Pedoman Pembentukan dan Penggunaan Jabatan Fungsional Ter…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit. 3. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. www.djpp.kemenkumham.go.id 4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas: a. JFU; dan b. JFT.

Pasal 3

Koreksi

Pembentukan dan penggunaan JFU di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Koreksi

JFT di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi JFT yang instansi pembinanya: a. Kementerian Keuangan; dan b. Kementerian/Lembaga lain.

Pasal 5

Koreksi

Pembentukan JFT ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

Koreksi

Pembentukan JFT yang instansi pembinanya Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 7

Koreksi

Penggunaan JFT yang instansi pembinanya Kementerian/Lembaga lain mengikuti ketentuan dari instansi pembinanya dan/atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 8

Koreksi

Pedoman pembentukan dan penggunaan JFT di lingkungan Kementerian Keuangan mengikuti pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 27-pmk-01-2014 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9