Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan N…

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. tata cara pencairan dana Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB; dan b. pemotongan Dana Bagi Hasil dalam rangka perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, atas pengajuan keberatan dan permohonan pelayanan BPHTB lainnya, pengajuan banding, pengajuan gugatan, dan pengajuan Peninjauan Kembali BPHTB, yang diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 serta tindak lanjut atas putusan Pengadilan Pajak, yang diterima Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan atau setelah tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 3

Koreksi

(1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama menerbitkan SKPKPB berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. (2) Penerbitan SKPKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan/kompensasi utang pajak lainnya. (3) Tata cara penerbitan SKPKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengajuan keberatan dan permohonan pelayanan BPHTB lainnya, pengajuan banding, pengajuan gugatan, dan pengajuan Peninjauan Kembali BPHTB. (4) SKPKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Kompensasi utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. kompensasi utang pajak dapat dilakukan terhadap utang pajak lainnya; dan b. kompensasi utang pajak dilakukan melalui transfer pembayaran, dan dianggap sah apabila telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP). (2) Dalam hal terdapat kompensasi utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyampaikan informasi adanya transfer penerimaan negara dan menyampaikan surat setoran berupa Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, dan/atau Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan ke Bank/Pos Persepsi tujuan. (3) Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN), Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP), dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas dasar transfer sesuai SP2D dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II dan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama. (4) Lembar Bukti Penerimaan Negara (BPN) untuk Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi dan/atau lembar Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, untuk Wajib Pajak yang telah diterbitkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP) oleh Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat.

Pasal 5

(1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyampaikan SKPKPB ke Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. (2) Penyampaian SKPKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Daftar Penerima Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB. (3) Daftar Penerima Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan melakukan penelitian atas SKPKPB yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penelitian atas keabsahan SKPKPB; dan b. penelitian kesesuaian data pada SKPKPB dengan Daftar Penerima Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB. (3) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi syarat, Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan membuat Rekapitulasi SKPKPB atas SKPKPB sebanyak 3 (tiga) rangkap. (4) Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan mengajukan permintaan pengembalian penerimaan negara akibat kelebihan pembayaran BPHTB ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dengan menyampaikan: a. Rekapitulasi SKPKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 2 (dua) rangkap; dan b. SKPKPB. (5) Rekapitulasi SKPKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) PPK Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara melakukan penelitian atas permintaan pengembalian penerimaan negara akibat kelebihan Pembayaran BPHTB yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan b. penelitian atas kesesuaian data pada Rekapitulasi SKPKPB dengan SKPKPB. (3) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi syarat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara mengembalikan permintaan pengembalian penerimaan negara akibat kelebihan pembayaran BPHTB beserta dokumen pendukungnya secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. (4) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, PPK Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara menerbitkan SPP dengan menggunakan akun Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu, dengan kode satker 999001 (Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat), dan kode Bagian Anggaran Eselon I 999.99. (Bendahara Umum Negara). (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan PPK Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara kepada Pejabat Penandatangan SPM Pengembalian Penerimaan Negara dilengkapi dengan dokumen Rekapitulasi SKPKPB sebanyak 2 (dua) rangkap dan SKPKPB.

Pasal 8

(1) Pejabat Penandatangan SPM Pengembalian Penerimaan Negara melakukan penelitian atas SPP yang diajukan oleh PPK Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan b. penelitian atas kesesuaian data pada Rekapitulasi SKPKPB dengan SPP. (3) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, Pejabat Penandatangan SPM Pengembalian Penerimaan Negara menerbitkan SPM atas beban Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebanyak 3 (tiga) rangkap. (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Pejabat Penandatangan SPM Pengembalian Penerimaan Negara kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II dengan ketentuan sebagai berikut: a. lembar ke-1 dilengkapi dengan dokumen Rekapitulasi SKPKPB 1 (satu) rangkap dan SKPKPB; dan b. lembar ke-2 tanpa lampiran.

Pasal 9

(1) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II melakukan penelitian dan pengujian atas SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (2) Penelitian dan pengujian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4); b. meneliti kesesuaian tanda tangan Pejabat Penandatangan SPM Pengembalian Penerimaan Negara dengan spesimen tanda tangan pada KPPN; c. memeriksa cara penulisan jumlah uang dalam angka dan huruf pada SPM; d. memeriksa kebenaran dalam penulisan termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan pada SPM; e. menguji kesesuaian data pada Arsip Data Komputer (ADK) SPM dengan SPM, berpedoman pada standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan f. menguji kesesuaian nominal pada Rekapitulasi SKPKPB dengan yang dicantumkan pada SPM. (3) Dalam hal hasil penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi syarat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II mengembalikan SPM beserta dokumen pendukung secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan SPM Pengembalian Penerimaan Negara. (4) Dalam hal penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi syarat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II menerbitkan SP2D. (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan fotokopi SP2D dan SPM ke Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. (2) Berdasarkan fotokopi SP2D dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan menyampaikan pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama terkait.

Pasal 11

Koreksi

(1) Berdasarkan SP2D dan SPM atas pengembalian penerimaan negara akibat kelebihan pembayaran BPHTB, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan permintaan pemotongan penyaluran DBH untuk penyelesaian lebih salur DBH BPHTB atas realisasi pengembalian pembayaran BPHTB kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri Rekapitulasi SKPKPB. (2) Berdasarkan permintaan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan lebih salur DBH BPHTB per daerah dengan menggunakan proporsi pembagian BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil perhitungan lebih salur DBH BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai lebih salur DBH. (4) Lebih salur DBH BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pemotongan terhadap penyaluran DBH pada periode berikutnya. (5) Pemotongan terhadap penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui potongan SPM Anggaran Transfer ke Daerah dengan menggunakan akun Pendapatan Pengembalian Transfer Ke Daerah TAYL.

Pasal 12

Pemotongan terhadap penyaluran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Dalam hal penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB mengakibatkan adanya imbalan bunga, penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB disertai dengan imbalan bunga. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (3) Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB yang berdampak terhadap pengeluaran negara yang dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap sah. (4) Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemotongan terhadap penyaluran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (5) Jangka waktu sejak diundangkannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2012 dan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah sampai dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, tidak diperhitungkan dalam penentuan jangka waktu pengajuan dan penyelesaian keberatan dan pelayanan BPHTB lainnya, banding, gugatan, dan Peninjauan Kembali BPHTB.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB melalui pemotongan DBH diatur oleh Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PMK.05/2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA AKIBAT KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI PEMOTONGAN DANA BAGI HASIL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ...................................(1) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR ...............................(2) TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA .......................................(3) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Membaca: a. Surat Permohonan ......................(4) tanggal........................(5) Nomor..................(6) mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak. b. SKBLB/PLB*).................(7) Masa/Tahun *) Pajak .......... (8) sebesar Rp.....................(9) c. Berdasarkan...................(10) Nomor..................(11) tanggal................(12) Menimbang: a. bahwa pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan; b. bahwa atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp ............... (.....................)(13) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sehingga sisa kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp ................ (.................)(14) Mengingat: 1. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 2009; 2. UNDANG-UNDANG Nomor ..................(15a) 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....../PMK.05/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil; 4. ....................................(15b) MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA : ..................................................................................... (16) NOMOR POKOK WAJIB PAJAK : (17) NOMOR OBJEK PAJAK : ..................................................................................... (18) JENIS PAJAK : .............................. (19) MASA/TAHUN*) PAJAK : .............................. (20) PERTAMA : Kepada ...............(21) memiliki kelebihan pembayaran .....................(22) Masa/Tahun*) Pajak .................. (23) sebesar Rp.........................(24)(................................................................)(25). KEDUA : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp .......................... (26) (...........................................)(27)untuk dibayarkan ke sejumlah utang pajak. KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke utang pajak melalui transfer pembayaran sejumlah Rp ..................(28)(.................................) (29) dengan rincian sebagai berikut: No. Nomor Surat Ketetapan NOP/NPW P Masa/Tahu n Pajak Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Utang Pajak (Rp) Kompensa si (Rp) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) 1. 2. dst. KEEMPAT : Pembayaran utang pajak melalui transfer pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diadministrasikan pada: No. Nama dan Nomor Rekening Bank KPP Nomor/Surat Ketetapan NOP/NPWP Utang Pajak (Rp) Kompensas i (Rp) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) 1. 2. dst. KELIMA : Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA: **) diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak dan tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak. masih tersisa sebesar Rp.......................... (45) (..........................................) (46) untuk dipindahbukukan oleh Bank Operasional I Mitra Kerja KPPN Jakarta II ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening ....................(47) dan nomor rekening .......................(48) pada Bank .......................(49)di.....................(50) KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di :...................(51) pada tanggal :...................(52) a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR, ...................................... (53) NIP Surat Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Wajib Pajak; 2. Arsip KPP. *) Coret yang tidak perlu. **) Beri tanda silang (X) pada kotak ( ) yang sesuai. PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN No. URAIAN (1) Diisi dengan nama KPP Pratama penerbit SKPKPB (2) Diisi dengan nomor SKPKPB (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan, keputusan atau putusan (SKBLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali) yang mendasari penerbitan SKPKPB (4),(5),(6) Diisi dengan nama Wajib Pajak, tanggal, dan nomor surat permohonan (7),(8),(9) Diisi dengan jenis pajak, Masa/Tahun Pajak dan jumlah kelebihan, sesuai dengan SKBLB/ PLB (pilih salah satu) yang bersangkutan (10),(11),(12) Diisi dengan surat ketetapan, keputusan atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPB (SKBLB, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali), serta nomor dan tanggal surat tersebut (13) Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak (dalam angka dan huruf), apabila tidak ada kompensasi utang pajak, maka diisi 'NIHIL' (14) Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan ke Wajib Pajak (dalam angka dan huruf), apabila tidak ada sisa kelebihan pembayaran pajak, maka diisi 'NIHIL' (15) a). Diisi dengan nomor dan tahun UNDANG-UNDANG Pajak yang terkait. b). Diisi dengan dasar hukum yang berkaitan dengan penerbitan SKPKPB, selain yang sudah disebutkan (16),(17) Diisi dengan nama dan NPWP sesuai dengan SKBLB/surat keputusan lain yang mendasari penerbitan SKPKPB (18) Diisi dengan Nomor Objek Pajak sesuai dengan SKKP PBB/surat keputusan lain yang mendasari penerbitan SKPKPB. (19),(20) Diisi dengan jenis pajak dan masa/tahun pajak sesuai dengan surat ketetapan/keputusan yang mendasari penerbitan SKPKPB. (21) Diisi sesuai dengan nomor 3 (22) Diisi sesuai dengan nomor 19 (23) Diisi sesuai dengan nomor 20 (24),(25) Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan, yaitu sebesar kelebihan pajak sesuai dasar penerbitan SKPKPB (dalam angka dan huruf). Dalam hal adanya kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan (26),(27) Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak (angka dan huruf) (28),(29) Diisi dengan kompensasi utang pajak yang dibayarkan melalui transfer pembayaran (dengan angka dan huruf) (30) Diisi dengan nomor urut (31) Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan (32) Diisi dengan NPWP dalam hal utang PPh, PPN atau PPN dan PPnBM, atau diisi dengan NOP dalam hal utang PBB (33) Diisi dengan masa/tahun pajak sesuai surat ketetapan (34) Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai (35) Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai (36) Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai (37) Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak (38) Diisi dengan nomor urut (39) Diisi dengan nama, nomor rekening dan tempat kedudukan Bank Penerima transfer pembayaran utang pajak (40) Diisi dengan nama KPP penerbit surat ketetapan (41) Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan (42) Diisi dengan NPWP dalam hal utang PPh, PPN atau PPN dan PPnBM atau diisi dengan NOP dalam hal utang PBB Diisi dengan NPWP/NOP Wajib Pajak lain dalam hal terdapat permintaan dari Wajib Pajak untuk mengkompensasi kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak Wajib Pajak yang lain (43) Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai (44) Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak (45),(46) Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa (jumlah nomor 24 dikurangi jumlah nomor 26), yaitu sebesar kelebihan pajak setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak (dengan angka dan huruf) Diisi dengan 'NIHIL' dalam hal tidak ada sisa kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak (47),(48) Diisi nama rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Bank Penerima yang ditunjuk Wajib Pajak untuk dicairkan SPMK BPHTB, bukan dimiliki oleh Wajib Pajak lain, dan nomor rekening Wajib Pajak di Bank Penerima (49),(50) Diisi dengan nama Bank Penerima tujuan transfer/pemindahbukuan yang dimiliki Wajib Pajak, dan tempat kedudukan Bank (51),(52) Diisi dengan tempat kedudukan KPP dan tanggal penerbitan SKPKPB (53) Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan Kepala KPP dan cap KPP penerbit SKPKPB MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PMK.05/2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA AKIBAT KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI PEMOTONGAN DANA BAGI HASIL DAFTAR PENERIMA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA AKIBAT KELEBIHAN PEMBAYARAN BPHTB KPP PRATAMA: ………(1)………… No SKPKPB Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB Kab/ Kota Nomor Tanggal Total Kompensasi Utang Pajak Pengembalian kepada Wajib Pajak Jenis Pajak Rp (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 3 dst Total Wajib Pajak Penerima Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB, sebagai berikut: No Nomor SKPKPB PENERIMA Nilai Rupiah Nama WP/NPWP NOP Nama Bank Nomor Rekening Nama Rekening (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1 2 3 dst Total Kompensasi Utang Pajak ditransfer ke Rekening Bank/Pos Persepsi, sebagai berikut: No Nomor SKPKPB Nama Bank Nomor Rekening Nama Rekening Nilai Rupiah (2) (17) (18) (19) (20) (21) 1 2 3 dst Total Tempat, Tgl/Bln/Tahun (22) Kepala KPP Pratama ……(1)…. ttd (nama) (23) NIP……….. (24) PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENERIMA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA AKIBAT KELEBIHAN PEMBAYARAN BPHTB No. URAIAN (1) Diisi nama KPP Pratama (2) Diisi nomor urut (3) Diisi nomor SKPKPB (4) Diisi tanggal SKPKPB (5) Diisi nilai rupiah total Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB (sebelum dikurangi kompensasi utang pajak lainnya) (6) Diisi jenis pajak yang akan dikompensasi (7) Diisi nilai rupiah kompensasi utang pajak sesuai jenis pajak (8) Diisi nilai rupiah Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB yang menjadi hak Wajib Pajak (setelah dikurangi kompensasi pajak lainnya jika ada) (9) Diisi Kabupaten/Kota Penghasil PBB (10) Diisi nomor SKPKPB sesuai kolom (3) (11) Diisi nama WP dan NPWP (12) Diisi Nomor Obyek Pajak (13) Diisi nama bank tempat rekening WP Penerima (rinci sampai dengan cabang) (14) Diisi nomor rekening WP Penerima pembayaran (15) Diisi nama rekening WP Penerima pembayaran (16) Diisi nilai rupiah yang akan dibayarkan kepada WP (17) Diisi nomor SKPKPB sesuai kolom (3) (18) Diisi nama Bank/Pos Persepsi Tujuan kompensasi utang pajak (rinci sampai dengan cabang/unit/lainnya) (19) Diisi nomor rekening Bank/Pos Persepsi Tujuan kompensasi utang pajak (20) Diisi nama rekening Bank/Pos Persepsi Tujuan kompensasi utang pajak (21) Diisi nilai rupiah kompensasi utang pajak (22) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuat (23) Diisi nama Kepala KPP Pratama (24) Diisi NIP Kepala KPP Pratama MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PMK.05/2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA AKIBAT KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI PEMOTONGAN DANA BAGI HASIL REKAPITULASI SKPKPB NOMOR :……………………… Fungsi/Sub Fungsi/Program Kegiatan/Output Akun : : : 00.00.00 0000.0000 Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (Kode Akun ........ ) No KPP Pratama SKPKPB Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB Kab/ Kota Nomor Tanggal Total Kompensasi Utang Pajak Pengembalian kepada Wajib Pajak Jenis Pajak Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 dst Total Wajib Pajak Penerima Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB, sebagai berikut: No Nomor SKPKPB PENERIMA Nilai Rupiah Nama WP/NPWP NOP Nama Bank Nomor Rekening Nama Rekening (1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1 2 dst Total Kompensasi Utang Pajak ditransfer ke Rekening Bank/Pos Persepsi, sebagai berikut: No Nomor SKPKPB Nama Bank Nomor Rekening Nama Rekening Nilai Rupiah (1) (17) (18) (19) (20) (21) 1 2 dst Total Tempat, Tgl/Bln/Tahun (22) a.n. Direktur Jenderal Pajak Direktur…….. (23)…. ttd (nama) (24) NIP……….. (25) PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI SKPKPB No. URAIAN (1) Diisi nomor urut (2) Diisi nama KPP Pratama (3) Diisi nomor SKPKPB (4) Diisi tanggal SKPKPB (5) Diisi nilai rupiah Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB (sebelum dikurangi kompensasi utang pajak lainnya) (6) Diisi jenis pajak yang akan dikompensasi (7) Diisi nilai rupiah kompensasi utang pajak sesuai jenis pajak (8) Diisi nilai rupiah Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB yang menjadi hak Wajib Pajak (setelah dikurangi kompensasi utang pajak lainnya) (9) Diisi Kabupaten/Kota Penghasil PBB (10) Diisi nomor SKPKPB sesuai kolom (3) (11) Diisi nama WP/ NPWP (12) Diisi Nomor Objek Pajak (13) Diisi nama bank tempat rekening WP Penerima (rinci sampai dengan cabang/unit/lainnya) (14) Diisi nomor rekening WP Penerima pembayaran (15) Diisi nama rekening WP Penerima pembayaran (16) Diisi nilai rupiah yang akan dibayarkan kepada WP (17) Diisi nomor SKPKPB sesuai kolom (3) (18) Diisi nama Bank/Pos Persepsi Tujuan kompensasi utang pajak (rinci sampai dengan cabang) (19) Diisi nomor rekening Bank/Pos Persepsi Tujuan kompensasi utang pajak (20) Diisi nama rekening Bank/Pos Persepsi Tujuan kompensasi utang pajak (21) Diisi nilai rupiah kompensasi utang pajak (22) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuat (23) Diisi nama Jabatan penandatangan (24) Diisi Nama Pejabat penandatangan (25) Diisi NIP Pejabat penandatangan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Peraturan Menteri Nomor 27-pmk-05-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA AKIBAT KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI PEMOTONGAN DANA BAGI HASIL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15