (CCTV) yang bisa diakses dari Kantor Pabean secara realtime dan daring serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang; f. memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam hal jenis barang yang ditimbun berupa Barang Kena Cukai (BKC) sesuai ketentuan yang mengatur tentang cukai; g. melakukan pencacahan (stock opname) terhadap barang yang ditimbun di PLB, bersama dengan Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Pabean yang mengawasi, paling sedikit 1 (satu) kali pencacahan (stock opname) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; h. menyimpan dan menatausahakan barang yang ditimbun di dalam PLB secara tertib, yang dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan dan pengeluaran sediaan barang secara sistematis, serta posisinya apabila dilakukan pencacahan (stock opname); i. menyimpan dan memelihara dengan baik buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun; j. menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di INDONESIA; k. mengajukan perubahan (update) data dalam hal terdapat data yang berubah terkait perizinan PLB; l. memberikan akses terhadap data dan dokumen seluruh kegiatan PLB yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; m. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan PLB apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; n. menyampaikan laporan dampak ekonomi (economy impact) secara periodik, yang bentuknya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal; o. menyampaikan laporan pencapaian target KPI (Key Performance Indicators) setiap tahun, yang bentuknya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal; dan p. secara berkala menyampaikan salinan (copy) laporan keuangan tahunan yang disusun berdasarkan prinsip akutansi yang berlaku umum paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah akhir tahun pajak. (2) Dalam hal PLB merupakan PLB Industri Besar atau PLB E-Commerce, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha PLB atau PDPLB juga wajib: a. mengakomodir penimbunan barang untuk kepentingan industri kecil dan menengah bagi PLB Industri Besar; atau b. mengakomodir penimbunan barang hasil industri kecil dan menengah untuk tujuan ekspor pada Platform E-Commerce bagi PLB E- Commerce. 19. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A sehingga, berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 28-pmk-04-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/Pmk.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 4C

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 20A

Pasal 20B

Pasal 21

Pasal 24A

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 28A

Pasal 30

Pasal 32

Pasal 32A

Pasal 32B

Pasal 37

Pasal 43A

Pasal 44A

Pasal II