Koreksi Pasal 67

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж Ditandatangani secara elektronik LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYETORAN DANA BERSAMA KE KAS NEGARA KOP SURAT Nomor : …………(1)……….. Hal : Permohonan Penyetoran Dana Bersama Penanggulangan Bencana ke Kas Negara Yth. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, kami telah melakukan realisasi belanja melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ………(2)………. dengan rincian sebagai berikut: No Nama/ Kode Satker Nomor SP2D Tanggal SP2D Nilai SP2D Nomor SPM Tanggal SPM Nilai SPM Bruto (Akun Belanja) a b c d e f g h (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk melakukan penyetoran Dana Bersama Penanggulangan Bencana sebesar Rp……..(11)..…… (……(12)……..) ke Kas Negara. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. ……(13)…., ………(14)………….. Kuasa Pengguna Anggaran, ………………(15)………….…….. ………………(16)………………… Cap Instansi PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYETORAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA NO URAIAN ISIAN (1) Diisi nomor Surat Permohonan Penyetoran Dana Bersama Penanggulangan Bencana (2) Diisi nama KPPN mitra kerja Satker (3) Diisi nomor urut (4) Diisi nama dan kode satker yang melakukan realisasi belanja terkait kegiatan penanggulangan bencana (5) Diisi nomor SP2D atas SPM realisasi belanja (6) Diisi tanggal SP2D atas SPM realisasi belanja (7) Diisi nilai SP2D atas SPM realisasi belanja (8) Diisi nomor SPM atas realisasi belanja (9) Diisi tanggal SPM atas realisasi belanja (10) Diisi jumlah realisasi akun belanja dalam SPM • Untuk penyaluran melalui mekanisme pembayaran langsung, diisikan jumlah nilai pengeluaran hanya pada akun belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana sebelum dikurangi dengan potongan penerimaan pada SPM Langsung (LS) terkait. • Untuk penyaluran melalui mekanisme uang persediaan diisikan jumlah nilai pengeluaran hanya pada akun belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana sebelum dikurangi dengan potongan penerimaan pada SPM GUP, GUP Nihil, dan/atau PTUP. (11) Diisi jumlah penyetoran dengan angka (12) Diisi jumlah penyetoran dengan huruf (13) Diisi tempat (kota) penandatanganan Surat Permohonan Penyetoran Dana Bersama Penanggulangan Bencana (14) Diisi tanggal penandatanganan Surat Permohonan Penyetoran Dana Bersama Penanggulangan Bencana (15) Diisi nama pejabat penandatangan Surat Permohonan Penyetoran Dana Bersama Penanggulangan Bencana (16) Diisi Nomor Induk Pegawai pejabat penandatangan Surat Permohonan Penyetoran Dana Bersama Penanggulangan Bencana B. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SP2) DANA BERSAMA KOP SURAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SP2) DANA BERSAMA Tanggal: ………(1)………….. Nomor: ………(2)………… Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku PPK Dana Bersama meminta agar dilakukan pembayaran sejumlah: Rp …………(3)…………. (……………(4)…………….) Kepada : …………(5)…………….. Bank : …………(6)…………….. Nomor Rekening : …………(7)…………….. Untuk Pembayaran : …………(8)……………… Total Harus Dibayar : Rp …………(9)………………. Atas Dasar : …………(10)………. tanggal ……….(11)…………. Pembebanan pada : …………(12)…..……….. …(13).., ………(14)…………. Pejabat Pembuat Komitmen Dana Bersama, ………………(15)………………. …….…………(16)……………… PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SP2) DANA BERSAMA NO URAIAN ISIAN (1) Diisi tanggal SP2 Dana Bersama (2) Diisi nomor SP2 Dana Bersama (3) Diisi jumlah pembayaran dengan angka (4) Diisi jumlah pembayaran dengan huruf (5) Diisi nama penyedia jasa asuransi (6) Diisi nama bank penyedia jasa asuransi (7) Diisi nomor rekening bank penyedia jasa asuransi (8) Diisi penjelasan peruntukan pembayaran (9) Diisi jumlah pembayaran dengan angka (10) Diisi nomor DIPA Kementerian Negara/Lembaga (11) Diisi tanggal DIPA Kementerian Negara/Lembaga (12) Diisi KRO, RO, dan Akun yang dibebankan atas belanja asuransi dalam rangka penanggulangan bencana (13) Diisi tempat (kota) penandatanganan SP2 Dana Bersama (14) Diisi tanggal penandatanganan SP2 Dana Bersama (15) Diisi nama pejabat penandatangan SP2 Dana Bersama (16) Diisi Nomor Induk Pegawai pejabat penandatangan SP2 Dana Bersama C. FORMAT REKOMENDASI PEMBAYARAN DANA BERSAMA KOP SURAT SURAT REKOMENDASI PEMBAYARAN DANA BERSAMA NOMOR: …………………(1)………………………. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………………………(2)…………………………………………. NIP : ………………………………(3)…………………………………………. Jabatan : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dengan ini menyatakan bahwa: 1. Surat Permintaan Pembayaran (SP2) Dana Bersama yang disampaikan oleh PPK Dana Bersama telah sesuai dan dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa dokumen pembayaran dan/atau dokumen pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. PPSPM merekomendasikan KPA untuk mengajukan permohonan kepada BPDLH agar dapat melakukan pembayaran sebesar Rp …............(4).................. (………(5)………) kepada pihak penerima dana sebagaimana dimaksud dalam Surat Permintaan Pembayaran (SP2) Dana Bersama sebagai berikut: No. Nomor SP2 Dana Bersama Tanggal SP2 Dana Bersama Jumlah 1. ……(6)…… ……(7)…… Rp ……(8)…… 2. dst. TOTAL Rp Demikian rekomendasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. ……(9)……., …………(10)…………. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, ……………………(11)………………….. ……………………(12)………………….. PETUNJUK PENGISIAN FORMAT REKOMENDASI PEMBAYARAN DANA BERSAMA NO URAIAN ISIAN (1) Diisi nomor Surat Rekomendasi Pembayaran Dana Bersama (2) Diisi nama Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (3) Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (4) Diisi jumlah permohonan pembayaran dengan angka (5) Diisi jumlah permohonan pembayaran dengan huruf (6) Diisi nomor SP2 Dana Bersama terkait (7) Diisi tanggal SP2 Dana Bersama terkait (8) Diisi jumlah pembayaran dalam SP2 Dana Bersama terkait dengan angka (9) Diisi tempat (kota) penandatanganan Surat Rekomendasi Pembayaran Dana Bersama (10) Diisi tanggal penandatanganan Surat Rekomendasi Pembayaran Dana Bersama (11) Diisi nama pejabat penandatangan Surat Rekomendasi Pembayaran Dana Bersama (12) Diisi Nomor Induk Pegawai pejabat penandatangan Surat Rekomendasi Pembayaran Dana Bersama D. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN DANA BERSAMA KOP SURAT Nomor : ………(1)……….. Hal : Permohonan Pembayaran Dana Bersama Yth. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran sebesar Rp…..........(2)............. (…….(3)………) kepada penyedia jasa asuransi dengan rincian sebagai berikut: No. Nomor Rekening Nama Rekening Bank Jumlah Bruto PPh PPN Jumlah Netto Kode Billing NPWP PPh PPN A b c d e f g h i j k (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) TOTAL Rp Rp Rp Rp Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. ……(15)……., …………(16)…………. Kuasa Pengguna Anggaran, ……………………(17)………………….. ……………………(18)………………….. Cap Instansi PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN DANA BERSAMA NO URAIAN ISIAN (1) Diisi nomor Surat Permohonan Pembayaran Dana Bersama (2) Diisi jumlah permohonan pembayaran dengan angka (3) Diisi jumlah permohonan pembayaran dengan huruf (4) Diisi nomor urut (5) Diisi nomor rekening penyedia jasa asuransi (6) Diisi nama rekening penyedia jasa asuransi (7) Diisi nama Bank penyedia jasa asuransi (8) Diisi jumlah bruto permohonan pembayaran yang diajukan sebelum dikurangi PPh dan PPN (9) Diisi jumlah PPh dalam tagihan (10) Diisi jumlah PPN dalam tagihan (11) Diisi jumlah netto permohonan pembayaran yang diajukan setelah dikurangi PPh dan PPN (e – f – g) (12) Diisi dengan kode billing untuk penyetoran PPh (13) Diisi dengan kode billing untuk penyetoran PPN (14) Diisi dengan NPWP Kementerian Negara/Lembaga dan/atau penyedia barang/jasa. Pemungutan/pemotongan pajak atas tagihan dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan penyetoran dilakukan oleh BPDLH dengan menggunakan NPWP Kementerian Negara/Lembaga dan/atau penyedia jasa asuransi. (15) Diisi tempat (kota) penandatanganan Surat Permohonan Pembayaran Dana Bersama (16) Diisi tanggal penandatanganan Surat Permohonan Pembayaran Dana Bersama (17) Diisi nama pejabat penandatangan Surat Permohonan Pembayaran Dana Bersama (18) Diisi Nomor Induk Pegawai pejabat penandatangan Surat Permohonan Pembayaran Dana Bersama E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEMBAYARAN DANA BERSAMA KOP SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DANA BERSAMA NOMOR: ………………(1)………………. Sehubungan dengan Surat Permohonan Pembayaran Dana Bersama Nomor …....(2)...... tanggal …...(3)......, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………………………(4)…………………………………………. NIP : ………………………………(5)…………………………………………. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran dengan ini menyatakan bahwa: 1. Perhitungan permohonan dana bersama sebesar Rp…..........(6)............. (…….(7)………) telah dihitung dengan benar. 2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan pembayaran dan/atau kelebihan pembayaran, kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bukti-bukti pembebanan anggaran belanja terhadap penggunaan dana bersama telah disusun dengan lengkap dan disimpan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. ……(8)……., …………(9)…………. Kuasa Pengguna Anggaran, ……………………(10)………………….. ……………………(11)………………….. Meterai Rp10.000,- Cap Instansi PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEMBAYARAN DANA BERSAMA NO URAIAN ISIAN (1) Diisi nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana Bersama (2) Diisi nomor Surat Permohonan Pembayaran Dana Bersama terkait (3) Diisi tanggal Surat Permohonan Pembayaran Dana Bersama terkait (4) Diisi nama Kuasa Pengguna Anggaran (5) Diisi Nomor Induk Pegawai Kuasa Pengguna Anggaran (6) Diisi jumlah permohonan dana bersama dengan angka (7) Diisi jumlah permohonan dana bersama dengan huruf (8) Diisi tempat (kota) penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana Bersama (9) Diisi tanggal penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana Bersama (10) Diisi nama pejabat penandatangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana Bersama (11) Diisi Nomor Induk Pegawai pejabat penandatangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana Bersama F. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN DANA BERSAMA KOP SURAT Nomor : ………(1)………. Hal : Persetujuan Pembayaran Dana Bersama Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bersama Sehubungan dengan Surat Permohonan Pembayaran Dana bersama Nomor .........(2)......... tanggal ........(3)......., kami menyetujui pembayaran Dana Bersama sebesar Rp…..........(4)............. (…….(5)………) kepada penyedia jasa asuransi dengan rincian sebagai berikut: No. Nomor Rekening Nama Rekening Bank Jumlah Bruto PPh PPN Jumlah Netto a b c d e f g h (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) TOTAL Rp Rp Rp Rp Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. ……(14)……., ………(15)…………. Direktur Utama/Pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab, ……………………(16)………………….. ……………………(17)………………….. Cap Instansi PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN DANA BERSAMA NO URAIAN ISIAN (1) Diisi nomor Surat Persetujuan Pembayaran Dana Bersama (2) Diisi nomor Surat Permohonan Pembayaran Dana Bersama (3) Diisi tanggal Surat Permohonan Pembayaran Dana Bersama terkait (4) Diisi jumlah permohonan pembayaran dengan angka (5) Diisi jumlah permohonan pembayaran dengan huruf (6) Diisi nomor urut (7) Diisi nomor rekening penyedia jasa asuransi (8) Diisi nama rekening penyedia jasa asuransi (9) Diisi nama Bank penyedia jasa asuransi (10) Diisi jumlah bruto permohonan pembayaran yang diajukan sebelum dikurangi PPh dan PPN (11) Diisi jumlah PPh dalam tagihan (12) Diisi jumlah PPN dalam tagihan (13) Diisi jumlah netto permohonan pembayaran yang diajukan setelah dikurangi PPh dan PPN (e – f – g) (14) Diisi tempat (kota) penandatanganan Surat Persetujuan Pembayaran Dana Bersama (15) Diisi tanggal penandatanganan Surat Persetujuan Pembayaran Dana Bersama (16) Diisi nama pejabat penandatangan Surat Persetujuan Pembayaran Dana Bersama (17) Diisi Nomor Induk Pegawai pejabat penandatangan Surat Persetujuan Pembayaran Dana Bersama G. FORMAT SURAT PERMOHONAN DISPENSASI PENYAMPAIAN SPM KOP SURAT Nomor : …………(1)……….. Hal : Permohonan Dispensasi Penyampaian SPM ke KPPN Yth. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Sehubungan dengan keterlambatan penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Surat Persetujuan Pembayaran Dana Bersama Nomor …....(2)........ tanggal ........(3)........ dengan nilai belanja asuransi dalam rangka penanggulangan bencana sebesar Rp.........(4).............(……(5)……), kami mengajukan permohonan dispensasi penyampaian SPM untuk pengesahan penyaluran dana dari BPDLH. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. ……(6)…., ………(7)………….. Kuasa Pengguna Anggaran, ………………(8)………….…….. ………………(9)………………… Cap Instansi PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERMOHONAN DISPENSASI PENYAMPAIAN SPM NO URAIAN ISIAN (1) Diisi nomor Surat Permohonan Dispensasi Penyampaian SPM ke KPPN (2) Diisi nomor SPM yang terkait yang akan diajukan ke KPPN (3) Diisi tanggal SPM yang terkait yang akan diajukan ke KPPN (4) Diisi nilai belanja asuransi dalam rangka penanggulangan bencana dalam SPM yang akan disahkan dengan angka (5) Diisi nilai belanja asuransi dalam rangka penanggulangan bencana dalam SPM yang akan disahkan dengan huruf (6) Diisi tempat (kota) penandatanganan Surat Permohonan Dispensasi Penyampaian SPM ke KPPN (7) Diisi tanggal penandatanganan Surat Permohonan Dispensasi Penyampaian SPM ke KPPN (8) Diisi nama pejabat penandatangan Surat Permohonan Dispensasi Penyampaian SPM ke KPPN (9) Diisi Nomor Induk Pegawai pejabat penandatangan Surat Permohonan Dispensasi Penyampaian SPM ke KPPN H. FORMAT SURAT PERSETUJUAN DISPENSASI PENYAMPAIAN SPM KOP SURAT Nomor : …………(1)……….. Hal : Persetujuan Dispensasi Penyampaian SPM Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bersama Sehubungan dengan Surat Permohonan Dispensasi Penyampaian SPM ke KPPN Nomor ..........(2)........ tanggal ..........(3)........., kami menyetujui penyampaian SPM pengesahan belanja atas dana bersama berdasarkan Surat Persetujuan Pembayaran Dana Bersama Nomor …....(4)........ tanggal ........(5)....... untuk diajukan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat ini diterbitkan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. ……(6)…., ………(7)………….. Direktur Utama, ………………(8)………….…….. ………………(9)………………… Cap Instansi PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERSETUJUAN DISPENSASI PENYAMPAIAN SPM NO URAIAN ISIAN (1) Diisi nomor Surat Persetujuan Dispensasi Penyampaian SPM (2) Diisi nomor Surat Permohonan Dispensasi Penyampaian SPM ke KPPN Kementerian Negara/Lembaga terkait (3) Diisi tanggal Surat Permohonan Dispensasi Penyampaian SPM ke KPPN Kementerian Negara/Lembaga terkait (4) Diisi nomor Surat Persetujuan Pembayaran Dana Bersama terkait (5) Diisi tanggal Surat Persetujuan Pembayaran Dana Bersama terkait (6) Diisi tempat (kota) penandatanganan Surat Persetujuan Dispensasi Penyampaian SPM (7) Diisi tanggal penandatanganan Surat Persetujuan Dispensasi Penyampaian SPM (8) Diisi nama pejabat penandatangan Surat Persetujuan Dispensasi Penyampaian SPM (9) Diisi Nomor Induk Pegawai pejabat penandatangan Surat Persetujuan Dispensasi Penyampaian SPM I. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA ANTARA BPDLH DENGAN KPPN BERITA ACARA REKONSILIASI NOMOR: ……………(1)……………… Pada hari ini ……(2)…… tanggal ……(3)…… bulan ……(4)…… tahun ……(5)…… telah diselenggarakan rekonsiliasi penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ……(6)…… untuk periode ……(7)…… . Rincian transaksi atas penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh BPDLH dan KPPN sebagai berikut: a. BPDLH No Nama/Kode Satker Nomor & Tanggal Surat Permohonan Penyetoran Tanggal Bayar Kode Akun Kode Billing NTPN Jumlah a b c d e f g (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) TOTAL b. KPPN No Nama/ Kode Satker Nomor SP2D Tanggal SP2D Nilai SP2D Nomor SPM Tanggal SPM Nilai SPM Bruto (Akun Belanja) a b c d e f g h (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) TOTAL Berdasarkan rincian di atas, tidak terdapat perbedaan antara proses penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh BPDLH dan KPPN. Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. …(24)…., ………(25)………….. Direktur Utama BPDLH, Kepala KPPN ………(26)……., ………………(27)………….…….. ………………(28)………….…….. ………………(29)………………… ………………(30)………………… PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYETORAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA NO URAIAN ISIAN (1) Diisi nomor Berita Acara Rekonsiliasi (2) Diisi hari pelaksanaan rekonsiliasi (3) Diisi tanggal pelaksanaan rekonsiliasi (4) Diisi bulan pelaksanaan rekonsiliasi (5) Diisi tahun pelaksanaan rekonsiliasi (6) Diisi nama KPPN yang melakukan rekonsiliasi (7) Diisi periode rekonsiliasi (triwulan I, triwulan II, triwulan III, atau triwulan IV) (8) Diisi nomor urut (9) Diisi nama dan kode satker yang melakukan realisasi belanja terkait kegiatan penanggulangan bencana (10) Diisi nomor dan tanggal surat permohonan penyetoran Dana Bersama Penanggulangan Bencana ke kas negara (11) Diisi tanggal BPDLH melakukan pembayaran atau penyetoran Dana Bersama Penanggulangan Bencana ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara (12) Diisi kode akun yang digunakan untuk penyetoran Dana Bersama Penanggulangan Bencana (13) Diisi kode billing penyetoran Dana Bersama Penanggulangan Bencana (14) Diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan bukti penerimaan negara (15) Diisi jumlah Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang disetor BPDLH ke kas negara (16) Diisi nomor urut (17) Diisi nama dan kode satker yang melakukan realisasi belanja terkait penanggulangan bencana. (18) Diisi nomor SP2D atas realisasi belanja (19) Diisi tanggal SP2D atas SPM realisasi belanja (20) Diisi nilai SP2D atas SPM realisasi belanja (21) Diisi nomor SPM atas realisasi belanja (22) Diisi tanggal SPM atas realisasi belanja (23) Diisi jumlah realisasi akun belanja dalam SPM • Untuk penyaluran melalui mekanisme pembayaran langsung, diisikan jumlah nilai pengeluaran hanya pada akun belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana sebelum dikurangi dengan potongan penerimaan pada SPM Langsung (LS) terkait. • Untuk penyaluran melalui mekanisme uang persediaan diisikan jumlah nilai pengeluaran hanya pada akun belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana sebelum dikurangi dengan potongan penerimaan pada SPM GUP, GUP Nihil, PTUP, dan/atau PTUP Nihil. (24) Diisi tempat (kota) penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (25) Diisi tanggal penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (26) Diisi nama KPPN yang melakukan rekonsiliasi (27) Diisi nama Direktur Utama BPDLH (28) Diisi nama Kepala KPPN yang melakukan rekonsiliasi (29) Diisi Nomor Induk Pegawai Direktur Utama BPDLH (30) Diisi Nomor Induk Pegawai Kepala KPPN yang melakukan rekonsiliasi MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI